Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.146
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal Journal of Law Science JURNAL RECHTENS Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Yustitia Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Algebra : Jurnal Pendidikan Sosial dan Sains
Sukadana, Dewa Ayu Putri
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Kajian Yuridis Penerapan Perlindungan Hukum Pemilik Wisata Dalam Persepektif Hukum Pariwiasata Tari, I Nyoman Triduta; Mahadewi, Kadek Julia; Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu; Sukadana, Dewa Ayu Putri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2276

Abstract

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi nasional. Namun, fokus regulasi kepariwisataan di Indonesia lebih menekankan pada perlindungan wisatawan dibandingkan pemilik properti wisata, sehingga menimbulkan kesenjangan terhadap prinsip kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pariwisata dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemilik properti wisata serta mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang tersedia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih berfokus pada wisatawan dan belum secara spesifik mengatur perlindungan pemilik properti. Dalam praktiknya, sering terjadi permasalahan kontraktual seperti pembatalan sewa sepihak atau ketiadaan klausul penyelesaian sengketa yang merugikan pemilik properti. Bentuk perlindungan hukum yang ideal mencakup upaya preventif berupa penguatan klausul kontrak dan regulasi sektoral, serta upaya represif melalui mekanisme gugatan perdata di pengadilan. Kesimpulannya, dibutuhkan penguatan regulasi kepariwisataan yang lebih seimbang agar tercipta iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.
SOSIALISASI KALPATARU SEBAGAI INISIASI PENYELAMATAN LINGKUNGAN DI DESA TARO Mahadewi, Kadek Julia; Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan; Rusmana, I Putu Edi; Amalia, Rafika; Sukadana, Dewa Ayu Putri; Rama, Bagus Gede Ari
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024): Volume 5 No. 4 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i4.31127

Abstract

Desa Taro di Kabupaten Gianyar tahun 2018 mendapat penghargaan berupa Kalpataru oleh Pemerintah Indonesia yang merupkan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan pemerintahan akan usaha penyelamatan akan lingkungan. Hal ini merupakan salah satu stimulus yang bagus dalam pengembangan Objek Wisata dan Desa Wisata dalam menarik kunjungan wisatawan untuk datang ke desa taro yang melihat bahwa adanya inisiasi penyelematan lingkungan sehingga menampakan wajah desa yang bersih dan lingkungan yang lesatri sebagai daya pikat yang terjadi. Permsalahan yang terjadi bagaimana peran masayarakat menjaga lingkungan agar tetap lestari? Pengharaang kalpataru merupakan salah satu bentuk yang diberikan dalam penyelematan lingkungan baik individu maupun kelompok dalam menjaga lingkungan agar tetap ajeg lestari di tengah banyaknya permasalahn lingkungan yang terjadi dalam di dalam masyarakat seperti pembuangan sampah tidak pada tempatnya, penumpukan sampah, pencemaran lingkungan dan penebangan liaran. Adanya sosialisasi ini diharapkann dapat menumbuhkan kesadaran pada masyarkat pentingnya menjaga lingkungan. Perlunya integrasi antara masyarakat dan pemerintah dalam bekerjasama dalam menjaga lingkungan agar tetap asri dimana lingkungan bersih mampu membuat masyarakat terhindar dari penyakit dan menarik pengunjung bagi pelaku wisata.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENYESATAN IDENTITAS PRODUK (PASSING OFF) DALAM HUKUM MEREK Fernanda, Bagus Hoiru; Sukadana, Dewa Ayu Putri; Adi Sudharma, Kadek Januarsa; Ari Rama, Bagus Gede
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i02.817

Abstract

ABSTRAK Passing off sebagai bentuk penyesatan identitas produk merupakan fenomena yang semakin relevan dalam dinamika perdagangan modern, di mana persaingan usaha tidak jarang melahirkan praktik-praktik peniruan yang merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, efektivitas, dan tantangan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik passing off dalam perspektif Hukum Merek di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini menelaah kerangka hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan preventif dan represif telah tersedia, namun masih menghadapi kendala terutama dalam pembuktian kesesatan identitas produk yang bersifat visual maupun konseptual. Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai passing off, rendahnya kesadaran konsumen, dan lemahnya pengawasan pasar turut memperburuk efektivitas perlindungan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, penegakan hukum, dan pembinaan etika bisnis guna mewujudkan keseimbangan antara perlindungan hak merek dan kepentingan konsumen. Pada akhirnya, perlindungan hukum terhadap praktik passing off tidak hanya menyangkut dimensi ekonomi, tetapi juga merupakan upaya menjaga integritas moral dan keadilan sosial dalam hubungan antara produsen dan konsumen.Kata Kunci: passing off, perlindungan konsumen, hukum merek. 
Krisis Perlindungan Hukum Tenaga Medis (Volunteer Corps) Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional Deta, Helena Cruisita; Antari, Putu Eva Ditayani; Arsawati, Ni Nyoman Juwita; Sukadana, Dewa Ayu Putri
Jurnal Yustitia Vol 21 No 2 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v21i2.1644

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bentuk perlindungan yang diberikan kepada tenaga medis (Volunteer Corps) dalam konteks konflik bersenjata antarnegara, sekaligus mengidentifikasi tanggung jawab serta kewajiban negara-negara yang terlibat dalam menjamin keselamatan mereka. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan faktual, dengan memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keamanan tenaga medis dalam konflik diatur oleh berbagai ketentuan hukum humaniter internasional, baik yang bersumber dari perjanjian maupun hukum kebiasaan. Selain itu, sejumlah organisasi internasional juga mengeluarkan deklarasi seperti Joint Statement on the Protection of Health Care dan World Medical Association Declaration on the Protection of Health Care Workers in Situations of Violence yang menegaskan kewajiban memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan dalam keadaan kekerasan dan perang. International Committee of the Red Cross (ICRC) juga memiliki peran sentral sebagai penjaga utama Hukum Humaniter Internasional dan penyedia bantuan kemanusiaan bagi korban konflik. Mandatnya berdasarkan Konvensi Jenewa menempatkan ICRC sebagai aktor netral yang berwenang bertindak sesuai hukum internasional, yang diwujudkan melalui berbagai aktivitas perlindungan, seperti pengecekan kondisi para tahanan hingga pemberian bantuan bagi pengungsi internal.
Efektivitas Pendampingan Advokat terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif Dananjaya, Made Adi Widhirestu; Gorda, AAA. Ngurah Tini Rusmini; Antari, Putu Eva Ditayani; Sukadana, Dewa Ayu Putri
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v4i2.1604

Abstract

: The restorative justice paradigm views drug addicts as individuals who need physical, mental, and social recovery. This study analyses the role of advocates in restorative justice-based law enforcement. Using empirical legal methods, this study explores legal aid practices through interviews with advocates, law enforcement officials, addicts, and rehabilitation workers, as well as reviewing the Narcotics Law, Criminal Procedure Code, and Supreme Court Regulation No. 4 of 2014. The results show that advocates play an important role in ensuring that addicts are treated as victims, not criminals. Substantive assistance with medical and psychological evidence supports rehabilitation, while procedural assistance ensures due process of law. Non-litigious assistance such as counselling and family mediation also reinforces restorative principles. However, the effectiveness of legal aid is influenced by factors such as the competence of advocates, the alignment of the vision of officials, the availability of rehabilitation facilities, family support, and legal culture. The unpreparedness of these elements can hinder the implementation of restorative justice. Therefore, improving the quality of legal aid and synergy between institutions is very important to create a more humane criminal justice system for drug addicts.
Pertangungjawaban Pidana atas Penyalahgunaan Profesi Wartawan dalam Tindak Pidana Pemerasan Noviani, Ni Kadek Fitri; Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri; Darma, I Made Wirya; Sukadana, Dewa Ayu Putri
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 6 No. 1 (2026): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v6i1.1709

Abstract

Freedom of the press in Indonesia is constitutionally guaranteed under Article 28F of the 1945 Constitution as a vital pillar of democracy and freedom of expression. However, this freedom is often misused by individuals posing as journalists to commit extortion, thereby undermining the integrity of the press. This study aims to analyze the form of criminal liability imposed on individuals who abuse the journalist profession to conduct extortion accompanied by threats, as regulated in Article 368 of the Indonesian Criminal Code. Using a normative legal research method with a literature-based approach, this study examines legal doctrines, scholarly works, and relevant legislation, including the Press Law and the Criminal Code. The findings indicate that the principle of lex specialis derogat legi generali cannot be applied to such cases because extortion is a general crime, not a press dispute. Therefore, criminal liability falls entirely under the jurisdiction of general criminal law, not the Press Law. The study concludes that the misuse of journalistic attributes as tools for extortion eliminates press privilege and must be prosecuted as an ordinary criminal offense to safeguard press integrity and uphold legal certainty.
Pelanggaran Asas Itikad Baik Pasal 1338 KUHPerdata Oleh Pihak Pertama Dalam Kontrak Sewa Ni Made Cahya Kirana Dewi; Sukadana, Dewa Ayu Putri; Komang Satria Wibawa Putra; Gusti Ayu Eviani Yuliantari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2842

Abstract

Asas itikad baik merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian Indonesia yang berfungsi memastikan keadilan, keterbukaan, serta keseimbangan dalam hubungan kontraktual. Sengketa yang terjadi pada The Umalas Signature Bali menunjukkan adanya dugaan pelanggaran asas tersebut oleh Pihak Pertama melalui tindakan sepihak, pengingkaran prestasi, dan ketidakterbukaan pengelolaan proyek yang mengakibatkan kerugian signifikan bagi penyewa maupun investor. Artikel ini bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran asas itikad baik dalam perjanjian sewa tersebut serta menganalisis implikasi hukum yang timbul berdasarkan KUHPerdata. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus digunakan untuk mengkaji norma hukum, doktrin, serta fakta empiris terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran yang terjadi mencakup unsur itikad buruk subjektif dan objektif, antara lain perubahan kontrak tanpa persetujuan, pengelolaan dana yang tidak transparan, dan kegagalan menyerahkan unit sebagaimana dijanjikan. Tindakan ini memenuhi unsur wanprestasi dan memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi, mengakhiri perjanjian, atau menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Oleh karena itu, penegakan asas itikad baik perlu diperkuat untuk menjamin keadilan kontraktual dan melindungi pihak yang memiliki posisi ekonomi lebih lemah dalam praktik sewa properti.
Analisis Yuridis Kepastian Hukum Tanggung Jawab Penyelenggara Insurtech atas Kebocoran Data Pribadi Nasabah Asuransi Digital Dewi, Komang Aristia Sadia; Nandari, Ni Putu Sawitri; Sudharma, Kadek Januarsa Adi; Sukadana, Dewa Ayu Putri
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 6 No. 2 (2026): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v6i2.2003

Abstract

The rapid development of insurtech as a digital innovation in the insurance sector has increased efficiency while simultaneously raising the risk of personal data breaches involving policyholders. This study aims to examine the legal certainty and civil liability of insurtech providers in cases of personal data breaches under Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (UU PDP) and POJK No. 36 of 2024. The research applies a normative legal method using a statute approach, supported by primary legal materials in the form of legislation and secondary materials from scholarly literature. The findings indicate that insurtech providers, as personal data controllers, bear comprehensive responsibilities, including mandatory breach notification within 72 hours, implementation of mitigation and recovery measures, and compensation for material and immaterial losses. While POJK No. 36/2024 emphasizes preventive mechanisms through risk management and governance, the UU PDP provides a more comprehensive framework by incorporating administrative and criminal sanctions. However, gaps remain regarding effective remedial mechanisms and regulatory coordination. Strengthening these aspects is essential to ensure legal certainty, enhance accountability, and protect consumer rights in the digital insurance ecosystem.
Disharmonisasi Norma Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berbasis Strict Liability dalam Sengketa Konsumen Herliana, Ni Putu Mirah Henny; Sukadana, Dewa Ayu Putri; Sudharma, Kadek Januarsa Adi; Nandari, Ni Putu Sawitri
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 6 No. 2 (2026): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v6i2.2028

Abstract

This study examines the normative inconsistency in regulating business actors’ liability under Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, particularly in relation to the application of strict liability. The main problem arises from the coexistence of different liability regimes, namely strict liability, fault-based liability, and presumption of liability, without clear conceptual boundaries. This situation creates legal uncertainty and weakens the position of consumers. The research aims to analyze this inconsistency and propose a conceptual reconstruction to achieve legal coherence. This study applies a normative juridical method with statutory, conceptual, and analytical approaches, focusing on Articles 19(1), 19(5), and 28 of the law. The findings show that the overlap of liability models leads to ambiguity in interpretation and inconsistent law enforcement, which enables business actors to avoid responsibility. This condition is not in line with the principles of legal certainty and justice within the welfare state framework. Therefore, clearer differentiation of liability regimes is required through legislative clarification or judicial guidelines so that strict liability can function effectively in protecting consumers and ensuring fair business practices.
Problematika Pengakuan Hukum Adat dan Kepastian Hukum dalam Surat Pernyataan Waris di Bawah Tangan Berbasis Konsep Purusa Jayantara, I Ketut Abdi; Sukadana, Dewa Ayu Putri; Budiana, I Nyoman; Puspadewi, Agung Ayu Intan
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 6 No. 2 (2026): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v6i2.2071

Abstract

This study addresses the legal uncertainty surrounding privately executed Statements of Inheritance (Surat Pernyataan Waris/SPW) in Indonesia, particularly when such documents are grounded in the purusa concept of Balinese customary law. While previous studies have discussed either evidentiary law or customary inheritance separately, limited attention has been given to their intersection within the framework of legal pluralism. This research aims to examine the legal validity of SPW under Indonesian positive law and to assess its evidentiary strength when influenced by the purusa principle. The study employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, focusing on provisions of the Indonesian Civil Code and constitutional recognition of customary law. The findings indicate that an SPW, as a private deed, has limited probative value and cannot serve as conclusive evidence without acknowledgment or supporting proof. Although the purusa concept provides strong sociocultural legitimacy in determining heirs, its application does not automatically fulfill formal legal requirements. Consequently, an SPW based on purusa must be aligned with the national legal system to ensure legal certainty and enforceability in inheritance disputes.
Co-Authors Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Gede Mahendra, Anak Agung Gede Antari, Putu Eva Ditayani Ari Rama, Bagus Gede Budiana, I Nyoman Dananjaya, Made Adi Widhirestu Deta, Helena Cruisita Dewi, Komang Aristia Sadia Dharma, I Made Wirya Fernanda, Bagus Hoiru Gorda, A.A.A. Ngr Sri Rahayu Gorda, AAA. Ngurah Tini Rusmini Gusti Ayu Eviani Yuliantari Herliana, Ni Putu Mirah Henny I Made Wirya Darma I Putu Edi Rusmana Jayantara, I Ketut Abdi Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Made Sinthia Sukmayanti Made Sinthia Sukmayanti Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari Ni Made Cahya Kirana Dewi Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Putu Sawitri Nandari Noviani, Ni Kadek Fitri Prasada, Dewa Krisna Puspadewi, Agung Ayu Intan Putra, Komang Satria Wibawa Rafika Amalia Rama, Bagus Gede Ari Rusmana , I Putu Edi Tari, I Nyoman Triduta Tjotjomare, Sindy