Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Peraturan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Yarni, Meri; Bafadhal, Faizah; Arfa, Nyimas
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2021): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (111.038 KB) | DOI: 10.22437/jkam.v5i3.16190

Abstract

Penyuluhan hukum kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang urgensi dan pentingnya peraturan desa dalam penyelenggaran pemerintahan desa. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam proses pembentukan peraturan desa yang sekaligus merupakan tugas, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa. serta menambah pengetahuan pemerintah desa dalam membentuk perundangan-undangan lainnya yang berlaku untuk desa. Di samping itu memberi pemahaman bagi masyarakat dan aparatur pemerintah desa mengenai aturan yang berlaku dan prateknya dilapangan khususnya mengenai pembentukan peraturan desa, dengan metode yang dilakukan adalah penyuluhan, sosialisasi, ceramah dan tanya jawab. Adapun hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini agar mitra memahami arti pentingnya peraturan desa, memahami prosedur pembentukan peraturan desa, memahami pentingnya keberadaan peraturan desa, mampu melaksanakan tertib administrasi desa melalui penciptaan peraturan desa, mitra dapat melaksanakan pemerintahan desa yang baik melalui peraturan desa dan peraturan perundang-undang lainnya (kebijakan), mitra dapat meningkatkan pendapatan asli melalui peraturan desa, serta mitra sebagai aparatur pemerintah desa mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan asas-asas perundang-undangan sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini mitra dapat memahami tentang pentingnya Peraturan Desa; mitra mampu meningkatkan pemahamannya tentang tata cara pembentukan peraturan desa;. mitra mampu merencanakan dan merancang serta membentuk rancangan peraturan desa sesuai yang dibutuhkan desa: mitra memahami dengan Peraturan Desa dapat menigkatkan pendapatan asli desa ; dan dengan Peraturan Desa Pemerintah Desa dan BPD memahami dan mengimplementasi tugas dan kewajibannya. Berdasarkan hal tersebut dapat disarankan Perlu sosialisasi secara umum dari pihak terkait tentang pelaksanaan dan pentingnya Peraturan Desa, Perlu kegiatan lebih lanjut tentang penyuluhan, pelatihan dan pendampingan pembentukan peraturan desa.
Peningkatan Pemahaman Hukum Terhadap Kepemilikan Sertifikat Tanah Bagi Guru Dan Masyarakat Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tebo Alissa, Evalina; Bafadhal , Faizah; Hosen, Hosen; Amir, Diana; Saraswati, Indah
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2021): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.686 KB) | DOI: 10.22437/jkam.v5i3.17014

Abstract

Artikel ini merupakan laporan hasil dari pengabdian kepada masayarakat mengenai arti pentingnya kepemilikan sertifikat tanah bagi masyarakat sekitar Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kepemilikan sertifikat tanah. Pelaksanaan Pengabdian ini sangat direspon oleh masyarakat setempat. Dari hasil pengabdian ini, masyarakat memahami pentingnya kepemilikan sertifikat tanah, proses peralihan ha katas tanah serta tahapan pendaftaran tanah. Pengabdian seperti ini dapat dilakukan secara rutin, baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda dengan sasaran masyarakat yang membutuhkan informasi terkait pengurusan serta kepemilikan sertifikat tanah.
Unlocking the Future of Village Governance: Legal Counseling and Digital Transformation Yarni, Meri; Irwandi, Irwandi; Kosariza, Kosariza; Netty, Netty; Bafadhal, Faizah
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jkam.v7i1.22822

Abstract

This Community Service Program was carried out in Danau Kedap Village, Maro Sebo Subdistrict, Muaro Jambi Regency, focusing on the importance of digitalization in village governance. Village governance involves the collaboration of the village area, its community, and the local government. This program aimed to increase the village government's understanding of how digitalization can improve administrative efficiency, transparency, and accountability. The goal was to provide legal counseling to enhance the knowledge of village officials on the role of digitalization in governance, and to explore solutions to challenges in daily governance tasks. The methods included lectures, discussions, and question-and-answer sessions to encourage active participation. The expected outcome is to improve the village government's administrative competence and service delivery. This initiative aims to promote the adoption of digital tools in governance processes, ultimately making village administration more efficient, transparent, and modern. The contributions of this project are significant in enhancing governance practices in the village, providing a model for other regions to follow.
Meningkatkan Pemahaman Tentang Pentingnya Itsbat Nikah dalam Perkawinan Siri di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Evalina Alissa; Faizah Bafadhal; Suhermi Suhermi; Meri Yarni; Diana Amir
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2: Februari 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v3i2.2867

Abstract

Itsbat Nikah (Legalization of Marriage) is a determination of the marriage of husband and wife which has been carried out in accordance with the provisions of the Islamic religion with the fulfillment of the conditions and pillars of marriage, but the marriage has not been or has not been registered with the authorized official, namely the Religious Affairs Office official, in this case the Marriage Registrar Officer. The marriage regulations determined by the Religious Courts have a very big role and contribution in efforts to provide a sense of justice and legal certainty for married couples who do not yet have a marriage book as authentic proof or married couples who carry out unregistered marriages. By stipulating the marriage law, husband and wife will receive their rights as full citizens, including recognition of their children. Community service activities in Sekernan Subdistrict, Muaro Jambi Regency with the theme of increasing understanding of the importance of the Itsbat Nikah in unregistered marriages to increase public insight into the procedures for applying for the Itsbat Nikah related to unregistered marriages which are still found in society for various reasons so that husband and wife are not have a marriage certificate or marriage book. This Community Service Activity was carried out on August 15 2023 at the Office of the Head of Bukit Baling Village, Sekernan District, Muaro Jambi Regency and was attended by the community and local village officials. This service is carried out using lecture, discussion and question and answer sessions.
Sosialisasi Pendaftaran Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Kemasan Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Faizah Bafadhal; Evalina Alissa; Diana Amir; Netty Netty; Meri Yarni
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2: Februari 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v3i2.2944

Abstract

Halal Certification is a form of protection provided by the Halal Product Guarantee Organizing Agency (BPJPH) and the Indonesian Ulama Council (MUI) to provide security and comfort in consuming food for Muslim consumers regarding labels on food products. Halal certification for food products is very necessary, especially for Muslim consumers, in order to create consumer comfort in choosing the products they want to consume. The community service program in Bukit Baling Village, Sekernan District, Muaro Jambi Regency with the theme Socialization of Halal Certification Registration for food products for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) is to motivate the MSME community to register for halal certification for their food products, in order to provide comfort for Muslim consumers who consume these products. This Community Service Activity was carried out on August 15 2023, attended by The community and officials of Bukit Baling Village, Sekernan District Muaro Jambi Regency. This service is carried out using lecture, discussion and question and answer sessions.
Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Pada Pelajar Mts Darul Aufa Kabupaten Batang Hari Sasmiar Sasmiar; Rosmidah Rosmidah; Muhammad Amin Qodri; Nelli Herlina; Faizah Bafadhal
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1: November 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v4i1.5713

Abstract

Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. karena perkawinaan yang di bawah usia tersebut secara psikologis dan biologis merelka belum matang akan membawa dampak negative secara hukum dan kesehatan. Perkawinan di bawah umur berkaitan dengan hak hidup anak, khususnya hak akan kesehatan, hak mendapatkan pendidikan. Pencegahan perkawinan di bawah umur merupakan bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak, Oleh karena itu sangat penting memberikan pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran tentang usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Permohonan Perkara PA Muara Bulian 2024, hampir 38 % persen dari permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah permohonan dispensasi perkawinan. maka yang menjadi permasalahannya yaitu: kurangnya pengetahuan pelajar tentang batas usia minimal yang diperbolehkan oleh hukum, dan kurangnya pengetahuan pelajar tentang dampak dari perkawinan di bawah umur. Solusi yang akan dilakukan adalah melakukan penyuluhan tentang Peraturan Perkawinan khususnya peraturan yang berkaitan dengan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dan kesadaran pelajar tentang akibat dari perkawinan di bawah umur.Target yang diharapkan dari pengabdian ini adalah Terwujudnya kesadaran hukum pelajar MTs Darul Aufa Batanghari atas kepatuhan batas usia minimal melangsungkan perkawinan.
IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI Irwandi, Irwandi; Arfa, Nyimas; Suhermi, Suhermi; Yarni, Meri; Bafadhal, Faizah
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43879

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan administrasi keuangan desa. Aplikasi ini merupakan pertanggung jawaban dalam mengelola keuangan desa dalam rangka mewujudkan dana desa anggaran desa yang tranparan, akuntabel dan partisipatif. Penelitia ini bersifat deskriptif, memberikan gambaran tentang implementasi aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan administrasi keuangan di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Data diperoleh secara primer berupa hasil observasi, wawancara, dan data sekunder. Sedangkan Informan yang digunakan adalah Kepala Desa/Sekretaris Desa, Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dan Dinas PMD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem keuangan desa dalam  penginputan data  harus sesuai dengan yang tertera dalam sistem; sedangkan kesediaan Sumber Daya Manusia di Pemerintahan di Desa Tangkit  Kecamatan Sungai Gelam  Kabupaten Muaro Jambi  tidak mendukung sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas melalui pendampingan atau pelatihan yang mengakibatkan Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di desa Sungai Tangkit  belum maksimal Hal ini berdampak terhadap kinerja kepala desa sebagai penyelenggaaran pemerintahan  desa khususnya dalam pengelolaan administrasi Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD).  Fakta ini berbanding terbalik dengan tujuan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yaitu membantu kerja penyelenggaran pemerintah desa secara adminitstratif.