Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Siregar, Resi Atna Sari
Islamic Circle Vol. 2 No. 1 (2021): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Putusan Arbitrase bersifat final and binding artinya putusan tersebut tidak dapat dimintakan upaya hukum seperti banding dan kasasi dan putusan tersebut mengikat bagi para pihak untuk dapatuhi secara suka rela dengan itikad baik karena sebelum putusan dibuat mereka juga telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur arbitrase dengan segala konsekuensinya. Dengan disahkannya Undang-undang arbitrase diharapkan pelaksanaan arbitrase di Indonesia akan semakin baik karena adanya jaminan bahwa putusan suatu arbitrase baik nasional maupun internasional pasti dapat dilaksanakan di Indonesia. Akan tetapi sebenarnya masih terdapat beberapa masalah dalam undang-undang tersebut salah satunya dalah mengenai pelaksanaan putusan arbitrase Klausula arbitrase yang tertuang di dalam perjanjian bisnis yang mengikat kreditor dan debitor pada prinsipnya dapat dijadikan dasar untuk menghentikan proses pengajuan permohonan kepailitan terhadap debitor atas dasar prinsip dalam UU Kekuasaan Kehakiman, UU Arbitrase, asas Pacta Sunt Servanda dan asas kebebasan berkontrak. Kewenangan pengadilan niaga untuk mengenyampingkan klausula arbitrase yang tersirat di dalam Pasal 303 UU Kepailitan jika dikaitkan dengan prinsip Commercial Exit from Finansial Distress dalam hukum kepailitan justru berpotensi untuk melahirkan kesewenang-wenangan kreditor terhadap debitor yang beritikad baik untuk membayar utang-utangnya, termasuk dapat merugikan kreditor lainnya yang memiliki tagihan relatif kecil.

ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Siregar, Resi Atna Sari
Islamic Circle Vol. 2 No. 1 (2021): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v2i1.472

Putusan Arbitrase bersifat final and binding artinya putusan tersebut tidak dapat dimintakan upaya hukum seperti banding dan kasasi dan putusan tersebut mengikat bagi para pihak untuk dapatuhi secara suka rela dengan itikad baik karena sebelum putusan dibuat mereka juga telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur arbitrase dengan segala konsekuensinya. Dengan disahkannya Undang-undang arbitrase diharapkan pelaksanaan arbitrase di Indonesia akan semakin baik karena adanya jaminan bahwa putusan suatu arbitrase baik nasional maupun internasional pasti dapat dilaksanakan di Indonesia. Akan tetapi sebenarnya masih terdapat beberapa masalah dalam undang-undang tersebut salah satunya dalah mengenai pelaksanaan putusan arbitrase Klausula arbitrase yang tertuang di dalam perjanjian bisnis yang mengikat kreditor dan debitor pada prinsipnya dapat dijadikan dasar untuk menghentikan proses pengajuan permohonan kepailitan terhadap debitor atas dasar prinsip dalam UU Kekuasaan Kehakiman, UU Arbitrase, asas Pacta Sunt Servanda dan asas kebebasan berkontrak. Kewenangan pengadilan niaga untuk mengenyampingkan klausula arbitrase yang tersirat di dalam Pasal 303 UU Kepailitan jika dikaitkan dengan prinsip Commercial Exit from Finansial Distress dalam hukum kepailitan justru berpotensi untuk melahirkan kesewenang-wenangan kreditor terhadap debitor yang beritikad baik untuk membayar utang-utangnya, termasuk dapat merugikan kreditor lainnya yang memiliki tagihan relatif kecil.

Analisis Konsep Al Musaqah Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal -, Nur Azizah, Resi Atna Sari Siregar, Dedisyah Putra
Islamic Circle Vol. 3 No. 2 (2022): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v3i2.1110

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep Al Musaqah terhadap praktik perjanjian pengelolaan kebun karet di desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai perjanjian pengelolaan kebun karet menurut konsep al musaqah di tinjau dari fiqih muamalah di Desa Jambur Baru, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Perjanjian pengelolaan kebun karet di Desa Jambur Baru menggunakan konsep kerjasama dalam bentuk akad musaqah yaitu pembagian hasil dilakukan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat telah disetujui dan dijalankan oleh masyarakat di Desa Jambur Baru. Perjanjian secara lisan menurut mereka bersifat mengikat dengan adanya itikad baik dan pribadi yang dipercaya antara pemilik dan penggarap kebun karet. Tinjauan fiqih muamalah terhadap sistem pelaksanaan akad musaqah antara pemilik dan penggarap kebun di Desa Jambur Baru ada yang menggunakan ½:½, dan 1/3:1/3, sementara di kajian fiqih muamalah seharusnya perjanjian musaqah umumnya adalah ½:½, karena benih sudah disediakan oleh pemilik lahan, sehingga pelaksanaan akad musaqah di Desa Jambur Baru tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Ekonomi Islam, karena ada pembagiannya 1/3:2/3.

Analysis Of The Ijarah Contract In The Practice Of Traditional Gold Ore Mill Rental In Hutabargot From The Perspective Of Islamic Economic Law akhyar; Resi Atna Sari Siregar
Islamic Circle Vol. 6 No. 2 (2025): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v6i2.2976

This study examines contractual practices within the rental system of traditional gold ore milling machines (gelundung) in Hutabargot District from the perspective of Islamic economic law. The rental agreement applied by the local community is generally conducted without a written contract and is based on customary practices (‘urf) that have been passed down through generations. This research aims to analyze the validity of the ijarah contract implemented in the gelundung rental practice and to assess its conformity with the principles of Islamic economic law. This study employs a qualitative approach with a field research method. Data were collected through direct observation, in-depth interviews with gelundung owners and renters, and documentation. The findings indicate that although the rental agreement is not explicitly stated in a formal contract, the essential pillars and conditions of the ijarah contract are substantively fulfilled, including the existence of contracting parties, the object of lease, the benefit derived, and the agreed compensation (ujrah). From the perspective of Islamic economic law, the gelundung rental practice in Hutabargot can be considered valid as it is grounded in recognized local custom (‘urf shahih) and does not contradict sharia principles. Therefore, this practice may continue to be applied with improvements in contractual clarity to enhance legal certainty without eliminating established local traditions.

Title

Found 4 Documents
Search
Journal : islamic circle

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search Journal : islamic circle

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search
Journal : islamic circle