Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.842
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Diponegoro Law Review Widya Yuridika SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Jambe Law Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Sains Sosio Humaniora Veteran Law Review JE (Journal of Empowerment) JURNAL USM LAW REVIEW Zaaken: Journal of Civil and Business Law Mendapo: Journal of Administrative Law Journal Justiciabelen (JJ) Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Muhammadiyah Law Review Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia PATTIMURA Legal Journal Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Jurnal Karya Abdi Masyarakat Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Al-Muqaronah:Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Journal of Accounting Law Communication and Technology Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi
Arrie Budhiartie
Faculty Of Law, Universitas Jambi
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
Konflik Kebijakan Tenaga Kesehatan Non PNS dengan Peraturan Perundang-Undangan Sarif, Nadira Nestria; Budhiartie, Arrie; Syam, Fauzi
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 6 ISSUE 2, MAY 2025
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v6i2.56207

Abstract

There is a conflict of norms in the Laws and Regulations on Non-Civil Servant Health Worker Policy, namely between the ASN Law and the Indonesian Minister of Home Affairs Number 79 of 2018 concerning Regional Public Service Agencies. The research method used is a normative juridical research method. The theories used are the theory of legislative hierarchy and the theory of legal certainty. Data collection techniques with literature studies. The data that has been obtained is then analyzed qualitatively to obtain descriptive research results. Based on the results of the study, it is known that the Conflict of the Policy of Non-Civil Servant Health Workers with the Laws and Regulations on Health is between the ASN Law which states that ASN personnel only consist of civil servants and Government Employees with Employment Agreements, but the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia No. 79 of 2018 concerning Regional Public Service Agencies, With the existence of the Permendagri, public health centers with BLUD status can appoint employees with Non-Civil Servant status who can be employed on a permanent basis or contract, this certainly causes a conflict of norms that does not provide legal certainty about the existence of the non-civil servant health workers. To resolve the conflict of norms, the principle of Lex Superiori derogate Legi inferiori is used, which means that higher laws negate the enactment of lower laws, so the provisions that must be implemented are Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus. Here, the role of the local government is very necessary in collecting data on Non-Civil Servants in the health center for proposals to become PPPK or civil servants according to applicable regulations.
Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja Di SMAN 2 Sengeti Kabupaten Muaro Jambi Budhiartie, Arrie; Amir, Latifah; Amir, Diana; Fatriani, Riri Maria; Alissa, Evalina; Aryaningrum, Putri
JE (Journal of Empowerment) Vol 6, No 1 (2025): JUNI
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/je.v6i1.4845

Abstract

Abstrak Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan mampu melanjutkan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Salah satu tantangan yang dihadapi remaja saat ini adalah minimnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi, yang menyebabkan tingginya angka perilaku berisiko seperti pergaulan bebas, aborsi ilegal, serta penyalahgunaan informasi seksual dari media digital. Kegiatan pengabdian ini dilakukan sebagai upaya promotif dan preventif melalui sosialisasi serta penyuluhan hukum kepada siswa-siswi SMAN 2 Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hak-hak kesehatan reproduksi remaja dan konsekuensi hukum atas pelanggarannya. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan partisipatif dengan pola Participatory Action Research (PAR) dan Mixed Methods Sequential Exploratory, meliputi tahapan penjajakan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa terhadap isu kesehatan reproduksi, partisipasi aktif selama diskusi, serta tumbuhnya kesadaran kolektif untuk menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya remaja yang sehat secara fisik, mental, dan sosial serta bertanggung jawab dalam menjaga hak dan kesehatan reproduksinya. Abstract Adolescents are the future generation of the nation, expected to continue national development in a sustainable manner. One of the challenges faced by adolescents today is a lack of understanding about reproductive health, leading to high rates of risky behavior such as casual sex, illegal abortion, and misuse of sexual information from digital media. This community service activity was conducted as a promotional and preventive effort through socialization and legal education for students at SMAN 2 Sengeti, Muaro Jambi Regency. The aim was to provide a comprehensive understanding of teenagers' reproductive health rights and the legal consequences of violating them. The methods used in this activity were a participatory approach using Participatory Action Research (PAR) and Mixed Methods Sequential Exploratory, including the stages of exploration, implementation, and evaluation. The results of the activity showed an increase in students' understanding of reproductive health issues, active participation during discussions, and the growth of collective awareness to become agents of change within the school environment. Thus, this activity is expected to encourage the development of adolescents who are physically, mentally, and socially healthy and responsible in safeguarding their reproductive rights and health.
Pengelolaan Sumber Daya Panas Bumi Oleh Pemerintah Sebagai Pengembangan Energi Alternatif SDGS Tujuan Ke 7 Virdayanti, Leila; Budhiartie, Arrie; Padang, Way Irma Hayati Br; Marpaung, Markus Setiawan
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 9, No 2 (2025): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v9i2.4328

Abstract

Panas bumi adalah energi yang berasal dari dalam bumi sebagai sumber energi yang terbarukan dan bersih. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki sumber daya panas bumi yang dapat diubah menajadi energi yang alternatif sebagai pengganti bahan bakar fosil. Tujuan dari tulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sumber daya panas bumi oleh pemerintah dalam mendukung tujuan SDGs ke-7, yakni energi bersih dan terjangkau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang mengatur pengelolan energi panas bumi di Indonesia. Pengumpulan data menggunakan studi literatur dari junal yang digunakan sebagai referensi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan sember daya panas bumi masih perlu diperkuat meskipun adanya regulasi hukum agar energi panas bumi dapat optimal sebagai energi panas bumi yang terbarukan.
HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEKERASAN PADA PEREMPUAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Nabila, Zahwa; Budhiartie, Arrie; Iswandi
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v4i1.78

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah suatu hak yang melekat pada semua orang serta tertera pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) maupun Undang-Undang, di mana kewajiban sebuah bangsa adalah guna menjamin dan menjaga hak ini akibatnya tidak satupun pihak mampu melanggarnya. Ironisnya, data terbaru menunjukkan dominannya tingkat tindak kekerasan terhadap perempuan. Ini mengindikasikan bahwa masalah mendalam tidak ditangani dengan baik. Sebaliknya, aparat negara sudah menetapkan peraturan hukum terkait hal ini, diawali dengan memasukkan pasal-pasal HAM pada UUD 1945 hingga menyusun peraturan spesifik untuk perempuan pada hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perspektif hukum mengenai HAM terhadap kekerasan yang dialami perempuan berdasarkan UU yang ada. Metodologi yang diterapkan mengaplikasikan kajian pustaka (library study) serta menggunakan hukum normatif maupun penelitian hukum berbasis pustaka. Temuan dari riset ini mengindikasikan bahwa meskipun Indonesia mempunyai beberapa peraturan yang dirancang guna melindungi serta menjaga hak-hak perempuan, kendati demikian kekerasan terhadap perempuan tetap terus berlangsung hingga saat ini. Bahkan, regulasi yang ada seringkali masih dianggap mendiskriminasikan perempuan. Abstract Human Rights (HAM) are fundamental entitlements inherent to all individuals, as recognized in both the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and national legislation. The state bears the obligation to uphold and safeguard these rights from any form of violation. However, current statistics reveal that violence against women remains alarmingly prevalent, reflecting a persistent and unresolved issue. Despite this, the government has enacted several legal frameworks addressing the matter, from incorporating human rights provisions in the 1945 Constitution (UUD 1945) to drafting specific laws aimed at protecting women's rights. This study seeks to examine the legal perspective on the protection of women's human rights in the context of violence, using a normative legal research method supported by a library-based study. The results show that, although Indonesia has introduced various laws intended to protect and uphold women's rights, acts of violence against women still occur frequently. Moreover, some of the existing legal instruments are even viewed as discriminatory toward women.  
PERAN GENTLE PARENTING DALAM MENJAMIN HAK TUMBUH KEMBANG ANAK BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Auliani, Rini; Budhiartie, Arrie; Iswandi
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v4i1.79

Abstract

Abstrak Upaya meningkatkan kualitas pengasuhan yang menghormati hak dan kebutuhan anak semakin menyoroti pentingnya pendekatan gentle parenting. Gentle parenting muncul sebagai respons atas kebutuhan pengasuhan yang lebih sadar dan berpihak pada pemenuhan hak anak. Penelitian ini mengkaji peran gentle parenting dalam menjamin tumbuh kembang anak sebagai subjek hukum sejak dini, selaras dengan prinsip hak asasi manusia yang menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap anak sebagai individu yang berhak mendapatkan perlakuan adil dan bermartabat. Melalui kajian normatif, ditemukan bahwa pola asuh tersebut mendukung perlindungan anak secara menyeluruh dengan menekankan komunikasi terbuka, konsistensi, dan kehadiran yang peka terhadap fase tumbuh kembang anak. Penerapannya di Indonesia tetap mengakomodasi nilai-nilai lokal, menyesuaikan prinsip kelembutan dan penguatan karakter secara berdampingan. Dengan demikian, gentle parenting menjadi sarana nyata untuk membangun hubungan yang adil dan bermartabat antara orang tua dan anak.   Abstract Efforts to improve the quality of parenting that respects children’s rights and needs increasingly highlight the importance of a gentle parenting approach. Gentle parenting emerged as a response to the need for more conscious parenting and in favor of fulfilling children’s rights. This study examines the role of gentle parenting in ensuring the growth and development of children as legal subjects from an early age, in line with the principles of human rights that guarantee protection and respect for children as individuals who have the right to receive fair and dignified treatment. Through normative studies, it was found that this parenting pattern supports comprehensive child protection by emphasizing open communication, consistency, and a presence that is sensitive to the child’s growth and development phase. Its implementation in Indonesia continues to accommodate local values, adjusting the principles of gentleness and strengthening character side by side. Thus, gentle parenting becomes a real means to build a fair and dignified relationship between parents and children.  
Akibat Hukum bagi Rumah Sakit yang Tidak Dapat Memenuhi Ketentuan Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar Nurjannah, Intan; Budhiartie, Arrie; Syam, Fauzi
Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Vol 2, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v2i1.5762

Abstract

Terdapat kekosongan norma dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia terutama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan karena belum mengatur tentang akibat hukum bagi rumah sakit yang tidak dapat memenuhi ketentuan kebijakan kelas rawat inap standar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Terdapat kekosongan norma dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia terutam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan karena Peraturan Pemerintah tersebut hanya  mengatur  tentang  kewajiban  Rumah  Sakit  dalam  hal  pemenuhan ketersediaan Tempat Tidur (TT) kelas standar saja dan belum ada aturan mengenai sanksi bagi Rumah Sakit yang Yang Tidak Dapat Memenuhi Ketentuan Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar sehingga belum ada akibat hukum bagi rumah sakit yang tidak dapat memenuhi ketentuan kebijakan kelas rawat inap standar karena belum ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kekosongan norma ini menimbulkan ketidak pastian hukum atas aturan kebijakan kelas rawat inap standar tersebut. Untuk itu pembuat undang-undang hendaknya memasukkan norma terkait sanksi bagi Rumah Sakit yang Yang Tidak Dapat Memenuhi Ketentuan Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar tersebut dalam PP Nomor 47 Tahun 2021 untuk menciptakan kepastian hukum atas aturan kelas rawat inap standar tersebut.
Penyelesaian Konflik Norma Kebijakan Penggunaan Ganja Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia Mentari, Fazrina; Budhiartie, Arrie; Syam, Fauzi
Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Vol 2, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v2i1.5763

Abstract

Terdapat konflik norma dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai penggunaan ganja untuk kebutuhan medis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum dan teori progresif. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Terdapat terdapat konflik norma antara pasal 4 dan pasal 8 UU Narkotika tersebut dimana Pasal 4 memberikan ruang untuk pemakaian ganja untuk kebutuhan medis namun dalam pasal 8 dengan tegas menyatakan bahwa narkotika golongan I dalam hal ini termasuk ganja dilarang penggunaanya untuk kesehatan. Penyelesaian konflik Norma Kebijakan Penggunaan Ganja Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia tersebut yaitu dengan melakukan revisi pada Undang-Undang Narkotika dan mengeluarkan ganja dari golongan narkotika I. Perlunya revisi UU Narkotika tentang pemakaian ganja untuk medi sejalan dengan asas Lex Posterior Derogat Legi Priori. Karena dengan adanya revisi UU Narkotika tentang pemakaian ganja untuk kebutuhan medis nantinya akan meniadakan ketentuan yang termuat dala pasal 8 ayat (1) UU Narkotika yang melarang penggunaan narkotika untuk kebutuhan medis. Hal ini tentunya akan menciptakan kepastian hukum dan legalisasi pemekaian ganja bagi pengguna ganja untuk kebutuhan medis.
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Ar Rasyid, M Afif; Hartati, Hartati; Budhiartie, Arrie
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 2 (2025): Juli 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i2.6022

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas dalam perspektif peraturan perundang-undangan, kedua untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum pengawasan pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas dalam perspektif perundang-undangan dimasa yang akan datang. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Hasil penelitian terkait dengan pemenuhan penyelenggaraan pendidikan terhadap anak anak penyandang disabilitas. Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki tanggung jawab bersama dalam menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas, sejalan dengan tujuan nasional dan internasional, termasuk Sustainable Development Goals (SDGs) yang menekankan pendidikan yang layak untuk semua. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap anak, termasuk penyandang disabilitas, berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan mekanisme pendidikan yang tepat bagi anak-anak penyandang disabilitas.
Mechanism for Issuing a Doctor's Practice License in Health Law No. 17 of 2023 Wulandari, Eka; Budhiartie, Arrie
Veteran Law Review Vol 8 No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : Faculty of Law |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/velrev.v8i1.10108

Abstract

Doctors are a profession with a crucial role in providing healthcare services and efforts for the community in Indonesia. To practice, a doctor must first obtain a Practice License, referred to as SIP, as proof of professionalism. To acquire an SIP, a doctor must go through several procedures, including educational registration, qualification verification, administrative review, and professional competency assessment. Following the enactment of Law No. 17 of 2023 concerning Health, there are notable changes, one of which pertains to the SIP issuance procedure, which differs from the previous law. This normative study examines the changes using a legislative approach, comparing the provisions in the new Health Law with the old one. The aim of this research is to understand the mechanism for issuing a doctor’s SIP after the implementation of Law No. 17 of 2023. After reviewing several normative research sources, the author found that there are changes in the SIP issuance mechanism under the new Health Law. These differences include the requirements doctors must fulfill to obtain an SIP, where the new Health Law no longer requires a recommendation letter from a professional organization as a prerequisite for obtaining an SIP.
The Effectiveness of the Coal Mining Licensing System in the Implementation of Sustainable Development Goals Budhiartie, Arrie; Zarifah, Ridha Aulia; Valentino, Deco Anderson; Aprilia, Diva Puspita; Deffiana, Zahra; Jabbi, Yusupha
PATTIMURA Legal Journal Vol 4 No 2 (2025): August 2025 PATTIMURA Legal Journal
Publisher : Postgraduate Program Doctoral in Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pela.v4i2.19561

Abstract

Introduction: The mining licensing system is a key instrument in controlling coal exploitation activities to achieve sustainable development targets after the adoption of the 2015 Sustainable Development Goals (SDGs). However, there are problems in the licensing function as an environmental impact control mechanism and disparities between national regulations and policy implementation at the regional level that hinder the achievement of sustainable mining goals. Purposes of the Research: The purpose of writing this article is to evaluate the effectiveness of the coal sector licensing mechanism in Jambi City in adopting SDGs values and examine the challenges of implementing sustainable mining policies at the local level. Methods of the Research: The research uses a qualitative approach with a descriptive analysis method on the mining licensing system in Jambi City. Data collection techniques through documentation studies on regional licensing policies, Mayor's regulations in the field of mining, regulations on coal sector control, and analysis of literature from relevant scientific sources. Results Main Findings of the Research: The research reveals that the coal licensing system in Jambi City has adopted the principles of SDGs 12 (responsible consumption and production) through the Decree of the Mayor of Jambi Number 54 of 2023 concerning the control of coal transportation, the optimization of the licensing function as an environmentally friendly production control tool, and the establishment of a multi-agency coordination system in the supervision of responsible production practices, However, there are still weaknesses in the implementation of sanctions and the synchronization of central and regional policies.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Alissa, Evalina Amir , Latifah Amir, Diana Aprilia, Diva Puspita Ar Rasyid, M Afif Aryaningrum, Putri Auliani, Rini Ayu Tantri, Novia Ayu, Endang Putri Darussalam , Mohammad Deffiana, Zahra Devi, Arti Dhil’s Noviades Eka Wulandari Eko Nuriyatman Elizabeth Siregar Fauzani Raharja, Ivan Fauzi Syam Fauziah, Hanifatul Fazlia, Shelly Asrika Fitria Habibullah Tarigan, B.M. Hartati Hartati Helmi Helmi Iswandi Iswandi Iswandi Jabbi, Yusupha Joni Emirzon Latifah Amir Marpaung, Markus Setiawan Meilani Putri, Ranty Mentari, Fazrina Mohd Ridzuan, Muhammad Ameer Syazwan bin Muh Nasser Muhammad Dwi Rafky Muhammad Syaifuddin Nabila, Zahwa Nasywa Denada Amanda Nuchraha Alhuda Hasnda Nur Halimah Nurjannah, Intan Padang, Way Irma Hayati Br Pradhan, David Puspita Sari, Meri Rahman Setiadi, Fazlur Ratna Dewi Riri Maria Fatriani Rts Fanny Inayah Rustian Mushawirya Salima, Gaby Lastia Sarif, Nadira Nestria Sarina Lestari, Besse Shadiq, Alfansa Surya Simbolon, John Freddy Sri, Sriningsih Hasimi Suci Pratiwi, Cholillah Syahfiradella, Adrienne Dwi Usman, Syai Saladin Valentino, Deco Anderson Virdayanti, Leila Yuhana, Ersa Zarifah, Ridha Aulia