Claim Missing Document
Check
Articles

Politik Keamanan: Pengakuan Identitas Primordial Dalam Resolusi Konflik Kasus Aceh dan Papua Afriandi, Fadli; Ariyadi, Fachriza; Abdillah, Ligar; Latif, Ikhwan Rahmatika; Rahmawati, Rahmawati
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i4.2024.1896-1907

Abstract

Tulisan ini mempunyai misi untuk melihat usaha yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menciptakan keamanan di Aceh dan Papua khususnya melihat kepada resolusi konflik. Tulisan ini merupakan kajian politik kemanan yang melihat penggunaan identitas primordialisme sebagai alat dalam resolusi konflik yang terjadi di Aceh dan Papua. Argumen utama dalam penelitian ini adalah dalam memperoleh keamanan di Aceh dan Papua menggunakan resolusi konflik yang berorientasi kepada pengakuan identitas primordial. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan instusionalisme. Dalam mengumpulkan data digunakan beberapa teknik seperti studi dokumen, dan webinar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konflik Aceh dan Papua dapat meredam dipengaruhi dengan adanya kesepakatan pengakuan identitas, Aceh memperoleh pengakuan dalam identitas agama sedangkan Papua berdasarkan  kesukuan (Orang Asli Papua/OAP). Pengakuan dan pelaksanaan identitas agama di Aceh dan Papua dapat dilihat dengan implementasi UU Pemerintah Aceh dan UU Otonomi Khusus bagi Papua yang mengakomodir pelaksanaan syariat Islam dan OAP pada bidang keberadaan majelis, pendidikan, peradilan, politik dan pemerintahan. 
Politik Keamanan: Pengakuan Identitas Primordial Dalam Resolusi Konflik Kasus Aceh dan Papua Afriandi, Fadli; Ariyadi, Fachriza; Abdillah, Ligar; Latif, Ikhwan Rahmatika; Rahmawati, Rahmawati
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i4.2024.1896-1907

Abstract

Tulisan ini mempunyai misi untuk melihat usaha yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menciptakan keamanan di Aceh dan Papua khususnya melihat kepada resolusi konflik. Tulisan ini merupakan kajian politik kemanan yang melihat penggunaan identitas primordialisme sebagai alat dalam resolusi konflik yang terjadi di Aceh dan Papua. Argumen utama dalam penelitian ini adalah dalam memperoleh keamanan di Aceh dan Papua menggunakan resolusi konflik yang berorientasi kepada pengakuan identitas primordial. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan instusionalisme. Dalam mengumpulkan data digunakan beberapa teknik seperti studi dokumen, dan webinar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konflik Aceh dan Papua dapat meredam dipengaruhi dengan adanya kesepakatan pengakuan identitas, Aceh memperoleh pengakuan dalam identitas agama sedangkan Papua berdasarkan  kesukuan (Orang Asli Papua/OAP). Pengakuan dan pelaksanaan identitas agama di Aceh dan Papua dapat dilihat dengan implementasi UU Pemerintah Aceh dan UU Otonomi Khusus bagi Papua yang mengakomodir pelaksanaan syariat Islam dan OAP pada bidang keberadaan majelis, pendidikan, peradilan, politik dan pemerintahan. 
Guidance on how to make Moringa Leaf Herbal Tea (Moringa Oliefera) as an Endurance Booster in Negeri Itawaka, Central Maluku Regency Manik, Sri Elviana; Sufriadi, Sufriadi; Afriandi, Fadli; Maryati, Sri
CARE: Journal Pengabdian Multi Disiplin Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/care.v2i2.38636

Abstract

Moringa leaves or in other languages known as Moringa Oliefera is one plant type with abundant properties and benefits. Not only the leaves, it turns out that the stem bark and seeds of moringa plants' roots have their own benefits. The nutritional content in moringa plants contains vitamin A 6.8 mg more than vitamin A contained in carrots, vitamin C 220 mg, calcium which is higher than milk, protein 6.7 grams, potassium 440 mg/100 grams, and also contains vitamin B6. Hence, it is suitable for consumption as an immune enhancer. Still, it is necessary to create a product that is certain to be consumed frequently by the community but based on moringa leaves, after seeing the habits of the Itawaka people who like to drink tea, a tea bag with moringa ingredients was created. The purpose of this service is that the community can make herbal tea from moringa leaves in order to increase endurance and to be consumed as a substitute for sweet tea to reduce excess sugar content. The method used in this service is a form of training or guidance, carried out in 2 stages, first providing education/theory, second practicing how to make. This activity found the results that the Itawaka community was able to utilize moringa plants and take the existing nutritional content as an immune enhancer by turning moringa leaves into herbal tea bags.
UPAYA DINAS SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN SIMEULUE Rahmadani, Saumi; Afriandi, Fadli
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 11, No 3 (2024): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v11i3.15276

Abstract

Pertumbuhan penduduk yang cepat juga menjadi tantangan dalam mengelola sumber daya dan memastikan kesejahteraan bagi semua warga, sementara ketidaksetaraan dan kesenjangan sosial masih merupakan masalah penting yang perlu ditangani. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Simeulue pada tahun 2022 mencapai 17.863 orang, menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten tersebut. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode survei dan menggunakan teknik yang saling berkaitan seperti dokumentasi dan observasi dalam tulisan ini. Menurut hasil penelitian ini, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Dinas Sosial menerapkan Program Keluarga Harapan (PKH), pendampingan usaha mandiri, pemberdayaan ekonomi, pembentukan koordinator wilayah, dan peningkatan pelayanan publik yang transparan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin berhasil melalui program PKH, pendampingan usaha mandiri, pemberdayaan ekonomi, pembentukan koordinator wilayah, dan peningkatan pelayanan publik yang transparan. Program ini efektif, terbukti dengan penurunan angka kemiskinan sebesar 0,45%, sehingga Dinas Sosial berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.
Rendahnya Dukungan terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Sumatera Barat, Indonesia Afriandi, Fadli
JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 11 No. 1 (2021): JISPO Vol 11 No 1 2021
Publisher : Faculty of SociaI and Political Sciences (FISIP), Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jispo.v11i1.11903

Abstract

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) is a strong party in Indonesia winning three presidential elections in 1999, 2014 and 2019. However, it got low people’s votes in some provinces like Sumatera Barat. This article explains why PDI Perjuangan got little votes in Sumatera Barat by using the concept of populism as its analytical framework. The required data were collected through interviews and literature study, and were analyzed through qualitative approach. This article argues that the loss of PDI Perjuangan in presidential elections in Sumatera Barat is closely related to the people’s perception of the party as less populist than its competing parties. The people of Sumatera believed that PDI Perjuangan had no sensitivity to their unique characteristics and developed party identities and policy that were considered in contradiction with their social and cultural background. This impacted on Joko Widodo’s low support and votes in 2014 and 2019 presidential elections. He was perceived to have leadership style and characteristics that were not in line with the expectation of Sumatera Barat people, and have issued policies considered unsupportive of people interest.
Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Kelapa di Wilayah Pulau Terluar: Studi Kasus Simeulue Afriandi, Fadli; Afifa, Nur Sukma; Saputri, Elsa; Marlizar, Desi
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i1.2025.470-479

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan limbah kelapa di wilayah pulau terluar yakni Pulau Simeulue. Tulisan ini membahas mengenai permasalahan pengelolaan limbah kelapa di Pulau Simeulue dan bagaimana pelaksanaan kebijakan dari pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dengan melihat pengelolaan limbah dari PT. Green Enterprises dan CV. Rezeki Bersama, studi literatur melalui jurnal dan media massa, wawancara melalui informan yang bersangkutan serta pengambilan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup sudah melaksanakan kebijakan dengan cukup baik dengan melakukan sosialisasi pemantauan dan pembinaan rutin kepada perusahaan kelapa. Namun sampai saat ini pelaku usaha sering terlambat dalam melakukan pelaporan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) setiap enam bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup sehingga mereka tidak mengetahui apakah kegiatan pengelolaan limbah sudah memenuhi standar kelayakan atau belum. Kondisi ini belum ada tindakan berupa penegasan atau pemberian sanksi kepada perusahaan yang tidak melakukan pelaporan setiap enam bulan sekali.
The Dynamics of Party Cartels: Obstacles to Reforms and Reinforcers of Political Corruption in Indonesia Yeni Sri Lestari; Fadli Afriandi; Ligar Abdillah
Journal of Governance and Public Policy Vol. 12 No. 2 (2025): June 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v12i2.22927

Abstract

Political reform in Indonesia has produced a paradox within the country’s political dynamics. While the reforms were intended to strengthen democracy, they have instead contributed to its weakening and facilitated the rise of political cartel practices. These practices are marked by the consolidation of opposition parties, the erosion of party ideologies, and the prioritization of ruling elite interests through unfettered access to state resources. The decline of ideological commitment among political parties has led to the emergence of cartelized party coalitions, which in turn promote political corruption, weaken mechanisms of checks and balances, and undermine the overall quality of democracy. This article employs a qualitative research methodology, focusing on literature reviews of scholarly books and academic articles related to political corruption and cartel politics in Indonesia. The findings indicate that the entrenchment of political cartels is a major driver behind the increasing incidence of political corruption in Indonesia. The dismantling of political cartel structures is therefore essential to curbing corruption. The shift away from ideological politics towards opportunistic alliances aimed at extracting benefits from state resources has exacerbated corrupt practices. Reforming Indonesia's party system is thus imperative to breaking the cycle of political cartelization and reducing the pervasive corruption among political elites. The novelty of this study lies in its in-depth analysis of how political parties, once vehicles of democratic expression, have transformed into instruments of collusion and corruption. This transformation has led to new configurations of power relations and the unequal distribution of state resources. The implications of this study underscore the urgent need for party system reform and the reinforcement of democratic institutions as essential strategies for effectively combating political corruption in Indonesia moving forward.
Songsong Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 2024: Upaya Penguatan Literasi Politik bagi Pemilih Pemula di Takengon, Aceh Tengah Latif, Ikhwan Rahmatika; Afriandi, Fadli; Saputra, Ilham Mirza; Marefanda, Nodi; Marlizar, Desi; Sari, Nurhalista; Iqbal Aziz, Chairul; Fahlevi, Reza; Alqarni, Wais; Akbar, Arif
MEUSEURAYA - Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (Juni 2025)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/meuseuraya.v4i1.4523

Abstract

Political literacy refers to the ability of individuals to understand political systems, processes, and information to actively participate in political decision-making. For first-time voters, political literacy is crucial as it forms the foundation for making rational choices, particularly in the 2024 regional elections (Pilkada). This community engagement initiative aims to enhance the level of political literacy among first-time voters through socialization, political literacy education, and comprehension tests covering four key indicators: understanding the political system, knowledge of the Pilkada process, critical evaluation of political information, and participation in Pilkada. The study employed a Google Form-based questionnaire distributed to 40 respondents from 11th and 12th-grade students in both science (IPA) and social sciences (IPS) streams. The analysis results revealed that the average comprehension level of respondents ranged between 70% and 85%, with minor variations across indicators and groups. Respondents demonstrated strong understanding in the "Knowledge of the Pilkada Process" indicator but showed the need for improvement in "Critical Evaluation of Political Information." These findings underscore the importance of strengthening political literacy, particularly in combating misinformation that becomes prevalent ahead of elections. By improving political literacy, first-time voters are expected to become agents of change who promote healthier democracy through active and critical political participation.
Program DASHAT: Strategi Pemerintah Simeulue sebagai Upaya Penanganan Stunting Afriandi, Fadli; Rahmadani, Saumi
Bahasa Indonesia Vol 6 No 1 (2025): JAPS April 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/japs.v6i1.196

Abstract

Stunting is a health issue in children, particularly toddlers, characterized by impaired physical and brain development due to prolonged nutritional deficiencies. Due to sectoral egos among government agencies and inadequate socialization efforts, addressing stunting remains a significant challenge. Simeulue Regency faces numerous obstacles and is among the regions with the highest stunting rates in the area. The aim of this study is to identify the strategies employed by the Simeulue Government to reduce stunting. This research uses a qualitative approach, collecting data through documentation and observation techniques. The findings reveal that the Simeulue Government has implemented the Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) program. This program includes sub-programs such as Ayah Susi, Ma Andong, and Maninting, which are philosophically rooted in the local language of the region. These strategies have successfully reduced stunting rates in Simeulue Regency. This success is evidenced by the fact that Simeulue Regency was awarded the best recognition in Aceh for addressing stunting in 2024
Politik Keamanan: Pengakuan Identitas Primordial Dalam Resolusi Konflik Kasus Aceh dan Papua Afriandi, Fadli; Ariyadi, Fachriza; Abdillah, Ligar; Latif, Ikhwan Rahmatika; Rahmawati, Rahmawati
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i4.2024.%p

Abstract

Tulisan ini mempunyai misi untuk melihat usaha yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menciptakan keamanan di Aceh dan Papua khususnya melihat kepada resolusi konflik. Tulisan ini merupakan kajian politik kemanan yang melihat penggunaan identitas primordialisme sebagai alat dalam resolusi konflik yang terjadi di Aceh dan Papua. Argumen utama dalam penelitian ini adalah dalam memperoleh keamanan di Aceh dan Papua menggunakan resolusi konflik yang berorientasi kepada pengakuan identitas primordial. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan instusionalisme. Dalam mengumpulkan data digunakan beberapa teknik seperti studi dokumen, dan webinar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konflik Aceh dan Papua dapat meredam dipengaruhi dengan adanya kesepakatan pengakuan identitas, Aceh memperoleh pengakuan dalam identitas agama sedangkan Papua berdasarkan  kesukuan (Orang Asli Papua/OAP). Pengakuan dan pelaksanaan identitas agama di Aceh dan Papua dapat dilihat dengan implementasi UU Pemerintah Aceh dan UU Otonomi Khusus bagi Papua yang mengakomodir pelaksanaan syariat Islam dan OAP pada bidang keberadaan majelis, pendidikan, peradilan, politik dan pemerintahan.Kata kunci: resolusi konflik; identitas; Aceh; Papua; keamanan