Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.876
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Morality :Jurnal Ilmu Hukum JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan GANEC SWARA CERMIN: Jurnal Penelitian Indonesia Berdaya JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Jurnal Fundamental Justice Jurnal Risalah Kenotariatan Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram Juridische: Jurnal Penelitian Hukum
Ashady, Suheflihusnaini
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
Rangkap Jabatan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Tinjauan Yuridis Kepatuhan dan Profesionalitas Kepolisian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025) [Holding Multiple Positions by Members of the Indonesian National Police (A Juridical Review of Police Compliance and Professionalism Post Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XXIII/2025)] Ashady, Suheflihusnaini; Dudy, Aryadi Almau
Indonesia Berdaya Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20261389

Abstract

The Directorate of Vital Object Security of the South Sulawesi Regional Police (Ditpamobvit Polda Sulsel) plays an important role in securing Very Important Person (VIP) guests in the South Sulawesi region. This role includes conducting inspections of visitors or participants attending VIP guest events and serving as a personal escort team (walpri) for VIP guests. This study aims to understand the role of the Directorate of Vital Object Security of the South Sulawesi Regional Police in securing VIP guests and to identify obstacles faced by Ditpamobvit Polda Sulsel personnel in carrying out VIP guest security in South Sulawesi. The study found several challenges in securing VIP guests, including the large number of security locations occurring simultaneously which results in insufficient security equipment such as Secdoor, a shortage of personnel in the Directorate, sudden changes in VIP guest schedules, VIP guests’ desire to interact more closely with the public, and the open nature of security locations. Abstrak. Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Ditpamobvit Polda Sulsel)  memiliki peran penting dalam pengamanan tamu Very Important person (VIP) di wilayah Sulawesi Selatan Peran tersebut yaitu melaksanakan pemeriksaan kepada pengunjung atau peserta kegiatan tamu VIP dan menjadi tim pengawal pribadi (walpri) pada tamu VIP Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam pengamanan tamu VIP dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui hambatan yang dihadapi oleh personil Ditpamobvit Polda Sulsel dalam melaksanakan pengamanan tamu VIP di wilayah Sulawesi Selatan. Ditpamobvit Polda Sulsel masih menemukan kendala dalam melaksanakan pengamanan tamu VIP yaitu dalam hal banyaknya lokasi pengamanan dalam waktu yang bersamaan membuat alat yang digunakan dalam pengamanan tamu VIP seperti Secdoor masih  kurang, masih kurangnya personil pada Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, perubahan jadwal kegiatan oleh tamu VIP yang secara mendadak, keinginan tamu VIP yang ingin berinteraksi lebih dekat dengan masyarakat, serta lokasi pengamanan yang terbuka.
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 2249/Pdt. G/2023/PA.Smd mengenai pembagian Harta Bersama Pascaperceraian Ardiansyah, Ruli; Taufan, Taufan; Dudy, Aryadi Almau; Ashady, Suheflihusnaini

Publisher :

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/.v11i2.1010

Abstract

Pernikahan anak masih menjadi masalah serius di wilayah Mandalika, Lombok, meskipun telah ada pengaturan hukum yang ketat mengenai batasan usia pernikahan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis keberadaan alat penegakan hukum dan mekanisme pengendalian sosial dalam pencegahan pernikahan anak. Masalah utama yang diidentifikasi adalah bagaimana merumuskan hukum dalam pencegahan dan pengendalian pernikahan anak? Bagaimana keberadaan alat penegakan hukum dan pengendalian sosial dalam pencegahan dan pengendalian pernikahan anak? Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis untuk melihat hukum sebagai fenomena sosial. Solusi yang ditawarkan adalah penguatan koordinasi lintas sektor, pembatasan ketat terhadap pemberian izin pernikahan, dan integrasi penegakan hukum formal dengan pengendalian sosial berbasis masyarakat dan kearifan lokal. Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan anak secara berkelanjutan.
Kritik Terhadap Aspek Prosedural dan Keadilan Penerapan Restitusi Dalam Putusan Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel Ashady, Suheflihusnaini; Almau Dudy, Aryadi
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.398

Abstract

Isu yang diangkat adalah penalaran hakim dalam penjatuhan pidana restitusi terhadap Para Terdakwa. Korban dalam perkara ini adalah seorang Asisten Rumah Tangga dan Pelakunya terdiri dari beberapa orang yaitu Majikan beserta Para Asisten Rumah Tangga yang lainnya. Hakim dalam amar putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun terhadap Terdakwa I dan 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa II, padahal ancaman pidana pada Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT yang dikenakan kepada Para Terdakwa adalah paling lama 10 (sepuluh) tahun. Ringannya pidana penjara yang dijatuhkan tersebut, salah satu dasarnya adalah pemberian restitusi oleh Para Terdakwa kepada Korban. Hasil anotasi menunjukkan bahwa Penalaran hakim terkait restitusi dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga pada putusan nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tentu merupakan terobosan yang patut untuk diapresiasi. Meskipun demikian, seyogyanya hakim tetap mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Kemudian, penjatuhan lamanya pidana tentu tidak hanya memperhatikan soal restitusi yang diberikan oleh Para Terdakwa, namun memperhatikan pula apakah jumlah tersebut memberatkan Para Terdakwa atau tidak. Pidana hendaknya dapat menjerakan pelaku sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Lombok Barat Almau Dudy, Aryadi; Ardiansyah, Ruli; Ashady, Suheflihusnaini; Nurfatlah, Titin; Salsabila, Dina
Jurnal Fundamental Justice Vol. 7 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v7i1.6179

Abstract

 Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, serta menunjukkan tren peningkatan yang signifikan di Indonesia, termasuk di wilayah Nusa Tenggara Barat. Negara merespons persoalan tersebut melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menegaskan peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai lembaga layanan terpadu dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual melalui UPTD PPA Lombok Barat serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengelola UPTD PPA serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum melalui UPTD PPA Lombok Barat dilaksanakan melalui tahapan pengaduan, penjangkauan korban, perencanaan intervensi dan pendampingan, pelaksanaan intervensi, monitoring dan evaluasi, hingga penutupan kasus, dengan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi hambatan berupa belum tersedianya standard operating procedure (SOP) mikro khusus TPKS, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan kelembagaan, regulasi teknis, dan edukasi publik guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum yang berkeadilan dan berperspektif korban 
Kebijakan Pidana Terkait Cyberbullying terhadap Wisatawan Mancanegara Ashady, Suheflihusnaini; Almaududy, Aryadi; Ardiansyah, Ruli; Anantawijaya Mandragiri, I Gde
Jurnal Fundamental Justice Vol. 7 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v7i1.6178

Abstract

Pendapatan negara dari sektor pariwisata sangat bermanfaat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, sehingga penting dilakukan kajian kebijakan hukum pidana terkait cyberbullying terhadap wisatawan mancanegara, apakah telah memberikan pengaturan perlindungan hukum yang komprehensif saat ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan cyberbullying terhadap wisatawan mancanegara dalam perspektif UU ITE dan UU TPKS. Penelitian ini menggunakan metode normative, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasilnya menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi wisatawan mancanegara terhadap cyberbullying telah terakomodasi melalui keberadaan UU ITE dan UU TPKS. Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan wisatawan mancanegara sebagai subjek hukum, hal tersebut telah diakomodasi dalam unsur “setiap orang”. Temuan dari penelitian ini akan sangat penting dalam pembuatan kebijakan terkait pengembangan pariwisata dan pemenuhan perlindungan terhadap hak asasi manusia para wisatawan yang sedang berkunjung ke Indonesia. 
Balancing International Legal Obligations, Human Rights, and National Interests: Indonesia’s Response to Rohingya Refugees in Aceh Asphianto, Aan; Jaya, Belardo Prasetya Mega; Wicaksono, Agung Satrio; Ashady, Suheflihusnaini; Weku, Robert Lengkong; Anggita, Dila; Risyawan, Alief
LAW REFORM Vol 22, No 1 (2026)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v22i1.73197

Abstract

The principle of non-refoulement in international law obliges states to refrain from returning refugees to places where they face persecution. Indonesia, as a state that upholds human rights, has applied this principle in receiving Rohingya refugees who are displaced from their country of origin. Nevertheless, its implementation encounters tensions between international obligations, national interests, and human rights considerations. This study aims to examine how international law influences Indonesia’s response to the Rohingya refugee situation and to analyze the government’s stance in balancing these competing interests. A mixed-method approach is employed, combining empirical research through focus group discussions and interviews with normative analysis of primary and secondary legal materials. The findings indicate that, despite not ratifying the 1951 Refugee Convention, Indonesia continues to adhere to the non-refoulement principle. However, regulatory improvements are necessary, particularly regarding Presidential Regulation No. 125 of 2016, to ensure fulfillment of refugees’ basic rights and adequate financial support, especially in Aceh. In conclusion, Indonesia must adopt prudent legal reforms to strengthen legal certainty, protect refugee rights, and balance international, national, and humanitarian interests effectively. Such measures will also enhance coordination among institutions, improve policy implementation, and promote sustainable humanitarian governance in addressing future refugee challenges comprehensively nationwide.
Co-Authors Ahwan Ahwan, Ahwan Almau Dudy, Aryadi Almaududy, Aryadi Anantawijaya Mandragiri, I Gde Andi Pratama Anggita, Dila Ardiansyah, Ruli Arie Kartika Asep Hakim Zakiran Asphianto, Aan Atika Zahra Nirmala Blasius, Jener Budiarta, Gusti Putu Dudy, Aryadi Almau DUDY, ARYADI ALMAUD Grindulu, Lewis Hasan, Muhammad Iksan Islam, M.Hotibul Jastisia, Mentari Jaya, Arizon Mega Jaya, Belardo Prasetya Mega Jumadi, Joko Kota, Raides Lalu Teguh Atma Wijaya Miftakhul Huda Muddin, Muh. Asrul Aswar Muhammad Zainuddin Mulyana, Septira Putri nurfatlah, titin Rahmania, Nunung Raodah, Putri Risyawan, Alief robert lengkong weku Sabatira, Febryani Salsabila, Dina Taufan, Taufan Taufik, Zahratul'ain Taufik, Zahratulain’ Taufik, Zahratul’ain WICAKSONO, AGUNG SATRIO Z.S, Edi Mulyadi