Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.029
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Diponegoro Law Review Widya Yuridika SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Jambe Law Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Sains Sosio Humaniora Jurnal Yuridis Veteran Law Review JE (Journal of Empowerment) JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Zaaken: Journal of Civil and Business Law Mendapo: Journal of Administrative Law Uti Possidetis: Journal of International Law Journal Justiciabelen (JJ) Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Muhammadiyah Law Review Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia Wijaya Putra Law Review Jurnal Karya Abdi Masyarakat Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Ilmiah Kutei Indonesian Journal of Law and Justice Mandalika Law Journal Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Al-Muqaronah:Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Journal of Accounting Law Communication and Technology Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Arrie Budhiartie
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Comparative Perspectives on Rice Field Protection Policies in Solok City and Alor Setar Fauziah, Hanifatul; Budhiartie, Arrie; Mohd Ridzuan, Muhammad Ameer Syazwan bin
Widya Yuridika Vol 8 No 1 (2025): Law and Society
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v8i1.6030

Abstract

Rice fields are a vital natural resource, especially in major rice-producing countries such as Indonesia and Malaysia. However, the existence of paddy fields is increasingly threatened by high land conversion due to development pressure and population growth. This research aims to compare the rice field protection policies in Solok City, Indonesia, and Alor Setar, Malaysia, and analyze their effectiveness in preventing land conversion and maintaining the sustainability of rice production. This research uses a normative method with a comparative approach, by analyzing relevant laws, regulations, and literature. The results show that the two cities have differences in the policy approach to protecting paddy fields. Solok City has comprehensive local regulations as it uses the principle of regional autonomy, while Alor Setar relies more on national laws and the role of government agencies such as MADA. However, both cities face challenges in policy implementation, especially in terms of socialization, law enforcement, and effective monitoring. This study provides policy recommendations for the improvement of sawah protection in both cities, including increased socialization, strengthened institutional capacity, increased economic incentives for farmers, and improved data and information systems. This research is expected to contribute to efforts to protect rice fields and maintain food security in Indonesia and Malaysia.
Digitized Education Delivery in Indonesia: Constitutional Right or Vacuous Sophistry? Budhiartie, Arrie; Pradhan, David; Hasnda, Nuchraha Alhuda; Iswandi, Iswandi
Jambe Law Journal Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/home.v8i1.401

Abstract

Education is a recognized Constitutional Right in Indonesia. In recent times, digitization of education has emerged as a transformative force, revolutionizing the way knowledge is disseminated and acquired. However, implementing universal digitization of education in Indonesia requires a multifaceted approach, centred on a legal rights regime, founded on Constitutional equality of access and mediated through technological intervention. This legal article, based on secondary sources, elaborates on the prerequisites of Constitutional Rights and Constitutionalism from a legal rights-based perspective for successful digitization, highlighting the importance of infrastructure, inclusivity, and pedagogic considerations in the digitization of Education. Acknowledging the imperative of digitization of education in Indonesia, it identifies the legal gaps in the regulation of technology-mediated education, addresses issues of legality and equity in implementing online education, and suggests legal measures for ensuring standards and acceptance of online education in Indonesia. The article posits that digital online education needs to be legally regulated to ensure standards of education and equity of access in consonance with Indonesian Constitutional principles and legal recognition of Education as an inalienable Constitutional Right.
Penyelesaian Konflik Norma Kebijakan Penggunaan Ganja Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia Mentari, Fazrina; Budhiartie, Arrie; Syam, Fauzi
Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Vol 2, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v2i1.5763

Abstract

Terdapat konflik norma dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai penggunaan ganja untuk kebutuhan medis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum dan teori progresif. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Terdapat terdapat konflik norma antara pasal 4 dan pasal 8 UU Narkotika tersebut dimana Pasal 4 memberikan ruang untuk pemakaian ganja untuk kebutuhan medis namun dalam pasal 8 dengan tegas menyatakan bahwa narkotika golongan I dalam hal ini termasuk ganja dilarang penggunaanya untuk kesehatan. Penyelesaian konflik Norma Kebijakan Penggunaan Ganja Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia tersebut yaitu dengan melakukan revisi pada Undang-Undang Narkotika dan mengeluarkan ganja dari golongan narkotika I. Perlunya revisi UU Narkotika tentang pemakaian ganja untuk medi sejalan dengan asas Lex Posterior Derogat Legi Priori. Karena dengan adanya revisi UU Narkotika tentang pemakaian ganja untuk kebutuhan medis nantinya akan meniadakan ketentuan yang termuat dala pasal 8 ayat (1) UU Narkotika yang melarang penggunaan narkotika untuk kebutuhan medis. Hal ini tentunya akan menciptakan kepastian hukum dan legalisasi pemekaian ganja bagi pengguna ganja untuk kebutuhan medis.
Akibat Hukum bagi Rumah Sakit yang Tidak Dapat Memenuhi Ketentuan Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar Nurjannah, Intan; Budhiartie, Arrie; Syam, Fauzi
Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Vol 2, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v2i1.5762

Abstract

Terdapat kekosongan norma dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia terutama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan karena belum mengatur tentang akibat hukum bagi rumah sakit yang tidak dapat memenuhi ketentuan kebijakan kelas rawat inap standar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Terdapat kekosongan norma dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia terutam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan karena Peraturan Pemerintah tersebut hanya  mengatur  tentang  kewajiban  Rumah  Sakit  dalam  hal  pemenuhan ketersediaan Tempat Tidur (TT) kelas standar saja dan belum ada aturan mengenai sanksi bagi Rumah Sakit yang Yang Tidak Dapat Memenuhi Ketentuan Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar sehingga belum ada akibat hukum bagi rumah sakit yang tidak dapat memenuhi ketentuan kebijakan kelas rawat inap standar karena belum ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kekosongan norma ini menimbulkan ketidak pastian hukum atas aturan kebijakan kelas rawat inap standar tersebut. Untuk itu pembuat undang-undang hendaknya memasukkan norma terkait sanksi bagi Rumah Sakit yang Yang Tidak Dapat Memenuhi Ketentuan Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar tersebut dalam PP Nomor 47 Tahun 2021 untuk menciptakan kepastian hukum atas aturan kelas rawat inap standar tersebut.
Menimbang Kembali Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Aaupb) dalam Formulasi Kebijakan Publik Fazlia, Shelly Asrika; Budhiartie, Arrie; Syam, Fauzi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i1.27314

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) saat ini dalam proses formulasi kebijakan publik di Indonesia serta Tantangan dan Strategi yang dihadapi dalam mengimplementasikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) secara efektif dalam setiap tahapan formulasi kebijakan publik. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) berperan sebagai pedoman yang fundamental dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance. Dalam proses formulasi kebijakan, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi sosial-politik, tekanan dari kelompok kepentingan, serta pertimbangan etis dan hukum. Di sinilah peran AAUPB menjadi penting, karena asas-asas tersebut menjadi pijakan normatif untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan publik yang mengabaikan asas-asas pemerintahan yang baik berpotensi menimbulkan ketidakadilan, konflik kepentingan, dan penurunan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) mencakup enam asas utama yaitu, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, responsivitas, partisipasi dan keadilan yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Untuk menerapakn AAUPB tentu ada banyak sekali tantangan sehingga pemerintah memerlukan strategi untuk menerapkannya, salah satunya dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Good Governance Shadiq, Alfansa Surya; Budhiartie, Arrie; Syam, Fauzi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i1.27317

Abstract

Penulisan ini membahas Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. Dalam konteks Pemerintahan yang semakin kompleks, penerapan AAUPB menjadi sangat penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Melalui analisis berbagai sumber dan data, makalah ini menunjukkan bahwa penerapan AAUPB tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik tetapi juga berfungsi sebagai alat pencegahan korupsi. Mrtikel ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi dalam implementasi AAUPB serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitasnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum mengenai pentingnya AAUPB dalam menciptakan Pemerintahan yang baik.
Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Dalam Proses Hukum Dan Kebijakan Publik Syahfiradella, Adrienne Dwi; Budhiartie, Arrie; Syam, Fauzi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i1.27351

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui urgensi partisipasi masyarakat dalam proses hukum kebijakan public serta tantangan dalam penerapan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum. Dalam sebuah negara hukum, prinsip demokrasi menggunakan konsep regulasi yang melibatkan masyarakat. Partisipasi merupakan hak politik yang sudah dijamin dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, Partisipasi masyarakat dijamin sebagai hak konstitusional terdapat pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa “Semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik maka diperlkannya upaya untuk meningkatkan arus informasi, akuntatabilitas, memberikan perlindungan kepada masyarakat serta memberikan suara bagi pihak-pihak yang terimbas kebijakan publik.
CRITIQUING DELEGATED LEGISLATION ON PREVENTING SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN IN INDIAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS Budhiartie, Arrie; Pradhan, David; Devi, Arti
Diponegoro Law Review Vol 9, No 1 (2024): Diponegoro Law Review April 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dilrev.9.1.2024.136-152

Abstract

Sexual harassment of women in the workplace is a serious issue in India, affecting all social and professional sectors, including elite higher education institutions. This problem violates women's fundamental rights to equality and livelihood, breaches professional ethics, and hampers the productivity and potential of many academics. Although the Indian Parliament enacted a comprehensive law in 2013 to address sexual harassment at workplaces, the implementation, especially in educational institutions, is flawed due to bureaucratic inefficiencies. There is a lack of unbiased analysis on how delegated regulations by administrative authorities undermine the law's intent. This research article conducts a legal analysis of the law's implementation in higher educational institutions, using doctrinal research methodology. It identifies subjective and ultra vires provisions introduced by ideologically driven bureaucrats that compromise the law's validity and effectiveness. The study highlights deviations in delegated legislation from the original law and suggests corrective measures to address significant flaws in the regulations framed by the University Grants Commission.
Konflik Kebijakan Tenaga Kesehatan Non PNS dengan Peraturan Perundang-Undangan Sarif, Nadira Nestria; Budhiartie, Arrie; Syam, Fauzi
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 6 ISSUE 2, MAY 2025
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v6i2.56207

Abstract

There is a conflict of norms in the Laws and Regulations on Non-Civil Servant Health Worker Policy, namely between the ASN Law and the Indonesian Minister of Home Affairs Number 79 of 2018 concerning Regional Public Service Agencies. The research method used is a normative juridical research method. The theories used are the theory of legislative hierarchy and the theory of legal certainty. Data collection techniques with literature studies. The data that has been obtained is then analyzed qualitatively to obtain descriptive research results. Based on the results of the study, it is known that the Conflict of the Policy of Non-Civil Servant Health Workers with the Laws and Regulations on Health is between the ASN Law which states that ASN personnel only consist of civil servants and Government Employees with Employment Agreements, but the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia No. 79 of 2018 concerning Regional Public Service Agencies, With the existence of the Permendagri, public health centers with BLUD status can appoint employees with Non-Civil Servant status who can be employed on a permanent basis or contract, this certainly causes a conflict of norms that does not provide legal certainty about the existence of the non-civil servant health workers. To resolve the conflict of norms, the principle of Lex Superiori derogate Legi inferiori is used, which means that higher laws negate the enactment of lower laws, so the provisions that must be implemented are Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus. Here, the role of the local government is very necessary in collecting data on Non-Civil Servants in the health center for proposals to become PPPK or civil servants according to applicable regulations.
Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja Di SMAN 2 Sengeti Kabupaten Muaro Jambi Budhiartie, Arrie; Amir, Latifah; Amir, Diana; Fatriani, Riri Maria; Alissa, Evalina; Aryaningrum, Putri
JE (Journal of Empowerment) Vol 6, No 1 (2025): JUNI
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/je.v6i1.4845

Abstract

Abstrak Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan mampu melanjutkan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Salah satu tantangan yang dihadapi remaja saat ini adalah minimnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi, yang menyebabkan tingginya angka perilaku berisiko seperti pergaulan bebas, aborsi ilegal, serta penyalahgunaan informasi seksual dari media digital. Kegiatan pengabdian ini dilakukan sebagai upaya promotif dan preventif melalui sosialisasi serta penyuluhan hukum kepada siswa-siswi SMAN 2 Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hak-hak kesehatan reproduksi remaja dan konsekuensi hukum atas pelanggarannya. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan partisipatif dengan pola Participatory Action Research (PAR) dan Mixed Methods Sequential Exploratory, meliputi tahapan penjajakan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa terhadap isu kesehatan reproduksi, partisipasi aktif selama diskusi, serta tumbuhnya kesadaran kolektif untuk menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya remaja yang sehat secara fisik, mental, dan sosial serta bertanggung jawab dalam menjaga hak dan kesehatan reproduksinya. Abstract Adolescents are the future generation of the nation, expected to continue national development in a sustainable manner. One of the challenges faced by adolescents today is a lack of understanding about reproductive health, leading to high rates of risky behavior such as casual sex, illegal abortion, and misuse of sexual information from digital media. This community service activity was conducted as a promotional and preventive effort through socialization and legal education for students at SMAN 2 Sengeti, Muaro Jambi Regency. The aim was to provide a comprehensive understanding of teenagers' reproductive health rights and the legal consequences of violating them. The methods used in this activity were a participatory approach using Participatory Action Research (PAR) and Mixed Methods Sequential Exploratory, including the stages of exploration, implementation, and evaluation. The results of the activity showed an increase in students' understanding of reproductive health issues, active participation during discussions, and the growth of collective awareness to become agents of change within the school environment. Thus, this activity is expected to encourage the development of adolescents who are physically, mentally, and socially healthy and responsible in safeguarding their reproductive rights and health.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Adinda Zara Saphera Amir , Latifah Amir, Diana Ar Rasyid, M Afif Aryaningrum, Putri Asuhaimi, Farhanin binti Abdullah Ayu Tantri, Novia Ayu, Endang Putri Baehaqi Darussalam , Mohammad Devi, Arti Dhil’s Noviades Dutta, Aruna Dwinarta, Gilang Eko Nuriyatman Elizabeth Siregar Evalina Alissa dan Arrie Budhiartie Fachry Abda El Rahman Fauzi Syam Fauziah, Hanifatul Fazlia, Shelly Asrika Fitria Habibullah Tarigan, B.M. Hartati Hartati Helmi Helmi Iswandi Iswandi Itaju, Andika Ivan Fauzani Raharja Joni Emirzon Latifah Amir Latifah Amir Leila Virdayanti H Marpaung, Markus Setiawan Meilani Putri, Ranty Melia Rizki Ruswandi Mentari, Fazrina Mohd Ridzuan, Muhammad Ameer Syazwan bin Muh Nasser Muhammad Dwi Rafky Muhammad Syaifuddin Nasywa Denada Amanda Nuchraha Alhuda Hasnda Nur Halimah Nurjannah, Intan Padang, Way Irma Hayati Br Panigrahi, Chandan Pasaribu, Juwika Pradhan, David Pradhan, David H. Puspita Sari, Meri Raden Mohamad Herdian Bhakti Rahman Setiadi, Fazlur Ratna Dewi Riri Maria Fatriani Rts. Fanny Inayah Rustian Mushawirya Ruswandi, Melia Rizkika Salima, Gaby Lastia Sarif, Nadira Nestria Sarina Lestari, Besse Septior Nababan, Frandy Shadiq, Alfansa Surya Sitta Saraya Sri, Sriningsih Hasimi Suci Pratiwi, Cholillah Syahfiradella, Adrienne Dwi Syurpana Nofanda Togatorop, Jein Lusiana Usman, Syai Saladin Virdayanti, Leila Wendhy Yanuar Prathama Yudistira, Primus Yuhana, Ersa