Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.182
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Unes Law Review LEGAL BRIEF Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal hukum IUS PUBLICUM RIO LAW JURNAL COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Batara Wisnu : Indonesian Journal of Community Services Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Innovative: Journal Of Social Science Research Law and Economics SASI Jurnal Ragam Pengabdian Ipso Jure
Sidarta, Dudik Djaja
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Karakteristik Tindak Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Prasetyo, Rizky Agung; Sidarta, Dudik Djaja; Borman, M. Syahrul; Subekti, Subekti
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14203

Abstract

Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah terjadi pergeseran besar dalam cara orang berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain.. Meskipun membawa banyak manfaat, teknologi ini juga menimbulkan dampak negatif seperti kejahatan, ujaran kebencian, penghinaan, dan penyebaran informasi yang merugikan. Kejahatan yang berkaitan dengan agama, ras, dan suku sering kali muncul dalam bentuk komentar dan unggahan yang menghina, sehingga mempengaruhi pandangan dan respons hakim terhadap kasus ujaran kebencian di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami karakteristik ujaran kebencian dan menganalisis perbedaan dalam pertimbangan hakim saat memutuskan kasus tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif, dengan menganalisis putusan pengadilan yang mencerminkan pandangan hakim. Hasil penelitian memberikan wawasan tentang pertimbangan hakim dalam kasus-kasus ini, yang bervariasi tergantung pada faktor dan unsur yang dilakukan oleh terdakwa menurut Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dilarang melakukannya. Pertimbangan hakim mencakup faktor-faktor memberatkan, seperti dampak terhadap masyarakat, serta faktor meringankan, seperti status terdakwa, belum pernah dihukum sebelumnya, dan sikap sopan dalam persidangan.
Tinjauan Hukum Pidana Perjudian Berjenis Slot Berbasis Media Elektronik Hafidu, Akbar Al; Marwiyah, Siti; Hartoyo, Hartoyo; Sidarta, Dudik Djaja
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.780

Abstract

In this type of online gambling, players must first choose a betting table before entering and choosing one of the many options available. Therefore, the loser will pay the bet according to the agreed amount. The formulation of the research problems are as follows: 1) How is electronic slot gambling regulated in criminal law? 2) Is it possible to bring charges against online gambling actors under the Information and Electronic Transactions (ITE) Act?. This research uses normative research methodology and data collection strategies for literature studies. According to the findings of his study, the Criminal Code does not clearly regulate the rules for electronic-based slot gambling, but the regulatory changes have provided a legal framework for the ITE Law. As a result, it is certain that online gambling players will face sanctions based on Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, namely Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions.
Analisis Putusan Nomor 394/Pdt.G/2021 Pn Smg Hukum Terhadap Tidak Terpenuhinya Prestasi Dalam Kontrak Perusahaan Dalam Bidang Jasa Konstruksi Baja Cahyaningsurya, Nabila Sahara; Marwiyah, Siti; Handayati, Nur; Sidarta, Dudik Djaja; Hartoyo, Hartoyo
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.781

Abstract

This study aims to analyze the settlement of defaults in steel construction services projects between PT Indotrans Construction, PT Bima Agung, and PT Duta Mas, which are discussed in Decision Number 394/Pdt.G/2021 PN Smg. The research method used is a normative legal research method with statutory, case conceptual, and qualitative analysis approaches. The results of the study show that Decision Number 394/Pdt.G/2021 PN Smg is in accordance with the principles of contract law. The legal consequences experienced by PT Bima Agung and PT Duta Mas Indah as the defendants who were declared in default by the panel of judges were required to pay for the losses suffered by the plaintiffs.
HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 26/PID.SUS/2023/PN TBN. Azzam, Fakhriyadi Yazid; Sidarta, Dudik Djaja; Nasoetion, Deddi Wardana
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2483

Abstract

Dalam situasi di mana terjadi kejahatan seksual pada anak, timbul berbagai kerugian yang dirasakan oleh korban, baik dalam waktu dekat maupun jangka panjang, yang membutuhkan upaya pengembalian pada keadaan semula bagi anak. Melalui Restitusi, terdapat kompensasi atas hilangnya harta benda, ganti rugi atas rasa sakit yang diakibatkan oleh tindakan kriminal, dan/atau penggantian untuk biaya perawatan medis atau psikologis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Regulasi Hukum Di Indonesia Mengatur Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual 2) Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa Perkara Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual, pada Putusan Nomor 26/PID.SUS/2023/PN TBN di Pengadilan Negeri Tuban. Penelitian ini adalah sebuah studi hukum normatif yang mengkaji sumber hukum utama dan pendukung. Metode yang diterapkan meliputi pendekatan Perundang-Udangan dan pendekatan studi kasus. Sumber hukum dianalisis dengan menggunakan metode normatif- kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam regulasi hukum di Indonesia ini terkait restitusi bagi anak korban sudah tercukupi; 2) Hakim dalam memeriksa perkara terkait restitusi, dalam Putusan Nomor 26/PID.SUS/2023/PN TBN. telah mempertimbangkan untuk unsur-unsur serta peraturan-peraturan yang terkait dalam perkara pidana ini, serta memperhatikan kepentingan korban anak yaitu pemenuhan hak Restitusinya, akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam menentukan besaran Restitusinya.
TANGGUNG GUGAT PENGELOLA HOTEL TERHADAP HILANGNYA BARANG PRIBADI TAMU HOTEL Ruslan, Herlina; Borman, M. Syahrul; Handayati, Nur; Sidarta, Dudik Djaja
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i2.75924

Abstract

The standard clause which states "Loss of personal items is not the responsibility of the hotel" results in weak consumer legal protection for the use of accommodation or hotel services. The aim of the research is to analyze the hotel's responsibility in providing security guarantees for hotel’s guests. The type of research is normative juridical legal research. The research approach used is the Statue Approach and Case Approach. The method of collecting legal materials is through literature study with normative legal material analysis techniques. The results of the research prove that the responsibility of hotels as lodging service providers in providing security guarantees for hotel’s guests is that they are obliged to provide consumer comfort and security in the hotel area they manage and in the event of a loss provide compensation for hotel’s guests losses. The consumer protection provided to hotel’s guests in cases of loss of goods inside hotel room is the existence of consumer rights including the right to security and safety, the right to information, the right to be heard and the right to compensation.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Wisanggeni, Dimas; Sidarta, Dudik Djaja; Ayuningtyas, Fitri
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.788

Abstract

Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure (KIP Law) is a vital legal instrument for guaranteeing the public's right to information in order to realise transparent governance. This study examines the legal implementation of the KIP Law, focusing on analysing the implementation of public agencies' obligations and identifying factors that hinder its effectiveness. The purpose of this study is to evaluate the extent to which the principle of information disclosure has been implemented and to identify legal obstacles in its implementation. This study is an empirical legal study using a qualitative approach. Data was obtained through a study of legislation, legal literature, and interviews with relevant parties at [Name of Public Agency/Research Location]. Data analysis was conducted using descriptive-analytical methods. The results of the study found that the implementation of PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE LAW NUMBER 14 OF 2008 has not been fully effective. The main obstacles encountered include: (1) the suboptimal function and role of the Information and Documentation Management Officer (PPID); (2) a strong bureaucratic culture that is resistant to change; and (3) a lack of understanding and commitment from public agency officials in providing information. As a result, the fulfilment of the public's right to information is often hampered. To overcome this, efforts are needed to strengthen the PPID institution, increase human resource capacity, and enforce stricter sanctions for public agencies that do not comply with the provisions of the KIP Law
KEWAJIBAN DAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGENDARA MOTOR DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN NGAWI Grahita, Agasta Ardhya; Sidarta, Dudik Djaja; Ayuningtyas, Fitria; Paramitha, Vallencia Nandya
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.833

Abstract

This thesis is entitled “Obligations and Implementation of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation for Underage Motorcyclists in Ngawi Regency”. Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation strictly regulates traffic safety, including prohibiting minors from driving motor vehicles. This study uses a normative juridical method with a legislative approach, supplemented by empirical data obtained through interviews with students, parents, school officials, and police officers. The findings reveal that although the legal regulations are clearly structured, their implementation in the field has not been optimal. Low public awareness of the law, lack of parental supervision, limited access to public transportation, and weak socialization are the main obstacles. The lack of synergy among stakeholders also exacerbates the situation. Therefore, it is necessary to strengthen legal socialization, consistent enforcement of regulations, provision of adequate transportation, and cross-sector cooperation to improve the effectiveness of the implementation of these regulations in everyday life
EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN LALU LINTAS DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DI KABUPATEN NGAWI Zahra, Meita Fadhilah; Sidarta, Dudik Djaja; Paramitha, Vallencia Nandya
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.840

Abstract

This thesis is entitled ‘The Effectiveness of Administrative Sanctions for Traffic Violations in Raising Public Awareness in Ngawi Regency’. The high number of traffic violations, despite increased enforcement by the authorities, with 6,395 fines and 26,714 warnings recorded in 2024, indicates a low level of public legal awareness. This problem raises questions about the extent to which administrative sanctions can have a deterrent effect and encourage legal awareness. The purpose of this study is to analyse the implementation of administrative sanctions for traffic violations in Ngawi Regency and assess their effectiveness in shaping public legal awareness. This study uses a normative juridical approach supported by field data through interviews, observations, and documentation from the Ngawi Police Traffic Unit, and is analysed using Satjipto Rahardjo's progressive legal theory, which emphasises the need for a humanistic and participatory legal approach so that sanctions are not only repressive but also educational
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK DI KELURAHAN TAMBAK SARIOSO KOTA SURABAYA MELALUI INOVASI ECO ENZYME Cornelis, Vieta Imelda; Sucipto, Sucipto; Damayanti, Sri Sukmana; Sidarta, Dudik Djaja; Baruno, Agustiawan Djoko; Ayu Chyntia, Desak Nyoman; Kayla Natasha, Amanda; Rohman Bulu, Akbar Taufiqur; Mulyosudarmo, Suviana Suwoto; Rahmah, Nabila Aliya
Batara Wisnu : Indonesian Journal of Community Services Vol. 5 No. 3 (2025): Batara Wisnu | September - Desember 2025
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bw.v5i3.470

Abstract

Household organic waste management remains a serious problem in urban areas, including in Tambak Sarioso Village, Surabaya City. The high volume of organic waste, low level of waste sorting at source, and limited community participation indicate a gap between normative regulations and the implementation of waste management policies. This condition necessitates research, considering that waste management is directly related to environmental protection and the fulfillment of the community's right to a healthy environment. This study aims to analyze the empirical conditions of organic waste management in Tambak Sarioso Village and to examine the implementation of eco-enzymes as a community empowerment strategy within the legal framework of waste management. The main research question focuses on the effectiveness of eco-enzymes in bridging legal norms and social practices of household-based organic waste management. The results show that organic waste management in Tambak Sarioso is not yet optimal due to low legal awareness and limited supporting facilities. The implementation of eco-enzymes has been proven to increase community participation, reduce organic waste generation, and improve the quality of the residential environment. These findings contribute to strengthening the concept of community empowerment as an instrument of environmental law effectiveness. The research conclusion confirms that eco-enzymes are an innovative model of community-based organic waste management that is relevant for strengthening the implementation of waste policies. The novelty of this research lies in the integration of empirical, normative, and community empowerment approaches into a single framework of sustainable waste management.
Juridical Analysis of the Application of Reverse Proof in Corruption Cases Rahayu, Edi Bagus Waluyo Yuda Teguh; Sidarta, Dudik Djaja; Subekti, Subekti
Ipso Jure Vol. 2 No. 12 (2026): Ipso Jure - January
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/3cpq5e41

Abstract

This article discusses the juridical construction and implications of applying reverse burden of proof in corruption cases in Indonesia, with emphasis on its relation to the principle of legality and the presumption of innocence as fundamental principles in criminal law. The application of reverse burden of proof as regulated in Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 has sparked juridical debate regarding the extent to which this mechanism can be accepted within the framework of a rule-of-law state that upholds the principles of a fair trial and the protection of citizens' constitutional rights. Through a normative juridical research method, this article examines the normative tensions that arise when reverse burden of proof is confronted with the principle of non-self-incrimination and the concept of unlawful acts as essential elements in corruption crimes. The analysis results indicate that reverse burden of proof has a legitimate basis as an effort to combat corruption, which is considered an extraordinary crime, but its use must be positioned as a right, not an obligation of the defendant. Furthermore, its application cannot replace the state's duty to legally prove the elements of a criminal act, particularly the element of unlawfulness. Thus, the reverse burden of proof mechanism must be understood as a limited and balanced evidentiary strategy, to ensure that the judicial process remains within constitutional boundaries.
Co-Authors Al Khasyi', Muchammad Akmal Alfathoni, Ahmad Habib Aliyansyah, Alif Wildan Aranggraei, Renda Aranggraeni, Renda Arifin, Choirul Ayu Chyntia, Desak Nyoman Ayuningtyas, Fitri Azzam, Fakhriyadi Yazid Baruno, Agustiawan Djoko Borman, M. Syahrul Cahyaningsurya, Nabila Sahara Chrysdianto, Dimas Cornelis, Vieta Imelda Damayanti, Sri Sukmana Daniek Suryaningdiah, Daniek Ernu Widodo, Ernu Fitria Ayuningtyas Grahita, Agasta Ardhya Hafidu, Akbar Al Hamdani, Fathul Handayati, Nur Hartoyo Hartoyo Hidayat, Toriqul Ilman Ismail, Nazli bin Ismalia, Rudy Kayla Natasha, Amanda Kurniawan, Yohan Dwi Linta Alfatih, Hafifah Laila M. Firmansyah Manampiring, Herdi Yerison Melissa, Hilda Milky, Faris Jamal Mulyosudarmo, Suviana Suwoto Nasoetion, Deddi Wardana Ngadimin Paramitha, Vallencia Nandya Parengkuan, Estherlina Florence Prasetyo, Rizky Agung Rahayu, Edi Bagus Waluyo Yuda Teguh Rahmah, Nabila Aliya Renol Gansalangi, Jefri Rohman Bulu, Akbar Taufiqur Ruslan, Herlina Sebtamuda, Wima Dwi Siti Marwiyah Soekorini, Noenik Soenyoto, Rochim Soerodjo, Irawan Solichah, Dewi Subekti Subekti . Subekti Subekti Subroto, Edwin Sulasdjono Sucipto Sucipto Sulistyani Eka Lestari Suyanto Suyanto Suyono, Yoyok Ucuk Syamsul Arifin Tambahani, Hance Brian Triyono, Sulasa Agus Ucuk, Yoyok Wahyu Prawesthi, Wahyu Walujo, Christianto Rici Widodo, Erno Wiranata, Ganda Arisandi Wisanggeni, Dimas Wulandari, Shindy Tri Zahra, Meita Fadhilah Zakaria, Riana