Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.859
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Unes Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum LEGAL BRIEF Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal hukum IUS PUBLICUM RIO LAW JURNAL COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Innovative: Journal Of Social Science Research Law and Economics SASI
Sidarta, Dudik Djaja
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
PENYELESAIAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Subekti, Subekti; Sidarta, Dudik Djaja
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i1.1127

Abstract

Kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan kejahatan HAM berat yang terjadi di masa demokrasi otoriter akan diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia . Kedua undang-undang tersebut menganut asas retroaktif. Mulai tahun 2000 sampai tahun 2004 telah terjadi empat kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945 perubahan sesuai dengan Pasal 28I tidak menganut asas retroaktif, artinya konstitusi ini melarang hukum berlaku surut. Kebijakan pemerintah ini menjadi persoalan, karena telah terjadi kontradiktif sehingga menimbulkan masalah yaitu bagaimana kebijakan pemerintah yang kontradiktif ini dalam menyelesaiakan pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu?Tujuan penelitian ini adalah menjawab dan menganalisis kebijakan pemerintah yang kontradiktif dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang yang terjadi di masa lalu, diselesaikan oleh undang-undang HAM yang baru ditinjau dari aspek kemanusian dan hukum. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan humaniora, memberikan referensi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum dalam menerapkan sebuah kebijakan yang berkenaan dengan penyelesaian kejahatan terhadap kemanusiaan.            Dalam menjawab permasalahan di atas peneliti menggunakan metode penelitian normatif, yaitu menggunakan bahan hukum primer dan bahan sekunder untuk menjawab permasalahan di atas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatankonseptual (conceptual approach), pendekatanperaturanperundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).Hasil penelitian adalah bahwa kebijakan dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu merupakan kebijakan yang kontradiktif, dimana asas retroaktif diterapkan, dibentuk pengadilan HAM ad Hoc tetapi aturan hukum yang diterapkan atau sanksi yang dijatuhkan menggunakan aturan KUHP yang merupakan pelanggaran HAM biasa/umum (ordinary crime). Kata Kunci : Pelanggaran HAM Berat, Kebijakan, Kejahatan Kemanusiaan
Karakteristik Tindak Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Prasetyo, Rizky Agung; Sidarta, Dudik Djaja; Borman, M. Syahrul; Subekti, Subekti
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14203

Abstract

Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah terjadi pergeseran besar dalam cara orang berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain.. Meskipun membawa banyak manfaat, teknologi ini juga menimbulkan dampak negatif seperti kejahatan, ujaran kebencian, penghinaan, dan penyebaran informasi yang merugikan. Kejahatan yang berkaitan dengan agama, ras, dan suku sering kali muncul dalam bentuk komentar dan unggahan yang menghina, sehingga mempengaruhi pandangan dan respons hakim terhadap kasus ujaran kebencian di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami karakteristik ujaran kebencian dan menganalisis perbedaan dalam pertimbangan hakim saat memutuskan kasus tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif, dengan menganalisis putusan pengadilan yang mencerminkan pandangan hakim. Hasil penelitian memberikan wawasan tentang pertimbangan hakim dalam kasus-kasus ini, yang bervariasi tergantung pada faktor dan unsur yang dilakukan oleh terdakwa menurut Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dilarang melakukannya. Pertimbangan hakim mencakup faktor-faktor memberatkan, seperti dampak terhadap masyarakat, serta faktor meringankan, seperti status terdakwa, belum pernah dihukum sebelumnya, dan sikap sopan dalam persidangan.
Tinjauan Hukum Pidana Perjudian Berjenis Slot Berbasis Media Elektronik Hafidu, Akbar Al; Marwiyah, Siti; Hartoyo, Hartoyo; Sidarta, Dudik Djaja
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.780

Abstract

In this type of online gambling, players must first choose a betting table before entering and choosing one of the many options available. Therefore, the loser will pay the bet according to the agreed amount. The formulation of the research problems are as follows: 1) How is electronic slot gambling regulated in criminal law? 2) Is it possible to bring charges against online gambling actors under the Information and Electronic Transactions (ITE) Act?. This research uses normative research methodology and data collection strategies for literature studies. According to the findings of his study, the Criminal Code does not clearly regulate the rules for electronic-based slot gambling, but the regulatory changes have provided a legal framework for the ITE Law. As a result, it is certain that online gambling players will face sanctions based on Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, namely Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions.
Analisis Putusan Nomor 394/Pdt.G/2021 Pn Smg Hukum Terhadap Tidak Terpenuhinya Prestasi Dalam Kontrak Perusahaan Dalam Bidang Jasa Konstruksi Baja Cahyaningsurya, Nabila Sahara; Marwiyah, Siti; Handayati, Nur; Sidarta, Dudik Djaja; Hartoyo, Hartoyo
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.781

Abstract

This study aims to analyze the settlement of defaults in steel construction services projects between PT Indotrans Construction, PT Bima Agung, and PT Duta Mas, which are discussed in Decision Number 394/Pdt.G/2021 PN Smg. The research method used is a normative legal research method with statutory, case conceptual, and qualitative analysis approaches. The results of the study show that Decision Number 394/Pdt.G/2021 PN Smg is in accordance with the principles of contract law. The legal consequences experienced by PT Bima Agung and PT Duta Mas Indah as the defendants who were declared in default by the panel of judges were required to pay for the losses suffered by the plaintiffs.
OMNIBUS LAW IMPACT ON WORKER WELFARE IS UNCERTAIN zahruudin, Achmad; Yahman, Yahman; Sidarta, Dudik Djaja; Paramansyah, Arman; Judijanto, Loso
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.4274

Abstract

The Omnibus Law, also known as the Omnibus Law , is a progressive step taken by the government in the legal sector. Its purpose is to eliminate overlaps and conflicts between laws and regulations in similar sectors by reorganizing them. The legal protection of workers' normative rights in the Omnibus Law will also be analyzed. This thesis aims to examine the regulation of normative rights of workers in the Omnibus Law and compare its strengths and weaknesses to Law Number 13 of 2003. The research method used is normative juridical legal research, which involves referring to legal norms and researching library materials or secondary materials. This includes processing data from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The research results indicate that the Omnibus Law regulates normative labor rights to protect workers, as stated in Article 80. This article aims to strengthen worker protection, increase their role, and improve their welfare in supporting the investment ecosystem. The Omnibus Law is weaker than Law Number 13 of 2003 in terms of regulating the normative rights of workers. It is considered detrimental to workers and lacks legal protection for their normative rights. The only provides limited protection for workers' rights through Article 81, which is related to employment. Legal protection should guarantee workers' rights, as outlined in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation
HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 26/PID.SUS/2023/PN TBN. Azzam, Fakhriyadi Yazid; Sidarta, Dudik Djaja; Nasoetion, Deddi Wardana
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2483

Abstract

Dalam situasi di mana terjadi kejahatan seksual pada anak, timbul berbagai kerugian yang dirasakan oleh korban, baik dalam waktu dekat maupun jangka panjang, yang membutuhkan upaya pengembalian pada keadaan semula bagi anak. Melalui Restitusi, terdapat kompensasi atas hilangnya harta benda, ganti rugi atas rasa sakit yang diakibatkan oleh tindakan kriminal, dan/atau penggantian untuk biaya perawatan medis atau psikologis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Regulasi Hukum Di Indonesia Mengatur Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual 2) Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa Perkara Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual, pada Putusan Nomor 26/PID.SUS/2023/PN TBN di Pengadilan Negeri Tuban. Penelitian ini adalah sebuah studi hukum normatif yang mengkaji sumber hukum utama dan pendukung. Metode yang diterapkan meliputi pendekatan Perundang-Udangan dan pendekatan studi kasus. Sumber hukum dianalisis dengan menggunakan metode normatif- kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam regulasi hukum di Indonesia ini terkait restitusi bagi anak korban sudah tercukupi; 2) Hakim dalam memeriksa perkara terkait restitusi, dalam Putusan Nomor 26/PID.SUS/2023/PN TBN. telah mempertimbangkan untuk unsur-unsur serta peraturan-peraturan yang terkait dalam perkara pidana ini, serta memperhatikan kepentingan korban anak yaitu pemenuhan hak Restitusinya, akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam menentukan besaran Restitusinya.
TANGGUNG GUGAT PENGELOLA HOTEL TERHADAP HILANGNYA BARANG PRIBADI TAMU HOTEL Ruslan, Herlina; Borman, M. Syahrul; Handayati, Nur; Sidarta, Dudik Djaja
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i2.75924

Abstract

The standard clause which states "Loss of personal items is not the responsibility of the hotel" results in weak consumer legal protection for the use of accommodation or hotel services. The aim of the research is to analyze the hotel's responsibility in providing security guarantees for hotel’s guests. The type of research is normative juridical legal research. The research approach used is the Statue Approach and Case Approach. The method of collecting legal materials is through literature study with normative legal material analysis techniques. The results of the research prove that the responsibility of hotels as lodging service providers in providing security guarantees for hotel’s guests is that they are obliged to provide consumer comfort and security in the hotel area they manage and in the event of a loss provide compensation for hotel’s guests losses. The consumer protection provided to hotel’s guests in cases of loss of goods inside hotel room is the existence of consumer rights including the right to security and safety, the right to information, the right to be heard and the right to compensation.
Co-Authors Al Khasyi', Muchammad Akmal Alfathoni, Ahmad Habib Aliyansyah, Alif Wildan Aranggraei, Renda Aranggraeni, Renda Arifin, Choirul Azzam, Fakhriyadi Yazid Borman, M. Syahrul Cahyaningsurya, Nabila Sahara Chrysdianto, Dimas Damayanti, Sri Sukmana Daniek Suryaningdiah, Daniek Ernu Widodo, Ernu Hafidu, Akbar Al Hamdani, Fathul Handayati, Nur Hartoyo Hartoyo Hidayat, Toriqul Ilman Ismail, Nazli bin Ismalia, Rudy Judijanto, Loso Kurniawan, Yohan Dwi Linta Alfatih, Hafifah Laila M. Firmansyah Manampiring, Herdi Yerison Milky, Faris Jamal Nasoetion, Deddi Wardana Ngadimin Paramansyah, Arman Paramitha, Vallencia Nandya Parengkuan, Estherlina Florence Prasetyo, Rizky Agung Renol Gansalangi, Jefri Ruslan, Herlina Sebtamuda, Wima Dwi Siti Marwiyah Soekorini, Noenik Soenyoto, Rochim Soerodjo, Irawan Solichah, Dewi Subekti Subekti . Subekti Subekti Subroto, Edwin Sulasdjono Sulistyani Eka Lestari Suyanto Suyanto Suyono, Yoyok Ucuk Syamsul Arifin Tambahani, Hance Brian Triyono, Sulasa Agus Ucuk, Yoyok Wahyu Prawesthi, Wahyu Walujo, Christianto Rici Widodo, Erno Wiranata, Ganda Arisandi Wulandari, Shindy Tri Yahman Yahman zahruudin, Achmad Zakaria, Riana