Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Kelapa di Wilayah Pulau Terluar: Studi Kasus Simeulue Afriandi, Fadli; Afifa, Nur Sukma; Saputri, Elsa; Marlizar, Desi
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i1.2025.470-479

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan limbah kelapa di wilayah pulau terluar yakni Pulau Simeulue. Tulisan ini membahas mengenai permasalahan pengelolaan limbah kelapa di Pulau Simeulue dan bagaimana pelaksanaan kebijakan dari pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dengan melihat pengelolaan limbah dari PT. Green Enterprises dan CV. Rezeki Bersama, studi literatur melalui jurnal dan media massa, wawancara melalui informan yang bersangkutan serta pengambilan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup sudah melaksanakan kebijakan dengan cukup baik dengan melakukan sosialisasi pemantauan dan pembinaan rutin kepada perusahaan kelapa. Namun sampai saat ini pelaku usaha sering terlambat dalam melakukan pelaporan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) setiap enam bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup sehingga mereka tidak mengetahui apakah kegiatan pengelolaan limbah sudah memenuhi standar kelayakan atau belum. Kondisi ini belum ada tindakan berupa penegasan atau pemberian sanksi kepada perusahaan yang tidak melakukan pelaporan setiap enam bulan sekali.
Sosialisasi Penggunaan Website Dan Aplikasi SIKAPAL Bagi Panglima Laot Dalam Meningkatkan Keefektifan Pelaporan Illegal Fishing Afriandi, Fadli; Auliya, Resti; Hakimi, Akhramil
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol 10 No 1 (2025): Mei
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jpm.v10i1.11507

Abstract

Illegal fishing in Aceh Singkil, including destructive fishing practices by fishermen, threatens maritime security, reduces local fishermen's catches, diminishes the welfare of coastal communities, and damages the marine environment. So far, case reporting has been done manually, which is ineffective and slow. To address this issue, the community service team introduced digital technology for reporting illegal fishing. Considering that the Aceh Singkil community is transitioning from traditional to modern practices, socialization of technology usage is crucial. This socialization was conducted through lectures and discussions. As a result, participants, including Panglima Laot and fishermen, understood the importance of technology in their tasks. Evaluations showed an increase in understanding, collective awareness of sustainable marine resource management, and strengthened Panglima Laot's position as a government partner. With this technology, reporting is expected to be faster, more accurate, and more effective in protecting marine ecosystems and improving the welfare of coastal communities. Furthermore, the implementation of digital technology is expected to enhance transparency and accountability in addressing illegal fishing cases. With the web-based reporting system and the SIKAPAL application, each report can be well-documented, facilitating relevant authorities in responding to reports more efficiently and accurately.
Program DASHAT: Strategi Pemerintah Simeulue sebagai Upaya Penanganan Stunting Afriandi, Fadli; Rahmadani, Saumi
Bahasa Indonesia Vol 6 No 1 (2025): JAPS April 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/japs.v6i1.196

Abstract

Stunting is a health issue in children, particularly toddlers, characterized by impaired physical and brain development due to prolonged nutritional deficiencies. Due to sectoral egos among government agencies and inadequate socialization efforts, addressing stunting remains a significant challenge. Simeulue Regency faces numerous obstacles and is among the regions with the highest stunting rates in the area. The aim of this study is to identify the strategies employed by the Simeulue Government to reduce stunting. This research uses a qualitative approach, collecting data through documentation and observation techniques. The findings reveal that the Simeulue Government has implemented the Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) program. This program includes sub-programs such as Ayah Susi, Ma Andong, and Maninting, which are philosophically rooted in the local language of the region. These strategies have successfully reduced stunting rates in Simeulue Regency. This success is evidenced by the fact that Simeulue Regency was awarded the best recognition in Aceh for addressing stunting in 2024
Politik Keamanan: Pengakuan Identitas Primordial Dalam Resolusi Konflik Kasus Aceh dan Papua Afriandi, Fadli; Ariyadi, Fachriza; Abdillah, Ligar; Latif, Ikhwan Rahmatika; Rahmawati, Rahmawati
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i4.2024.%p

Abstract

Tulisan ini mempunyai misi untuk melihat usaha yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menciptakan keamanan di Aceh dan Papua khususnya melihat kepada resolusi konflik. Tulisan ini merupakan kajian politik kemanan yang melihat penggunaan identitas primordialisme sebagai alat dalam resolusi konflik yang terjadi di Aceh dan Papua. Argumen utama dalam penelitian ini adalah dalam memperoleh keamanan di Aceh dan Papua menggunakan resolusi konflik yang berorientasi kepada pengakuan identitas primordial. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan instusionalisme. Dalam mengumpulkan data digunakan beberapa teknik seperti studi dokumen, dan webinar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konflik Aceh dan Papua dapat meredam dipengaruhi dengan adanya kesepakatan pengakuan identitas, Aceh memperoleh pengakuan dalam identitas agama sedangkan Papua berdasarkan  kesukuan (Orang Asli Papua/OAP). Pengakuan dan pelaksanaan identitas agama di Aceh dan Papua dapat dilihat dengan implementasi UU Pemerintah Aceh dan UU Otonomi Khusus bagi Papua yang mengakomodir pelaksanaan syariat Islam dan OAP pada bidang keberadaan majelis, pendidikan, peradilan, politik dan pemerintahan.Kata kunci: resolusi konflik; identitas; Aceh; Papua; keamanan
Politik Keamanan Lingkungan: Pengetahuan Lokal Dalam Perlindungan Populasi Bening Lobster Di Masyarakat Nelayan Aripin, Nurasma; Afriandi, Fadli; Marefanda, Nodi; Marlizar, Desi
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i1.2024.308-318

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat nelayan dalam menjaga keamanan lingkungan khususnya populasi lobster. Dalam tulisan ini difokuskan dengan memotret praktik-praktik yang dilakukan oleh masyarakat nelayan dalam melindungi keberadaan benih bening lobster (puerulus). Argumen utama dalam penelitian ini adalah dengan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat nelayan menciptakan ekosistem bening lobster yang berkelanjutan. Penelitian ini merupakan kajian kualitatif dengan menggunakan teori Ekologi Budaya dari Julian H. Steward. Teori ini menjelaskan bahwa interaksi manusia dengan lingkungan menciptakan pengetahuan lokal sehingga menjalin hubungan mutualisme diantara keduanya. Data penelitian terdiri dari data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemerintah, lembaga adat, nelayan, dan pelaku usaha lobster sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui jurnal ilmiah dan media massa online. Hasil penelitian menemukan bahwa ada beberapa praktik pengetahuan lokal yang berdampak dalam pelestarian bening lobster yaitu penangkapan bening lobster merupakan kegiatan degradasi progresif terhadap lobster, penjualan bening lobster tidak memiliki nilai instrinsik, pertumbuhan bening lobster lebih baik di alam daripada dipenangkaran, dan penggunaan alat tangkap tradisional dalam menangkap lobster.
Implementasi Kebijakan Tata Kelola Parkir di Gerai Minimarket Alfamidi dan Indomaret Kota Palu Ariyadi, Fachriza; Afriandi, Fadli
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i4.2024.%p

Abstract

Tulisan ini merupakan kajian tentang implementasi kebijakan tata kelola parkir di Kota Palu khususnya pada polemik retribusi parkir dan persoalan juru parkir liar yang terjadi di gerai minimarket Alfamidi dan Indomaret di Kota Palu. Tulisan ini berupaya menganalisis mengapa masih terdapat petugas parkir berseragam resmi dari pemerintah dan juru parkir liar yang meminta retribusi parkir di lokasi bebas parkir atau parkir gratis. Tulisan ini menggunakan teori George C. Edwards III dalam melihat bagaimana kebijakan tata kelola parkir tersebut diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analis data dilakukan dengan tahapan kondesasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tata kelola parkir di Kota Palu secara umum sudah cukup baik dilihat dari faktor Komunikasi (Communication) sudah dilakukan sosialisasi dan pendampingan khusus juru parkir. Sumber Daya (Resources) terkait sumber daya manusia dan alokasi anggaran masih kurang dan belum cukup memenuhi kebutuhan dalam implementasi kebijakan. Disposisi atau Sikap (Disposition) pelaksana kebijakan sudah memahami dan menerima dengan baik serta dapat melaksanakan kebijakan dengan baik pula. Struktur Birokrasi (Bureaucratic structure) masih belum adanya regulasi teknis (SOP) yang ditemukan secara detail merujuk pada mekanisme dalam pengelolaan perparkiran serta masih lemahnya pengawasan.Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kebijakan Publik, Tata Kelola Parkir, Retribusi Parkir, Juru Parkir Liar 
Program DASHAT: Strategi Pemerintah Simeulue sebagai Upaya Penanganan Stunting Afriandi, Fadli; Rahmadani, Saumi
Jurnal Administrasi Politik dan Sosial Vol 6 No 1 (2025): JAPS April 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/japs.v6i1.196

Abstract

Stunting is a health issue in children, particularly toddlers, characterized by impaired physical and brain development due to prolonged nutritional deficiencies. Due to sectoral egos among government agencies and inadequate socialization efforts, addressing stunting remains a significant challenge. Simeulue Regency faces numerous obstacles and is among the regions with the highest stunting rates in the area. The aim of this study is to identify the strategies employed by the Simeulue Government to reduce stunting. This research uses a qualitative approach, collecting data through documentation and observation techniques. The findings reveal that the Simeulue Government has implemented the Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) program. This program includes sub-programs such as Ayah Susi, Ma Andong, and Maninting, which are philosophically rooted in the local language of the region. These strategies have successfully reduced stunting rates in Simeulue Regency. This success is evidenced by the fact that Simeulue Regency was awarded the best recognition in Aceh for addressing stunting in 2024