Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.916
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SITEKIN: Jurnal Sains, Teknologi dan Industri Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Ilmu Hukum The Juris HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Al-Qur'an Jurnal Islam Nusantara Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Jurnal El-Thawalib Journal of Law, Poliitic and Humanities Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia JAWI : Journal of Ahkam Wa Iqtishad ANDREW Law Journal Jurnal Kajian Ilmu Hukum Jotika Research in Business Law Jurnal El-Thawalib
Akbarizan Akbarizan
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Perbandingan Fiqih Munakahat yang Diterapkan Negara Yaman dan Indonesia: Studi Komparatif Dalam Tinjauan Maslahat Yuda, M Fikri; Akbarizan, Akbarizan; Munir, Akmal Abdul
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6541

Abstract

Artikel ini membahas mengenai perbedaan penerapan fiqh munakahat di negara Yaman dan Indonesia, khususnya dalam aspek hukum keluarga seperti pernikahan, wali nikah, batas usia pernikahan, poligami, perceraian, hingga rujuk, serta bagaimana kedua negara mengakomodasi prinsip maslahat dalam regulasi hukum mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan membandingkan karakteristik fiqh munakahat di kedua negara, serta menilai sejauh mana nilai-nilai maslahat dijadikan dasar dalam pembentukan hukum keluarga Islam di masing-masing negara. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan komparatif. Teknik analisis data dilakukan melalui pendekatan normatif-yuridis untuk menelaah teks hukum dan regulasi, dilanjutkan dengan analisis komparatif terhadap perbedaan dan persamaan sistem hukum keluarga di Yaman dan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yaman masih mempertahankan pendekatan fiqh klasik dengan kodifikasi yang sangat literal, sementara Indonesia cenderung adaptif dan progresif melalui integrasi prinsip maslahat ke dalam kebijakan hukum keluarga yang responsif terhadap hak perempuan, perlindungan anak, dan tuntutan sosial modern. Perbandingan ini menegaskan bahwa penerapan hukum Islam sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan budaya, serta bahwa pendekatan maslahat menjadi instrumen penting dalam menjembatani antara teks syariat dan kebutuhan kontemporer.
The Implementation Of Halal Product Guarantee System For Self-Declare Halal Program In Frontier, Outermost and Least Developed Regions Akbarizan, Akbarizan; Hertina, Hertina; Murhayati, Sri; lestari, fitra lestari
SITEKIN: Jurnal Sains, Teknologi dan Industri Vol 21, No 2 (2024): June 2024
Publisher : Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/sitekin.v21i2.28628

Abstract

The program of self-declare halal certification by the Indonesian Government can increase the community's life level. Self-declare halal can increase people in business sales for the global market and improve the community business unit. In this case, guidance and companion strategy are required until the business actor can obtain halal certification. The data were collected on 20 business actors of MSME in Rupat Island, Bengkalis Regency, using Strategic Assumption Surfacing and Testing (SAST) with five indicators covering the commitment and responsibility, material, halal product process, the product, and monitoring and evaluation. The research results showed that the commitment and responsibility indicator is the highest indicator, becoming the priority of companion module proposal making of halal certification at 3T Areas (Least Developed, Frontier, and Outermost) Regions. Further research needs to identify the success factor of the business actors in 3T regions in gaining the halal certification program from the Government.
Urgensi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maslahah Dalimunthe, Paisal Ahmad; Akbarizan, Akbarizan
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 1 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i1.2368

Abstract

Pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam sistem hukum dan sosial di Indonesia. Sebagai instrumen legal, pencatatan perkawinan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri, tetapi juga melindungi hak-hak anak dan mencegah konflik sosial. Namun, fenomena nikah sirri yang tidak tercatat secara resmi masih menjadi tantangan besar, dengan dampak negatif terhadap perlindungan hak individu dan stabilitas sosial. Dari perspektif maslahah, pencatatan perkawinan memiliki relevansi yang signifikan dalam mencapai tujuan syariat, yaitu menjaga keturunan (?if? al-nasl) dan kehormatan (?if? al-‘ird). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pencatatan perkawinan di Indonesia berdasarkan perspektif maslahah. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif, menganalisis data dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan jurnal akademik yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif melalui pendekatan maq??id asy-syar?’ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki dampak positif dalam memberikan perlindungan hukum, mendukung kebijakan pembangunan sosial, dan mencegah konflik hukum di masyarakat. Implementasi kebijakan pencatatan perkawinan yang sejalan dengan prinsip maslahah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan sebagai langkah preventif untuk melindungi hak-hak keluarga. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam meningkatkan edukasi publik dan memperkuat kebijakan terkait pencatatan perkawinan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.  
Marriage Dispensation in Modern Muslim Societies: A Study of Family Law in Indonesia and Morocco Rachmat Ali Hasan Rifaie, Devie; Akbarizan, Akbarizan
JAWI : Journal of Ahkam Wa Iqtishad Vol. 2 No. 3 (2024): JAWI - SEPTEMBER
Publisher : MUI Kota Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Islamic law in Indonesia and Morocco is based on different schools of thought, with Indonesia predominantly following the Shafi'i school, while Morocco adheres to the Maliki school. The differences in the schools of thought adopted by these two countries have implications for the age limits for marriage as stipulated in their respective Family Law. However, the disparity is not significantly vast, with only about one or two years of difference. Morocco, in determining the minimum age for marriage, closely aligns with Indonesia by referencing the Shafi'i and Hanbali schools. Morocco also requires the permission of a guardian if both prospective spouses are under 18 years old. This is somewhat similar to the practice in Indonesia, where marriages involving individuals below the legal age require a marriage dispensation granted by the court, obtained upon the request of the parents/guardians of the underage individuals, supported by compelling reasons and sufficient evidence.
Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Indonesia Syafaat, Muhammad; Akbarizan, Akbarizan; Al Bajuri, Azzuhri
Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an Vol. 5 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an Jogoroto Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37985/hq.v5i2.348

Abstract

Pembaruan hukum Islam disebabkan karena adanya perubahan kondisi, situasi, tempat, dan waktu, Pembaruan hukum Islam terdapat tipologi refomistik, tujuan pembaruan ini adalah reformasi dengan penafsiran-penasiran baru yang lebih hidup dan lebih cocok dengan tuntutan zaman. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian Pustaka dengan metode analisis deskriptif-preskriptif dengan pendekatan normatif/yuridis empiris. Penelitian ini menyatakan bahwa Perubahan hukum keluarga Islam akan senantiasa mengikuti perubahan tempat dan waktu, bentuk-bentuk perubahan hukum tersebut bisa saja dengan dua model, yakni rekonstruksi ataupun dekonstruksi hukum, perubahan hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dilihat dari zaman ke zaman, sejak awal Islam masuk, yang kemudian para ulama hanya menjadikan kitab-kitab fikih sebagai rujukan untuk menyelesaikan masalah, hingga terbentuknya kodifikasi hukum keluarga, terbitnya KHI, dan seterusnya dengan perubahan pasal-pasal baik berupa judicial review di Mahkamah Konstitusi ataupun perubahan yang diusulkan oleh pemerintah.
Kepastian Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia Pasla, Jimmi; Akbarizan, Akbarizan
Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an Vol. 5 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an Jogoroto Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37985/hq.v5i2.400

Abstract

The study uses a comparative study approach to provide knowledge and information related to the certainty of the fulfillment of women's and children's rights after divorce in Indonesia and Malaysia, in accordance with the provisions stipulated in the laws and regulations of each country. The research method in this study is normative legal research, by analyzing library study materials and supported by other secondary data. The research findings show that the fulfillment of women's and children's rights after divorce in Indonesia is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Kompilasi Hukum Islam (KHI). Several rights are regulated which are the responsibility of the father. The child's right to receive maintenance and education is a manifestation of the parents' obligations, as regulated in Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law Number 9 of 1979 concerning Child Welfare. The amount of maintenance to be paid is determined by the Court. If the Court considers that the father is considered incapable, then the responsibility for the costs also shifts to the mother. In Malaysia, there are clearer regulations regarding the rights of women and children after divorce. This is seen through the establishment of Bahagian Sokongan Keluarga (BSK), a division that has full authority to handle cases of violations related to these rights. BSK operates as a special department under the Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM), which is under the auspices of the Jabatan Perdana Menteri (JPM). This institution has the authority to resolve various issues related to the provision of maintenance, in order to ensure justice for those who are entitled to receive it.
Perlindungan Hukum terhadap Istri dalam Perkawinan Poligami di Provinsi Riau Kholid, Andre; Akbarizan, Akbarizan; Munir, Akmal Abdul
Jurnal El-Thawalib Vol 6, No 3 (2025)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v6i3.15264

Abstract

Legal protection for wives in the context of polygamy is important to examine, considering that not all polygamy practices are carried out in accordance with applicable legal provisions. In addition, the existence of strong Islamic legal norms and customary norms in Riau Province also influences the views and implementation of polygamy in society. The purpose of this study is to determine the form of legal protection for wives in polygamous practices in Riau Province. This type of research is qualitative research. Primary data sources were obtained through interviews with wives of polygamists, husbands, community leaders, and religious and legal institutions. Secondary data comes from official documents, legal literature, laws and regulations, and previous research results. Data collection techniques are interviews and documentation, then analyzed using analytical descriptive techniques. The results of this study indicate that legal protection for wives in polygamous marriages in Riau Province involves two main aspects, namely preventive and repressive protection. Preventive protection is realized through strict requirements, such as the consent of the first wife and court permission before carrying out polygamy, to ensure that the wife's rights are maintained. Meanwhile, repressive protection provides a legal mechanism for wives who are harmed, such as the cancellation of an invalid marriage. Overall, Indonesian law provides guarantees for wives in polygamous marriages to ensure justice and protection of their rights.
PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DAN PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN Niko, Ferlan; Akbarizan, Akbarizan; Abdul Munir, Akmal
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 10 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i10.2025.4104-4120

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan hak anak pasca perceraian di Indonesia serta membandingkannya dengan beberapa negara lain, seperti Malaysia, Mesir, Jepang, Qatar, dan Yordania. Latar belakang kajian ini berangkat dari kenyataan bahwa perceraian sering kali berdampak negatif terhadap pemenuhan hak-hak anak, baik dalam aspek pengasuhan, nafkah, pendidikan, maupun perlindungan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), yaitu mengkaji literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup komprehensif mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak pasca perceraian. Namun, dalam praktiknya, masih banyak tantangan, antara lain lemahnya penegakan hukum, kondisi ekonomi orang tua, serta sikap apatis dari salah satu pihak. Negara-negara lain seperti Mesir dan Yordania telah menerapkan sistem jaminan keuangan untuk perlindungan anak, sementara Jepang dan Qatar memiliki mekanisme bantuan langsung dari negara. Penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia mengadopsi pendekatan yang lebih tegas dan sistematis dalam menjamin hak anak pasca perceraian, termasuk pembentukan lembaga eksekusi nafkah anak yang efektif.
Economic Resilience and Modern Livelihoods: A Multidisciplinary Study of Islamic Family Law and Sharia Economics Yusuf, Siti Sahnia Mammenasa Daeng; Akbarizan, Akbarizan; Nurcahaya, Nurcahaya
JURNAL ISLAM NUSANTARA Vol 9, No 1 (2025)
Publisher : Lembaga Ta'lif wa An-Nasyr (LTN) PBNU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33852/jurnalnu.v9i1.620

Abstract

This study aims to analyse the concept of economic resilience of Muslim families from an Islamic perspective by emphasising the integration of sharia maqashid principles and the collaborative role of husband and wife in facing modern economic challenges, especially in the era of digital transformation. The study also aims to identify relevant family economic strategies based on spiritual values and Islamic ethics to strengthen family well-being and stability. The research method is a qualitative, descriptive approach, based on an in-depth literature review of journals, books, and regulations related to family law and sharia economics. The results of the study show that the family's economic resilience depends not only on financial income but also on the strength of faith, effective communication, transparent financial management, and commitment to the principles of mashlahah, justice (adl), and balance (tawazun). Economic collaboration between husband and wife has proven to be a strategic factor in strengthening household stability. The implications of this research are theoretical and practical: enriching the literature on family resilience in a sharia perspective and providing recommendations for policy development, sharia financial education, and family development to create a family of sakinah, mawaddah, and rahmah.
Co-Authors Abdul Kholiq Abdul Munir, Akmal Abror, Mhd. Al Bajuri, Azzuhri Almadison, Almadison AR, Muh. Ahmad Ridha Dalimunthe, Paisal Ahmad Devie Rachmat Ali Hasan Rifaie Faiz Algifari, Muhammad Fatah, Nasrul Firmansyah Firmansyah Fitriani, Hellen Last Haq, Miftahul HARMANTO, ADI Hasanah, Niswahtul Hertina Hertina Hidayatullah Ismail, Hidayatullah Imron Rosadi Iqbal, Rachman Johari Johari Kholid, Andre Laili, Syarifah lestari, fitra lestari Maiyori, Cisilia Misraini, Irda Munir, Akmal Abdul Mustafid Mustafid Niko, Ferlan NurAfni NurAfni Nurcahaya, Nurcahaya Pasla, Jimli Pasla, Jimmi Pater, Rizki Anla Selinah, Selinah Setiawan, Yopi Sri Murhayati Susanti, Neneng Desi Syaf, Alzekrillah Syafaat, Muhammad Winarko. S, Arbi Yuda, M Fikri Yusuf, Siti Sahnia Mammenasa Daeng