Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.712
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan (Indonesian Journal of Animal Science) Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL ILMIAH LIVING LAW Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan PALAR (Pakuan Law review) Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam SIGn Jurnal Hukum Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Hukum Lex Generalis Case Law DEVELOPMENT : Journal of Community Engagement Sahid Banking Journal Jurnal Kajian Islam Modern JURNAL SAHID DA'WATII Binamulia Hukum JIPHO (Jurnal Ilmiah Peternakan Halu Oleo) JURNAL ILMIAH SATYA NEGARA INDONESIA
Fitra, Deni
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : PALAR (Pakuan Law review)

 1 
KEPASTIAN HUKUM PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS Fadil, Muhammad; Deni, Fitra
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i4.11115

Abstract

Abstract Legal certainty in the payment of Income Tax (PPh) related to the Sale and Purchase Agreement (PPJB) made before a Notary. Income tax in land and building buying and selling transactions is an important aspect that must be fulfilled by taxpayers to maintain compliance with tax regulations. This research aims to analyze how the legal certainty of PPh payments is applied in the PPJB context and the role of Notaries in ensuring the implementation of tax obligations by the parties involved. This research uses a normative juridical method with a statutory and case study approach. Data was collected through literature review, analysis of laws and regulations related to taxation and notaries, as well as interviews with legal practitioners and notaries. The results of the research show that there are several problems related to the legal certainty of PPh payments in the PPJB, especially related to the validation of transaction values by tax officers and determining transaction values which often lead to differences in interpretation between taxpayers and tax officers. Notaries have an important role in providing legal counseling to the parties involved in the PPJB and ensure that all tax obligations have been fulfilled before the deed is made. Keywords: Legal Certainty, Income Tax, Sale and Purchase Agreement, Notary. Abstrak Kepastian hukum dalam pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) terkait dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat di hadapan Notaris. Pajak Penghasilan dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan merupakan salah satu aspek penting yang harus dipenuhi oleh wajib pajak untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kepastian hukum pembayaran PPh diterapkan dalam konteks PPJB dan peran Notaris dalam memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh para pihak yang terlibat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui kajian literatur, analisis peraturan perundang-undangan terkait perpajakan dan notariat, serta wawancara dengan para praktisi hukum dan notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan terkait kepastian hukum pembayaran PPh dalam PPJB, terutama terkait dengan validasi nilai transaksi oleh petugas pajak dan penentuan nilai transaksi yang sering kali menimbulkan perbedaan penafsiran antara wajib pajak dan petugas pajak.Notaris memiliki peran penting dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang terlibat dalam PPJB dan memastikan bahwa semua kewajiban perpajakan telah dipenuhi sebelum akta dibuat. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Pajak Penghasilan, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Notaris
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK KETIGA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI NOMOR 686/PID.SUS/2021/PN. KDI) Sina, Servasius; Deni, Fitra
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i4.11219

Abstract

ABSTRACT The purpose of this research is to examine and understand the legal consequences for debtors who transfer fiduciary collateral objects to third parties and to analyze the legal protection for creditors regarding the transfer of fiduciary collateral objects to third parties. The issues discussed in this research are the legal consequences for debtors who transfer fiduciary collateral objects to third parties and the legal protection for creditors regarding the transfer of fiduciary collateral objects to third parties, based on the case study of the Kendari District Court Decision Number 686/Pid.Sus/2021/PN. Kdi. The research method used is the statute approach and the case approach. The results of the research show that the legal consequences of transferring fiduciary collateral objects by debtors, as seen in the Kendari District Court Decision Number 686/Pid.Sus/2021/PN. Kdi, can include both criminal and civil sanctions. The legal protection provided by Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees to creditors (fiduciary recipients) as holders of fiduciary guarantee certificates includes protection concerning administrative clarity, legal protection for creditors as outlined in the principles of fiduciary guarantees, and legal protection for creditors in the event of the sale of fiduciary collateral objects through auction sales or private sales. Keywords: Legal protection, creditor, fiduciary guarantee. ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui akibat hukum terhadap debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur atas pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur atas pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 686/Pid.Sus/2021/Pn. Kdi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian diketahui bahwa akibat hukum atas pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 686/ Pid.Sus/2021/PN Kdi, yaitu dapat berupa sanksi pidana maupun sanksi perdata. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia kepada kreditur (penerima fidusia) selaku pemegang sertifikat jaminan fidusia yaitu meliputi bentuk perlindungan yang menyangkut kejelasan administratif, bentuk perlindungan hukum bagi kreditur yang dituangkan dalam asas-asas jaminan fidusia, dan bentuk perlindungan hukum kepada kreditur dalam hal penjualan objek jaminan fidusia melalui pelaksanaan penjualan lelang ataupun penjualan di bawah tangan. Kata Kunci : Perlindungan hukum, kreditur, Jaminan Fidusia.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI JASA NOTARIS/ PPAT SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK Wahyudi, Wahyudi; Deni, Fitra
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i4.11133

Abstract

ABSTRACT Notary professional services, according to the provisions of Article 1 number 14 of Law Number 7 of 2021 concerning Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods, are considered services that should be subject to Value Added Tax (VAT) and thus Notaries are categorized as Entrepreneurs Taxable (PKP). This thesis discusses the rules regarding the collection of VAT by Notaries when making deeds and the legal impact on Notary's honorarium. The research method used is normative research with a qualitative approach to secondary data to evaluate the discrepancy between VAT provisions and the Notary Position Law. This research found that the VAT regulations imposed on Notary services conflict with the Law on Notary Positions which considers Notaries as public officials, not PKP. The legal impact of collecting 11% VAT on Notary's honorarium shows benefits for the Notary and the State, but creates injustice for the public who have to pay an additional 11% of the Notary's service fees. This research highlights the inconsistency between tax regulations and Notary position regulations and their socio-economic impacts, with the hope of providing recommendations for improving fairer policies Keywords: Legal certainty regarding the imposition of tax on notary services ABSTRAK Jasa profesi Notaris, menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dianggap sebagai jasa yang seharusnya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan dengan demikian Notaris dikategorikan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Tesis ini membahas aturan mengenai pemungutan PPN oleh Notaris dalam pembuatan akta serta dampak hukumnya terhadap honorarium Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder untuk mengevaluasi ketidaksesuaian antara ketentuan PPN dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menemukan bahwa aturan PPN yang dikenakan pada jasa Notaris bertentangan dengan UU Jabatan Notaris yang menganggap Notaris sebagai pejabat umum, bukan PKP. Dampak hukum dari pemungutan PPN 11% terhadap honorarium Notaris menunjukkan keuntungan bagi Notaris dan Negara, namun menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang harus membayar tambahan 11% dari biaya jasa Notaris. Penelitian ini menyoroti ketidaksesuaian antara peraturan perpajakan dan aturan jabatan Notaris serta dampak sosial-ekonominya, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan yang lebih adil. Kata Kunci: Kepastian Hukum Pengenaan Pajak Jasa Notaris
KEPASTIAN HUKUM SERTA PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS JANJI YANG TERCANTUM DALAM COVERNOTE TERHADAP PIHAK-PIHAK DALAM TRANSAKSI KREDIT PERBANKAN Meliantha, Vania; Deni, Fitra
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i4.11099

Abstract

Abstract Notary services are trusted by banks in carrying out credit commitments. After signing the credit agreement, the next step is for the bank to ask the Notary to make a covernote. Covernote is a statement made by a Notary stating that the deeds are still in process and the ability to assist the parties in the process of registering land rights until the certificate is issued within the time period determined by the Notary. In fact, it is not certain that the Notary will complete the documents he creates on time. So, when publishing a covernote, the Notary is responsible for the quality of the covernote he or she makes. This relates to Notaries complying with UUJN and the Notary's code of ethics. The issues discussed are the responsibility of the Notary for the promises contained in the covernote to the parties in the banking credit transaction and the legal certainty of the covernote made by the Notary to the parties in the banking credit transaction. This type of research is normative juridical, using literature study, namely secondary data collection. The results of the research are that if the Notary is not careful in carrying out his duties, the Notary will harm himself and related parties such as debtors, creditors or BPN. Responsibility of a Notary If the covernote is not in accordance with the existing facts, he/she can be held accountable, namely criminal, civil and ethical/administrative code. A covernote is simply a statement issued by a Notary as a reference for creditors where the contents of the covernote explain the processing of deeds or guarantees which are still in process and will be completed within the time period determined by the Notary, so that the covernote has no legal certainty. In the UUJN there is not a single article that regulates the authority of a Notary in issuing covernotes, so the covernote is not an authentic deed or a private deed. Keywords : Covernote, Notary Liability, Credit Disbursement. Abstrak Jasa Notaris dipercaya oleh bank dalam melakukan pengikatan kredit. Setelah ditandatangani perjanjian kredit, langkah selanjutnya pihak bank meminta Notaris untuk membuat covernote. Covernote adalah surat keterangan yang dibuat oleh Notaris menyatakan kepengurusan akta-akta masih dalam proses dan kesanggupan membantu para pihak untuk proses pendaftaran hak atas tanah sampai keluarnya sertifikat sesuai jangka waktu yang telah ditentukan oleh Notaris. Padahal, belum tentu Notaris akan menyelesaikan dokumen-dokumen yang dibuatnya tepat waktu. Sehingga, Notaris dalam menerbitkan covernote memiliki tanggungjawab atas kesanggupan covernote yang dibuatnya. Hal ini berkaitan dengan Notaris patut kepada UUJN dan kode etik Notaris. Permasalahan yang dibahas adalah pertanggungjawaban Notaris atas janji-janji yang tercantum dalam covernote terhadap para pihak dalam transaksi kredit perbankan dan kepastian hukum covernote yang dibuat oleh Notaris terhadap pihak dalam transaksi kredit perbankan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian bila Notaris tidak berhati-hati melakukan tugasnya, Notaris akan merugikan dirinya sendiri dan pihak-pihak yang berkaitan seperti debitur, kreditur, ataupun BPN. Pertanggungjawaban Notaris jika membuat covernote tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka dapat dimintakan pertanggungjawabannya yaitu secara pidana, perdata dan kode etik/ administratif. Covernote hanyalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris sebagai pegangan kreditur dimana isi covernote menjelaskan pengurusan akta-akta ataupun jaminan yang masih dalam proses dan akan diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Notaris, sehingga covernote tidak memiliki kepastian hukum. Dalam UUJN tidak ada satupun pasal yang mengatur mengenai kewenangan Notaris dalam menerbitkan covernote, sehingga covernote bukanlah merupakan akta otentik ataupun akta dibawah tangan. Kata Kunci : Covernote, Pertanggungjawaban Notaris, Pencairan Kredit.
Co-Authors Adnan Hamid Ananda Mucra, Dewi Andawaty Anwar Efendi Harahap Apriadi Pasaribu Arie Vanensa, Triami Arief, Irma Isnafia Arrisman Aswan Aswan BF. Sihombing Dewi Febrina Djuliyanto, Erik Edi Erwan Edi Erwan El Hakam Hilmy, Muhammad Elfawati Elfawati Elviriadi Endah Purnamasari Endra Wijaya Erwan, Edi Faturrahman, Raden Mohammad Rangga Febrian, Wahyu Rifqi Guslian Abdul Basir Herlina, Indah I ketut Oka Setiawan Irawati, Evi Irdha Mirdhayati Irma Isnafia Arief Jelita Putri, Annasyanda Juliantoni, Jepri Jully Handoko Jum Anggriani Khairuddin Labibah Iqbal, Asyaima Luki Abdullah Maulidiana, Amalia Rahma Meliantha, Vania Mochammad Ferdion Firdaus Muhammad Fadil Muhayar, Muhayar muhayar, yahya Munah, Fatma Nasution, Rahmat Faisal Niken Ulupi Nurfahda, Amanda Faizah Putri, Fazahra Arlia Rahmad Yusuf Rahmad, Riko Rahmadina, Hannah Syahida Rahmi Febriyanti Rasyaad Akmal, Athaya Restu Misrianti Rita Mutia Rodiallah, Muhamad Rumainur Sadarman Sadarman Sadarman Safira, Nurul Saleh, Eniza Satrio, Yoga Setiawan, Sania Aqila Simatupang, Alan Yohansyah Sina, Servasius Tutik Subiah Umar Faruq Umar Faruq Utami, Widya Wahyu Wahyudi Wahyudi Wisnu Anggoro Yardi, Nayottama Aryasuta Yendraliza - Yusvira, Nadya Zulfadli Barus Zumarni