Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Sosiohumaniora

DINAMIKA TRANSPARANSI DAN BUDAYA BADAN PUBLIK PASCA REFORMASI BIROKRASI (Studi Kasus tentang Badan Publik se-Indonesia sebagai Badan Publik Perspektif UU Keterbukaan Informasi Publik No.14/2008 di Propinsi Jabar dan Kalbar) Atie Rachmiatie; Dadi Ahmadi; Ema Khotimah
Sosiohumaniora Vol 17, No 3 (2015): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2015
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.591 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v17i3.8345

Abstract

Keterbukaan informasi berdasarkan UU 14/2008 telah menjadi momentum bagi upaya merealisasikan good governance dan mendorong sistem pemerintahan yang demokratis di Indonesia. Implikasinya, masyarakat diberi akses dan hak atas informasi publik yang merupakan hak asasi manusia serta dijamin oleh undangundang.Selain itu, keterbukaan informasi publik seharusnya mendorong partisipasi masyarakat untuk turut “mewarnai” berbagai kebijakan pemerintah yang “pro publik”. Pemerintah Daerah, tidak terkecuali, dituntut melakukan pelayanan informasi terhadap publik yang ingin mengakses segala jenis informasi yang diatur oleh undang-undang. Namun, berdasarkan laporan Ombudsman Republik Indonesia Pemerintah Daerah merupakan lembaga yang menempati urutan pertama yang banyak memperoleh keluhan dari masyarakat atas pelayanan yang diberikannya. Permasalahannya : “Bagaimana Dinamika dan Transparansi Budaya Badan Publik Se-Indonesiadalam Meningkatkan Kualitasnya sebagai Badan Publik perspektif UU Keterbukaan Informasi Publik no. 14/2008 ? Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, melalui wawancara mendalam dan FGD, terhadap pejabat Humas, PPID, Komisi Informasi di Pemprov Jabar dan Pemprov Kalbar. Hasil penelitian menunjukkan bahwatransparansi dalam konteks keterbukaan informasi publik di badan publik pemerintah daerah, secara formal telah memenuhi kesiapan kelembagaan, infrastruktur dan SDM , namun masih terkendala oleh “mindset” sebagai bagian penting budaya pasca Reformasi Birokrasi yang belum berubah. Semangat dan filosofi “good and cleangovernance” sendiri, umumnya tidak mendapat penentangan dalam tataran praksis, namun ada “hidden resistency” para pejabat, sehingga belum optimalnya pelayanan informasi publik.
Co-Authors 1008002114, Aisya Hatami 10080021280, Herliana Widya Pratiwi Adhi Iman Sulaeman Agistia Nurfadilah Putri Al Mega Agung Priyono Ahmad Arif Nurrahman Ajeng Siti Fatimah Azzahra Akbar, Thoriq Ilham Alex Sobur Aliyah Nuraini Alya Khairunnisa Alya Ratna Dewi Anne Ratnasari Annisa Gunawan Ary Jamiat Fauzi Aryana Catur Rangga Atie Rachmiatie Chotijah, Nurul Corrylia Almira Rahma Raissa Danya Ageng Lestari Dedeh Fardiah dizza firnanda listiyanti Doddy Iskandar Doddy Iskandar Cakranegara Effendi, Muhammad Hanif Jabbar Ema Khotimah Erwin Harahap Fadhly Hafizh Faiq Muhammad Fauzan Falih Dwi Musyaffa Febrianty, Jessica Ferry Darmawan Firmansyah Firmansyah Firmansyah Firmansyah Firmansyah Firmansyah Firmansyah Firmansyah Firmansyah Hadian Afriyadi Herliana Widya Pratiwi Ilham Akbar Zam Zamy Ilham Akbar Zam Zamy indah novianti Indra Sukmaya Iskandar, Doddy Kiki Zakiah Darmawan Kusumalestari, Ratri Rizki Listiani, Endri M Subur Drajat M. E Fuady Male, Adam Truedy Maman Suherman Mediani Tri Rahmawati Muhamad Romzi Hamdika Muhammad Aldy Febiansyah Muhammad Reyzha Noorsyam Arkian Muthiah Umar Mutia Umar Natasya Giyar Dwisyafitri Neni Yulianita Nia Kurniati Nova Yohana O Hasbiansyah Oesman, Maya Amalia Raden Belva Dzakiyya Rafi Rahyanatuqolbi, Annisa Ratu Helga Sarahdiva Refi Maulana Yusuf Resmisari Dewi Resqy Sellva Budianti Rini Rinawati Rio Hadi Prawira RM Fauzi A Rubyanata Harahap Sabil M Sungkar Satya Indra Karsa Septiawan Santana Kurnia Sri Suwarsi Supriadi, Yadi Tia Muthiah Wulan Trigartanti Zulfebriges Zulfebriges