Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.126
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adalah Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat El-Mashlahah Journal of SouthEast Asian Human Rights JURNAL MAHKAMAH El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Journal of Islamic and Law Studies (JILS) JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Akademika : Jurnal Pemikiran Islam SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Moderatio : Jurnal Moderasi Beragama
Maliki, Ibnu Akbar
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
ARTIFICIAL INTELIGENCE UNTUK KEMANUSIAAN: Pengembangan Konsep Keberagamaan Melalui Chat-GPT sebagai Solusi Krisis Identitas Muslim Urban di Era Digital Maliki, Ibnu Akbar
Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama Vol. 4 No. 1 (2024): Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat of Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/moderatio.v4i1.8913

Abstract

Krisis identitas adalah tantangan nyata yang dihadapi Muslim urban di era digital. Tuntan modernitas diiringi kebutuhan spiritual menyebabkan media digital menjadi sumber pemahaman keagamaan mereka. Sayangnya pola keagamaan yang dihasilkan dari interaksi media digital cenderung memperkeruh kondisi umat beragama yang ada dalam struktur masyarakat multikultural. Sebab, media digital kerap kali menjadi arena bagi penyebaran paham radikal dan ekstrem. Di sisi lain, keberadaan Artificial Intelligence (AI) sebagai bagian media digital dapat menjadi alternatif solusi melalui pengembangan pola keberagamaan yang inklusif dan adaptif bagi Muslim urban di era digital. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran ChatGPT sebagai bagian dari AI dalam mengembangkan pola beragama sebagai solusi terhadap krisis identitas yang dihadapi oleh Muslim urban dalam era digital. Metode penelitian menggunakan studi pustaka dengan dua jenis data. Sumber data primer berupa jawaban ChatGPT terhadap perintah yang diinginkan oleh penulis konsep beragama di era digital bagi Muslim urban. Sedangkan data sekunder diperloleh dari literatur terkait khususnya tentang kecerdasan buatan dan prinsip moderasi beragama di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola beragama yang tepat menurut ChatGPT di era digital melibatkan integrasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai dasar seperti integritas, penghormatan, tanggung jawab, dan keseimbangan menjadi landasan utama yang disertai dengan memperhatikan kredbilitas sumber pemahaman agama di media digital. Krisis identitas dapat diatasi dengan penguatan identitas keislaman, pengembangan pemikiran kritis, keterlibatan positif dalam masyarakat, dan pembentukan hubungan yang inklusif dengan berbagai kelompok. Konsep beragama tersebut memiliki relevansi dengan nilai-nilai moderasi beragama yang diidentifikasi melalui empat indikator, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal
Pembentukan Akhlak Mahmudah Perspektif Keluarga Maslahah sebagai Upaya Pencegahan Menghadapi Pandemi Covid-19 Mukti, Digdo Aji; Maliki, Ibnu Akbar; Wijayati, Mufliha
Jurnal Studi Gender dan Anak Vol 2 No 01 (2020): SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak
Publisher : Center of Gender Studies and Child of State Islamic Institute of Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/jsga.v2i01.2220

Abstract

Covid-19 merupakan suatu wabah virus mematikan yang telah menjadi bencana dalam skala global. Berbagai upaya negara-negara di dunia telah dilakukan dalam rangka memutus penyebaran virus ini. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak dari virus ini. Salah satu langkah negara Indonesia dalam menghentikan penyebaran virus corona ialah dengan memberlakukan locldown dan social distancing. Kebijakan tersebut rupanya berdampak pada setiap aspek keidupan masyarakat, salah satunya ialah pendidikan. Pendidikan yang semula menggunakan sistem tatap muka beralih menjadi sistem online di rumah. Sistem pembelajaran tersebut membuat interaksi antara anak dengan orang tua menjadi lebih intens. Maka diperlukan suatu konsep pendidikan akhlak mahmudah yang bermuara pada timbulnya kepedulian sosial seorang anak dalam menghadapi masa pandemi Covid-19. Keluarga maslahah merupakan konsep keluarga yang bukan hanya mendatangkan manfaat pada keluarga saja, namun pada masyarakat secara umum. Artikel ini mengkaji bagaimana peran keluarga maslahah dalam membentuk akhlak mahmudah pada anak dalam menghadapi masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akhlak mahmudah dalam perspektif keuarga maslahah dikonepsikan sebagai masalih usra (kemaslahatan bagi keluarga) dan kemaslahatan bagi masyarakat. Pembentukan akhlak mahmudah dalam keluarga maslahah dilakukan melalui dua instrumen, yakni melalui metode pendidikan dan pola relasinya.
The Development of Family Law Materials in Bahtsul Masail Nadhlatul Ulama Setiawan, Agus; Maliki, Ibnu Akbar
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 5 No. 2 December (2020)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v5i2.1162

Abstract

Family law has a very important position in Islam. Its position as the core of sharia is related to the assumption that family law is a gateway to understanding more about Islam. The reform of Islamic family law in Indonesia has gone through a long and long process. In the process of its formation, the material for family law in Indonesia was taken from various sources, such as fiqh books, fatwas, and other sources of Islamic law. Nahdatul Ulama (NU) is one of the Islamic organizations in Indonesia that has contributed to the development of Islamic family law material. One of NU's real contributions in enriching material on Islamic family law in Indonesia is through the Lajnah Bahtsul Masail (LBM) forum. This paper will discuss the development of family law materials through the Lajnah Bahtsul Masail forum. This paper is the result of qualitative research. Sources of data in this study consisted of primary and secondary data. Analysis of the data in this study using content analysis method. Bahtsul masail as the collective ijtihad of NU members has made a real contribution to the development of Islamic family law material in Indonesia. Various new phenomena that arise both due to technology and cultural differences have received fiqh answers through bahtsul masail. This is indicated at least by the similarities between several legal decisions and the marriage law in Indonesia.
Zhihar Contextualization in Indonesia: an Anthropo-Linguistic Study Siradjudin, Azmi; Maliki, Ibnu Akbar
al-'adalah Vol 19 No 2 (2022): AL-'ADALAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v19i2.14040

Abstract

The law of zhihar (equating wife to her mother) is closely related to Arabic culture, where the Qur'an was revealed. In Indonesia, zhihar law cannot be enforced because of social norms differences. This article examines the contextualization of zhihar in Indonesia. The aim is to examine the meaning of zhihar in the Qur’an which is then applied in the context of Indonesian culture. Specifically, the contextualization includes the use of language in the zhihar which is then linked to the existing cultural context. This research is purely a literature study using qualitative methods. The approach used is the sociology of language, or more specifically it can be called the anthropo-linguistic approach. The results of the study show that respect is deeply embedded in family life in Indonesia. This means that the husband may equate his wife with his mother-in-law; But not forbid himself against his wife, only to praise and respect her. From the perspective of the sociology of language, this compliment is a reflection of cultural values that have long lived in Indonesian society. The mufassirs (the commentators of al-Qur'an) stated that this action is not zhihar because the lafadz zhihar requires the intention to forbid husband and wife relations. Therefore, it is necessary to conduct an in-depth study dealing with the axiological value of the law of zhihar in the Qur'an which is linked to socio-cultural aspects.
Persepsi Pelaku Perceraian Terhadap Cerai di Luar Pengadilan Agama Maliki, Ibnu Akbar; Mualifah, Lisna
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14089

Abstract

:  Secara hukum, perceraian di Indonesia akan dianggap sah bilamana dilakukan melalui Pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Namun realitanya masih banyak terjadi praktik perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan. Seperti halnya yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Way Serdang. Sebagian masyarakat masih enggan untuk melakukan perceraian di Pengadilan disebabkan kurangnya kesadaran hukum serta keyakinan masyarakat terhadap agama Islam yang tidak mengharuskan adanya prosedur perceraian sesuai yang diatur dalam Undang-Undang. Artikel ini membahas tentang persepsi pelaku perceraian tentang perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan masyarakat Kecamatan Way Serdang. Jenis penelitian ialah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan dengan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga praktik perceraian di luar Pengadilan Agama dalam masyarakat Kecamatan Way Serdang yakni melalui musyawarah keluarga, pengucapan talak/cerai yang disaksikan secara langsung oleh keluarga, dan melalui media telepon. Persepsi positif ditunjukkan oleh pelaku perceraian terhadap cerai di luar Pengadilan Agama, sedangkan persepsi negatif ditunjukkan terhadap cerai melalui Pengadilan Agama. Persepsi tersebut mereka tunjukkan baik dalam segi konsep hukumnya maupun dari praktis pelaksanannya.
Pergeseran Peran Anak Laki-Laki Tertua dalam Adat Lampung Saibatin Yulia, Deti; Ma’mun, Sukron; Maliki, Ibnu Akbar
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 4 No. 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/el-izdiwaj.v4i1.16722

Abstract

Dalam adat Lampung Saibatin, anak laki-laki disebut Pesesekh Nyawa, di mana ia adalah segalanya dan berperan penting dalam keluarga. Bila seseorang tidak memiliki anak laki-laki maka kurang sempurna hidupnya. Jadi, anak laki-laki sangat diutamakan didalam Adat Lampung Saibatin, karena mereka akan menjadi peyambung silsilah keluarga, ahli waris harta pusaka dan memelihara hukum adat. Penelitian ini bertujuan mengetahui pergeseran peran anak laki-laki tertua di Pekon Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat menurut hukum keluarga Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan bersifat deskriptif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi serta dianalisis dengan metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pergeseran peran anak laki-laki tertua dalam Adat Lampung Saibatin, yaitu: Pertama, sebagai penerus gelar adat, anak laki-laki tidak lagi menginginkan menjadi penerus gelar adat dan tugas adat. Kedua, pergeseran peran sebagai ahli waris yang mana pembagiannya menggunakan hukum Islam dan musyawarah. Ketiga, pergeseran peran sebagai pemimpin dan pengayom keluarga, dikarenakan tanggungjawab keluarga tidak dipusatkan kepada anak laki-laki tertua dan fokus terhadap kehidupan keluarga masing-masing. Keempat, pergeseran sebagai wali nikah jika telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan senasab. Jika dianalisis menggunakan urf, maka hal tersebut diperbolehkan karena termasuk kedalam urf shahih, karena telah memenuhi syarat sebagai urf  (hukum kebiasaan)
Resiliensi Keluarga Sakinah Dalam Pasangan Long Distance Marriage Di Kalangan Buruh Bangunan Chumayro, Saidatul; Saputra, Nugraha Adi; Maliki, Ibnu Akbar
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 5 No. 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/el-izdiwaj.v5i1.21745

Abstract

Tujuan tulisan ini untuk mengetahui bagaimana membangun, dampak dan pola relasi pasangan long distance marriage karena faktor pekerjaan dalam mempertahankan keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun tahap penelitiannya yaitu dengan menggunakan penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini adalah mempertahankan keluarga bagi pasangan long distance marriage karena pasangan pekerja sebagai buruh bangunan bukanlah hal yang mudah. Hal ini diperlukan adanya pola relasi yang baik, seperti menanyakan kabar, menjaga komunikasi, menyemangati pasangan, saling pengertian, saling terbuka satu sama lain, musyawarah terhadap masalah atau tantangan masa depan keluarga, memiliki quality time bersama suami atau istri dan keluarga serta memperbanyak ibadah dan meningkatkan iman. Faktor utama untuk mempertahankan sebuah keluarga yakni faktor ekonomi, jika manajemen ekonomi sebuah keluarga tidak tertata maka akan menjadikan keretakan dalam sebuah rumah tangga.
The Mediation Existence and Opportunities of State Administrative Court in Supreme Court Regulation Maliki, Ibnu Akbar; Saputra, Nugraha Adi; Putra, Alamsyah Nurrahmad
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 1 (2024): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v4i1.21667

Abstract

The implementation of mediation in the Indonesian judiciary is regulated in Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016 on Mediation Procedures in Courts. However, the PERMA only regulates the practice of mediation in District Courts and Religious Courts, not in the State Administrative Court. Nevertheless, the PERMA allows the State Administrative Court to conduct mediation by the provisions of the legislation. However, practical guidelines governing mediation at the State Administrative Court are not detailed. In practice, this legal vacuum has led to a lack of optimisation of mediation as an instrument of dispute resolution at the State Administrative Court. The research aims to analyse the extent of the opportunities provided by the Supreme Court in PERMA No. 1 of 2016 to implement mediation procedures at the State Administrative Court. This research is normative juridical and analytical descriptive conducted by literature review. The data was collected using the documentation technique to be analysed using the normative analysis method. The analysis indicated no specific rules regarding the implementation of mediation at the State Administrative Courts. Still, the opportunity is wide open when viewed from the type of case, which is generally included in the civil case type. Furthermore, then PERMA is not the only absolute legal basis for the implementation of mediation at the State Administrative Court, as confirmed in Article 130 HIR and Article 154 RBg. The PERMA only fills the legal vacuum related to mediation procedures not explained in the previous regulations. Therefore, it is necessary to reform the law related to mediation at the State Administrative Court to achieve a court with integrity, speed, simplicity and low cost.
Childfree Is Not A Disgrace For Women: Harmonizing the Stoicism-Mubadalah Paradigm in Fighting Stigma and Gender Discrimination Maliki, Ibnu Akbar; Zhafira, Annisa Ranah
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 9 No. 2 (2025): Special Issue: International Conference on: "Inclusive Legal Futures: Islamic P
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v9i2.17813

Abstract

Women's decision not to have children (childfree) is always labeled as an act that violates social norms. This is further exacerbated by patriarchal religious interpretations that limit women's roles to the domestic sphere. This social construct often leads to discrimination against childfree women and ignores their right to determine their own happiness in life. This article analyzes the childfree choice as a manifestation of women's pursuit of happiness and autonomy through the lens of Stoic philosophy and the Mubadalah paradigm of reciprocity. This descriptive qualitative study uses literature review with primary data from the book “Qira'ah Mubadalah” by Faqihuddin Abdul Kodir and “Filosofi Teras” by Henri Manampiring, as well as secondary data from various relevant literature. Data was collected through documentation techniques and analyzed using content analysis. The results of the study show that Stoicism and Mubadalah create a strong paradigm to counter stigma and gender discrimination against childfree women. Despite originating from different traditions, both offer significant support for childfree women. Stoicism empowers individuals to find happiness from within, through control over thoughts and internal responses to external pressures, including social stigma. On the other hand, Mubadalah provides a strong theological foundation for deconstructing patriarchal narratives in religious interpretations that limit women's roles to reproductive functions. Both approaches emphasize individual freedom in determining one's life path, focusing on internal quality of life, and recognizing happiness as a dynamic process. Ultimately, this study affirms that discrimination against childfree women is an act that is inconsistent with human values and inclusive religious teachings, and therefore needs to be addressed with a more just and equitable understanding
CHILDFREE PHENOMENON AMONG URBAN MUSLIMS: A MULTIDISCIPLINARY EXAMINATION OF SCIENCE AND MORALITY Ma'mun, Sukron; Ahmad Usmani, Sheikh Adnan; Maliki, Ibnu Akbar
AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam Vol 28 No 1 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/akademika.v28i1.6773

Abstract

The concept of childfree is a complex issue influenced by various factors, including economic, cultural, social, and philosophical considerations. A comprehensive understanding of childfree phenomenon necessitates a method that extends beyond religious interpretations and includes other scientific disciplines. Therefore, the integration of morality and science through a multidisciplinary framework is important. In this context, mubadalah method, which corresponded with the integration-interconnection paradigm was a suitable method for unravelling the complexities of childfree in society. Furthermore, childfree was analyzed from the perspective of mubadalah, prioritizing dialogue between science and morality in marriage context. This is a descriptive qualitative study with a literature survey method. The results showed that using semipermeable mubadalah method to analyze the position of childfree in society introduced three new perspectives, namely just, humanist, and perspective rooted in the value of tawhid. These three included some notions, first, the presence of children assumed a central role in marital union and required thoughtful consideration by both partners. Second, childfree was not only about fitrah (innate human disposition), but also included psychological and moral dimensions. Finally, childfree was permissible in the context of Islam from a medical standpoint. These perspectives, derived from medical, moral, and religious interpretations, contributed to a nuanced understanding.
Co-Authors Abdul Qodir Zaelani Agus Setiawan Ahmad Usmani, Sheikh Adnan Aimar, Qeis Ali, Zezen Zainul Ardi, Muh Zaitun Arif Prasetyo, Arif Badarudin Chamdan, Umar Chumayro, Saidatul Erwinsyah, Mardan Fachry Abda El Rahman Falah, Mohammad Bachrul Ghummiah, Shivi Mala IMAM MUSTOFA Ma'mun, Sukron Ma’mun, Sukron Mualifah, Lisna Mufliha Wijayati Muhammad Khusaini Mukti, Digdo Aji Nasrudin, Muhamad Nugraha Adi Saputra, Nugraha Adi Nurhidayati Nurhidayati Putra, Alamsyah Nurrahmad Riyanta Riyanta, Riyanta Sari, Anta Mustika Siradjudin, Azmi Syariful Anam Wahyu Setiawan Wildani Hefni Yulia, Deti Zhafira, Annisa Ranah