Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.004
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman Jurnal Ilmu Hukum The Juris HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Al-Qur'an Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Jurnal El-Thawalib Journal of Law, Poliitic and Humanities Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia JAWI : Journal of Ahkam Wa Iqtishad ANDREW Law Journal Jurnal Kajian Ilmu Hukum Jotika Research in Business Law Jurnal El-Thawalib
Akbarizan Akbarizan
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Perlindungan Hukum terhadap Istri dalam Perkawinan Poligami di Provinsi Riau Kholid, Andre; Akbarizan, Akbarizan; Munir, Akmal Abdul
Jurnal El-Thawalib Vol 6, No 3 (2025)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v6i3.15264

Abstract

Legal protection for wives in the context of polygamy is important to examine, considering that not all polygamy practices are carried out in accordance with applicable legal provisions. In addition, the existence of strong Islamic legal norms and customary norms in Riau Province also influences the views and implementation of polygamy in society. The purpose of this study is to determine the form of legal protection for wives in polygamous practices in Riau Province. This type of research is qualitative research. Primary data sources were obtained through interviews with wives of polygamists, husbands, community leaders, and religious and legal institutions. Secondary data comes from official documents, legal literature, laws and regulations, and previous research results. Data collection techniques are interviews and documentation, then analyzed using analytical descriptive techniques. The results of this study indicate that legal protection for wives in polygamous marriages in Riau Province involves two main aspects, namely preventive and repressive protection. Preventive protection is realized through strict requirements, such as the consent of the first wife and court permission before carrying out polygamy, to ensure that the wife's rights are maintained. Meanwhile, repressive protection provides a legal mechanism for wives who are harmed, such as the cancellation of an invalid marriage. Overall, Indonesian law provides guarantees for wives in polygamous marriages to ensure justice and protection of their rights.
TELAAH MAQASID SYARIAH TERHADAP LEGALITAS PERJANJIAN PRANIKAH: PROTEKSI PREVENTIF DALAM HUKUM MODERN Firmansyah, Firmansyah; Akbarizan, Akbarizan; Munir, Akmal Abdul; Fitriani, Hellen Last; Misraini, Irda
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v4i1.1390

Abstract

Perjanjian pranikah merupakan salah satu instrumen hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dalam perkawinan, terutama dalam menghadapi kemungkinan permasalahan yang muncul di masa depan. Dalam perspektif hukum modern, perjanjian ini dianggap sebagai bentuk proteksi preventif terhadap hak-hak pasangan suami istri, khususnya dalam konteks harta bersama dan hak-hak lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas perjanjian pranikah dalam perspektif maqasid syariah, dengan fokus pada proteksi preventif yang diberikan terhadap individu dan keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif pustaka, dengan menganalisis berbagai literatur hukum Islam dan hukum positif yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah dapat dianggap sah dan legal dalam pandangan hukum Islam jika memenuhi prinsip-prinsip maqasid syariah, seperti melindungi hak-hak individu, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Selain itu, perjanjian pranikah juga dapat menjadi sarana preventif yang efektif dalam mencegah sengketa di kemudian hari, sehingga memberikan kepastian hukum dan melindungi keharmonisan keluarga.
STUDI PERBANDINGAN BATAS USIA NIKAH DI INDONESIA, TURKI, DAN MAROKO (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PROGRESIF DAN HAM) Iqbal, Rachman; Akbarizan, Akbarizan; Munir, Akmal Abdul
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v4i1.1409

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai peraturan di Negara-negara muslim terkait batas usia pernikahan dari kacamata hukum Islam progresif dan HAM (Hak Asasi Manusia). Dilatar belakangi oleh perbedaan penetapan batas usia pernikahan oleh para ulama dan pada berikutnya menjadi kodifikasi hukum perkawinan di negara-negara muslim kontemporer. Hal ini juga disebabkan tidak ada nas yang menyebut secara eksplisit mengenai batas minimal usia kawin. Negara-negara muslim seperti Indonesia, Turki, dan Maroko telah melakukan unifikasi dan kodifikasi dalam regulasi hukum perkawinan khususnya dalam hal ini adalah batas usia menikah. Penelitian ini merupakan penelitian library research yang menitikberatkan pada sumber-sumber karya ilmiah tertulis. Dalam penelitian ini akan dibahas masing-masing aturan tersebut dengan perspektif hukum Islam progresif dan HAM. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah dalam perspektif hukum Islam progresif, ketiga peraturan dengan ketiga negara berbeda tersebut yang mengatur batas usia nikah adalah bentuk keterbukaan hukum atas perubahan yang telah menjadi suatu keniscayaan terutama atas dorongan isu gender. Dengan berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan, peraturan tersebut tentu menjadi payung atas jaminan hak-hak kesetaraan baik bagi suami maupun istri. Sedangkan dalam perspektif HAM yang menitik beratkan pada kebebasan dan kemerdekaan individu serta kesetaraan kedudukan, maka ketiga peraturan yang mengatur batas usia minimal nikah di negara yang berbeda tersebut telah sesuai dengan cita-cita jaminan hidup yang seimbang bagi laki-laki dan perempuan.
KONSEP PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Pater, Rizki Anla; Akbarizan, Akbarizan; Munir, Akmal Abdul
The Juris Vol. 9 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v9i1.1642

Abstract

A marriage contract is a written agreement between prospective husband and wife that aims to regulate rights and obligations in household life, especially the management of assets. This study aims to examine the concept of a marriage contract in Islamic law in Indonesia and Malaysia, two countries with a majority Muslim population. In addition, it compares the regulation of marriage contracts in Islamic law in both countries, analyzes the practice of implementing marriage contracts in both countries, and examines the conformity between regulations and practices with the principles of Islamic law in the context of a marriage contract. This study uses a normative legal research approach that focuses on legal analysis. Here, Islamic law, and more specifically, prenuptial agreements, are the main subject of analysis. The results of this study show that Malaysia has different provisions regarding marriage contracts, Indonesia allows agreements before or during the marriage contract, while Malaysia requires ratification by the Sharia Court. Both countries recognize the importance of taklik talak and property regulations in the agreement. The Indonesian legal system offers flexibility for agreements, but its implementation faces challenges in public understanding and court inconsistencies. Malaysia's legal force is stronger because of mandatory ratification by the Sharia Court, providing higher legitimacy and guarantees.
Perbandingan Fiqih Munakahat yang Diterapkan Negara Yaman dan Indonesia: Studi Komparatif Dalam Tinjauan Maslahat Yuda, M Fikri; Akbarizan, Akbarizan; Munir, Akmal Abdul
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6541

Abstract

Artikel ini membahas mengenai perbedaan penerapan fiqh munakahat di negara Yaman dan Indonesia, khususnya dalam aspek hukum keluarga seperti pernikahan, wali nikah, batas usia pernikahan, poligami, perceraian, hingga rujuk, serta bagaimana kedua negara mengakomodasi prinsip maslahat dalam regulasi hukum mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan membandingkan karakteristik fiqh munakahat di kedua negara, serta menilai sejauh mana nilai-nilai maslahat dijadikan dasar dalam pembentukan hukum keluarga Islam di masing-masing negara. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan komparatif. Teknik analisis data dilakukan melalui pendekatan normatif-yuridis untuk menelaah teks hukum dan regulasi, dilanjutkan dengan analisis komparatif terhadap perbedaan dan persamaan sistem hukum keluarga di Yaman dan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yaman masih mempertahankan pendekatan fiqh klasik dengan kodifikasi yang sangat literal, sementara Indonesia cenderung adaptif dan progresif melalui integrasi prinsip maslahat ke dalam kebijakan hukum keluarga yang responsif terhadap hak perempuan, perlindungan anak, dan tuntutan sosial modern. Perbandingan ini menegaskan bahwa penerapan hukum Islam sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan budaya, serta bahwa pendekatan maslahat menjadi instrumen penting dalam menjembatani antara teks syariat dan kebutuhan kontemporer.
Protection of Women's Rights in Marriage According to the Compilation of Islamic Law and Its Implementation in Indonesia Nurafni, Nurafni; Akbarizan, Akbarizan; Munir, Akmal Abdul
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 5 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i5.1775

Abstract

The issue of protecting women's rights in marriage still leaves various problems, especially regarding women's rights and their protection, especially in Islamic legal norms. Cases of domestic violence always place women as victims, the alignment between formal law and Islamic law is clear. However, the approach to resolving domestic violence against women always prioritizes a family approach and informal resolution, so that similar cases have the potential to recur. This study examines the protection of women's rights in marriage according to a compilation of Islamic law in Indonesia using a formal juridical approach and library research methods. This study found that the protection of women's rights has been comprehensively regulated in formal state law and Islamic law, but its implementation is still not optimal because in practice the protection of women's rights is still dominated by non-formal interests such as customary/cultural law, patriarchal cultural practices so that women's rights are marginalized.
A Comparative Study of Permission for Polygamy in Islamic Marriage Law: The Cases of Indonesia and Brunei Darussalam Mustafid, Mustafid; Akbarizan, Akbarizan; Abdul Munir, Akmal; Faiz Algifari, Muhammad
Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Vol. 14 No. 1 (2025): SYARAH : Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/syarah.v14i1.5977

Abstract

Polygamy is a sensitive issue in Islamic marriage law, which is regulated differently in each Muslim country. Indonesia and Brunei Darussalam both adhere to Islamic law, but have different legal approaches to granting permission for polygamy. This study will explore the legal provisions regarding permission for polygamy in Islamic marriage regulations, and will also discuss the similarities and differences in the procedures for granting permission for polygamy between Indonesia and Brunei Darussalam. This study is a comparative normative legal study utilizing the statute approach and comparative approach. The results of the study indicate that Indonesia and Brunei Darussalam both require permission for polygamy based on the principles of fairness and the husband's financial capability, but differ in their procedures and penalties. In Indonesia, permission must be obtained through the Religious Court with the consent of the first wife, while in Brunei, permission is granted by a judge with a penalty of a $2,000 fine for those who marry without written permission. This difference reflects Indonesia's more flexible legal system compared to Brunei, which enforces Islamic law more strictly.
Perkawinan Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia dan Malaysia Winarko. S, Arbi; Akbarizan, Akbarizan; Abdul Munir, Akmal
Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman Vol. 13 No. 1 (2025): Juni
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM BANI FATTAH (IAIBAFA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/tafaqquh.v13i1.3655

Abstract

Pernikahan dini merupakan praktik yang sering terjadi saat ini, khususnya di Indonesia dan Malaysia. Ketimpangan keyakinan yang mengatur pernikahan dini terkait erat dengan batasan usia seseorang untuk dapat menikah menurut hukum Islam dan hukum perkawinan di masing-masing negara. Selain itu, perspektif hukum perlindungan anak juga diulas, sehingga menarik untuk dibahas. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan pendekatan komparatif, dengan mengkaji peraturan perkawinan anak di Indonesia dan Malaysia melalui sudut pandang hukum Islam dan undang-undang perlindungan anak. Analisis deskriptif komparatif digunakan untuk melakukan penelitian ini. Menurut temuan penelitian tersebut, tidak ada batasan usia untuk pernikahan anak menurut hukum Islam, tetapi seseorang dianggap dewasa setelah mencapai pubertas. Di Indonesia, undang-undang pernikahan hanya berlaku untuk pria dan wanita yang berusia di atas 19 tahun. Di Malaysia, batasan usia untuk pria adalah 18 tahun, dan untuk wanita adalah 16 tahun. Bila ditelaah dari kacamata hukum perlindungan anak, kebijakan yang ditempuh Indonesia untuk mencegah dan menekan angka perkawinan anak adalah dengan menaikkan batas minimal sekaligus menggandeng regulasi lain yang terkait dengan perkawinan anak. Sementara itu, Malaysia melakukan hal serupa, yakni menetapkan usia minimal untuk menikah dan melakukan terobosan signifikan untuk mencegah dan menekan angka perkawinan anak.
Isu-Isu Kontemporer dalam Hukum Kewarisan di Malaysia: Analisis dari Perspektif Hak Asasi dan Gender Hasanah, Niswahtul; Akbarizan, Akbarizan; Munir, Akmal Abdul
Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia Vol. 4 No. 3 (2025)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpion.v4i3.564

Abstract

Studi ini menyelidiki konflik yang terjadi antara sistem hukum waris Islam khususnya prinsip Faraid dan hak-hak perempuan dalam sistem hukum dualistik yang ada di Malaysia.  Penelitian ini berfokus pada efek ketentuan Faraid terhadap keadilan sosial dan akses hukum yang setara, terutama bagi perempuan yang berada dalam situasi yang rentan.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi keterbatasan sistem Faraid dalam menjamin keadilan substantif, mengevaluasi seberapa cocok dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia seperti kesetaraan gender, dan melihat bagaimana dualisme hukum berdampak pada seberapa efektif penyelesaian sengketa waris.  Metode yang digunakan adalah penelitian literatur serta pemeriksaan undang-undang seperti Enakmen Undang-Undang Islam Negeri, Akta Pusaka Kecil 1955 (Akta 98), Akta Probet dan Pentadbiran 1959 (Akta 97), dan putusan Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Faraid seringkali tidak memberikan perlindungan terbaik bagi perempuan karena interpretasi hukum yang kaku, pemahaman yang buruk tentang hukum, dan kelembagaan yang terfragmentasi.  Akses ke keadilan menjadi lebih sulit bagi Muslim karena tidak ada sistem pewarisan nasional yang terintegrasi.  Jadi, sistem waris Islam Malaysia perlu diubah dengan menggunakan pendekatan hermeneutis kontekstual dan meningkatkan koordinasi antara institusi hukum untuk menjadi lebih responsif terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan gender.
STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA, MALAYSIA, DAN SINGAPURA TERKAIT PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN Almadison, Almadison; Akbarizan, Akbarizan; Abdul Munir, Akmal
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i1.65

Abstract

Ketiga negara telah mengatur secara normatif pemenuhan hak anak pasca perceraian, baik dalam aspek hak asuh, nafkah, maupun hak untuk tetap berhubungan dengan kedua orang tua. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan sistem hukumnya: indonesia dengan pluralisme hukum (islam dan sipil), malaysia dengan sistem hukum ganda (syariah dan sipil), serta singapura dengan sistem hukum common law yang terintegrasi. Indonesia dan malaysia cenderung memberikan hak asuh kepada ibu untuk anak yang masih kecil, dengan tetap memberi hak pengawasan kepada ayah, terutama dalam konteks hukum islam. Sementara itu, singapura lebih menekankan pertimbangan psikologis dan kesejahteraan anak secara menyeluruh, tanpa mengutamakan peran ayah atau ibu secara mutlak. Dalam aspek nafkah anak, ketiga negara mewajibkan orang tua, terutama ayah, untuk tetap memberikan biaya hidup anak pasca perceraian. Namun, tingkat kepatuhan terhadap perintah nafkah ini bervariasi: singapura menunjukkan efektivitas tinggi karena dukungan sistem enforcement dan sanksi yang jelas, sedangkan indonesia dan malaysia masih menghadapi kendala eksekusi dan lemahnya pengawasan. Pemenuhan hak anak atas relasi dengan kedua orang tua masih menjadi tantangan utama di indonesia dan malaysia, karena banyaknya kasus orang tua yang memutus akses anak kepada pasangannya. Sebaliknya, singapura berhasil mengatur secara jelas hak akses dan visitation schedule yang dilindungi hukum dan dapat dieksekusi paksa. Secara umum, singapura lebih unggul dalam implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian karena sistem peradilannya yang responsif, adanya mediasi keluarga wajib, serta lembaga perlindungan anak yang terkoordinasi. Indonesia dan malaysia perlu memperkuat kelembagaan dan pengawasan dalam pelaksanaan putusan pengadilan keluarga
Co-Authors Abdul Kholiq Abdul Munir, Akmal Abror, Mhd. Almadison, Almadison AR, Muh. Ahmad Ridha Faiz Algifari, Muhammad Fatah, Nasrul Firmansyah Firmansyah Fitriani, Hellen Last Haq, Miftahul HARMANTO, ADI Hasanah, Niswahtul Hidayatullah Ismail, Hidayatullah Imron Rosadi Iqbal, Rachman Johari Johari Kholid, Andre Laili, Syarifah Maiyori, Cisilia Misraini, Irda Munir, Akmal Abdul Mustafid Mustafid NurAfni NurAfni Pasla, Jimli Pater, Rizki Anla Selinah, Selinah Setiawan, Yopi Susanti, Neneng Desi Syaf, Alzekrillah Winarko. S, Arbi Yuda, M Fikri