Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.796
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Diponegoro Law Review Widya Yuridika SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Jambe Law Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Sains Sosio Humaniora Veteran Law Review JE (Journal of Empowerment) JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Zaaken: Journal of Civil and Business Law Mendapo: Journal of Administrative Law Uti Possidetis: Journal of International Law Journal Justiciabelen (JJ) Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Muhammadiyah Law Review Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia Jurnal Karya Abdi Masyarakat Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Ilmiah Kutei Indonesian Journal of Law and Justice Mandalika Law Journal Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Al-Muqaronah:Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Journal of Accounting Law Communication and Technology Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Arrie Budhiartie
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja Di SMAN 2 Sengeti Kabupaten Muaro Jambi Budhiartie, Arrie; Amir, Latifah; Amir, Diana; Fatriani, Riri Maria; Alissa, Evalina; Aryaningrum, Putri
JE (Journal of Empowerment) Vol 6, No 1 (2025): JUNI
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/je.v6i1.4845

Abstract

Abstrak Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan mampu melanjutkan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Salah satu tantangan yang dihadapi remaja saat ini adalah minimnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi, yang menyebabkan tingginya angka perilaku berisiko seperti pergaulan bebas, aborsi ilegal, serta penyalahgunaan informasi seksual dari media digital. Kegiatan pengabdian ini dilakukan sebagai upaya promotif dan preventif melalui sosialisasi serta penyuluhan hukum kepada siswa-siswi SMAN 2 Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hak-hak kesehatan reproduksi remaja dan konsekuensi hukum atas pelanggarannya. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan partisipatif dengan pola Participatory Action Research (PAR) dan Mixed Methods Sequential Exploratory, meliputi tahapan penjajakan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa terhadap isu kesehatan reproduksi, partisipasi aktif selama diskusi, serta tumbuhnya kesadaran kolektif untuk menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya remaja yang sehat secara fisik, mental, dan sosial serta bertanggung jawab dalam menjaga hak dan kesehatan reproduksinya. Abstract Adolescents are the future generation of the nation, expected to continue national development in a sustainable manner. One of the challenges faced by adolescents today is a lack of understanding about reproductive health, leading to high rates of risky behavior such as casual sex, illegal abortion, and misuse of sexual information from digital media. This community service activity was conducted as a promotional and preventive effort through socialization and legal education for students at SMAN 2 Sengeti, Muaro Jambi Regency. The aim was to provide a comprehensive understanding of teenagers' reproductive health rights and the legal consequences of violating them. The methods used in this activity were a participatory approach using Participatory Action Research (PAR) and Mixed Methods Sequential Exploratory, including the stages of exploration, implementation, and evaluation. The results of the activity showed an increase in students' understanding of reproductive health issues, active participation during discussions, and the growth of collective awareness to become agents of change within the school environment. Thus, this activity is expected to encourage the development of adolescents who are physically, mentally, and socially healthy and responsible in safeguarding their reproductive rights and health.
Pengelolaan Sumber Daya Panas Bumi Oleh Pemerintah Sebagai Pengembangan Energi Alternatif SDGS Tujuan Ke 7 Virdayanti, Leila; Budhiartie, Arrie; Padang, Way Irma Hayati Br; Marpaung, Markus Setiawan
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 9, No 2 (2025): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v9i2.4328

Abstract

Panas bumi adalah energi yang berasal dari dalam bumi sebagai sumber energi yang terbarukan dan bersih. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki sumber daya panas bumi yang dapat diubah menajadi energi yang alternatif sebagai pengganti bahan bakar fosil. Tujuan dari tulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sumber daya panas bumi oleh pemerintah dalam mendukung tujuan SDGs ke-7, yakni energi bersih dan terjangkau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang mengatur pengelolan energi panas bumi di Indonesia. Pengumpulan data menggunakan studi literatur dari junal yang digunakan sebagai referensi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan sember daya panas bumi masih perlu diperkuat meskipun adanya regulasi hukum agar energi panas bumi dapat optimal sebagai energi panas bumi yang terbarukan.
Akibat Hukum bagi Rumah Sakit yang Tidak Dapat Memenuhi Ketentuan Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar Nurjannah, Intan; Budhiartie, Arrie; Syam, Fauzi
Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Vol 2, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v2i1.5762

Abstract

Terdapat kekosongan norma dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia terutama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan karena belum mengatur tentang akibat hukum bagi rumah sakit yang tidak dapat memenuhi ketentuan kebijakan kelas rawat inap standar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Terdapat kekosongan norma dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia terutam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan karena Peraturan Pemerintah tersebut hanya  mengatur  tentang  kewajiban  Rumah  Sakit  dalam  hal  pemenuhan ketersediaan Tempat Tidur (TT) kelas standar saja dan belum ada aturan mengenai sanksi bagi Rumah Sakit yang Yang Tidak Dapat Memenuhi Ketentuan Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar sehingga belum ada akibat hukum bagi rumah sakit yang tidak dapat memenuhi ketentuan kebijakan kelas rawat inap standar karena belum ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kekosongan norma ini menimbulkan ketidak pastian hukum atas aturan kebijakan kelas rawat inap standar tersebut. Untuk itu pembuat undang-undang hendaknya memasukkan norma terkait sanksi bagi Rumah Sakit yang Yang Tidak Dapat Memenuhi Ketentuan Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar tersebut dalam PP Nomor 47 Tahun 2021 untuk menciptakan kepastian hukum atas aturan kelas rawat inap standar tersebut.
Penyelesaian Konflik Norma Kebijakan Penggunaan Ganja Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia Mentari, Fazrina; Budhiartie, Arrie; Syam, Fauzi
Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Vol 2, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v2i1.5763

Abstract

Terdapat konflik norma dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai penggunaan ganja untuk kebutuhan medis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum dan teori progresif. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Terdapat terdapat konflik norma antara pasal 4 dan pasal 8 UU Narkotika tersebut dimana Pasal 4 memberikan ruang untuk pemakaian ganja untuk kebutuhan medis namun dalam pasal 8 dengan tegas menyatakan bahwa narkotika golongan I dalam hal ini termasuk ganja dilarang penggunaanya untuk kesehatan. Penyelesaian konflik Norma Kebijakan Penggunaan Ganja Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia tersebut yaitu dengan melakukan revisi pada Undang-Undang Narkotika dan mengeluarkan ganja dari golongan narkotika I. Perlunya revisi UU Narkotika tentang pemakaian ganja untuk medi sejalan dengan asas Lex Posterior Derogat Legi Priori. Karena dengan adanya revisi UU Narkotika tentang pemakaian ganja untuk kebutuhan medis nantinya akan meniadakan ketentuan yang termuat dala pasal 8 ayat (1) UU Narkotika yang melarang penggunaan narkotika untuk kebutuhan medis. Hal ini tentunya akan menciptakan kepastian hukum dan legalisasi pemekaian ganja bagi pengguna ganja untuk kebutuhan medis.
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Ar Rasyid, M Afif; Hartati, Hartati; Budhiartie, Arrie
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 2 (2025): Juli 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i2.6022

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas dalam perspektif peraturan perundang-undangan, kedua untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum pengawasan pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas dalam perspektif perundang-undangan dimasa yang akan datang. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Hasil penelitian terkait dengan pemenuhan penyelenggaraan pendidikan terhadap anak anak penyandang disabilitas. Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki tanggung jawab bersama dalam menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas, sejalan dengan tujuan nasional dan internasional, termasuk Sustainable Development Goals (SDGs) yang menekankan pendidikan yang layak untuk semua. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap anak, termasuk penyandang disabilitas, berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan mekanisme pendidikan yang tepat bagi anak-anak penyandang disabilitas.
Mechanism for Issuing a Doctor's Practice License in Health Law No. 17 of 2023 Wulandari, Eka; Budhiartie, Arrie
Veteran Law Review Vol 8 No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : Faculty of Law |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/velrev.v8i1.10108

Abstract

Doctors are a profession with a crucial role in providing healthcare services and efforts for the community in Indonesia. To practice, a doctor must first obtain a Practice License, referred to as SIP, as proof of professionalism. To acquire an SIP, a doctor must go through several procedures, including educational registration, qualification verification, administrative review, and professional competency assessment. Following the enactment of Law No. 17 of 2023 concerning Health, there are notable changes, one of which pertains to the SIP issuance procedure, which differs from the previous law. This normative study examines the changes using a legislative approach, comparing the provisions in the new Health Law with the old one. The aim of this research is to understand the mechanism for issuing a doctor’s SIP after the implementation of Law No. 17 of 2023. After reviewing several normative research sources, the author found that there are changes in the SIP issuance mechanism under the new Health Law. These differences include the requirements doctors must fulfill to obtain an SIP, where the new Health Law no longer requires a recommendation letter from a professional organization as a prerequisite for obtaining an SIP.
Pembinaan Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Terhadap Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh Pelaku Usaha di Provinsi Jambi Itaju, Andika; Budhiartie, Arrie; Dewi, Ratna
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5035

Abstract

Penelitian ini membahas fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi terhadap pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM) oleh pelaku usaha. Adapun rumusan maslah dalam penelitian ini 1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu terhadap pelaporan kegiatan penanaman modal? 2. Bagaimana efektivitas sanksi administrasi terhadap ke tidak patuh pelaku usaha atas wajib lapor kegiatan penanaman modal? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini iyalah penelitian hukum secara yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang mempelajari bagaimana hukum berlaku dan berfungsi dalam kenyataan, dengan melihat perilaku masyarakat atau aparat yang terkait, serta dampaknya terhadap pelaksanaan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembinaan dan pengawasan telah dilaksanakan secara intensif, masih diperlukan peningkatan koordinasi, sosialisasi, dan penegakan sanksi agar pelaporan LKPM berjalan optimal dan dapat mendorong iklim investasi yang tertib, transparan, dan berkelanjutan di Provinsi Jambi.
Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Dalam Penerbitan Surat Izin Praktik Bagi Bidan Di Kota Jambi Dwinarta, Gilang; Budhiartie, Arrie; Zulkarnain, Iskandar
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 11 No. 2 (2025): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v11i2.1127

Abstract

The Investment Coordinating Board and One-Stop Integrated Services are responsible for issuing permits, including Midwife Practice Permits (SIPB), which are mandatory for health workers, particularly those practicing independently, to provide health and midwifery services. Following the implementation of Health Law Number 17 of 2023 alongside the Job Creation Law, modifications have been noted in the process for applying for and obtaining the Midwife Practice License (SIPB). This research aims to analyze (1) the jurisdiction of the Investment and One-Stop Integrated Service Office in granting midwife practice permits in accordance with current laws and regulations, and (2) the procedure for issuing midwife practice permits in Jambi City following the implementation of Health Law No. 17 of 2023. This normative legal study involves analyzing legal resources using a statutory and conceptual approach, interpreted descriptively and deductively to formulate findings that answer the specified legal concerns in the form of statements. The research findings indicate that (1) the authority of the Investment and One-Stop Integrated Services Office to issue midwife practice permits is derived from the Jambi City Government, considering the stipulations in the regulations governing risk-based business licensing in the health sector. The process for issuing midwife practice permits commences with the administrative completeness phase, followed by a site review conducted by the health department and the Investment and One-Stop Integrated Services Office, then proceeds to registration, issuance of feasibility approval, and culminates in the issuance of the practice permit by the Jambi City Government. It is advisable that a regional regulation be swiftly enacted in the future to serve as an implementing regulation for the issuance mechanism of health practice permits, thereby enhancing the efficiency and effectiveness of permits in safeguarding the community and contributing to the City of Jambi's PAD.
Peraturan Perhutanan Sosial Ditinjau dari Sistem Hukum Agraria Nasional Adinda Zara Saphera; Budhiartie, Arrie; Iskandar Zulkarnain
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 24 No 2 (2025)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v24i2.45518

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi keselarasan regulasi perhutanan sosial dalam sistem hukum agraria nasional Indonesia. Kajian ini mengangkat dualisme hukum yang persisten antara sektor kehutanan dan agraria yang telah menyumbang pada konflik agraria dan marginalisasi masyarakat hutan. Perhutanan sosial muncul sebagai solusi kebijakan untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan mengakui hak akses dan pengelolaan masyarakat atas sumber daya hutan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait untuk mengevaluasi harmonisasi regulasi perhutanan sosial dengan prinsip fungsi sosial tanah dan hak masyarakat menurut hukum agraria nasional. Temuan penelitian mengungkapkan tantangan signifikan termasuk tumpang tindih kewenangan antar kementerian, status tanah, dan hambatan implementasi di tingkat akar rumput. Meski demikian, bukti empiris mendukung dampak positif perhutanan sosial dalam mengurangi konflik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan konservasi hutan. Penelitian menyimpulkan bahwa butuh harmonisasi hukum yang lebih kuat antara UU Agraria dan UU Kehutanan sangat untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan sosial bagi masyarakat yang bergantung pada hutan.
Pengaruh Hukum Pertanahan Belanda Terhadap Sistem Hukum Agraria Indonesia: Suatu Tinjauan Historis Dan Rekonstruksi Kebijakan Pasaribu, Juwika; Budhiartie, Arrie
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2025): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v12i2.y2025.55281

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaruh hukum pertanahan Belanda terhadap pembentukan dan perkembangan sistem hukum agraria di Indonesia, baik dalam dimensi historis maupun normatif. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa sistem hukum pertanahan Indonesia hingga kini masih menunjukkan jejak kuat warisan kolonial melalui Agrarische Wet 1870 dan Domein Verklaring, yang memengaruhi struktur, prinsip, dan arah kebijakan pengaturannya. Permasalahan utama yang diteliti adalah sejauh mana prinsip hukum pertanahan Belanda memengaruhi pembentukan hukum agraria nasional serta bagaimana rekonstruksi kebijakan agraria nasional perlu dilakukan agar sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan historis dan konseptual, didukung oleh analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum pertanahan Indonesia masih dipengaruhi struktur hukum kolonial yang berorientasi pada kepentingan kapital, sehingga perlu dilakukan rekonstruksi kebijakan untuk memperkuat kedaulatan rakyat atas tanah. Dalam konteks tersebut, Pemerintah sebagai lembaga yang berwenang mengatur, mengelola, dan mendistribusikan tanah memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem pertanahan yang berorientasi pada kesejahteraan umum. Penelitian ini menyimpulkan perlunya reformasi agraria yang berlandaskan keadilan sosial, kearifan lokal, dan keberlanjutan lingkungan.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Adinda Zara Saphera Amir , Latifah Amir, Diana Ar Rasyid, M Afif Aryaningrum, Putri Asuhaimi, Farhanin binti Abdullah Ayu Tantri, Novia Ayu, Endang Putri Baehaqi Darussalam , Mohammad Devi, Arti Dhil’s Noviades Dutta, Aruna Dwinarta, Gilang Eko Nuriyatman Elizabeth Siregar Evalina Alissa dan Arrie Budhiartie Fachry Abda El Rahman Fauzi Syam Fauziah, Hanifatul Fazlia, Shelly Asrika Fitria Habibullah Tarigan, B.M. Hartati Hartati Helmi Helmi Iswandi Iswandi Itaju, Andika Ivan Fauzani Raharja Joni Emirzon Latifah Amir Marpaung, Markus Setiawan Meilani Putri, Ranty Mentari, Fazrina Mohd Ridzuan, Muhammad Ameer Syazwan bin Muh Nasser Muhammad Dwi Rafky Muhammad Syaifuddin Nasywa Denada Amanda Nuchraha Alhuda Hasnda Nur Halimah Nurjannah, Intan Padang, Way Irma Hayati Br Panigrahi, Chandan Pasaribu, Juwika Pradhan, David Pradhan, David H. Puspita Sari, Meri Raden Mohamad Herdian Bhakti Rahman Setiadi, Fazlur Ratna Dewi Riri Maria Fatriani Rts. Fanny Inayah Rustian Mushawirya Ruswandi, Melia Rizkika Salima, Gaby Lastia Sarif, Nadira Nestria Sarina Lestari, Besse Shadiq, Alfansa Surya Sri, Sriningsih Hasimi Suci Pratiwi, Cholillah Syahfiradella, Adrienne Dwi Syurpana Nofanda Togatorop, Jein Lusiana Usman, Syai Saladin Virdayanti, Leila Yudistira, Primus Yuhana, Ersa