Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

Comparative Perspectives on Rice Field Protection Policies in Solok City and Alor Setar Fauziah, Hanifatul; Budhiartie, Arrie; Mohd Ridzuan, Muhammad Ameer Syazwan bin
Widya Yuridika Vol 8 No 1 (2025): Law and Society
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v8i1.6030

Abstract

Rice fields are a vital natural resource, especially in major rice-producing countries such as Indonesia and Malaysia. However, the existence of paddy fields is increasingly threatened by high land conversion due to development pressure and population growth. This research aims to compare the rice field protection policies in Solok City, Indonesia, and Alor Setar, Malaysia, and analyze their effectiveness in preventing land conversion and maintaining the sustainability of rice production. This research uses a normative method with a comparative approach, by analyzing relevant laws, regulations, and literature. The results show that the two cities have differences in the policy approach to protecting paddy fields. Solok City has comprehensive local regulations as it uses the principle of regional autonomy, while Alor Setar relies more on national laws and the role of government agencies such as MADA. However, both cities face challenges in policy implementation, especially in terms of socialization, law enforcement, and effective monitoring. This study provides policy recommendations for the improvement of sawah protection in both cities, including increased socialization, strengthened institutional capacity, increased economic incentives for farmers, and improved data and information systems. This research is expected to contribute to efforts to protect rice fields and maintain food security in Indonesia and Malaysia.
Digitized Education Delivery in Indonesia: Constitutional Right or Vacuous Sophistry? Budhiartie, Arrie; Pradhan, David; Hasnda, Nuchraha Alhuda; Iswandi, Iswandi
Jambe Law Journal Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/home.v8i1.401

Abstract

Education is a recognized Constitutional Right in Indonesia. In recent times, digitization of education has emerged as a transformative force, revolutionizing the way knowledge is disseminated and acquired. However, implementing universal digitization of education in Indonesia requires a multifaceted approach, centred on a legal rights regime, founded on Constitutional equality of access and mediated through technological intervention. This legal article, based on secondary sources, elaborates on the prerequisites of Constitutional Rights and Constitutionalism from a legal rights-based perspective for successful digitization, highlighting the importance of infrastructure, inclusivity, and pedagogic considerations in the digitization of Education. Acknowledging the imperative of digitization of education in Indonesia, it identifies the legal gaps in the regulation of technology-mediated education, addresses issues of legality and equity in implementing online education, and suggests legal measures for ensuring standards and acceptance of online education in Indonesia. The article posits that digital online education needs to be legally regulated to ensure standards of education and equity of access in consonance with Indonesian Constitutional principles and legal recognition of Education as an inalienable Constitutional Right.
Peran Hukum dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lahan Gambut Nuriyatman, Eko; Budhiartie, Arrie; Amir, Latifah
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.11857

Abstract

This article aims to evaluate the effectiveness of the implementation of legislation in the management and protection of peatlands in Tanjung Jabung Timur Regency, as well as to identify the main obstacles and legal strategies that can be applied to overcome them. The background of the issue highlights that peatlands have significant ecological functions, particularly in maintaining environmental balance and mitigating climate change. Their existence faces serious threats due to land conversion, fires, and uncontrolled exploitation. The urgency of this research lies in the need to review the effectiveness of the regulations that have been implemented to ensure the sustainability of the peatland ecosystem functions, as well as the balance between utilization and environmental conservation. This research adopts a normative juridical approach with a descriptive-analytical method. The data used consists of secondary data obtained through a literature study of legislation, court decisions, scientific journals, and relevant policy documents. The novelty of this study lies in its specific focus on examining the implementation of legal regulations in peatland management in Tanjung Jabung Timur Regency, differing from previous studies that have been more general at the national level. The research findings indicate that the main obstacles in the implementation of peatland management laws include weak law enforcement, regulatory overlaps, conflicts of interest, and low public legal awareness. To address these challenges, optimal strategies are required, including strengthening coordination among state institutions, harmonizing regulations, enforcing strict sanctions, and utilizing technology for monitoring and law enforcement. With these strategies, it is expected that a balance between the utilization and protection of peatlands can be achieved in accordance with the principles of sustainable development.   Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan perlindungan lahan gambut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta mengidentifikasi hambatan utama dan strategi hukum yang dapat diterapkan guna mengatasinya. Latar belakang permasalahan menunjukkan bahwa lahan gambut memiliki fungsi ekologis yang signifikan, terutama dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Keberadaannya menghadapi ancaman serius akibat konversi lahan, kebakaran, serta eksploitasi yang tidak terkendali. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya peninjauan efektivitas regulasi yang telah diterapkan untuk memastikan keberlanjutan fungsi ekosistem gambut serta keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis.  Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang secara spesifik menelaah implementasi hukum dalam pengelolaan lahan gambut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berbeda dari kajian sebelumnya yang lebih bersifat umum pada tingkat nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam implementasi hukum pengelolaan lahan gambut meliputi lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih regulasi, konflik kepentingan, serta minimnya kesadaran hukum masyarakat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi optimal berupa penguatan koordinasi antar lembaga negara, harmonisasi regulasi, penerapan sanksi tegas, serta pemanfaatan teknologi dalam pengawasan dan penegakan hukum. Dengan strategi ini, diharapkan keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan lahan gambut dapat terwujud sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Penyelesaian Konflik Norma Kebijakan Penggunaan Ganja Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia Mentari, Fazrina; Budhiartie, Arrie; Syam, Fauzi
Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Vol 2, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v2i1.5763

Abstract

Terdapat konflik norma dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai penggunaan ganja untuk kebutuhan medis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum dan teori progresif. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Terdapat terdapat konflik norma antara pasal 4 dan pasal 8 UU Narkotika tersebut dimana Pasal 4 memberikan ruang untuk pemakaian ganja untuk kebutuhan medis namun dalam pasal 8 dengan tegas menyatakan bahwa narkotika golongan I dalam hal ini termasuk ganja dilarang penggunaanya untuk kesehatan. Penyelesaian konflik Norma Kebijakan Penggunaan Ganja Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia tersebut yaitu dengan melakukan revisi pada Undang-Undang Narkotika dan mengeluarkan ganja dari golongan narkotika I. Perlunya revisi UU Narkotika tentang pemakaian ganja untuk medi sejalan dengan asas Lex Posterior Derogat Legi Priori. Karena dengan adanya revisi UU Narkotika tentang pemakaian ganja untuk kebutuhan medis nantinya akan meniadakan ketentuan yang termuat dala pasal 8 ayat (1) UU Narkotika yang melarang penggunaan narkotika untuk kebutuhan medis. Hal ini tentunya akan menciptakan kepastian hukum dan legalisasi pemekaian ganja bagi pengguna ganja untuk kebutuhan medis.
Akibat Hukum bagi Rumah Sakit yang Tidak Dapat Memenuhi Ketentuan Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar Nurjannah, Intan; Budhiartie, Arrie; Syam, Fauzi
Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Vol 2, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v2i1.5762

Abstract

Terdapat kekosongan norma dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia terutama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan karena belum mengatur tentang akibat hukum bagi rumah sakit yang tidak dapat memenuhi ketentuan kebijakan kelas rawat inap standar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Terdapat kekosongan norma dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia terutam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan karena Peraturan Pemerintah tersebut hanya  mengatur  tentang  kewajiban  Rumah  Sakit  dalam  hal  pemenuhan ketersediaan Tempat Tidur (TT) kelas standar saja dan belum ada aturan mengenai sanksi bagi Rumah Sakit yang Yang Tidak Dapat Memenuhi Ketentuan Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar sehingga belum ada akibat hukum bagi rumah sakit yang tidak dapat memenuhi ketentuan kebijakan kelas rawat inap standar karena belum ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kekosongan norma ini menimbulkan ketidak pastian hukum atas aturan kebijakan kelas rawat inap standar tersebut. Untuk itu pembuat undang-undang hendaknya memasukkan norma terkait sanksi bagi Rumah Sakit yang Yang Tidak Dapat Memenuhi Ketentuan Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar tersebut dalam PP Nomor 47 Tahun 2021 untuk menciptakan kepastian hukum atas aturan kelas rawat inap standar tersebut.
Efektivitas Restorative Justice Terhadap Perkara Penyalahguna Narkotika: Sebuah Tinjauan Yuridis Antara Kebijakan dan Realita Budhiartie, Arrie; Syam, Fauzi; Simbolon, John Freddy
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i1.10614

Abstract

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif adalah suatu pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pemulihan kondisi dan hubungan antara pelaku tindak pidana, korban, serta masyarakat yang terdampak. Pendekatan ini telah menjadi salah satu inovasi dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia, dengan menitikberatkan pada penyelesaian yang bersifat partisipatif, dialogis, dan berkeadilan restoratif, sebagai pelengkap terhadap mekanisme peradilan konvensional. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, pendekatan ini dinilai mampu mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan serta memberikan keadilan yang lebih berorientasi pada pemulihan. Namun, realitanya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk tumpang tindih kebijakan, resistensi aparat penegak hukum, dan pemahaman yang belum seragam. Studi ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis efektivitas implementasi restorative justice terhadap perkara penyalahguna narkotika secara yuridis, dengan meninjau peraturan perundang-undangan serta praktiknya di beberapa daerah di Indonesia.
Menimbang Kembali Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Aaupb) dalam Formulasi Kebijakan Publik Fazlia, Shelly Asrika; Budhiartie, Arrie; Syam, Fauzi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i1.27314

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) saat ini dalam proses formulasi kebijakan publik di Indonesia serta Tantangan dan Strategi yang dihadapi dalam mengimplementasikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) secara efektif dalam setiap tahapan formulasi kebijakan publik. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) berperan sebagai pedoman yang fundamental dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance. Dalam proses formulasi kebijakan, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi sosial-politik, tekanan dari kelompok kepentingan, serta pertimbangan etis dan hukum. Di sinilah peran AAUPB menjadi penting, karena asas-asas tersebut menjadi pijakan normatif untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan publik yang mengabaikan asas-asas pemerintahan yang baik berpotensi menimbulkan ketidakadilan, konflik kepentingan, dan penurunan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) mencakup enam asas utama yaitu, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, responsivitas, partisipasi dan keadilan yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Untuk menerapakn AAUPB tentu ada banyak sekali tantangan sehingga pemerintah memerlukan strategi untuk menerapkannya, salah satunya dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Good Governance Shadiq, Alfansa Surya; Budhiartie, Arrie; Syam, Fauzi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i1.27317

Abstract

Penulisan ini membahas Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. Dalam konteks Pemerintahan yang semakin kompleks, penerapan AAUPB menjadi sangat penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Melalui analisis berbagai sumber dan data, makalah ini menunjukkan bahwa penerapan AAUPB tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik tetapi juga berfungsi sebagai alat pencegahan korupsi. Mrtikel ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi dalam implementasi AAUPB serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitasnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum mengenai pentingnya AAUPB dalam menciptakan Pemerintahan yang baik.
Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Dalam Proses Hukum Dan Kebijakan Publik Syahfiradella, Adrienne Dwi; Budhiartie, Arrie; Syam, Fauzi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i1.27351

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui urgensi partisipasi masyarakat dalam proses hukum kebijakan public serta tantangan dalam penerapan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum. Dalam sebuah negara hukum, prinsip demokrasi menggunakan konsep regulasi yang melibatkan masyarakat. Partisipasi merupakan hak politik yang sudah dijamin dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, Partisipasi masyarakat dijamin sebagai hak konstitusional terdapat pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa “Semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik maka diperlkannya upaya untuk meningkatkan arus informasi, akuntatabilitas, memberikan perlindungan kepada masyarakat serta memberikan suara bagi pihak-pihak yang terimbas kebijakan publik.
CRITIQUING DELEGATED LEGISLATION ON PREVENTING SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN IN INDIAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS Budhiartie, Arrie; Pradhan, David; Devi, Arti
Diponegoro Law Review Vol 9, No 1 (2024): Diponegoro Law Review April 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dilrev.9.1.2024.136-152

Abstract

Sexual harassment of women in the workplace is a serious issue in India, affecting all social and professional sectors, including elite higher education institutions. This problem violates women's fundamental rights to equality and livelihood, breaches professional ethics, and hampers the productivity and potential of many academics. Although the Indian Parliament enacted a comprehensive law in 2013 to address sexual harassment at workplaces, the implementation, especially in educational institutions, is flawed due to bureaucratic inefficiencies. There is a lack of unbiased analysis on how delegated regulations by administrative authorities undermine the law's intent. This research article conducts a legal analysis of the law's implementation in higher educational institutions, using doctrinal research methodology. It identifies subjective and ultra vires provisions introduced by ideologically driven bureaucrats that compromise the law's validity and effectiveness. The study highlights deviations in delegated legislation from the original law and suggests corrective measures to address significant flaws in the regulations framed by the University Grants Commission.