Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.518
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal IKA Media Komunikasi FPIPS Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Yustisia Jurnal Komunikasi Hukum Arena Hukum Jurnal Sosioteknologi JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI WIDYA LAKSANA Sustainable, Planning and Culture (Space) : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Ganesha Law Review Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Komunitas Yustisia International Journal of Business, Law, and Education Journal of Artificial Intelligence and Digital Business JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Cendekia Ilmiah Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Journal of Law and Nation
Ratna Artha Windari
Universitas Pendidikan Ganesha
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 121 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 121 Documents
Search

 9   10   11   12   13 
Implementasi Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Tari Legong Pengeleb Di Desa Menyali Sidi Artama, Gede Eka; Ardhya, Si Ngurah; Windari, Ratna Artha
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4846

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) pada Tari Legong Pengeleb di Desa Menyali, Kabupaten Buleleng. Meskipun secara regulasi negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara EBT, namun kepastian hukum terhadap tarian ini masih menghadapi berbagai tantangan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum Tari Legong Pengeleb berada pada status "Kemajuan Parsial". Secara sosiologis, upaya menjaga dan memelihara telah terpenuhi melalui peran aktif masyarakat adat dan sanggar seni sebagai living tradition. Namun secara yuridis, aspek inventarisasi belum mencapai legalitas formal karena belum diterbitkannya sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Hambatan utama meliputi faktor hukum berupa ketiadaan Peraturan Daerah (Perda) spesifik di Kabupaten Buleleng yang mengatur mekanisme perlindungan KIK, serta faktor non-hukum yang mencakup lemahnya sinergi antarinstansi, keterbatasan anggaran, dan krisis regenerasi akibat arus digitalisasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinkronisasi regulasi tingkat daerah dan optimalisasi fungsi Pasraman berdasarkan Perda Bali No. 4 Tahun 2019 untuk menjamin keberlanjutan transmisi budaya dan kepastian hukum
Implementasi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Atas Ketiadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Di Kabupaten Buleleng Tampubolon, Franjes; Ardhya, Si Ngurah; Windari, Ratna Artha
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4911

Abstract

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di setiap kabupaten/kota sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Namun secara empiris, Kabupaten Buleleng hingga saat ini belum membentuk BPSK. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pasal 49 UUPK di Kabupaten Buleleng, faktor-faktor penghambat pembentukan BPSK, serta dampak ketiadaan lembaga tersebut terhadap perlindungan konsumen. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling melalui wawancara serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi norma belum terlaksana secara struktural karena pemerintah daerah hanya menjalankan fungsi pengawasan barang dan penyelesaian keluhan secara administratif informal. Hambatan utama meliputi persepsi minimnya sengketa konsumen, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta kecenderungan sentralisasi penyelesaian sengketa di tingkat provinsi. Ketiadaan BPSK berimplikasi pada terbatasnya akses konsumen terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara amanat normatif undang-undang dan realitas implementasi di daerah, sehingga diperlukan komitmen pemerintah daerah untuk membentuk BPSK sebagai wujud perlindungan hukum bagi konsumen
Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Dalam Era Digital: Review Negatif Yang Dilakukan Influencer Di Platfrom Tiktok Shop Yang Merugikan Tahani Zulfa Pranoto; Ratna Artha Windari; Ni Ketut Sari Adnyani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4993

Abstract

Di era digitalisasi saat ini, terus berkembang dengan pesat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, semakin terdorong untuk memanfaatkan platform digital seperti TikTok Shop sebagai sarana pemasaran dan penjualan produk. Media sosial tidak hanya menjadi tempat bersosialisasi, tetapi juga menjadi ladang bisnis yang menjanjikan. Namun, di balik peluang besar tersebut, muncul tantangan hukum baru yang sering kali luput dari perhatian, salah satunya adalah dampak dari review negatif oleh influencer yang dapat merugikan UMKM secara signifikan. Artikel ini mengangkat pentingnya perlindungan hukum bagi pelaku UMKM yang menghadapi situasi demikian, mengingat regulasi yang ada seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan UU ITE lebih berfokus pada perlindungan konsumen, bukan pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dimana pendekatan ini mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur terkait untuk memberikan gambaran hukum yang lebih adil bagi semua pihak. Melalui pemahaman etika bisnis, tanggung jawab influencer, serta perlunya kebijakan hukum yang inklusif, artikel ini berupaya mendorong kesadaran bersama bahwa ekosistem digital yang sehat hanya bisa terwujud jika semua pihak konsumen, pelaku usaha, influencer, dan negara memiliki peran dan perlindungan yang seimbang
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI Dea Rusianda Naibaho; Ni Luh Wayan Yasmiati; Ratna Artha Windari
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to (1) examine or analyze the position of children resulting from unregistered marriages in political law in Indonesia, (2) examine or analyze the legal consequences of the inheritance rights of children born from unregistered marriages based on the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The type of research used is normative legal research by taking a statute approach and a case approach. The results obtained indicate (1) unregistered marriages are not recognized as legitimate children according to the law. However, the status of the child can change to legitimate if the parents submit a marriage confirmation to the religious court. The Constitutional Court Decision confirms the position of children from unregistered and legitimate marriages. (2) The legal consequences for illegitimate children after the Constitutional Court Decision Number 46/PUU- VIII/2010 are: Recognition of civil relations with biological fathers, inheritance rights equal to legitimate children, protection of civil rights of illegitimate children, and the impact on the practice of unregistered marriages.
Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Eksonerasi dalam Perusahaan Jasa Pengiriman Barang (Studi Pada Perusahaan Pengiriman Barang PT. JNT di Kota Singaraja) Jawak, Agripa Videlia; Windari, Ratna Artha; Dantes, Komang Febrinayanti
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i1.36295

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan klausula eksonerasi yang di terapkan oleh pihak PT.J&T Express di kota Singaraja serta dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi konsumen latar belakang penelitian ini berangkat dari maraknya praktik pencantuman klausula eksonerasi dalam jasa pengiriman barang yang sering menempatkan konsumen pada posisi yang lemah dan merugikan hak-haknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif, yang menggambarkan secara sistematis dan faktual kejadian-kejadian nyata berdasarkan data lapangan, wawancara, serta dokumen resmi dari pihak konsumen serta pegawai PT.J&T Exspress di kota singaraja dan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa klausula eksonerasi dalam resi pengiriman PT.J&T Express mengandung pembatasan tanggung jawab yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pasal 18 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan knsumen penerapan kalusula tersebut berdampak pada berkurangnya perlindungan hukum terhadap konsumen karena tanggung jawab pelaku usaha menjai terbatas,bahkan diabaikan ketika terjadi komplain dari konsumen.Banyak konsumen di kota singaraja tidak mengetahui haknya untuk memperoleh ganti rugi sebagaiamana di atur dalam Pasal 4 huruf h dan pasal 7 huruf g Undang-Undang perlindungan konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapaan klausula eksonerasi PT.J&T Ekspress belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam perlindungan konsumen. Oleh karena itu diperlukan pengawasan lebih ketat dari pemerintahan kab-Buleleng dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memastikan bahwa setiap perjanjian baku yang digunakan oleh pelaku usaha.
Studi Perbandingan antara Hukum Perlindungan Anak yang Dihasilkan dari Praktik Surogasi di Indonesia dan Thailand Ni Ketut Putri Pradnya Swari; Ratna Artha Windari; Ni Ketut Sari Adnyani
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.8281

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang lahir melalui praktik surogasi (surrogacy) melalui pendekatan perbandingan hukum antara jurisdiksi Indonesia dan Thailand. Kajian ini menyoroti disparitas regulasi yang signifikan terkait status hukum anak, hak asuh, identitas biologis, serta implementasi doktrin the best interest of the child. Analisis yuridis bersandar pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia, yang kemudian dikomparasikan dengan Protection of a Child Born by Medically Assisted Reproductive Technology Act B.E. 2558 (2015) di Thailand. Regulasi Thailand secara eksplisit telah mengatur surogasi altruistik dengan memberikan pengakuan legal terhadap hak-hak intended parents. Metodologi penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan, konseptual, dan komparatif guna mengidentifikasi adanya rechtsvacuum (kekosongan hukum) serta implikasi yuridisnya terhadap hak-hak fundamental anak. Sumber data primer mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sementara sumber sekunder diperoleh melalui literatur hukum serta studi bioetika internasional. Hasil analisis mengindikasikan bahwa Thailand menyediakan kerangka hukum yang lebih komprehensif melalui pengakuan status anak sebagai anak sah dari intended parents sejak kelahiran, di bawah supervisi ketat Komite PMRT untuk mitigasi eksploitasi. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi ketidakpastian hukum yang mengikat status anak pada ibu surrogat berdasarkan Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan. Hal ini memicu kerentanan terhadap konflik kewenangan asuh dan potensi pelanggaran Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child).
Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Kegiatan Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Gusti Komang Trisna Fijayanti; Ratna Artha Windari; I Gusti Ayu Apsari Hadi
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.8701

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal dan perlindungan investor, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap investor di Indonesia diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan melalui jaminan kepastian hukum, perlakuan yang setara bagi investor dalam negeri maupun asing, perlindungan terhadap tindakan nasionalisasi, jaminan hak transfer dan repatriasi aset, kemudahan pelayanan perizinan, serta pengaturan mengenai bidang usaha penanaman modal. Sementara itu, perlindungan hukum represif dilaksanakan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh melalui musyawarah, arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, maupun proses litigasi di pengadilan. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut, diharapkan tercipta iklim investasi yang aman, adil, dan kondusif sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia serta mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.
Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Dalam Pelaporan Program CSR Pada Industri Hotel Di Kabupaten Buleleng Nanakarani Priatma; Ratna Artha Windari; Komang Febrinayanti Dantes
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.8983

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewajiban pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) pada industri perhotelan di Kabupaten Buleleng berdasarkan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak manajemen hotel dan instansi pemerintah daerah, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar hotel di Kabupaten Buleleng telah melaksanakan program TJSLP dalam bentuk kegiatan sosial, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017 belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya tingkat kepatuhan hotel dalam menyampaikan laporan secara rutin kepada pemerintah daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut meliputi rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban pelaporan, kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah, lemahnya pengawasan, serta belum tersedianya sistem pelaporan yang terintegrasi. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha, penguatan pengawasan, serta pengembangan sistem pelaporan yang efektif guna mewujudkan pelaksanaan TJSLP yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Urgensi Regulasi Baru UU ITE untuk Mengatasi Plagiarisme Karya AI Generatif Gede Puja Darmadinta Dinata; Si Ngurah Ardhya; Ratna Artha Windari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5741

Abstract

Kecerdasan Buatan (AI) generatif menghadirkan peluang dan tantangan signifikan dalam perlindungan hak cipta karya digital di Indonesia, terutama karena belum adanya regulasi yang memadai dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), baik pada tahun 2008, tahun 2016, maupun tahun 2024. Teknologi ini memungkinkan penciptaan karya dengan kualitas setara manusia, namun memunculkan persoalan hukum terkait kepemilikan hak cipta, plagiarisme, dan penghargaan terhadap karya asli. Analisis ini mengeksplorasi ketimpangan regulasi yang ada, dampaknya terhadap inovasi, serta kebutuhan mendesak akan kerangka hukum yang adaptif. Pendekatan berbasis data menggarisbawahi perlunya integrasi antara perlindungan hukum dan inovasi teknologi untuk memastikan keadilan dalam pemanfaatan AI generatif di era digital. Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Hak Cipta, Regulasi
Efektivitas Kinerja Tim Fasilitasi dalam Pengawasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Buleleng Dewa Bagus Oka Prayudha; Ratna Artha Windari; Si Ngurah Ardhya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6273

Abstract

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) merupakan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait koordinasi dan pengawasan yang belum terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pengawasan Tim Fasilitasi TJSLP serta mengukur efektivitasnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017. Penelitian menggunakan metode hukum empiris bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen terhadap BAPPEDA Kabupaten Buleleng selaku sekretariat Tim Fasilitasi dan anggota Forum TJSLP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Tim Fasilitasi masih terbatas pada pengawasan administratif melalui pendataan dan pengumpulan laporan secara manual, sementara pengawasan lapangan belum dapat dilaksanakan secara sistematis. Pengawasan preventif telah dilakukan melalui sosialisasi meskipun belum menjangkau seluruh perusahaan, sedangkan pengawasan represif belum dapat diterapkan karena ketiadaan aturan teknis pelaksanaan sanksi administratif. Ditinjau menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas pengawasan belum optimal dari sisi struktur, substansi, maupun budaya hukum. Penguatan aturan teknis, digitalisasi pelaporan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi langkah mendesak untuk mewujudkan pengawasan TJSLP yang efektif dan berkelanjutan.
Co-Authors abram purba Adi Sukmaningsih, Ni Komang Irma Adjani, Astri Asmarandani Aini, Muthia Zahra Qurraatha Aldo Rico Geraldi Anak Agung Ayu Ngurah Riska Suhariani Anastasia, Ester Gloria Angga Prawiradana, Ida Bagus Ardhya, Si Ngurah Arimbawa, Wahyudi Arta, I Gede Astiti, Made Ayu Apsari Hadi, I Gusti Dea Rusianda Naibaho Dea Rusianda Naibaho Dewa Ayu Juwita Dewi Dewa Bagus Oka Prayudha Dewa Bagus Sanjaya Dewa Gede Sudika Mangku Erisa Agus Tiana Umi Saputri Gede Puja Darmadinta Dinata Gusti Komang Trisna Fijayanti Hadi, I Gusti Ayu Apsari Hasibuan, Zettrho Hendri Dewarto Silitonga I Gede Ari Krisnanta Permana I Gusti Agung Ayu Wulandari I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Widiadnyani I Kadek Darmana Adi Putra I Kadek Dewi Sasih Adnyani I Kadek Tampan Nova Winanda I Komang Kawi Arta I Made Putrama I Made Yudana I Nengah Suastika I Nyoman Pursika I Putu Prana Suta Arsadi I Putu Soviawan I Wayan Landrawan Ida Bagus Angga Prawiradana Ida Bagus Putu Yudha Putra Ida Bagus Resta Parasara Jawak, Agripa Videlia Jaya, I Putu Agus Kusuma Juliasih, Ni Wayan Juwita Dewi, Dewa Ayu Kadek Agus Pranata Kusuma Kadek Kresna Dwipayana Kadek Try Suka Adnyana Kadek Widya Antari Ketut Agustini Ketut Meri Kertiasih Klisliani Serpin Komang Febrinayanti Dantes Komang Febrinayanti Dantes Krisnanta Permana, I Gede Ari Kusuma, Putu Riski Ananda M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Astiti Made Dwi Wahyuni Made Sugi Hartono Made Witama Mahardipa Maha Yani, Putu Febrilia Megawati, Putu Tirta Mei Eriani Putri, Kadek Muhamad Jodi Setianto Nanakarani Priatma Nastiti Lestari Ni Kadek Astrina Desiana Ni Ketut Putri Pradnya Swari Ni Ketut Sari Adnyani Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih Ni Komang Teti Setyawati Ni Luh Putu Marta Puspita Yanti Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Made Dewi Riyani . Ni Made Mahachandra Saraswati Mastera Ni Pt Linda Muliawati . Ni Putu Ega Parwati Ni Putu Rai Yuliartini Ni Wayan Juliasih Nyoman Dini Andiani Permadi, Komang Irvan Tri Permadi, Made Widnyani Yogi Pradnyamita, Ni Made Sulistia Dwi Prana Suta Arsadi, I Putu Pranata Kusuma, Kadek Agus Prisilia Eka Trisna, Putu Diana Putu Agus Yana Saputra Putu Budi Utama Putu Diana Prisilia Eka Trisna Putu Febrilia Maha Yani Putu Nirmala Pridayanti Putu Supartini . Randitha, Kadek Ardi Arya Resta Parasara, Ida Bagus Ricky Simarmata Riska Suhariani, Anak Agung Ayu Ngurah Serpin, Klisliani Sidi Artama, Gede Eka Soviawan, I Putu Suka Adnyana, Kadek Try Sukadi, - Sukadi, - Tahani Zulfa Pranoto Tampubolon, Franjes Wayan Natta Maruta Widya Antari, Kadek Witama Mahardipa, Made Yana Saputra, Putu Agus Yetty Komalasari Dewi Yudha Putra, Ida Bagus Putu