Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.255
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Unes Law Review LEGAL BRIEF Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal hukum IUS PUBLICUM RIO LAW JURNAL COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Journal Evidence Of Law POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Innovative: Journal Of Social Science Research Law and Economics SASI Rechtsvinding
Sidarta, Dudik Djaja
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENYELESAIAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Subekti, Subekti; Sidarta, Dudik Djaja
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i1.1127

Abstract

Kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan kejahatan HAM berat yang terjadi di masa demokrasi otoriter akan diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia . Kedua undang-undang tersebut menganut asas retroaktif. Mulai tahun 2000 sampai tahun 2004 telah terjadi empat kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945 perubahan sesuai dengan Pasal 28I tidak menganut asas retroaktif, artinya konstitusi ini melarang hukum berlaku surut. Kebijakan pemerintah ini menjadi persoalan, karena telah terjadi kontradiktif sehingga menimbulkan masalah yaitu bagaimana kebijakan pemerintah yang kontradiktif ini dalam menyelesaiakan pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu?Tujuan penelitian ini adalah menjawab dan menganalisis kebijakan pemerintah yang kontradiktif dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang yang terjadi di masa lalu, diselesaikan oleh undang-undang HAM yang baru ditinjau dari aspek kemanusian dan hukum. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan humaniora, memberikan referensi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum dalam menerapkan sebuah kebijakan yang berkenaan dengan penyelesaian kejahatan terhadap kemanusiaan.            Dalam menjawab permasalahan di atas peneliti menggunakan metode penelitian normatif, yaitu menggunakan bahan hukum primer dan bahan sekunder untuk menjawab permasalahan di atas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatankonseptual (conceptual approach), pendekatanperaturanperundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).Hasil penelitian adalah bahwa kebijakan dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu merupakan kebijakan yang kontradiktif, dimana asas retroaktif diterapkan, dibentuk pengadilan HAM ad Hoc tetapi aturan hukum yang diterapkan atau sanksi yang dijatuhkan menggunakan aturan KUHP yang merupakan pelanggaran HAM biasa/umum (ordinary crime). Kata Kunci : Pelanggaran HAM Berat, Kebijakan, Kejahatan Kemanusiaan
Karakteristik Tindak Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Prasetyo, Rizky Agung; Sidarta, Dudik Djaja; Borman, M. Syahrul; Subekti, Subekti
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14203

Abstract

Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah terjadi pergeseran besar dalam cara orang berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain.. Meskipun membawa banyak manfaat, teknologi ini juga menimbulkan dampak negatif seperti kejahatan, ujaran kebencian, penghinaan, dan penyebaran informasi yang merugikan. Kejahatan yang berkaitan dengan agama, ras, dan suku sering kali muncul dalam bentuk komentar dan unggahan yang menghina, sehingga mempengaruhi pandangan dan respons hakim terhadap kasus ujaran kebencian di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami karakteristik ujaran kebencian dan menganalisis perbedaan dalam pertimbangan hakim saat memutuskan kasus tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif, dengan menganalisis putusan pengadilan yang mencerminkan pandangan hakim. Hasil penelitian memberikan wawasan tentang pertimbangan hakim dalam kasus-kasus ini, yang bervariasi tergantung pada faktor dan unsur yang dilakukan oleh terdakwa menurut Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dilarang melakukannya. Pertimbangan hakim mencakup faktor-faktor memberatkan, seperti dampak terhadap masyarakat, serta faktor meringankan, seperti status terdakwa, belum pernah dihukum sebelumnya, dan sikap sopan dalam persidangan.
Tinjauan Hukum Pidana Perjudian Berjenis Slot Berbasis Media Elektronik Hafidu, Akbar Al; Marwiyah, Siti; Hartoyo, Hartoyo; Sidarta, Dudik Djaja
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.780

Abstract

In this type of online gambling, players must first choose a betting table before entering and choosing one of the many options available. Therefore, the loser will pay the bet according to the agreed amount. The formulation of the research problems are as follows: 1) How is electronic slot gambling regulated in criminal law? 2) Is it possible to bring charges against online gambling actors under the Information and Electronic Transactions (ITE) Act?. This research uses normative research methodology and data collection strategies for literature studies. According to the findings of his study, the Criminal Code does not clearly regulate the rules for electronic-based slot gambling, but the regulatory changes have provided a legal framework for the ITE Law. As a result, it is certain that online gambling players will face sanctions based on Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, namely Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions.
Analisis Putusan Nomor 394/Pdt.G/2021 Pn Smg Hukum Terhadap Tidak Terpenuhinya Prestasi Dalam Kontrak Perusahaan Dalam Bidang Jasa Konstruksi Baja Cahyaningsurya, Nabila Sahara; Marwiyah, Siti; Handayati, Nur; Sidarta, Dudik Djaja; Hartoyo, Hartoyo
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.781

Abstract

This study aims to analyze the settlement of defaults in steel construction services projects between PT Indotrans Construction, PT Bima Agung, and PT Duta Mas, which are discussed in Decision Number 394/Pdt.G/2021 PN Smg. The research method used is a normative legal research method with statutory, case conceptual, and qualitative analysis approaches. The results of the study show that Decision Number 394/Pdt.G/2021 PN Smg is in accordance with the principles of contract law. The legal consequences experienced by PT Bima Agung and PT Duta Mas Indah as the defendants who were declared in default by the panel of judges were required to pay for the losses suffered by the plaintiffs.
HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 26/PID.SUS/2023/PN TBN. Azzam, Fakhriyadi Yazid; Sidarta, Dudik Djaja; Nasoetion, Deddi Wardana
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2483

Abstract

Dalam situasi di mana terjadi kejahatan seksual pada anak, timbul berbagai kerugian yang dirasakan oleh korban, baik dalam waktu dekat maupun jangka panjang, yang membutuhkan upaya pengembalian pada keadaan semula bagi anak. Melalui Restitusi, terdapat kompensasi atas hilangnya harta benda, ganti rugi atas rasa sakit yang diakibatkan oleh tindakan kriminal, dan/atau penggantian untuk biaya perawatan medis atau psikologis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Regulasi Hukum Di Indonesia Mengatur Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual 2) Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa Perkara Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual, pada Putusan Nomor 26/PID.SUS/2023/PN TBN di Pengadilan Negeri Tuban. Penelitian ini adalah sebuah studi hukum normatif yang mengkaji sumber hukum utama dan pendukung. Metode yang diterapkan meliputi pendekatan Perundang-Udangan dan pendekatan studi kasus. Sumber hukum dianalisis dengan menggunakan metode normatif- kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam regulasi hukum di Indonesia ini terkait restitusi bagi anak korban sudah tercukupi; 2) Hakim dalam memeriksa perkara terkait restitusi, dalam Putusan Nomor 26/PID.SUS/2023/PN TBN. telah mempertimbangkan untuk unsur-unsur serta peraturan-peraturan yang terkait dalam perkara pidana ini, serta memperhatikan kepentingan korban anak yaitu pemenuhan hak Restitusinya, akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam menentukan besaran Restitusinya.
TANGGUNG GUGAT PENGELOLA HOTEL TERHADAP HILANGNYA BARANG PRIBADI TAMU HOTEL Ruslan, Herlina; Borman, M. Syahrul; Handayati, Nur; Sidarta, Dudik Djaja
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i2.75924

Abstract

The standard clause which states "Loss of personal items is not the responsibility of the hotel" results in weak consumer legal protection for the use of accommodation or hotel services. The aim of the research is to analyze the hotel's responsibility in providing security guarantees for hotel’s guests. The type of research is normative juridical legal research. The research approach used is the Statue Approach and Case Approach. The method of collecting legal materials is through literature study with normative legal material analysis techniques. The results of the research prove that the responsibility of hotels as lodging service providers in providing security guarantees for hotel’s guests is that they are obliged to provide consumer comfort and security in the hotel area they manage and in the event of a loss provide compensation for hotel’s guests losses. The consumer protection provided to hotel’s guests in cases of loss of goods inside hotel room is the existence of consumer rights including the right to security and safety, the right to information, the right to be heard and the right to compensation.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Wisanggeni, Dimas; Sidarta, Dudik Djaja; Ayuningtyas, Fitri
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.788

Abstract

Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure (KIP Law) is a vital legal instrument for guaranteeing the public's right to information in order to realise transparent governance. This study examines the legal implementation of the KIP Law, focusing on analysing the implementation of public agencies' obligations and identifying factors that hinder its effectiveness. The purpose of this study is to evaluate the extent to which the principle of information disclosure has been implemented and to identify legal obstacles in its implementation. This study is an empirical legal study using a qualitative approach. Data was obtained through a study of legislation, legal literature, and interviews with relevant parties at [Name of Public Agency/Research Location]. Data analysis was conducted using descriptive-analytical methods. The results of the study found that the implementation of PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE LAW NUMBER 14 OF 2008 has not been fully effective. The main obstacles encountered include: (1) the suboptimal function and role of the Information and Documentation Management Officer (PPID); (2) a strong bureaucratic culture that is resistant to change; and (3) a lack of understanding and commitment from public agency officials in providing information. As a result, the fulfilment of the public's right to information is often hampered. To overcome this, efforts are needed to strengthen the PPID institution, increase human resource capacity, and enforce stricter sanctions for public agencies that do not comply with the provisions of the KIP Law
KEWAJIBAN DAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGENDARA MOTOR DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN NGAWI Grahita, Agasta Ardhya; Sidarta, Dudik Djaja; Ayuningtyas, Fitria; Paramitha, Vallencia Nandya
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.833

Abstract

This thesis is entitled “Obligations and Implementation of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation for Underage Motorcyclists in Ngawi Regency”. Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation strictly regulates traffic safety, including prohibiting minors from driving motor vehicles. This study uses a normative juridical method with a legislative approach, supplemented by empirical data obtained through interviews with students, parents, school officials, and police officers. The findings reveal that although the legal regulations are clearly structured, their implementation in the field has not been optimal. Low public awareness of the law, lack of parental supervision, limited access to public transportation, and weak socialization are the main obstacles. The lack of synergy among stakeholders also exacerbates the situation. Therefore, it is necessary to strengthen legal socialization, consistent enforcement of regulations, provision of adequate transportation, and cross-sector cooperation to improve the effectiveness of the implementation of these regulations in everyday life
EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN LALU LINTAS DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DI KABUPATEN NGAWI Zahra, Meita Fadhilah; Sidarta, Dudik Djaja; Paramitha, Vallencia Nandya
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.840

Abstract

This thesis is entitled ‘The Effectiveness of Administrative Sanctions for Traffic Violations in Raising Public Awareness in Ngawi Regency’. The high number of traffic violations, despite increased enforcement by the authorities, with 6,395 fines and 26,714 warnings recorded in 2024, indicates a low level of public legal awareness. This problem raises questions about the extent to which administrative sanctions can have a deterrent effect and encourage legal awareness. The purpose of this study is to analyse the implementation of administrative sanctions for traffic violations in Ngawi Regency and assess their effectiveness in shaping public legal awareness. This study uses a normative juridical approach supported by field data through interviews, observations, and documentation from the Ngawi Police Traffic Unit, and is analysed using Satjipto Rahardjo's progressive legal theory, which emphasises the need for a humanistic and participatory legal approach so that sanctions are not only repressive but also educational
Pengaruh Analisis Hukum Terhadap Operasional Apotek Tanpa Surat Izin Apotek (SIA) di Indonesia Femuz, Frederick; Cornelis , Vieta Imelda; Soekorini, Noenik; Sidarta, Dudik Djaja
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2116

Abstract

Fenomena operasional apotek tanpa Surat Izin Apotek (SIA) di Indonesia menjadi masalah serius yang mengancam keamanan kesehatan masyarakat dan menantang efektivitas penegakan hukum di sektor kefarmasian. Meskipun peraturan perundang-undangan seperti UU No. 36 Tahun 2009, PP No. 51 Tahun 2009, dan Permenkes No. 9 Tahun 2017 telah mengatur secara tegas kewajiban perizinan, praktik di lapangan menunjukkan kesenjangan signifikan antara norma dan realitas. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan hukum operasional apotek tanpa SIA, dan (2) mengidentifikasi langkah pencegahan serta penanggulangan keberadaan apotek ilegal. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan desain kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Bekasi, sementara data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan putusan pengadilan. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih 125 apotek sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 36% apotek beroperasi tanpa SIA, sebagian menjual obat keras tanpa resep. Faktor penyebab meliputi hambatan birokrasi, tingginya biaya perizinan, lemahnya pengawasan yang bersifat reaktif, keterbatasan personel pengawas, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Implementasi hukum belum efektif karena sanksi yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera, serta koordinasi antar lembaga pengawas masih lemah. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya reformasi tata kelola perizinan melalui digitalisasi OSS yang lebih adaptif, penguatan kapasitas pengawas, pengawasan berbasis risiko, serta peningkatan edukasi hukum dan kesehatan publik. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan strategi penegakan hukum di sektor kesehatan dan mendorong kolaborasi multisektor dalam mengatasi peredaran obat ilegal. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas penerapan teknologi pengawasan dan peran masyarakat dalam pelaporan pelanggaran.
Co-Authors Al Khasyi', Muchammad Akmal Alfathoni, Ahmad Habib Aliyansyah, Alif Wildan Aranggraei, Renda Aranggraeni, Renda Arifin, Choirul Ayuningtiyas, Fitri Ayuningtyas, Fitri Azzam, Fakhriyadi Yazid Borman, M. Syahrul Cahyaningsurya, Nabila Sahara Chrysdianto, Dimas Cornelis , Vieta Imelda Cornelis, Vieta Imelda Damayanti, Sri Sukmana Daniek Suryaningdiah, Daniek Ernu Widodo, Ernu Femuz, Frederick Fitria Ayuningtyas Grahita, Agasta Ardhya Hafidu, Akbar Al Hamdani, Fathul Handayati, Nur Hartoyo Hartoyo Hidayat, Toriqul Ilman Ismail, Nazli bin Ismalia, Rudy Kurniawan, Yohan Dwi Linta Alfatih, Hafifah Laila M. Firmansyah Manampiring, Herdi Yerison Milky, Faris Jamal Nasoetion, Deddi Wardana Ngadimin Paramitha, Vallencia Nandya Parengkuan, Estherlina Florence Prasetyo, Rizky Agung Renol Gansalangi, Jefri Runtukahu, Mixon felly Melky Ruslan, Herlina Sebtamuda, Wima Dwi Seven Jon, Jeslyn Josephine Siti Marwiyah Soekorini, Noenik Soenyoto, Rochim Soerodjo, Irawan Solichah, Dewi Subekti Subekti . Subekti Subekti Subroto, Edwin Sulasdjono Sulistyani Eka Lestari Suyanto Suyanto Suyono, Yoyok Ucuk Syamsul Arifin Tambahani, Hance Brian Triyono, Sulasa Agus Ucuk, Yoyok Wahyu Prawesthi, Wahyu Walujo, Christianto Rici Widodo, Erno Wiranata, Ganda Arisandi Wisanggeni, Dimas Wulandari, Shindy Tri Zahra, Meita Fadhilah Zakaria, Riana