Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Import Deregulation: a Strategy to Improve Food Security in Indonesia Jaya, Eni; Suprapti, Endang; Tarigan, Arihta Esther Br; Anggriani, Jum; Utama, Mohamad Wira
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1527

Abstract

Food security remains a crucial challenge for Indonesia, a country with a large population facing climate uncertainty and limited domestic productivity. This study analyzes the role of import deregulation as a strategy to improve national food security. Through a comprehensive literature review and policy analysis, the article explores how non-tariff barriers, quota systems, and complex licensing processes have contributed to high domestic food prices compared to international market prices. The study shows that strict protectionist policies are often counterproductive to food accessibility, especially for low-income groups. The proposed deregulation strategy includes a transition from quota systems to more transparent tariffs, streamlining import licensing bureaucracy, and synchronizing national food data. The study argues that import deregulation, if managed with proper oversight, not only increases the physical availability of food but also strengthens food security through price stability and supply chain efficiency. These policy implications are expected to provide a framework for the government to balance the protection of domestic farmers with consumers' rights to affordable food.
Analysis of the Ranau Community's Traditional Inheritance System from an Islamic View Anggriani, Jum
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.4205

Abstract

Pelaksanaan pembagian warisan di Indonesia tidak hanya menggunakan satu aturan hukum saja, namun dapat menggunakan beberapa aturan. Masyarakat di Indonesia diberikan pilihan untuk memilih menggunakan hukum waris nasional, sesuai agama, atau pembagian adat. Penelitian ini menekankan pada pembagian warisan dalam ranah hukum adat dalam kaitannya dengan perspektif pembagian warisan dalam hukum Islam. Objek penelitian ini adalah masyarakat adat di Ranau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Hukum waris adat Ranau terjadi karena perkawinan yang menggunakan hukum adat Semanda dan hukum adat Uangdua. Hukum adat Semanda adalah pihak mempelai laki-laki diambil oleh keluarga pihak perempuan, sedangkan hukum adat Mutudau adalah pihak mempelai perempuan diambil oleh pihak laki-laki. Akibat hukum dari kedua adat tersebut mengakibatkan hilangnya hak waris bagi calon pengantin yang melaksanakan adat semanda atau adat mutuduu. Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pembagian warisan pada masyarakat Ranau dan bagaimana pembagian warisan dalam adat Ranau dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menganalisis hukum adat Ranau berdasarkan penerapan hukum waris Islam. Hasil dari penelitian ini adalah pembagian harta warisan berdasarkan adat Ranau yaitu sistem adat Semanda dan sistem adat Mututdau sudah dilaksanakan sejak lama dan diwariskan secara turun temurun, padahal mayoritas orangnya beragama Islam. Kesimpulan kedua, penerapan hukum adat Semanda dan Mutudau dalam hukum waris bertentangan dengan hukum waris Islam.
Juridical Analysis on Crypto Assets: A Study of Collateral Institutions in the Indonesian Context Tunggaesti, Dea; Anggriani, Jum; Wahyu, Andrey Mario
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.4987

Abstract

This research aims to analyze crypto assets in the global aspects that have developed very rapidly, and the economic value of some cryptos has been widely recognized and factual at present; furthermore, with its value, it is treated as a virtual asset. As an asset, crypto may face the possibility of potential utilization as collateral in society and raises the issue of whether regulations and laws provide adequate regulation and protection against such utilization. This legal research aims at the development of law in such context which is considered crucial to provide legal protection for the public from opaque practices related to crypto and its risks that may affect the legal and economic interests of the parties concerned within the Indonesian jurisdiction. The method used is normative legal analysis with a statutory approach and secondary data sources, particularly literature review, Indonesian laws and regulations have been used in this research. The main result of this research is that the legal norms in Indonesian security law and the parties' freedom of contract may generally cover the utilization of assets of a legal entity as collateral, but it lacks legal norms and functions to protect the rights and economic interests of creditors against the potential risks of crypto assets, which may lead to unclear practices in society. Therefore, the need for legal development regarding security law in Indonesia needs to include and determine when crypto assets can or cannot be utilized as legal collateral in Indonesia's future, as well as legal functions and remedies to support the protection and legal certainty of current issues related to crypto asset risks.
A Pergeseran Fungsi Covernote Notaris Dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli: The Shift in the Function of Notarial Covernotes in Deeds of Sale and Purchase Agreements Salsabila, Alfiyah; Samosir, Tetti; Anggriani, Jum
Jurnal Media Hukum Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v14i1.1329

Abstract

Paradoks mendasar dalam praktik kenotariatan Indonesia terletak pada kenyataan bahwa covernote, dokumen yang secara normatif tidak memiliki kedudukan sebagai akta autentik dan tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris justru berfungsi sebagai penentu kepercayaan dalam transaksi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) bernilai ekonomi tinggi. Kesenjangan antara ketiadaan landasan hukum yang jelas dengan luasnya praktik penggunaan covernote inilah yang menjadi sumber ketidakpastian hukum sekaligus celah terjadinya penyalahgunaan jabatan notaris. Penelitian ini secara spesifik menganalisis pergeseran fungsi covernote dalam pembuatan Akta PPJB, memetakan bentuk-bentuk penyimpangan hukum yang ditimbulkannya, serta menetapkan konstruksi pertanggungjawaban hukum notaris atas penerbitan covernote yang tidak sesuai kondisi faktual. Dengan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif-analitis, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dioperasionalisasikan melalui telaah bahan hukum primer dan sekunder serta analisis kritis terhadap Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Malang sebagai putusan representatif. Penelitian menemukan bahwa covernote tidak memenuhi unsur formil Pasal 1868 KUHPerdata sehingga tidak berkekuatan autentik dan tidak menentukan keabsahan Akta PPJB. Namun secara faktual, covernote telah bergeser menjadi instrumen pembentuk kepercayaan yang mempengaruhi kesepakatan para pihak atas objek perjanjian yang belum berkepastian hukum, kondisi yang terbukti dalam putusan yang dianalisis membuka ruang terjadinya perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana notaris. Penelitian ini mempertegas bahwa kekosongan regulasi covernote bukan sekadar persoalan administratif, melainkan kerentanan struktural dalam sistem hukum kenotariatan Indonesia yang mendesak untuk diatasi.