Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.903
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal Journal of Law Science JURNAL RECHTENS Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Yustitia Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Consensus : Jurnal Ilmu Hukum
Sukadana, Dewa Ayu Putri
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Kajian Yuridis Penerapan Perlindungan Hukum Pemilik Wisata Dalam Persepektif Hukum Pariwiasata Tari, I Nyoman Triduta; Mahadewi, Kadek Julia; Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu; Sukadana, Dewa Ayu Putri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2276

Abstract

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi nasional. Namun, fokus regulasi kepariwisataan di Indonesia lebih menekankan pada perlindungan wisatawan dibandingkan pemilik properti wisata, sehingga menimbulkan kesenjangan terhadap prinsip kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pariwisata dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemilik properti wisata serta mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang tersedia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih berfokus pada wisatawan dan belum secara spesifik mengatur perlindungan pemilik properti. Dalam praktiknya, sering terjadi permasalahan kontraktual seperti pembatalan sewa sepihak atau ketiadaan klausul penyelesaian sengketa yang merugikan pemilik properti. Bentuk perlindungan hukum yang ideal mencakup upaya preventif berupa penguatan klausul kontrak dan regulasi sektoral, serta upaya represif melalui mekanisme gugatan perdata di pengadilan. Kesimpulannya, dibutuhkan penguatan regulasi kepariwisataan yang lebih seimbang agar tercipta iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.
SOSIALISASI KALPATARU SEBAGAI INISIASI PENYELAMATAN LINGKUNGAN DI DESA TARO Mahadewi, Kadek Julia; Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan; Rusmana, I Putu Edi; Amalia, Rafika; Sukadana, Dewa Ayu Putri; Rama, Bagus Gede Ari
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024): Volume 5 No. 4 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i4.31127

Abstract

Desa Taro di Kabupaten Gianyar tahun 2018 mendapat penghargaan berupa Kalpataru oleh Pemerintah Indonesia yang merupkan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan pemerintahan akan usaha penyelamatan akan lingkungan. Hal ini merupakan salah satu stimulus yang bagus dalam pengembangan Objek Wisata dan Desa Wisata dalam menarik kunjungan wisatawan untuk datang ke desa taro yang melihat bahwa adanya inisiasi penyelematan lingkungan sehingga menampakan wajah desa yang bersih dan lingkungan yang lesatri sebagai daya pikat yang terjadi. Permsalahan yang terjadi bagaimana peran masayarakat menjaga lingkungan agar tetap lestari? Pengharaang kalpataru merupakan salah satu bentuk yang diberikan dalam penyelematan lingkungan baik individu maupun kelompok dalam menjaga lingkungan agar tetap ajeg lestari di tengah banyaknya permasalahn lingkungan yang terjadi dalam di dalam masyarakat seperti pembuangan sampah tidak pada tempatnya, penumpukan sampah, pencemaran lingkungan dan penebangan liaran. Adanya sosialisasi ini diharapkann dapat menumbuhkan kesadaran pada masyarkat pentingnya menjaga lingkungan. Perlunya integrasi antara masyarakat dan pemerintah dalam bekerjasama dalam menjaga lingkungan agar tetap asri dimana lingkungan bersih mampu membuat masyarakat terhindar dari penyakit dan menarik pengunjung bagi pelaku wisata.
PENGARUH DIGITAL BRANDING DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA DI DESA TARO GIANYAR Rusmana, I Putu Edi; Mahadewi, Kadek Julia; Rama, Bagus Gede Ari; Sukmayanti, Made Sinthia; Amalia, Rafika; Sukadana, Dewa Ayu Putri
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2024): Vol. 5 No. 6 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i6.38086

Abstract

Perlunya sebuah media promosi suatu pariwisata agar industri pariwisata di Bali semakin dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia hingga mancanegara, selain itu media promosi juga mempengaruhi eksistensi industri pariwisata tersebut agar tetap hidup. Industri pariwisata di Bali memerlukan suatu branding yang tidak hanya branding konvensional tetapi juga digital branding yang memerlukan media sosial untuk mempromosikan branding tersebut. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini tersebut adalah branding adalah sebuah upaya atau proses aktif untuk membangun brand dan termasuk salah satu hal yang terpenting dalam memasarkan produk apalagi yang berkaitan dengan destinasi wisata dan termasuk juga salah satu prioritas pariwisata nasional karena mempengaruhi pangsa pasar domestik dan internasional. Adanya sebuah digital branding dimasa kini adalah bagian dari pemasaran suatu objek wisata melalui foto dan video yang diunggah ke media sosial sebagai sarana memperkenalkan dan mempertahankan eksistensi suatu industri pariwisata khususnya di Desa Taro, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Abstrak harus diakhiri dengan komentar tentang pentingnya hasil atau kesimpulan singkat.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENYESATAN IDENTITAS PRODUK (PASSING OFF) DALAM HUKUM MEREK Fernanda, Bagus Hoiru; Sukadana, Dewa Ayu Putri; Adi Sudharma, Kadek Januarsa; Ari Rama, Bagus Gede
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i02.817

Abstract

ABSTRAK Passing off sebagai bentuk penyesatan identitas produk merupakan fenomena yang semakin relevan dalam dinamika perdagangan modern, di mana persaingan usaha tidak jarang melahirkan praktik-praktik peniruan yang merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, efektivitas, dan tantangan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik passing off dalam perspektif Hukum Merek di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini menelaah kerangka hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan preventif dan represif telah tersedia, namun masih menghadapi kendala terutama dalam pembuktian kesesatan identitas produk yang bersifat visual maupun konseptual. Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai passing off, rendahnya kesadaran konsumen, dan lemahnya pengawasan pasar turut memperburuk efektivitas perlindungan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, penegakan hukum, dan pembinaan etika bisnis guna mewujudkan keseimbangan antara perlindungan hak merek dan kepentingan konsumen. Pada akhirnya, perlindungan hukum terhadap praktik passing off tidak hanya menyangkut dimensi ekonomi, tetapi juga merupakan upaya menjaga integritas moral dan keadilan sosial dalam hubungan antara produsen dan konsumen.Kata Kunci: passing off, perlindungan konsumen, hukum merek. 
Krisis Perlindungan Hukum Tenaga Medis (Volunteer Corps) Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional Deta, Helena Cruisita; Antari, Putu Eva Ditayani; Arsawati, Ni Nyoman Juwita; Sukadana, Dewa Ayu Putri
Jurnal Yustitia Vol 21 No 2 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v21i2.1644

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bentuk perlindungan yang diberikan kepada tenaga medis (Volunteer Corps) dalam konteks konflik bersenjata antarnegara, sekaligus mengidentifikasi tanggung jawab serta kewajiban negara-negara yang terlibat dalam menjamin keselamatan mereka. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan faktual, dengan memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keamanan tenaga medis dalam konflik diatur oleh berbagai ketentuan hukum humaniter internasional, baik yang bersumber dari perjanjian maupun hukum kebiasaan. Selain itu, sejumlah organisasi internasional juga mengeluarkan deklarasi seperti Joint Statement on the Protection of Health Care dan World Medical Association Declaration on the Protection of Health Care Workers in Situations of Violence yang menegaskan kewajiban memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan dalam keadaan kekerasan dan perang. International Committee of the Red Cross (ICRC) juga memiliki peran sentral sebagai penjaga utama Hukum Humaniter Internasional dan penyedia bantuan kemanusiaan bagi korban konflik. Mandatnya berdasarkan Konvensi Jenewa menempatkan ICRC sebagai aktor netral yang berwenang bertindak sesuai hukum internasional, yang diwujudkan melalui berbagai aktivitas perlindungan, seperti pengecekan kondisi para tahanan hingga pemberian bantuan bagi pengungsi internal.
Efektivitas Pendampingan Advokat terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif Dananjaya, Made Adi Widhirestu; Gorda, AAA. Ngurah Tini Rusmini; Antari, Putu Eva Ditayani; Sukadana, Dewa Ayu Putri
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v4i2.1604

Abstract

: The restorative justice paradigm views drug addicts as individuals who need physical, mental, and social recovery. This study analyses the role of advocates in restorative justice-based law enforcement. Using empirical legal methods, this study explores legal aid practices through interviews with advocates, law enforcement officials, addicts, and rehabilitation workers, as well as reviewing the Narcotics Law, Criminal Procedure Code, and Supreme Court Regulation No. 4 of 2014. The results show that advocates play an important role in ensuring that addicts are treated as victims, not criminals. Substantive assistance with medical and psychological evidence supports rehabilitation, while procedural assistance ensures due process of law. Non-litigious assistance such as counselling and family mediation also reinforces restorative principles. However, the effectiveness of legal aid is influenced by factors such as the competence of advocates, the alignment of the vision of officials, the availability of rehabilitation facilities, family support, and legal culture. The unpreparedness of these elements can hinder the implementation of restorative justice. Therefore, improving the quality of legal aid and synergy between institutions is very important to create a more humane criminal justice system for drug addicts.
Legal Construction and Obligations of Tourism Business Operators Towards the Principles of Sustainable Tourism in the Perspective of Tourism Law Permana, I Made Adi Ananda; Prasada, Dewa Krisna; Sri Rahayu Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah; Sukadana, Dewa Ayu Putri
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.643

Abstract

This study discusses the legal framework and the obligations of tourism operators in implementing the principles of sustainable tourism in Indonesia. The main focus of this research is to analyze the implementation of sustainability principles within Law No. 10 of 2009 on Tourism and related international regulations such as ISO 21401 and the International Tourism Ethics Code. The methodology used is normative legal research with legislative and conceptual approaches, aiming to critique ambiguities in existing regulations and propose solutions regarding the obligations of tourism operators. The findings show that there is a lack of clarity in the legal provisions regulating sustainability, which may negatively impact social and environmental aspects. Therefore, this study suggests the need for revisions to clarify the obligations of tourism operators to conduct environmental and social impact assessments. In conclusion, the study advocates for a stronger integration of national regulations with international standards to ensure the development of tourism that is sustainable, equitable, and environmentally friendly.
Analisis Perbuatan Melawan Hukum Penyalahgunaan Wewenang pada Peralihan Hak Atas Tanah melalui Jual Beli dalam Suatu Kajian atas Unsur dan Akibat Hukumnya Yap, Chelsia; Sukadana, Dewa Ayu Putri; Prasada, Dewa Krisna; Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.656

Abstract

Isu krusial dalam sistem hukum pertanahan Indonesia adalah maraknya sengketa Peralihan Hak Atas Tanah yang didasari Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang melampaui sengketa jual beli informal dan melibatkan rekayasa administrasi formal. Penelitian ini menganalisis putusan pengadilan sebagai sarana litigasi untuk menguji validitas akta otentik dan memulihkan hak korban. Studi kasus yang menjadi fokus adalah Putusan Nomor 1161/Pdt.G/2024/PN Dps, yang menonjol karena Tergugat menggunakan pemalsuan identitas dan penerbitan Kuasa Menjual Palsu serta Akta Jual Beli (AJB) pada hari yang sama. Keunikan ini menantang prinsip Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 yang mewajibkan otentikasi di hadapan PPAT. Melalui metode analisis hukum normatif serta studi kasus, penelitian ini bertujuan menganalisis pembuktian PMH oleh hakim serta mendalami bagaimana putusan litigasi mampu mengembalikan hak Penggugat (restitutio in integrum) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fakta ketidakhadiran fisik Penggugat di luar negeri menjadi bukti material yang meruntuhkan formalitas akta dan membuktikan cacat kehendak, sehingga sertipikat yang terbit harus dinyatakan batal demi hukum. Keputusan ini menegaskan bahwa integritas substansi hukum harus lebih diutamakan daripada legalitas administrasi semu, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap keabsahan akta otentik dalam praktik jual-beli tanah. Kata kunci: Perbuatan Melawan Hukum (PMH); Peralihan Hak Atas Tanah; Akta Jual Beli; Putusan Pengadilan; Kepastian Hukum.
Penegakan Hukum Terhadap Praktik Prostitusi Berkedok Usaha Jasa Pijat: (Studi pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Bali) Nindi Lestari, Ni Kadek; Antari, Putu Eva Ditayani; Rusmana, Putu Edi; Sukadana, Dewa Ayu Putri
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.658

Abstract

Praktik prostitusi berkedok usaha jasa pijat semakin marak dan menantang penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap praktik tersebut melalui pendekatan yuridis normatif dengan menelaah KUHP, Undang-Undang TPPO, dan regulasi perizinan usaha spa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 296 dan 506 KUHP secara normatif dapat menjerat pihak yang memfasilitasi prostitusi, namun efektivitasnya terhambat oleh kekosongan norma terhadap pengguna jasa, kendala pembuktian, tumpang tindih kewenangan pengawasan, serta lemahnya efek jera sanksi pidana. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan pidana dan penguatan pengawasan perizinan secara terintegrasi guna menanggulangi praktik prostitusi terselubung secara lebih efektif.
Pertangungjawaban Pidana atas Penyalahgunaan Profesi Wartawan dalam Tindak Pidana Pemerasan Noviani, Ni Kadek Fitri; Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri; Darma, I Made Wirya; Sukadana, Dewa Ayu Putri
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 6 No. 1 (2026): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v6i1.1709

Abstract

Freedom of the press in Indonesia is constitutionally guaranteed under Article 28F of the 1945 Constitution as a vital pillar of democracy and freedom of expression. However, this freedom is often misused by individuals posing as journalists to commit extortion, thereby undermining the integrity of the press. This study aims to analyze the form of criminal liability imposed on individuals who abuse the journalist profession to conduct extortion accompanied by threats, as regulated in Article 368 of the Indonesian Criminal Code. Using a normative legal research method with a literature-based approach, this study examines legal doctrines, scholarly works, and relevant legislation, including the Press Law and the Criminal Code. The findings indicate that the principle of lex specialis derogat legi generali cannot be applied to such cases because extortion is a general crime, not a press dispute. Therefore, criminal liability falls entirely under the jurisdiction of general criminal law, not the Press Law. The study concludes that the misuse of journalistic attributes as tools for extortion eliminates press privilege and must be prosecuted as an ordinary criminal offense to safeguard press integrity and uphold legal certainty.
Co-Authors Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Antari, Putu Eva Ditayani Ari Rama, Bagus Gede Dananjaya, Made Adi Widhirestu Deta, Helena Cruisita Fernanda, Bagus Hoiru Gorda, A.A.A. Ngr Sri Rahayu Gorda, AAA. Ngurah Tini Rusmini Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Made Wirya Darma I Putu Edi Rusmana Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Made Sinthia Sukmayanti Made Sinthia Sukmayanti Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari Ni Made Cahya Kirana Dewi Ni Nyoman Juwita Arsawati Nindi Lestari, Ni Kadek Noviani, Ni Kadek Fitri Permana, I Made Adi Ananda Prasada, Dewa Krisna Putra, Komang Satria Wibawa Rafika Amalia Rama, Bagus Gede Ari Rusmana, Putu Edi Sri Rahayu Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah Tari, I Nyoman Triduta Yap, Chelsia