Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Strategi Pemerintah Desa Dalam Membangun Kesadaran Masyarakat Terhadap Kebersihan Lingkungan Desa Candimas Kabupaten Lampung Utara Wahyu Rafles; Mohammad Yasir Fauzi; Hendriyadi Hendriyadi
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 6: Oktober 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i6.21352

Abstract

Kebersihan lingkungan merupakan bagian penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang sehat, nyaman, dan sejahtera. Namun, di Desa Candimas Kabupaten Lampung Utara masih ditemukan permasalahan berupa rendahnya kepatuhan sebagian masyarakat terhadap kebersihan serta adanya sampah yang dibuang oleh masyarakat dari luar desa yang melintas di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Pemerintah Desa Candimas dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan serta faktor pendukung dan hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari Kepala Desa, LPM, petugas sampah, dan masyarakat Desa Candimas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah desa dilakukan melalui sosialisasi, himbauan dan edukasi, gotong royong, penyediaan fasilitas kebersihan, pengangkutan sampah menggunakan bentor, serta piket kebersihan setiap pagi. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, strategi tersebut mencerminkan amanah dan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, strategi tersebut perlu dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
EFEKTIVITAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) MELALUI APLIKASI ERATERANG DI PENGADILAN NEGERI KELAS IB KOTA AGUNG KABUPATEN TANGGAMUS PERSPEKTIF FIQH SIYASAH Dwi Putri Julianti; Mohammad Yasir Fauzi; Alan Yati
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 14 No 02 (2026): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v14i02.10955

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui aplikasi e-Raterang di Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Agung Kabupaten Tanggamus serta menelaah pelaksanaannya dalam perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling sebanyak lima orang, terdiri atas satu perwakilan Tim IT Pengadilan, satu petugas PTSP, dan tiga masyarakat yang pernah menggunakan atau mengakses layanan e-Raterang. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Raterang mendukung digitalisasi pelayanan, tetapi efektivitasnya belum optimal karena gangguan sistem yang dilaporkan terjadi setiap minggu serta gangguan penuh pada Mei dan Juni 2026. Selain kendala teknis, masyarakat juga mengalami kesulitan memahami dan mengakses aplikasi. Dalam perspektif fiqh siyasah, khususnya siyasah tanfidziyah, tujuan penerapan e-Raterang sejalan dengan prinsip amanah dan kemaslahatan, tetapi pelaksanaannya memerlukan peningkatan keandalan sistem dan pendampingan pengguna untuk mewujudkan pelayanan yang lebih mudah dan pasti.
ANALYSIS OF THE SUPERVISION AND GUIDANCE POLICY FOR SMOKE-FREE AREAS IN KALIANDA UNDER SOUTH LAMPUNG REGENCY REGIONAL REGULATION NO. 3 OF 2018 Ega Fauzi; Mohammad Yasir Fauzi; M. Dani Fariz Amrullah
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2026): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v17i2.43976

Abstract

The Smoke-Free Area (SFA) policy is a local government initiative intended to protect the public from exposure to tobacco smoke and promote a healthy environment. This study analyses the implementation of supervision and guidance for Smoke-Free Areas in Kalianda under South Lampung Regency Regional Regulation No. 3 of 2018. A descriptive qualitative approach was employed. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analysed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that supervision has been conducted by relevant agencies, particularly the Health Office and the Civil Service Police Unit. During 2023–2024, 178 reported violations were recorded across public places, educational institutions, government offices, and healthcare facilities. The documented follow-up actions consisted mainly of verbal warnings, alongside a smaller number of written warnings. These findings suggest that supervision has been implemented, although consistency in enforcement and documentation of follow-up actions require improvement. Guidance activities have primarily taken the form of public awareness campaigns and education concerning the health risks of smoking and the requirements governing Smoke-Free Areas. Implementation challenges include limited resources, coordination among agencies, and uneven public understanding of the applicable regulations. This study is based on the issue that no Regent Regulation is being used as the technical guideline for implementing South Lampung Regency Regional Regulation No. 3 of 2018. Based on the information and documents underlying the study, South Lampung Regent Regulation No. 45 of 2017 is no longer used as an operational reference and is reported to have been revoked or discontinued. Therefore, this study focuses on the implementation of Regional Regulation No. 3 of 2018 and the need for clear technical guidance. The study concludes that effective Smoke-Free Area policy requires consistent supervision, sustained guidance, stronger inter-agency coordination, and systematic evaluation of regulatory implementation.