Claim Missing Document
Check
Articles

Tanggung Jawab Dokter Atas Pelimpahan Wewenang Kepada Perawat Yang Melakukan Praktik Khitan (Sirkumsisi) Yang Merugikan Pasiennya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Okarisandi, Febri Weldi; Bachtiar, Maryati; Hasanah, Ulfia
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 2.C (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewasa ini, saat seorang merasa dirinya tidak sehat, mereka akan mendatangi tempat pelayanan kesehatan untuk memeriksakan keadaannya. Disinilah timbul hubungan dokter, perawat, penyelenggara kesehatan dengan pasien, dalam melakukan tindakan medis adakalanya dokter memberikan pelimpahan kewenangannya kepada perawat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : untuk melihat bagaimana tanggung jawab dokter atas pelimpahan wewenang yang diberikan kepada perawat dan melihat upaya apa yang dapat dilakukan pasien jika terjadi malapraktik medis kepadanya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang dilakukan di Kota Taluk Kuantan tepatnya di Kecamatan Cerenti Klinik Pratama Harapan Bunda, Kabupaten Kuantan Singingi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara. Data dianalisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dan disimpulkan dengan metode berfikir deduktif. Adapun hasil dalam penelitian ini ialah dokter tidak bertanggung atas kelalaian medis yang dilakukan perawat dikarenakan adanya batasan tanggung jawab dokter dalam pelimpahan wewenang, dokter dapat bertanggung jawab dalam pelimpahan wewenang yang diberikannya jika perawat bertindak sesuai dengan intruksi yang diberikan oleh dokter atau sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang disepakati dokter dan perawat, dalam permasalahan ini perawat yang melakukan kelalaian medis tersebut tidak melaksakan tindakan medis sesuai SOP yang ditetapkan, dan dokter tidak bertanggunggung jawab atas pelimpahan yang diberikannya, yang bertanggung jawab dalam permasalahan ini adalah perawat yang bertugas dan fasilitas pelayanan kesehatan yang mempekerjakan perawat di klinik, adapun upaya penyelesaian dalam permasalahan ini melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan secara negosiasi atau perundingan yang dilakukan oleh pihak Klinik dan orang tua pasien yang dilakukan sebanyak dua kali.
Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Di Koperasi Wahana Makmur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Dani, Suci Rahma; Bachtiar, Maryati; Putra, Setia
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 5.C (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Default is the non- fulfillment of the debtor’s obligations towards the creditor as previously agreed or in an agreement where one or both parties bound in an agreement do not carry out the obligations or achievements written in the agreement. According to article 1338 paragraph (1), the agreement made by the parties is law for those who make it. The credit agreement in the Wahana Makmur cooperative, Ujung Batu District, in which there was a default between the debtor and the creditor, in which the debtor did not make installment credit as previously promised by the cooperative due to the debtor’s declining economic situation and prioritizing other needs so that the installment credit was neglected. Defaults that occur result in losses for the Wahana Makmur cooperative. This research aims to determine the implementation and resolution of defaults between debtors and creditors in credit agreements at the Wahana Makmur cooperative, Ujung Batu District. The research method used is sociological or empirical research, namely interviews with the parties contained in the agreement as a data collection tool. In this research, the author conducted direct research at the research location to obtain data, materials and information related to this research. The conclusion that can be obtained from the results of this research is that regarding the implementation of the cooperative money loan credit agreement between the debinar party and the creditor which was agreed upon by the parties, it could not be implemented properly because the debtor was in default by not paying the credit installments. Settlement of defaults that occur in cooperative money loan credit agreements between debtors and creditors can be done by means of litigation and non-litigation, which is through litigation, namely through court and non-litigation or outside of court, namely through negotiation, communication, consultation mediation and expert opinions
Perbandingan Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Adat Minangkabau Hanifah, Mardalena; Bachtiar, Maryati; Safitri, Fira
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 5.C (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan hukum mengenai hak mewaris anak angkat dalam sistem kewarisan di Indonesia diatur dalam hukum Islam, hukum adat dan hukum barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami akibat hukum pengangkatan anak terhadap kedudukan mewarisnya menurut Hukum Perdata dan Hukum Adat Minangkabau serta mengetahui dan memahami kedudukan mewaris anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya. Hukum waris di Indonesia beraneka ragam, sehingga ketentuan hukum waris bagi anak angkat tergantung pada hukum waris yang berlaku bagi orang tua angkatnya (pewaris). Menurut KUHPerdata hak mewaris anak angkat sama dengan anak kandung, sedangkan menurut hukum adat Minangkabau tergantung bagaimana cara pengangkatan anak tersebut dilakukan
TINJAUAN TENTANG KEPEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE / GUNTAI DI DESA PANDAU JAYA KECAMATAN SIAK HULU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1964 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIANGANTI KERUGIAN Maha, Fandi Wahyudi; Bachtiar, Maryati; Hendra, Rahmad
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2024): Januari - Juni 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

As an implementation of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulationson Agrarian Principles (UUPA), the government issued Law Number 56 of 1960concerning Determination of Agricultural Land Area with the Implementation of PPNumber 224 of 1961 concerning Implementation of Land Distribution and ProvidingCompensation, in Article 3 paragraph (1) of PP Number 224 of 1961 in conjunctionwith Article PP Number 41 of 1964 regulates the Prohibition of Absentee LandOwnership, in reality There are still people who own agricultural land in absentee inPandau Jaya Village, Siak Hulu District, so in practice the regulations regarding theprohibition of absentee land cannot be implemented effectively.This type of research is classified as sociological legal research. Insociological legal research, the data sources are primary data sources and secondarydata sources consisting of primary legal materials, secondary legal materials andtertiary legal materials. Collecting normative legal research data uses datacollection techniques by interview and literature study. Data obtained throughliterature study will be analyzed qualitatively. In drawing conclusions the author usesan inductive thinking method, namely a way of thinking that draws conclusions froma specific statement or proposition to a general statement.Based on the research results, it can be understood that the factors that occurin absentee land ownership by inheritance in Pandau Jaya Village, Siak HuluDistrict, Kampar Regency include: buying and selling factors, inheritance factors,village coordination factors, absentee land data completeness factors and legalconsequences of absentee land ownership by inheritance in the Village Pandau Jaya,Siak Hulu District, Kampar Regency. In accordance with the principles of landreform contained in article 10 of the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960 whichprohibits owning land in absentee. So, indirectly, absentee ownership of land resultsin the agricultural land not being able to be registered with BPN Kampar Regency asa Certificate of Ownership.Keywords: Ownership – Absentee Land – Pandau Jaya Village
TINJAUAN TENTANG JUAL BELI UANG RUSAK DALAM PERSPEKTIF PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS DI PASAR KODIM KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU) Umary, Fajrika Adil; Bachtiar, Maryati; Putra, Setia
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2024): Januari - Juni 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Buying and selling damaged money (Bakul Duit Keliling) is a transactionactivity of buying and selling damaged money to people who have damagedmoney and replacing it with half or more than half the nominal amount ofdamaged money owned by the community. Therefore, the aim of this thesisresearch is first, the buying and selling of damaged money that occurs at theKodim Market, Senapelan District, Pekanbaru City is in accordance with thelegal terms of the agreement. Second, the legal consequences of buying andselling damaged money that occurred at the Kodim Market, Senapelan District,Pekanbaru City from the perspective of Article 1320 of the Civil Code.The type of research that the author uses is Sociological legal research.The research location was carried out at the Kodim Market, Senapelan District,Pekanbaru City. Meanwhile, the population and sample are all parties related tothe problem examined in this research, the data sources used, primary data andsecondary data, data collection techniques in this research using interviews,literature review and data analysis.As for the results of the research problem, there are two main things thatcan be concluded. Firstly, buying and selling damaged money at the SenapelanDistrict Kodim Market involves mobile Money Baskets (Buyers of DamagedMoney) and traders selling at the Senapelan District Kodim Market. Second, thelegal consequences of buying and selling damaged money that occurred at theKodim Market, Senapelan District, Pekanbaru City, are null and void.Keywords : Agreement - Buying and Selling Damaged Money - LegalConditions
PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL DAN SEWA BALIK (SALE AND LEASE BACK) ANTARA PT. INTAN BARUPRANA FINANCE DENGAN PT. KARYA ALAM LESTARI Karnofa, Sa’dianti Nabila; Bachtiar, Maryati; Hasanah, Ulfia
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2024): Januari - Juni 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

An agreement is a legal event where one person promises another person or twopeople promise each other to do or not do something. One form of implementation of thisagreement is that which occurs between PT. IBF (PT. Intan Baruprana Finance) with PT.KAL (PT. Karya Alam Lestari). In the case of PT. IBF (PT. Intan Baruprana Finance)with PT. KAL (PT. Karya Alam Lestari), PT. IBF as lessor and PT. KAL, who then aslessee, entered into a Sale and Lease Back Agreement with the object of collateral beingtwo units of Factory Trailer Maunted Air Foam Package in 2012.This research is sociological legal research, it is based on field research whichrefers to information from interviews and observations as well as supporting documentsthat have a correlation with the background of the problem to be studied. This researchuses secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials.This research uses qualitative data analysis by producing a deductive method of drawingconclusions, namely drawing conclusions from general matters to specific matters.Based on the results and discussion that have been explained previously, theauthor draws the following conclusions: Implementation of the Sale and Lease BackAgreement that occurred between PT. IBF and PT. KAL is still not implemented properly.This is proven by several negligences made by the lessee during the agreement, such asnon-payment of the Financing Rent which should have been paid monthly in the amountof Rp. 388,239,248 (three hundred eighty eight million two hundred thirty nine thousandtwo hundred forty eight thousand) and the transfer of the position of 2 units of FactoryTrailer Maunted Air Foam Package without notification and confirmation to the lessor,and the financing object was found to be rusty and not well maintained . This fulfills therequirements for breach of contract in Article 13 of the Financing Lease Deed which hasbeen agreed upon by both parties.
PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU Arifin, Rizki Haidir; Bachtiar, Maryati; Darnia, Meriza Elpha
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2024): Januari - Juni 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Supreme Court Regulation Number 4 2019 the change of Supreme Court Regulation Number 22015 about Small Claim Court Implementation Procedure regulate about small claim court mechanismfrom the case received by court until the call for the defendant to implement the decision or called byaanmaning, in the case number 37/pdt.g.s/2021/PN.Pbr and 27/pdt.g.s/2023/PN.Pbr there few thingsthat couldn’t applicated according to the regulation, there is the maximal time to finish the lawsuit andthe maximal time to determine aanmaning, the purpose of this research is to know how theimplementation and the obstacle of Supreme Court Regulation Number 4 2019 the change of SupremeCourt Regulation Number 2 2015 about Small Claim Court implementation procedure in PekanbaruDistrict court.Type of research used is empirical research and is supported by literature studies, the authordirectly conducted research on the location to provide a clear picture of the problem being studied. Thisresearch was conducted at the Pekanbaru District Court, the sample population in this study was Mr.Jon Kenedi as representative of the plaintiff's attorney, Mr. Boyke Amri as representative of thedefendant's attorney, Mr. Salomo Ginting and Mr. Sugeng Harsoyo as Judge of the Pekanbaru DistrictCourt, Mr. Sutanto as Registrar of the Pekanbaru District Court, data sources used, primary data andsecondary data, data collection techniques in this research using interviews, literature review and dataanalysisThe results of research on problems regarding the implementation of Supreme Court Regulation4 of 2019 can be concluded that the implementation of Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 atthe Pekanbaru District Court has actually reduce the accumulatiion case, there are several provisionsthat have not been implemented in accordance with the Supreme Court Regulation which is caused by anumber of internal inhibiting factors. namely limited time and external, namely the absence of the partiesat the first hearing. Therefore the judges as the implement of the regulation need to know what is theobstacle of the implementation Supreme Court Regulation in Pekanbaru District Court to solve theunsuitable application of Supreme Court Regulation, and the party who involved in the determine ofaanmaning should pay attention to more details regarding the timing of the aanmaning determinationand the purpose formed of Supreme Court Regulation Number 4 2019 The Change of Supreme CourtRegulation Number 2 2015 about Small Claim Court Implementation Procedure can be achieved.Keywords: Small Claim Court-Supreme Court Regulation-Implementation.
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI PEMBUATAN LOKASI SUMUR EKSPLORASI ANUGERAH– 01 DAN PERBAIKAN JALAN MASUK LOKASI BLOK MARQUISA ANTARA PT. SCHINTAR MARQUISA DENGAN PT. SUKA DAMAI KONSTRUKSI DI PROVINSI RIAU Rozi, Syafilla; Bachtiar, Maryati; Hendra, Rahmad
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2024): Januari - Juni 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Construction services are one of the economic activities that have animportant role in achieving various targets to support the realization of nationaldevelopment goals. There are two parties in construction services who enter intoa legal employment relationship, namely the service user and the serviceprovider. The work relationship between service users and service providers isbased on law, and is stated in the form of a construction work contract. A contractcan be said to be an agreement because the contract contains a mutually bindingagreement and must be agreed to by both parties. During the implementation ofthe agreement, if one of the parties breaks their promise then that party can besaid to be in default or what could be called a breach of contract.The method for writing this research was carried out using sociologicallegal research. This research was conducted in Mandau District, BengkalisRegency, Riau Province because of data obtained from PT Suka DamaiConstruction. The author took samples including the Director of PT Suka DamaiConstruction Rokan Hulu, PT Schintar Marquisa staff, and legal counsel from PTSuka Damai Construction. The data sources in this research are primary andsecondary data with primary legal materials, secondary legal materials andtertiary legal materials. The data obtained was collected through interviews andliterature review.Based on the results of research on the problem, there are two main thingsthat will be concluded. Settlement of default on Cooperation Agreement by PT.Suka Damai Construction with PT. Schintar Marquisa began with a cooperationagreement between PT. However, various efforts made by the defaulting partiesremain unresolved. Suggestions for firmness from PT. Suka Damai Constructionand, if necessary, take legal action, both non-litigation and litigation, to resolvethe breach of contract issue.Keywords: Construction Services, Contracts, Agreements, Default.
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF TERHADAP TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT DI KECAMATAN BUKIT RAYA Hazra, Filza Amalia; Haryono, Dodi; Bachtiar, Maryati
Jurnal Ekonomi Bisnis Kompetif Vol 4 No 1 (2025): Inovasi, Pemasaran, dan Keuangan dalam Bisnis dan Kewirausahaan Kontemporer
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/bisniskompetif.v4i1.2090

Abstract

Waqf land must have a clear legal status through the waqf land certification process to avoid potential disputes. In fact, in Bukit Raya District, there are still many waqf lands that have not been certified. The objectives of this study are first, how is the implementation of waqf land registration for uncertified land in Bukit Raya District. Second, what are the obstacles in registering waqf land for uncertified land in Bukit Raya District. Third, how are the efforts to overcome obstacles in registering waqf land for uncertified land. This type of research is classified as a sociological research type. This study uses data sources in the form of primary data and secondary data, and data collection techniques are carried out by interviews and literature reviews. The results of this study indicate that the Implementation of Waqf Land Registration for Uncertified Land in Bukit Raya District has been in accordance with the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 2 of 2017, Obstacles in registering waqf land for uncertified land are the lack of public understanding and limited resources at the KUA Bukit Raya District and the Pekanbaru City Land Office. Efforts to overcome obstacles in registering waqf land are to increase socialization to the community, appoint a PIC, and improve the quality of resources at the KUA Bukit Raya District and the Pekanbaru City Land Office. Keywords: Wakaf, Pendaftaran Tanah Wakaf, dan Sertipikat Wakaf
Co-Authors ', Firdaus ', Firdaus ', Jefrizal ', Jeprialis ', Jumdesra ', Marzuki ', Nurlia ', Rosmaneli ', Suryani ', Syafrianto , Dasrol , Rosmaneli Ade Christhina Adi Tiara Putri Afrial Syarli Agus Jonatan P Agus Kusni Mubarok Ahmad Ade Saputra Ahmad Sobari Ahsanu Ilham Aidil Rahmat Fauzan Akbar, Fajar Alamsyah Al Arif Alika Nanda Frisri Alya Ramadhani Ridarto Amelia, Vivi Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Andi Sanjaya Sinulingga ANDO GURNING Andrea Sakavino Andriani, Dedek Suci Annisa Fitria Habibah Anugeraha, Rendra Apriella Desera Genada Apriliani, Nuri Arifin, Rizki Haidir Ariyana Rezki Ananda Artika, Primata Prischa Asih Artina Atikah, Muhana Audesti Nindya Aulia Shaharani Ayu Kristiani P Bilqis, Maharani Bima Sakti Ginting Bisma Al Ibra Boris Brison Brison, Boris Cahya, Adig Candra. H, Limboy Alex Chairunnnisa, Amanda Christian P.W. Hutasoit Cristina, Mawar Dani, Suci Rahma Dania Sabilah Farina Darnia, Meriza Elpha Dayang Putri Ayu Dede Suhendra Dedek Suci Andriani Desi Nurliana Devi Satria Dewo, Punto Dharamjit Kaur Dian Lyonanda Putri Dicky Ramandha Putra Diko Fazrian Dini novriansyah Dodi Haryono DONI ANDRIAN HSB Doni Andrinal Dumai Putra Mulia Pasaribu Eco Silalahi Edward John Meyer Efendi, Sumardi Efisa, Shindy Eko Yulinggar Permana Elda Mitari Elpiya ' Elsa, Marisa Elvira Novalita Elvira Novalita, Elvira Erwin Firmansyah Putra Erwin Ramadan Evi Deliana HZ Fahasta, Tiara Purnama Fani, Said Febrianti. Z, Cindy Feby Savira Rangkuti, Feby Savira Fendra Yuli Hardiyanto Fenty Rizka Astari, Fenty Rizka Ferindoni ' Fiena Ariestya, Fiena Fiky Indra Firdaus ' Firdaus Firdaus Fitri Aulia Simatupang Frisri, Alika Nanda Fuad Buchari Galuh Dwi Nugroho Githa Fitria Lisa Ulfa Hafis Ryadhie Hani, Tantri Ummu Hanifah Fithriyah Haris Nasution Hariyawati, Desi Harni Lisa Fitri Harpami, Yaumal Akmal Hayatul Ismi Hazra, Filza Amalia Helmi, Rackhel Monica Hendrico Rahmat Hendro Nasrian Hengki Firmanda Herida Nilawati Manurung Hikmah, Hidayatul Hoga Retmi Hendri Ibnu Hajar Icha Rezky Ilham Dedi Perdana Ilham Kusuma Dhani Ilham Yudha Kurniawan Intan Rahmadona Ivoni Saraswati, Ivoni JASED EFENDI Jeremia Ramot Liseseli Sitorus Jhonson Datmalem Siahaan Jumpa Malum Simarmata, Jumpa Malum Kamal, Alisa Karnofa, Sa’dianti Nabila KARTIKA WILY Kaspul Ilmi Kristiningrum, Friska Dwi Kurniawan, M. Hapis Ledy Diana lewis, Denince Lili Tampi Mayangsari Lubis, Putri Nurhasanah Luthfi Syasnur Fadjar M. Romy Suryanto Maha, Fandi Wahyudi Maharani Maharani MALELA, GITA REGINA Manurung, Yulika Donna Mardalena Hanifah Marisa Elsa Maristella, Debora Markus Van Branco Harianja Martuah, Ali Mayangsari, Lili Tampi Melati, Fahra Agustina Meltiani Br. Pardede Mentari Gemilang Mentari Maharani Br Ginting Metia Winati Muchda Meyer, Edward John Meylisa Veky Mila Puspita Sari Muh. Fahrurrozi Muhammad Ardiansyah Muhammad Ikhsan Awaljon Putra Muhammad Ikhsan Mukhlis Muhammad Irham Muhammad Irham Muhammad Noer Geo Miyana Muhammad Shofi Muhammad Tahir Hutasuhut Muhammad Tegar Adhiyatma Muhammad Tri Wachyu Mukhlis R Nadia Yolanda Nana Satun Nazirah Nasrian, Hendro Natasya Basanida Sirait Nelvia Gusti Nola Neriana ' Nicky Cobitha Febriani Nova Kristina, Nova Novalia Simamora Novreddy Sihombing Nurhatika Sari Nurlia ' Okarisandi, Febri Weldi Okky Elsa Priadi, Okky Elsa Opia Rendra Pasaribu, Dumai Putra Mulia Perdana, Ilham Dedi Prabowo, Nugrah Pratama, Iqbal Sonta Pratomo, Bobby Farras PRIANDO MAHDELTA Putri Maya Sari Putri Nurhasanah Lubis Putri Sanaya Putri, Dinna Keumala Radius Lase Rahayu Silvia Annisa Rahmad Hendra Rahmanila, Rahmanila Rahmat Hendra, Rahmat Rahmat Sandani Rahmayeti ' Raldi Sembiring Meliala Ramelan Nazara Randu Aditya Rahim Rayhanil Jannah Regina Reverly Reisa Safira Herman Reza Ramadhana F. Rifa Yendi Fauzir Rifana, Rinda Rika Lestari Riki Budi Aji Rinu Nabilla Rio Julivan Sibarani Riska Fitriani Riska Fitriani Riska Fitriani Riska lestari Rita Teresia, Rita Rivanka Gradian Baldi Riyan Fauma Rizkiyah Putri Zonia Roberto Fernandes Rosya Luni Syarli Rozi, Syafilla Ruth Oktaviana, Ruth safitri, fira Saleha Saleha Sandi Yolanda Sari, Lilian Perdana Sarthi, Ully Trand Saskia Pratiwi Septian Bestari S Setia Putra Setia Putra, Setia Setiadi, Muhammad Yogi Setiawan, Dede Siburian, Churcil Silvya Pramunesa Bondes Simamora, Try Jaya Sirait, Tryavelia Siregar, Abdu Haikal Siti Alfiatul Mukaromah Siti Hapsah, Siti Srimarwidiati Srimarwidiati Sukma Apyanda Sukma Putri Dertiyana Sunarti Puspita Sari Suryani ' Syafira Nurhaliza Syafrianto ' Syahputra, M.Ikhsan Sylvia Pratiwi Limbong Tama, Putra Davi Teguh Risyan Putra Tengku Andrias Prayudha Tengku Indra Adiputra Tengku Sundari Pratiwi Teti Nadya Theofilus, Theofilus Theola Ramadhani Tiara Antika Tiara Aoura Sari Tiara Rahma Syafitr Tio Pujakusuma Titus Alam Sinaga Topan, Wisnu Tri Rahmi Khairunnisa, Tri Rahmi Tumpak Hasiholan Manurung Ulfasari, Sofiya Ulfia Hasanah Ulya Arif Umary, Fajrika Adil Urpi Rahma Weni Vertina, Annisa Sophia Vina Septhiani Muthia Vivi Amelia Vivianne I R Nadeak Wahyuni Malina Harahap Wanty Agustina Widia Edorita Wilis, Erna Wilton Amos Panggabean Wira Tri Ananda Manalu Yella Andriani Yemima Br. Sitepu Yohanna Petresia Yulsandi Pramana Putra Z, Grace Elizabeth S Zaswari ' Zonia, Rizkiyah Putri Zulwisman, Zulwisman Zuriyati '