The Suku Anak Dalam (SAD) community in Jambi, who largely live nomadically, face serious obstacles in accessing public services and social development. The main cause is the lack of essential population administration documents, such as ID cards (KTP), Family Cards (KK), and birth certificates. This condition limits their civil rights, even though Law No. 24 of 2013 concerning Population Administration clearly guarantees these rights for all citizens. This community service program was designed to address this problem by aiming to broaden the SAD's understanding of their population administration rights and to facilitate the process of obtaining these documents. This activity was implemented by the Universitas Jambi community service team, which also involved student participation through the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) program. The program was focused in Sekaladi, Pelempang Village, Mestong District, Muaro Jambi Regency. The implementation methods included intensive socialization, personal assistance, and direct administrative support. The program's results show an increased understanding among the SAD community regarding the importance of population documents. Furthermore, the program successfully assisted many community members in obtaining ID cards, Family Cards, and birth certificates. The positive impact of possessing these documents is evident in their increased access to basic services such as healthcare, education, and social assistance programs. This program provides a tangible contribution to strengthening the civil rights of the SAD and supports the achievement of their social welfare. Abstrak. Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) di Jambi, yang sebagian besar hidup nomaden, menghadapi kendala serius dalam mengakses layanan publik dan pembangunan sosial. Penyebab utamanya adalah ketiadaan dokumen administrasi kependudukan esensial, seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran. Kondisi ini membatasi hak sipil mereka, meskipun Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan secara jelas menjamin hak tersebut bagi seluruh warga negara. Program pengabdian ini dirancang untuk mengatasi masalah tersebut dengan tujuan memperluas wawasan SAD mengenai hak administrasi kependudukan dan memfasilitasi proses perolehan dokumen. Kegiatan ini diimplementasikan oleh tim pengabdian Universitas Jambi, yang turut melibatkan partisipasi mahasiswa melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Lokasi kegiatan difokuskan di Sekaladi, Desa Pelempang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Metode pelaksanaan mencakup sosialisasi intensif, pendampingan personal, dan bantuan administratif secara langsung. Hasil program menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat SAD mengenai pentingnya dokumen kependudukan. Lebih lanjut, program ini berhasil membantu banyak anggota komunitas dalam memperoleh KTP, KK, dan akta kelahiran. Dampak positif dari kepemilikan dokumen ini terlihat dari peningkatan akses mereka terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan program bantuan sosial. Program ini memberikan kontribusi nyata dalam penguatan hak sipil SAD dan mendukung pencapaian kesejahteraan sosial mereka.