Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.207
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Yuridis Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Jurnal Hukum Lex Generalis Bulletin of Community Engagement Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam International Journal of Community Service (IJCS) Jurnal Smart Hukum (JSH) Innovative: Journal Of Social Science Research
Jum Anggriani
Universitas Tama Jagakarsa Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Study of the 30% Quota of Women's Representation Against the Number of Legislative Members of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia Anggriani, Jum; Indah Harlina; Annisa Rahma
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 2 No. 2 (2024): October-January
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v2i2.1312

Abstract

This study examines the phenomenon of the 30% quota of women's representation in the Indonesian House of Representatives (DPR RI) legislative institution not being met even though affirmative policies have been implemented for almost two decades. Using a normative legal method supported by a legislative, conceptual, comparative, and historical approach, this study identifies various factors inhibiting women's representation. The results of the study show that women's representation in the Indonesian House of Representatives (DPR RI) still reached 20.52% in the 2019 Election, not meeting the 30% target. The identified structural obstacles include the subordination of women in politics, the practice of money politics, a gender-biased recruitment system, and a deficit in women's political-social capital. The study recommends a comprehensive strategy in the form of gender mainstreaming in policy, women's capacity building, gender-just legal reform, political culture transformation, and a multi-stakeholder approach. This study contributes to the development of studies on gender politics and women's political representation, while also providing input for policy makers to improve regulations on women's representation in the general election system.
Analysis of the Ranau Community's Traditional Inheritance System from an Islamic View Anggriani, Jum
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.4205

Abstract

Pelaksanaan pembagian warisan di Indonesia tidak hanya menggunakan satu aturan hukum saja, namun dapat menggunakan beberapa aturan. Masyarakat di Indonesia diberikan pilihan untuk memilih menggunakan hukum waris nasional, sesuai agama, atau pembagian adat. Penelitian ini menekankan pada pembagian warisan dalam ranah hukum adat dalam kaitannya dengan perspektif pembagian warisan dalam hukum Islam. Objek penelitian ini adalah masyarakat adat di Ranau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Hukum waris adat Ranau terjadi karena perkawinan yang menggunakan hukum adat Semanda dan hukum adat Uangdua. Hukum adat Semanda adalah pihak mempelai laki-laki diambil oleh keluarga pihak perempuan, sedangkan hukum adat Mutudau adalah pihak mempelai perempuan diambil oleh pihak laki-laki. Akibat hukum dari kedua adat tersebut mengakibatkan hilangnya hak waris bagi calon pengantin yang melaksanakan adat semanda atau adat mutuduu. Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pembagian warisan pada masyarakat Ranau dan bagaimana pembagian warisan dalam adat Ranau dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menganalisis hukum adat Ranau berdasarkan penerapan hukum waris Islam. Hasil dari penelitian ini adalah pembagian harta warisan berdasarkan adat Ranau yaitu sistem adat Semanda dan sistem adat Mututdau sudah dilaksanakan sejak lama dan diwariskan secara turun temurun, padahal mayoritas orangnya beragama Islam. Kesimpulan kedua, penerapan hukum adat Semanda dan Mutudau dalam hukum waris bertentangan dengan hukum waris Islam.
Juridical Analysis on Crypto Assets: A Study of Collateral Institutions in the Indonesian Context Tunggaesti, Dea; Anggriani, Jum; Wahyu, Andrey Mario
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.4987

Abstract

This research aims to analyze crypto assets in the global aspects that have developed very rapidly, and the economic value of some cryptos has been widely recognized and factual at present; furthermore, with its value, it is treated as a virtual asset. As an asset, crypto may face the possibility of potential utilization as collateral in society and raises the issue of whether regulations and laws provide adequate regulation and protection against such utilization. This legal research aims at the development of law in such context which is considered crucial to provide legal protection for the public from opaque practices related to crypto and its risks that may affect the legal and economic interests of the parties concerned within the Indonesian jurisdiction. The method used is normative legal analysis with a statutory approach and secondary data sources, particularly literature review, Indonesian laws and regulations have been used in this research. The main result of this research is that the legal norms in Indonesian security law and the parties' freedom of contract may generally cover the utilization of assets of a legal entity as collateral, but it lacks legal norms and functions to protect the rights and economic interests of creditors against the potential risks of crypto assets, which may lead to unclear practices in society. Therefore, the need for legal development regarding security law in Indonesia needs to include and determine when crypto assets can or cannot be utilized as legal collateral in Indonesia's future, as well as legal functions and remedies to support the protection and legal certainty of current issues related to crypto asset risks.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH AKIBAT NOTARIS TIDAK SAKSAMA DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DAN AKTA KUASA JUAL: (Studi Kasus Putusan Nomor 686/Pdt.G/2022/PN Jak-Sel) Herman, Fernanda R; Samosir, Tetti; Anggriani, Jum
Jurnal Yuridis Vol 12 No 1 (2025): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v12i1.12264

Abstract

Pembelian dan penjualan hak atas tanah antara penjual dan pembeli tidak selalu melibatkan penulisan langsung akta jual beli. Namun, proses pembelian dan penjualan hak atas tanah dapat didahului dengan penulisan perjanjian jual beli beserta kuasa hukum. Notaris memiliki kewajiban untuk teliti, artinya mereka harus cermat dan tepat dalam menyusun akta-akta mereka. Namun, dalam praktiknya, notaris seringkali gagal menjalankan tugasnya dengan cermat, seperti dalam putusan Nomor 686/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, di mana seorang notaris ditemukan lalai dalam menjalankan tugasnya, mengakibatkan kerugian bagi pemilik tanah akibat adanya orang palsu yang berpura-pura sebagai pemilik tanah dan menandatangani perjanjian jual beli dengan kuasa hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, merujuk pada norma-norma hukum dengan menganalisis sumber-sumber bibliografis atau sekunder sebagai dasar untuk mengatasi masalah. Kegagalan notaris dalam memeriksa identitas pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan akta dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik tanah. Perlindungan hukum yang dapat diberikan meliputi ganti rugi dalam bentuk pemulihan kondisi semula, larangan pengulangan tindakan serupa, serta pengakuan hukum atas kesalahan notaris dan tanggung jawab hukum notaris atas tindakan tidak adil dalam pembuatan akta jual beli disertai kuasa hukum dapat dikenakan sanksi perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata atas perbuatan melawan hukum yang merugikan pemilik hak atas tanah dan secara administratif atas pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Notaris.
Co-Authors Ahmad Dahlan Ali Abdul Wakhid Ali Abdullah Ali Abdullah, Ali Andreas Sapta Finady Annisa Rahma Asep Bambang Hermanto Chandra, Capt. Dwi Putri Cahyawati, Dwi Putri Endang Suprapti Fadjri, Aulia Ummul Fahriani, Ipak Finadi, Andreas Sapta Finady, Andreas Sapta Fitra, Deni Hasani Ahmad Said Heni Noviarita Herman, Fernanda R Indah Harlina Indah Harlina Jaya, Eni Jayawarsa, A.A. Ketut Lukman, Arsin M. Nainin, Dasrizal Maimun Maimun Moh. Mukri Muhamad Rizki Muhammad Chaerul Ichsan Putri, Fazahra Arlia Ridwansyah, Zulfi RR Utji Sri Wulan Wuryandari Samosir, Tetti Simarmata, Agree Deardo Suhendar Suhendar, Suhendar Tarigan, Ester Tetti Samosir Tunggaesti, Dea Utji Sri Wulan W Wahyu, Andrey Mario Widyawati, Cicilia Ri Sapta Wahyu Yoelianto Yoyo Arifardhani