Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.029
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Diponegoro Law Review Widya Yuridika SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Jambe Law Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Sains Sosio Humaniora Jurnal Yuridis Veteran Law Review JE (Journal of Empowerment) JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Zaaken: Journal of Civil and Business Law Mendapo: Journal of Administrative Law Uti Possidetis: Journal of International Law Journal Justiciabelen (JJ) Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Muhammadiyah Law Review Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia Wijaya Putra Law Review Jurnal Karya Abdi Masyarakat Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Ilmiah Kutei Indonesian Journal of Law and Justice Mandalika Law Journal Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Al-Muqaronah:Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Journal of Accounting Law Communication and Technology Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Arrie Budhiartie
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pengelolaan Sumber Daya Panas Bumi Oleh Pemerintah Sebagai Pengembangan Energi Alternatif SDGS Tujuan Ke 7 Virdayanti, Leila; Budhiartie, Arrie; Padang, Way Irma Hayati Br; Marpaung, Markus Setiawan
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 9, No 2 (2025): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v9i2.4328

Abstract

Panas bumi adalah energi yang berasal dari dalam bumi sebagai sumber energi yang terbarukan dan bersih. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki sumber daya panas bumi yang dapat diubah menajadi energi yang alternatif sebagai pengganti bahan bakar fosil. Tujuan dari tulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sumber daya panas bumi oleh pemerintah dalam mendukung tujuan SDGs ke-7, yakni energi bersih dan terjangkau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang mengatur pengelolan energi panas bumi di Indonesia. Pengumpulan data menggunakan studi literatur dari junal yang digunakan sebagai referensi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan sember daya panas bumi masih perlu diperkuat meskipun adanya regulasi hukum agar energi panas bumi dapat optimal sebagai energi panas bumi yang terbarukan.
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Ar Rasyid, M Afif; Hartati, Hartati; Budhiartie, Arrie
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 2 (2025): Juli 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i2.6022

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas dalam perspektif peraturan perundang-undangan, kedua untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum pengawasan pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas dalam perspektif perundang-undangan dimasa yang akan datang. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Hasil penelitian terkait dengan pemenuhan penyelenggaraan pendidikan terhadap anak anak penyandang disabilitas. Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki tanggung jawab bersama dalam menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas, sejalan dengan tujuan nasional dan internasional, termasuk Sustainable Development Goals (SDGs) yang menekankan pendidikan yang layak untuk semua. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap anak, termasuk penyandang disabilitas, berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan mekanisme pendidikan yang tepat bagi anak-anak penyandang disabilitas.
Mechanism for Issuing a Doctor's Practice License in Health Law No. 17 of 2023 Wulandari, Eka; Budhiartie, Arrie
Veteran Law Review Vol 8 No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : Faculty of Law |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/velrev.v8i1.10108

Abstract

Doctors are a profession with a crucial role in providing healthcare services and efforts for the community in Indonesia. To practice, a doctor must first obtain a Practice License, referred to as SIP, as proof of professionalism. To acquire an SIP, a doctor must go through several procedures, including educational registration, qualification verification, administrative review, and professional competency assessment. Following the enactment of Law No. 17 of 2023 concerning Health, there are notable changes, one of which pertains to the SIP issuance procedure, which differs from the previous law. This normative study examines the changes using a legislative approach, comparing the provisions in the new Health Law with the old one. The aim of this research is to understand the mechanism for issuing a doctor’s SIP after the implementation of Law No. 17 of 2023. After reviewing several normative research sources, the author found that there are changes in the SIP issuance mechanism under the new Health Law. These differences include the requirements doctors must fulfill to obtain an SIP, where the new Health Law no longer requires a recommendation letter from a professional organization as a prerequisite for obtaining an SIP.
Pembinaan Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Terhadap Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh Pelaku Usaha di Provinsi Jambi Itaju, Andika; Budhiartie, Arrie; Dewi, Ratna
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5035

Abstract

Penelitian ini membahas fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi terhadap pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM) oleh pelaku usaha. Adapun rumusan maslah dalam penelitian ini 1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu terhadap pelaporan kegiatan penanaman modal? 2. Bagaimana efektivitas sanksi administrasi terhadap ke tidak patuh pelaku usaha atas wajib lapor kegiatan penanaman modal? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini iyalah penelitian hukum secara yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang mempelajari bagaimana hukum berlaku dan berfungsi dalam kenyataan, dengan melihat perilaku masyarakat atau aparat yang terkait, serta dampaknya terhadap pelaksanaan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembinaan dan pengawasan telah dilaksanakan secara intensif, masih diperlukan peningkatan koordinasi, sosialisasi, dan penegakan sanksi agar pelaporan LKPM berjalan optimal dan dapat mendorong iklim investasi yang tertib, transparan, dan berkelanjutan di Provinsi Jambi.
Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Dalam Penerbitan Surat Izin Praktik Bagi Bidan Di Kota Jambi Dwinarta, Gilang; Budhiartie, Arrie; Zulkarnain, Iskandar
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 11 No. 2 (2025): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v11i2.1127

Abstract

The Investment Coordinating Board and One-Stop Integrated Services are responsible for issuing permits, including Midwife Practice Permits (SIPB), which are mandatory for health workers, particularly those practicing independently, to provide health and midwifery services. Following the implementation of Health Law Number 17 of 2023 alongside the Job Creation Law, modifications have been noted in the process for applying for and obtaining the Midwife Practice License (SIPB). This research aims to analyze (1) the jurisdiction of the Investment and One-Stop Integrated Service Office in granting midwife practice permits in accordance with current laws and regulations, and (2) the procedure for issuing midwife practice permits in Jambi City following the implementation of Health Law No. 17 of 2023. This normative legal study involves analyzing legal resources using a statutory and conceptual approach, interpreted descriptively and deductively to formulate findings that answer the specified legal concerns in the form of statements. The research findings indicate that (1) the authority of the Investment and One-Stop Integrated Services Office to issue midwife practice permits is derived from the Jambi City Government, considering the stipulations in the regulations governing risk-based business licensing in the health sector. The process for issuing midwife practice permits commences with the administrative completeness phase, followed by a site review conducted by the health department and the Investment and One-Stop Integrated Services Office, then proceeds to registration, issuance of feasibility approval, and culminates in the issuance of the practice permit by the Jambi City Government. It is advisable that a regional regulation be swiftly enacted in the future to serve as an implementing regulation for the issuance mechanism of health practice permits, thereby enhancing the efficiency and effectiveness of permits in safeguarding the community and contributing to the City of Jambi's PAD.
Peraturan Perhutanan Sosial Ditinjau dari Sistem Hukum Agraria Nasional Adinda Zara Saphera; Budhiartie, Arrie; Iskandar Zulkarnain
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 24 No 2 (2025)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v24i2.45518

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi keselarasan regulasi perhutanan sosial dalam sistem hukum agraria nasional Indonesia. Kajian ini mengangkat dualisme hukum yang persisten antara sektor kehutanan dan agraria yang telah menyumbang pada konflik agraria dan marginalisasi masyarakat hutan. Perhutanan sosial muncul sebagai solusi kebijakan untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan mengakui hak akses dan pengelolaan masyarakat atas sumber daya hutan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait untuk mengevaluasi harmonisasi regulasi perhutanan sosial dengan prinsip fungsi sosial tanah dan hak masyarakat menurut hukum agraria nasional. Temuan penelitian mengungkapkan tantangan signifikan termasuk tumpang tindih kewenangan antar kementerian, status tanah, dan hambatan implementasi di tingkat akar rumput. Meski demikian, bukti empiris mendukung dampak positif perhutanan sosial dalam mengurangi konflik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan konservasi hutan. Penelitian menyimpulkan bahwa butuh harmonisasi hukum yang lebih kuat antara UU Agraria dan UU Kehutanan sangat untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan sosial bagi masyarakat yang bergantung pada hutan.
Pengaruh Hukum Pertanahan Belanda Terhadap Sistem Hukum Agraria Indonesia: Suatu Tinjauan Historis Dan Rekonstruksi Kebijakan Pasaribu, Juwika; Budhiartie, Arrie
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2025): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v12i2.y2025.55281

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaruh hukum pertanahan Belanda terhadap pembentukan dan perkembangan sistem hukum agraria di Indonesia, baik dalam dimensi historis maupun normatif. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa sistem hukum pertanahan Indonesia hingga kini masih menunjukkan jejak kuat warisan kolonial melalui Agrarische Wet 1870 dan Domein Verklaring, yang memengaruhi struktur, prinsip, dan arah kebijakan pengaturannya. Permasalahan utama yang diteliti adalah sejauh mana prinsip hukum pertanahan Belanda memengaruhi pembentukan hukum agraria nasional serta bagaimana rekonstruksi kebijakan agraria nasional perlu dilakukan agar sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan historis dan konseptual, didukung oleh analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum pertanahan Indonesia masih dipengaruhi struktur hukum kolonial yang berorientasi pada kepentingan kapital, sehingga perlu dilakukan rekonstruksi kebijakan untuk memperkuat kedaulatan rakyat atas tanah. Dalam konteks tersebut, Pemerintah sebagai lembaga yang berwenang mengatur, mengelola, dan mendistribusikan tanah memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem pertanahan yang berorientasi pada kesejahteraan umum. Penelitian ini menyimpulkan perlunya reformasi agraria yang berlandaskan keadilan sosial, kearifan lokal, dan keberlanjutan lingkungan.
The Juridical Impact of the Misuse of Casual Daily Worker (CDW) Status on the Protection of Workers’ Normative Rights in the Coal Transportation Sector in Jambi Yudistira, Primus; Budhiartie, Arrie; Dewi, Ratna; Nofanda, Syurpana
Mandalika Law Journal Vol. 3 No. 2 (2025): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v3i2.5978

Abstract

This study analyzes the juridical impact of the misuse of Daily Casual Worker (DCW) status on the protection of workers’ normative rights in the coal transportation sector in Jambi Province. In practice, DCW status is frequently applied to workers who perform permanent and continuous work, resulting in legal uncertainty and weakened protection of workers’ rights. This research employs a normative legal research method by examining labor regulations, legal doctrines, and relevant scholarly literature. The findings indicate that the misuse of DCW status contradicts the principles of protection in labor law and leads to the loss of workers’ normative rights, including minimum wage entitlements, social security coverage, occupational safety, and certainty of employment relations. Weak supervision and law enforcement further exacerbate workers’ vulnerability. Therefore, strengthening regulations and oversight is necessary to ensure fair legal protection for workers in the coal transportation sector.
Reformulasi Kebijakan Izin Trayek dan Izin Jalan bagi Angkutan untuk Mewujudkan Transportasi Berkelanjutan Togatorop, Jein Lusiana; Budhiartie, Arrie; Ruswandi, Melia Rizkika
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7287

Abstract

Route permit and road permit policies in coal transportation constitute an important part of transportation governance and sustainable development in Indonesia. Sustainable development emphasizes a balance between economic, social, environmental, as well as legal and governance aspects, as reflected in Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution. In practice, coal transportation management still faces various challenges, such as environmental pollution, road infrastructure damage, and weak supervision and compliance with licensing regulations. This study aims to analyze the legal basis, government supervision, and the role of licensing policies in achieving sustainable transportation. The method used is a normative juridical approach by examining laws and regulations, including Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation, Presidential Regulation Number 95 of 2018 on Electronic-Based Government Systems, and Government Regulation Number 96 of 2021. The results show that route permits function as an instrument for controlling transportation operations; however, their implementation still faces internal and external obstacles, such as limited supervision and low public participation. Furthermore, the application of digital technology through electronic-based government systems and participatory approaches in policymaking can enhance the effectiveness of supervision and policy legitimacy. Therefore, strengthening regulations, improving supervision, and integrating sustainable development principles in coal transportation management are necessary to create a safe, efficient, and environmentally friendly transportation system.
Beyond Collateral Damage : An Integrated Legal Framework For Civilian Protection in 2026 US-Israel-Iran Conflict Budhiartie, Arrie; Pradhan, David H.; Dutta, Aruna; Panigrahi, Chandan; Asuhaimi, Farhanin binti Abdullah
Uti Possidetis: Journal of International Law Vol 7 No 2 (2026): Juni
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/up.v7i2.55099

Abstract

Background: The 2026 armed conflict involving the United States, Israel and Iran raises difficult questions about civilian protection, particularly in relation to schools, hospitals, dual-use infrastructure, maritime passage, cyber disruption and nuclear-related facilities. Methodology: This article adopts normative legal research using statutory, conceptual and case-law approaches. It examines treaty law, customary international humanitarian law, international criminal law and state responsibility with reference to authoritative institutional materials from United Nations bodies, the ICRC, WHO, IAEA and IMO. Objectives: The article asks whether existing international legal rules provide adequate standards for assessing civilian harm in a technologically complex interstate conflict, and how those standards apply to protected institutions, dual-use infrastructure, maritime chokepoints and digital civilian dependency. Findings: The study finds that the principal difficulty is not normative absence, but the evidentiary and institutional fragility of applying distinction, proportionality, precautions, medical protection, humanitarian access and accountability under conditions of contested facts and restricted access. Originality/Novelty: The article contributes by treating civilian protection as an integrated legal architecture across attack, deprivation, movement, information infrastructure and responsibility.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Adinda Zara Saphera Amir , Latifah Amir, Diana Ar Rasyid, M Afif Aryaningrum, Putri Asuhaimi, Farhanin binti Abdullah Ayu Tantri, Novia Ayu, Endang Putri Baehaqi Darussalam , Mohammad Devi, Arti Dhil’s Noviades Dutta, Aruna Dwinarta, Gilang Eko Nuriyatman Elizabeth Siregar Evalina Alissa dan Arrie Budhiartie Fachry Abda El Rahman Fauzi Syam Fauziah, Hanifatul Fazlia, Shelly Asrika Fitria Habibullah Tarigan, B.M. Hartati Hartati Helmi Helmi Iswandi Iswandi Itaju, Andika Ivan Fauzani Raharja Joni Emirzon Latifah Amir Latifah Amir Leila Virdayanti H Marpaung, Markus Setiawan Meilani Putri, Ranty Melia Rizki Ruswandi Mentari, Fazrina Mohd Ridzuan, Muhammad Ameer Syazwan bin Muh Nasser Muhammad Dwi Rafky Muhammad Syaifuddin Nasywa Denada Amanda Nuchraha Alhuda Hasnda Nur Halimah Nurjannah, Intan Padang, Way Irma Hayati Br Panigrahi, Chandan Pasaribu, Juwika Pradhan, David Pradhan, David H. Puspita Sari, Meri Raden Mohamad Herdian Bhakti Rahman Setiadi, Fazlur Ratna Dewi Riri Maria Fatriani Rts. Fanny Inayah Rustian Mushawirya Ruswandi, Melia Rizkika Salima, Gaby Lastia Sarif, Nadira Nestria Sarina Lestari, Besse Septior Nababan, Frandy Shadiq, Alfansa Surya Sitta Saraya Sri, Sriningsih Hasimi Suci Pratiwi, Cholillah Syahfiradella, Adrienne Dwi Syurpana Nofanda Togatorop, Jein Lusiana Usman, Syai Saladin Virdayanti, Leila Wendhy Yanuar Prathama Yudistira, Primus Yuhana, Ersa