Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

MONITORING DAN EVALUASI PELATIHAN KECANGGIHAN APLIKASI GOOGLE DI MTS MUHAMMADIYAH TAJURHALANG Gunawan Santoso; Susilahati; Nidar Yusuf; Imam Muhtadin; Sriyanti Rahmatunisa; Eddy Irsan Siregar; Mamun Murod; Masduki Asbari
Journal of Community Service and Engagement Vol. 3 No. 1 (2023): February 2023
Publisher : CV. AGUSPATI RESEARCH INSTITUTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9999/jocosae.v3i1.166

Abstract

Monitoring evaluasi hasil dari pengabdian ini dapat diannalisis yaitu; a) Untuk mengetahui proses monitoring dan evaluasi (MoNev) kecanggihan aplikasi Google Untuk melalui Google Meet, Google form, Classroom, Breakout Rooms, Jamboard, recoording, Drive, Docs, Gmail, dan whiteboarding pada Guru dan Kepala Sekolah Di MTs Muhamamdiyah Tajurhalang pada tahun 2022; b) Untuk mengetahui tingkat besaran kemampuan kompetensi guru setelah belajar dan mengikuti pelatihan kecanggihan aplikasi Google melalui Google Meet, Google form, Classroom, Breakout Room, Jamboard, recoording, Drive, Docs, Gmail, dan whiteboarding pada Guru dan Kepala Sekolah Di MTs Muhamamdiyah Tajurhalang pada tahun 2022. pengabdian kepada masyarakat terlaksana dengan baik sacradaring dan luring yang diadakan pada beberapa guru dan kepala sekolah di sekolah MTs Muhammadiyah Tajurhalang sebagai berikut yaitu; Kepala Sekolah, wakil kepala sekolah, Wali kelas Guru kelas VII, Wali kelas Guru kelas VIII, Wali kelas Guru kelas IX, Kepala Tata Usaha, Para Guru-Guru Mata Pelajaran-Pelajaran di MTs, Guru kotrak, dan guru tidak tetap MTs. Mereka terlibat langsung secara berani dan memikat di sekolah atau di luar sekolah dengan durasi waktu dua minggu yang difasilitasi dengan kuota guru internet, dorprize, honor, sertifikat, materi PPT, video, poster, dll. Nyatanya telah didapatkan peningkatan keprofesian jabatan dan kepangkatan, kecerdasan semakin meningkat, pengalaman bertambah, dan mempermudah kinerja berbasis sinkronus dan asinkronus, yang tentunya harus diarahkan melalui sebuah pelatihan dan evaluasi yang berkelanjutan lebih terjamin ke depannya. Kemudian telah memberikan pengalaman baru dan penambahan khasanah keilmuwansoft skill yang baru sesuai abad 4.0 saat ini. Hasil implementasi dalam pelaksanaan Sosialisasi dan pelaihan pada kecanggihan Google Berbasis Aplikasi Meet, Google form, Classroom, Breakout Room, Jamboard, rekaman, Drive, Docs, Gmail, mindmapping, canva, gboard, dan papan tulis telah berlangsung dengan sangat baik melalui nilai 87% guru jadi lebih terjal.
Towards an Equitable Sharia Economic System in the City of Tasikmalaya: The Role of Sharia Regional Regulations and Islamic Relations Ma'mun Murod; Gunawan Santoso
BASKARA : Journal of Business and Entrepreneurship Vol 5, No 2 (2023): BASKARA: Journal of Business and Entrepreneurship
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54268/baskara.5.2.245-261

Abstract

Sharia economic law is an important part of Islamic law. Indonesia, as a country with the largest Muslim population in the world, has enormous potential to play an optimal role in the sharia economic industry. This research is based on the phenomenon of increasing public and regional awareness of the importance of the sharia economic system in the Indonesian economy. The development of sharia regional regulations in several regions of Indonesia is part of an effort to build a sharia economic system and improve people's welfare in an equitable and just manner. The research method used is a grounded, qualitative method. This method is used to find a theory, create a new theory, and even form a new model idea that can help resolve the implementation of a just Islamic economic system. The results of the research resulted in recommendations for the best program solutions in the form of positive impact outcomes for the community, government, and business actors, namely the following activities: creating inclusive and sustainable economic growth; opening wider and more diverse business opportunities; providing an increase in the quality of life of the community; increasing public trust in the financial system; improving the nation's image; improving financial inclusion; improving economic independence; improving community welfare; and making a significant contribution to sustainable development.
Literasi Politik dan Sadar Pemilu Bagi Perempuan (Pimpinan Cabang Aisyiyah Ciseeng Kabupaten Bogor) Djoni Gunanto; Ma’mun Murod; Bambang Irawan
BANTENESE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 5 No. 2 (2023): Bantenese : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Pusat Studi Sosial dan Pengabdian Masyarakat Fisipkum Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ps2pm.v5i2.7402

Abstract

Praktik literasi politik merupakan satu diantara simpul kekuatan politik warga negara. Demokrasi prosedural pada kenyataannya telah menghasilkan banyak residu bagi eksistensi dan kemandirian politik warga negara. Residu tersebut berupa desain institusional serta tipe kekuasaan eksekutif yang penuh paradoks, kontestasi pada kekuasaan legislatif, kartelisasi dan demokrasi kolusif serta rawannya distorsi politik media. Substansi kekuatan literasi politik ada pada partisipasi politik warga negara yang kritis dan memberdayakan terkait dengan konsep-konsep pokok politik yang akan berdampak pada kehidupan warga. Literasi politik bukanlah semata konsep normatif, melainkan bauran antara pengetahuan, skill dan sikap politik. Penelitian ini menggunakan Pendekatan pemberdayaan (partisipasi aktif) ini berprinsip pada pemahaman literasi politik perempuan serta kesadaran terhadap pemilu dalam hal ini Nasiyatul Asiyiyah Kec.Ciseeng. Dengan hasil penelitian bahwa sosial tradisional pada hakekatnya mempunyai arus komunikasi yang jauh lebih efektif di tengah-tengah masyarakat karena biasanya komunikasi ini adalah komunikasi komunitas yang jauh lebih bisa diterima dalam masyarakat tersebut. Pimpinan Cabang Aisyiyah Ciseeng yang tergolong sebagai struktur sosial tradisional bisa memanfaatkan posisinya di tengah masyarakat yang memang membutuhkan sentuhan literasi politik. Perempuan yang sudah berpolitik harus bisa menjadi penggerak dan perantara gagasan dari masyarakat. Karena peran tersebut diharapkan bisa meningkatkan apa yang menjadi kebutuhan dalam membangun sebuah aturan atau bangsa. Kesadaran demokrasi khususnya dalam hal pemilu menjadi kata kunci penting agar iklim demokrasi dan peran spesifik perempuan lebih bisa diterima secara sadar secara umum, maka penting perempuan untuk mengambil bagian dalam demokrasi khususnya di wilayah masing-masing.
Social Security Programs in Islamic Law: A Comparative Study of Fatwa Institutions on Indonesia’s Health Insurance Sopa Sopa; Rini Fatma Kartika; Nurhadi Nurhadi; Dina Febriani Darmansyah; Taufiqurokhman Taufiqurokhman; Ma’mun Murod
Jurnal Hukum Vol 40, No 1 (2024): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v40i1.37174

Abstract

This research addresses the divergence of scholarly opinions regarding the legal status of Indonesia's National Health Insurance (BPJS Kesehatan) and its implications for Sharia compliance. The controversy arises from varying arguments put forth by the Indonesian Ulema Council (MUI) and Nahdlatul Ulama as the largest Islamic organization in Indonesia, which has implications for the pro-people government program. The study aims to identify and analyze the factors contributing to the disparities in fatwas issued by MUI and NU concerning national health insurance. Additionally, it examines the role of scholars in shaping public policies to ensure their alignment with Sharia principles. The method used in thos study is by employing a descriptive-analytical approach, this research combines document studies and interviews for data collection. Qualitative analysis, guided by ushul fiqh and fiqh siyasa principles, is used to evaluate the controversies surrounding national health insurance issues. The research reveals that discrepancies in fatwa rulings are rooted in differences in the focus of study. MUI emphasizes the contractual aspect, deeming National health insurance incompatible with Sharia principles. In contrast, NU highlights the program's societal benefits, considering it Sharia-compliant due to its social insurance components. This study demonstrates that scholars' involvement in policy formulation is essential to ensure compliance with Islamic law. The divergence of fatwas regarding national health insurance underscores the need for greater scholarly input in shaping pro-people government programs. This research offers a comprehensive analysis of the national health insurance controversy from a scholarly perspective, shedding light on the critical role of scholars in policy-making processes in predominantly Muslim countries
Strengthening Pancasila in Religious Life: Pioneering a New Form of Relations between Islam and Pancasila Ma'mun Murod; Ali Noer Zaman; Djoni Gunanto; Usni Usni
Journal of Government and Civil Society Vol 6 No 2 (2022): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v6i2.5910

Abstract

This article has the main discussion on the relationship between Islam and Pancasila. This article aims to find out more about the opinions of Islamic mass organizations leaders about the relationship between Islam and Pancasila. In addition, this article aims to map the views and thoughts of religious leaders about Pancasila in religious life. This article uses explorative interpretive quantitative and qualitative methods. Quantitative data was collected by surveying 40 Muhammadiyah figures, 40 NU figures, and 20 other Islamic mass organizations. The survey was conducted randomly on the figures of Islamic organizations with a random selection of respondents at the national and provincial levels. This survey uses purposed random sampling. This study describes and explains a phenomenon that occurs by using an interpretive understanding approach to reality or the object of research. Through this study it was found that as many as 21% of respondents strongly agree and 79% agree that Pancasila is the basis of the state. Although support for Pancasila as the state ideology is very high, in the related survey there are inconsistencies, namely as many as 33% still crave the presence of the Jakarta Charter in the constitution, while 67% reject related matters. In general, this article argues that the relationship between Islam and Pancasila today is better than before because the majority of Muslims have accepted Pancasila as the basis of the state constitution. it was found that as many as 21% of respondents strongly agree and 79% agree that Pancasila is the basis of the state. Artikel ini memiliki pembahasan utama tentang hubungan antara Islam dan Pancasila. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang pendapat para tokoh ormas Islam tentang hubungan Islam dan Pancasila. Selain itu, artikel ini bertujuan untuk memetakan pandangan dan pemikiran para pemuka agama tentang Pancasila dalam kehidupan beragama. Artikel ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif interpretatif eksploratif. Data kuantitatif dikumpulkan dengan mensurvei 40 tokoh Muhammadiyah, 40 tokoh NU, dan 20 tokoh ormas Islam lainnya. Survei dilakukan secara acak terhadap tokoh-tokoh ormas Islam dengan pemilihan responden secara acak di tingkat nasional dan provinsi. Survei ini menggunakan purposed random sampling. Penelitian ini mendeskripsikan dan menjelaskan suatu fenomena yang terjadi dengan menggunakan pendekatan pemahaman interpretative terhadap realitas atau objek penelitian. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa sebanyak 21% responden sangat setuju dan 79% setuju bahwa Pancasila adalah dasar negara. Meski dukungan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara sangat tinggi, dalam survei terkait terdapat inkonsistensi, yakni sebanyak 33% masih mendambakan kehadiran Piagam Jakarta dalam konstitusi, sedangkan 67% menolak hal terkait. Secara umum, artikel ini berpendapat bahwa hubungan Islam dan Pancasila saat ini lebih baik dari sebelumnya karena mayoritas umat Islam telah menerima Pancasila sebagai dasar konstitusi negara. Ditemukan bahwa sebanyak 21% responden sangat setuju dan 79% setuju bahwa Pancasila adalah dasar negara.