Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.339
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal Journal of Law Science JURNAL RECHTENS Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Yustitia Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma JUDGE: Jurnal Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Consensus : Jurnal Ilmu Hukum
Sukadana, Dewa Ayu Putri
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Kajian Yuridis Penerapan Perlindungan Hukum Pemilik Wisata Dalam Persepektif Hukum Pariwiasata Tari, I Nyoman Triduta; Mahadewi, Kadek Julia; Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu; Sukadana, Dewa Ayu Putri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2276

Abstract

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi nasional. Namun, fokus regulasi kepariwisataan di Indonesia lebih menekankan pada perlindungan wisatawan dibandingkan pemilik properti wisata, sehingga menimbulkan kesenjangan terhadap prinsip kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pariwisata dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemilik properti wisata serta mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang tersedia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih berfokus pada wisatawan dan belum secara spesifik mengatur perlindungan pemilik properti. Dalam praktiknya, sering terjadi permasalahan kontraktual seperti pembatalan sewa sepihak atau ketiadaan klausul penyelesaian sengketa yang merugikan pemilik properti. Bentuk perlindungan hukum yang ideal mencakup upaya preventif berupa penguatan klausul kontrak dan regulasi sektoral, serta upaya represif melalui mekanisme gugatan perdata di pengadilan. Kesimpulannya, dibutuhkan penguatan regulasi kepariwisataan yang lebih seimbang agar tercipta iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.
SOSIALISASI KALPATARU SEBAGAI INISIASI PENYELAMATAN LINGKUNGAN DI DESA TARO Mahadewi, Kadek Julia; Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan; Rusmana, I Putu Edi; Amalia, Rafika; Sukadana, Dewa Ayu Putri; Rama, Bagus Gede Ari
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024): Volume 5 No. 4 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i4.31127

Abstract

Desa Taro di Kabupaten Gianyar tahun 2018 mendapat penghargaan berupa Kalpataru oleh Pemerintah Indonesia yang merupkan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan pemerintahan akan usaha penyelamatan akan lingkungan. Hal ini merupakan salah satu stimulus yang bagus dalam pengembangan Objek Wisata dan Desa Wisata dalam menarik kunjungan wisatawan untuk datang ke desa taro yang melihat bahwa adanya inisiasi penyelematan lingkungan sehingga menampakan wajah desa yang bersih dan lingkungan yang lesatri sebagai daya pikat yang terjadi. Permsalahan yang terjadi bagaimana peran masayarakat menjaga lingkungan agar tetap lestari? Pengharaang kalpataru merupakan salah satu bentuk yang diberikan dalam penyelematan lingkungan baik individu maupun kelompok dalam menjaga lingkungan agar tetap ajeg lestari di tengah banyaknya permasalahn lingkungan yang terjadi dalam di dalam masyarakat seperti pembuangan sampah tidak pada tempatnya, penumpukan sampah, pencemaran lingkungan dan penebangan liaran. Adanya sosialisasi ini diharapkann dapat menumbuhkan kesadaran pada masyarkat pentingnya menjaga lingkungan. Perlunya integrasi antara masyarakat dan pemerintah dalam bekerjasama dalam menjaga lingkungan agar tetap asri dimana lingkungan bersih mampu membuat masyarakat terhindar dari penyakit dan menarik pengunjung bagi pelaku wisata.
Krisis Perlindungan Hukum Tenaga Medis (Volunteer Corps) Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional Deta, Helena Cruisita; Antari, Putu Eva Ditayani; Arsawati, Ni Nyoman Juwita; Sukadana, Dewa Ayu Putri
Jurnal Yustitia Vol 21 No 2 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v21i2.1644

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bentuk perlindungan yang diberikan kepada tenaga medis (Volunteer Corps) dalam konteks konflik bersenjata antarnegara, sekaligus mengidentifikasi tanggung jawab serta kewajiban negara-negara yang terlibat dalam menjamin keselamatan mereka. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan faktual, dengan memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keamanan tenaga medis dalam konflik diatur oleh berbagai ketentuan hukum humaniter internasional, baik yang bersumber dari perjanjian maupun hukum kebiasaan. Selain itu, sejumlah organisasi internasional juga mengeluarkan deklarasi seperti Joint Statement on the Protection of Health Care dan World Medical Association Declaration on the Protection of Health Care Workers in Situations of Violence yang menegaskan kewajiban memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan dalam keadaan kekerasan dan perang. International Committee of the Red Cross (ICRC) juga memiliki peran sentral sebagai penjaga utama Hukum Humaniter Internasional dan penyedia bantuan kemanusiaan bagi korban konflik. Mandatnya berdasarkan Konvensi Jenewa menempatkan ICRC sebagai aktor netral yang berwenang bertindak sesuai hukum internasional, yang diwujudkan melalui berbagai aktivitas perlindungan, seperti pengecekan kondisi para tahanan hingga pemberian bantuan bagi pengungsi internal.
Efektivitas Pendampingan Advokat terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif Dananjaya, Made Adi Widhirestu; Gorda, AAA. Ngurah Tini Rusmini; Antari, Putu Eva Ditayani; Sukadana, Dewa Ayu Putri
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v4i2.1604

Abstract

: The restorative justice paradigm views drug addicts as individuals who need physical, mental, and social recovery. This study analyses the role of advocates in restorative justice-based law enforcement. Using empirical legal methods, this study explores legal aid practices through interviews with advocates, law enforcement officials, addicts, and rehabilitation workers, as well as reviewing the Narcotics Law, Criminal Procedure Code, and Supreme Court Regulation No. 4 of 2014. The results show that advocates play an important role in ensuring that addicts are treated as victims, not criminals. Substantive assistance with medical and psychological evidence supports rehabilitation, while procedural assistance ensures due process of law. Non-litigious assistance such as counselling and family mediation also reinforces restorative principles. However, the effectiveness of legal aid is influenced by factors such as the competence of advocates, the alignment of the vision of officials, the availability of rehabilitation facilities, family support, and legal culture. The unpreparedness of these elements can hinder the implementation of restorative justice. Therefore, improving the quality of legal aid and synergy between institutions is very important to create a more humane criminal justice system for drug addicts.
Pelanggaran Asas Itikad Baik Pasal 1338 KUHPerdata Oleh Pihak Pertama Dalam Kontrak Sewa Ni Made Cahya Kirana Dewi; Sukadana, Dewa Ayu Putri; Komang Satria Wibawa Putra; Gusti Ayu Eviani Yuliantari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2842

Abstract

Asas itikad baik merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian Indonesia yang berfungsi memastikan keadilan, keterbukaan, serta keseimbangan dalam hubungan kontraktual. Sengketa yang terjadi pada The Umalas Signature Bali menunjukkan adanya dugaan pelanggaran asas tersebut oleh Pihak Pertama melalui tindakan sepihak, pengingkaran prestasi, dan ketidakterbukaan pengelolaan proyek yang mengakibatkan kerugian signifikan bagi penyewa maupun investor. Artikel ini bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran asas itikad baik dalam perjanjian sewa tersebut serta menganalisis implikasi hukum yang timbul berdasarkan KUHPerdata. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus digunakan untuk mengkaji norma hukum, doktrin, serta fakta empiris terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran yang terjadi mencakup unsur itikad buruk subjektif dan objektif, antara lain perubahan kontrak tanpa persetujuan, pengelolaan dana yang tidak transparan, dan kegagalan menyerahkan unit sebagaimana dijanjikan. Tindakan ini memenuhi unsur wanprestasi dan memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi, mengakhiri perjanjian, atau menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Oleh karena itu, penegakan asas itikad baik perlu diperkuat untuk menjamin keadilan kontraktual dan melindungi pihak yang memiliki posisi ekonomi lebih lemah dalam praktik sewa properti.
Analisis Komparatif Penerima Layanan Hukum Pro bono dengan Layanan Hukum Berbayar di Indonesia Tjotjomare, Sindy; Rusmana , I Putu Edi; Prasada, Dewa Krisna; Sukadana, Dewa Ayu Putri
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.1749

Abstract

This study aims to conduct a comparative analysis between recipients of pro bono legal services and paid legal services in Indonesia, focusing on their effectiveness, quality of legal assistance, and practical challenges, particularly in the Bali region. The research employs an empirical juridical method, which examines how law operates in practice (law in action). Primary legal materials include Law Number 16 of 2011 on Legal Aid, Supreme Court Regulation Number 1 of 2014 on Guidelines for Providing Legal Services for the Poor in Court, and the Indonesian Advocates’ Code of Ethics, while secondary materials consist of legal literature and previous research. The findings reveal that the implementation of pro bono legal services has not been fully effective despite having a solid legal foundation. Major challenges include delayed disbursement of government funds, limited budget allocation, and insufficient facilities and human resources within legal aid institutions. These factors negatively affect the motivation, professionalism, and effectiveness of advocates in providing legal assistance to underprivileged communities. Conversely, paid legal services tend to operate more efficiently due to clear contractual relationships between lawyers and clients, supported by sufficient financial resources, resulting in higher service quality and client satisfaction. In conclusion, the disparity in effectiveness between pro bono and paid legal services is not solely driven by economic factors but also by the suboptimal implementation, funding mechanisms, and oversight of legal aid policies in Indonesia.
Co-Authors Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Antari, Putu Eva Ditayani Dananjaya, Made Adi Widhirestu Deta, Helena Cruisita Gorda, AAA. Ngurah Tini Rusmini Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Putu Edi Rusmana Kadek Julia Mahadewi Made Sinthia Sukmayanti Made Sinthia Sukmayanti Ni Made Cahya Kirana Dewi Ni Nyoman Juwita Arsawati Prasada, Dewa Krisna Putra, Komang Satria Wibawa Rafika Amalia Rama, Bagus Gede Ari Rusmana , I Putu Edi Tari, I Nyoman Triduta Tjotjomare, Sindy