Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.686
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Pandecta Arena Hukum Veritas et Justitia Jurnal Dimensi Jurnal Penelitian Hukum De Jure Hasanuddin Law Review Undang: Jurnal Hukum Jambura Law Review Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Indonesian Journal of International Law JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)
I Made Budi Arsika
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Pandecta

 1 
Isu Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Deportasi terhadap Tenaga Kerja Asing di Bali Arsika, I Made Budi; Satyawati, Ni Gusti Ayu Dyah; Purwani, Sagung Putri M E
Pandecta: Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): Pandecta : Research Law Journal
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v11i1.5961

Abstract

Artikel ini bermaksud untuk menganalisis penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pengaturan hukum keimigrasian mengenai tindakan deportasi terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk menjamin bahwa tindakan deportasi yang dilakukan oleh pejabat keimigrasian tidak melanggar HAM yang dimiliki oleh TKA yang bekerja di Bali. Artikel ini didesain sebagai suatu penelitian hukum normatif yang meneliti bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan isu deportasi dan TKA yang dipadukan dengan suatu metode penelitian HAM. This article intends to analyze the respect, the protection, and the fulfillment of human rights in the regulation of immigration law on of deportation measures imposed to foreign workers in Indonesia. In addition, it aims to analyze the aspects that need to be considered to ensure that the deportation measures taken by immigration officials would not violate human rights of the foreign workers who work in Bali. This article is designed as a normative legal research that examines the legal materials relating to the issue of deportation and foreign workers, combined with a human rights research method. 
Kebijakan Travel Warning dan Pembatasan Hak Berwisata Arsika, I Made Budi; Jaya, Ida Bagus Surya Dharma; Satyawati, Ni Gusti Ayu Dyah
Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 1 (2018): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v13i1.15115

Abstract

Penerbitan travel warning oleh suatu negara secara faktual berdampak pada tingkat kunjungan wisata ke negara yang dituju. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai praktik negara-negara, termasuk Indonesia, dalam menerapkan kebijakan travel warning. Selain itu, juga secara spesifik akan membahas korelasi antara kebijakan travel warning dengan eksistensi hak berwisata (right to tourism) dalam kerangka hak asasi manusia (HAM). Jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif yang utamanya menganalisis peraturan perundang-undangan nasional Indonesia dan instrumen internasional yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik negara-negara dalam dalam penerbitan kebijakan travel warning menunjukkan variasi yang relatif beragam, terutama berkaitan dengan identifikasi risiko dan lembaga yang berwenang untuk menyampaikan imbauan perjalanan. Berkaitan dengan eksistensi hak berwisata (right to tourism) dalam kerangka HAM, kebijakan travel warning merupakan implementasi dari kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya ketika mereka berada di luar negeri sekaligus merefleksikan tindakan negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mendasar warga negaranya. Adapun pembatasan hak berwisata oleh negara sesungguhnya dilakukan dalam rangka menjamin terpenuhinya jenis HAM lain yang jauh lebih mendasar dibandingkan dengan pemenuhan hak berwisata yang justru masih dikategorikan sebagai HAM generasi ketiga dan eksistensinya masih diperdebatkan.The publication of travel warning by a country factually impacts the level of tourist visit to the destination country. This study aims to analyze the practice of countries, including Indonesia, in applying travel warning policy. In addition, also specifically will discuss the correlation between travel warning policy with the existence of rights of travel (right to tourism) within the framework of human rights (HAM). This type of research is juridical-normative which primarily analyzes Indonesian national legislation and relevant international instruments. The results of this study indicate that the practice of countries in the issuance of travel warning policy shows a relatively diverse variety, mainly related to the identification of risks and institutions authorized to deliver travel appeals. In relation to the existence of the right of tourism within the human rights framework, the travel warning policy is the implementation of the state’s obligation to protect its citizens while abroad while reflecting the state’s actions to ensure the fulfillment of the fundamental rights of its citizens. The limitation of travel rights by the state is actually done in order to guarantee the fulfillment of other types of human rights that are far more fundamental than the fulfillment of travel rights that are still categorized as third-generation human rights and its existence is still disputed.
Isu Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Deportasi terhadap Tenaga Kerja Asing di Bali Arsika, I Made Budi; Satyawati, Ni Gusti Ayu Dyah; Purwani, Sagung Putri M E
Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v11i1.5961

Abstract

Artikel ini bermaksud untuk menganalisis penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pengaturan hukum keimigrasian mengenai tindakan deportasi terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk menjamin bahwa tindakan deportasi yang dilakukan oleh pejabat keimigrasian tidak melanggar HAM yang dimiliki oleh TKA yang bekerja di Bali. Artikel ini didesain sebagai suatu penelitian hukum normatif yang meneliti bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan isu deportasi dan TKA yang dipadukan dengan suatu metode penelitian HAM. This article intends to analyze the respect, the protection, and the fulfillment of human rights in the regulation of immigration law on of deportation measures imposed to foreign workers in Indonesia. In addition, it aims to analyze the aspects that need to be considered to ensure that the deportation measures taken by immigration officials would not violate human rights of the foreign workers who work in Bali. This article is designed as a normative legal research that examines the legal materials relating to the issue of deportation and foreign workers, combined with a human rights research method. 
Isu Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Deportasi terhadap Tenaga Kerja Asing di Bali I Made Budi Arsika; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati; Sagung Putri M E Purwani
Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v11i1.5961

Abstract

Artikel ini bermaksud untuk menganalisis penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pengaturan hukum keimigrasian mengenai tindakan deportasi terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk menjamin bahwa tindakan deportasi yang dilakukan oleh pejabat keimigrasian tidak melanggar HAM yang dimiliki oleh TKA yang bekerja di Bali. Artikel ini didesain sebagai suatu penelitian hukum normatif yang meneliti bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan isu deportasi dan TKA yang dipadukan dengan suatu metode penelitian HAM. This article intends to analyze the respect, the protection, and the fulfillment of human rights in the regulation of immigration law on of deportation measures imposed to foreign workers in Indonesia. In addition, it aims to analyze the aspects that need to be considered to ensure that the deportation measures taken by immigration officials would not violate human rights of the foreign workers who work in Bali. This article is designed as a normative legal research that examines the legal materials relating to the issue of deportation and foreign workers, combined with a human rights research method. 
Kebijakan Travel Warning dan Pembatasan Hak Berwisata I Made Budi Arsika; Ida Bagus Surya Dharma Jaya; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 1 (2018): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v13i1.15115

Abstract

Penerbitan travel warning oleh suatu negara secara faktual berdampak pada tingkat kunjungan wisata ke negara yang dituju. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai praktik negara-negara, termasuk Indonesia, dalam menerapkan kebijakan travel warning. Selain itu, juga secara spesifik akan membahas korelasi antara kebijakan travel warning dengan eksistensi hak berwisata (right to tourism) dalam kerangka hak asasi manusia (HAM). Jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif yang utamanya menganalisis peraturan perundang-undangan nasional Indonesia dan instrumen internasional yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik negara-negara dalam dalam penerbitan kebijakan travel warning menunjukkan variasi yang relatif beragam, terutama berkaitan dengan identifikasi risiko dan lembaga yang berwenang untuk menyampaikan imbauan perjalanan. Berkaitan dengan eksistensi hak berwisata (right to tourism) dalam kerangka HAM, kebijakan travel warning merupakan implementasi dari kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya ketika mereka berada di luar negeri sekaligus merefleksikan tindakan negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mendasar warga negaranya. Adapun pembatasan hak berwisata oleh negara sesungguhnya dilakukan dalam rangka menjamin terpenuhinya jenis HAM lain yang jauh lebih mendasar dibandingkan dengan pemenuhan hak berwisata yang justru masih dikategorikan sebagai HAM generasi ketiga dan eksistensinya masih diperdebatkan.The publication of travel warning by a country factually impacts the level of tourist visit to the destination country. This study aims to analyze the practice of countries, including Indonesia, in applying travel warning policy. In addition, also specifically will discuss the correlation between travel warning policy with the existence of rights of travel (right to tourism) within the framework of human rights (HAM). This type of research is juridical-normative which primarily analyzes Indonesian national legislation and relevant international instruments. The results of this study indicate that the practice of countries in the issuance of travel warning policy shows a relatively diverse variety, mainly related to the identification of risks and institutions authorized to deliver travel appeals. In relation to the existence of the right of tourism within the human rights framework, the travel warning policy is the implementation of the state’s obligation to protect its citizens while abroad while reflecting the state’s actions to ensure the fulfillment of the fundamental rights of its citizens. The limitation of travel rights by the state is actually done in order to guarantee the fulfillment of other types of human rights that are far more fundamental than the fulfillment of travel rights that are still categorized as third-generation human rights and its existence is still disputed.
Co-Authors Amalia Kurniawan Amalia Yustika Febriani Anak Agung Alvian Prasetya Putera Angel Purwanti Ayu Krishna Putri Paramita Chyntya Dewi Negara Dani Budi Satria Elinia Reja Purba Gita Wanandi I Dewa Gede Palguna I Gede Adhi Supradnyana I Gede Bagus Ananda Pratama I Gede Panca Sudiarta I Gede Pasek Eka Wisanajaya I Gede Pasek Eka Wisanjaya I Gusti Ayu Agung Siddhamahandari Surya Hadi Sugriwa I Gusti Ayu Julia Tungga Dewi I Gusti Ayu Khanaya Manohara I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja I Made Hadi Kusuma I Made Juli Untung Pratama I Made Pasek Diantha I Made Sena Darmasetiyawan I Wayan Gede Harry Japmika Ida Ayu Ima Purnama Sari Ida Bagus Surya Dharma Jaya Ida Bagus Surya Dharma Jaya Irene Svinarky Ivan Donald Girsang Jacklyn Fiorentina Janardana Putri Kharismawan, Gede Khrisna Komang Ayu Nuriasih Made Andika Satria Putra Made Arik Tamaja Made Cinthya Puspita Shara Made Panji Wilimantara Miga Sari Ganda Kusuma Nadirsyah Hosen Nandia Amitaria Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Made Ayu Tresnasanti Putu Gede Arya Sumertayasa Putu Tuni Cakabawa Landra Rengganis Dita Ragiliana Risa Sandhi Surya Sagung Putri M E Purwani Sagung Putri M. E. Purwani Sakti Prasetiya Dharmapati Ukas Ukas Utami Ningsih, Dian Islamiati