Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.256
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL ILMIAH MAKSITEK JURNAL ILMIAH KOHESI Jurnal Darma Agung Jurnal Ilmiah METADATA JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas Journal Liaison Academia and Society PKM Maju UDA Journal of Progressive Law and Legal Studies JURNAL RETENTUM
Ria Sintha Devi
Universitas Darma Agung
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TANGGUNGJAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DALAM PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM BERDASARKANN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Zebua, Yamoaro; Laia, Silfanus; Devi, Ria Sintha
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1983

Abstract

Dividen merupakan sebagian dari laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Dividen merupakan pembayaran yang diberikan kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham atas modal yang mereka tanamkan di dalam perusahaan. Dalam hubungannya dengan jumlah pajak yang dibayarkan, maka pembayaran dividen berbeda dengan pembayaran bunga karena dividen tidak dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan. Dividen adalah bagian keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham.Oleh karena itu dividen merupakan bagian dari penghasilan yang diharapkan oleh para pemegang saham. Besar kecilnya dividen yang dibayarkan akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan maksimalisasi kesejahteraan bagi pemegang saham Tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam pembagian dividen interim harus didasarkan pada pelaksanaan prinsip fiduciary duty dan business judgment rule, di mana pembagian dividen interim merupakan bagian dari kebijakan dividenya itu menyangkut masalah penggunaan laba yang menjadi hak para pemegang saham dan laba tersebut bias dibagi sebagai deviden atau laba yang ditahan untuk diinvestasikan kembali. Diharapkan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam pembagian Dividen Interim yang berdasarkan pada ketentuan undang-undang Perseroan dapat meningkat keuntungan/laba yang akan diperoleh dalam perusahaan serta bertanggungjawab penuh akan resiko yang terjadi dalam perseroan dan kebijakan-kebijakan pembagian dividen dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perusahaan yang sebagai mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pembagian dividen tepat diterapkan dan mampu meningkatkan keuntungan pada perseroan dalam meningkatkan pendapatan laba perseroan.
AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE MELALUI MODUS ARISAN ONLINE DI MEDIA SOSIAL ELEKTRONIK Wahyudi, Dimas; Samosir, Herixson Sugiarto; Devi, Ria Sintha
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1984

Abstract

Adapun judul dari Penelitian ini adalah: “Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online Di Media Sosial Elektronik”. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penipuan melalui modus arisan online di media sosial; 2) Untuk mengetahui aturan hukum yang mengatur mengenai kejahatan penipuan online; 3) Untuk mengetahui upaya penal Lembaga penegak hokum dalam menangani kasus penipuan melalui arisan online di media sosial. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, Penegakan hukum yang tegas oleh pihak kepolisian dalam menjalankan tugas terutama dalam manajemen penyidikan agar dapat menangkap setiap pelaku tindak pidana penipuan berkedok arisan online seperti yang telah ditegaskan oleh aturan hukum yang berlaku. Menurut undang-undang penipuan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagai mana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Selama ini, tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Kedua, Faktor penyebab terjadinya penipuan arisan online: 1) Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan karena kurangnya lapangan pekerjaan; 2) Ingin mendapatkan uang dengan mudah (melakukan penipuan); 3) Sulit terlacaknya pelaku; 4) Mudahnya menghilangkan jejak; 5) Minimnya biaya yang diperlukan untuk melakukan penipuan; 6) Kurangnya wawasan para pengguna alat komunikasi elektronik. Ketiga, Kemenkominfo terus memberikan edukasi pentingnya literasi digital agar kegiatan masyarakat di ruang digital bias berlangsung dengan baik. Sehingga manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Selain itu, pihak kepolisian melalui polisi akan terus melakukan patrol siber dan menegakan hokum pidana bagi pelaku penipuan online. Adapun saran dalam penelitian ini adalah: Pertama, Harus dibentuk suatu aturan khusus di dalam RUU KUHP yang baru yang berfokus kepada pemberian sanksi dari penipuan online agar aturan tersebut menjadi dasar penegakan hokum atas tindak pidana penipuan online. Kedua, Untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan arisan online, kemenkominfo dan polisi haruslah melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat faham mengenai potensi penipuan dari arisan online. Ketiga, Keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas secara online saat ini sangat bergantung kepada komitmen dari kemenkominfo dan polisi beruntuk menyediakan internet positif yang aman.
TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN ATAS PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN Devi, Ria Sintha
JURNAL RETENTUM Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v1i01.298

Abstract

The legal basis in implementing marriage in Indonesia is Law Num of 1974 concerning Marriage. The Department of Population and Civil Registration is in charge of data administration and issuing written evidence regarding marriage and divorce. The research problems of this study are (1)What is the effect of the divorce law on marriage that is not recorded in the Population and Civil Registration Service? (2) What things are considered by the judge in deciding divorce on marriage that is not recorded in the Population and Civil Registration Service? (3) How is the Role of the Population and Civil Registration Service against Divorce on Marriage that is not recorded in the Population and Civil Registration Service? Research method used is normative juridical using secunder data. Library research was applied in this study to collect data by means of library research, namely data collection by reviewing library materials or secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The legal effect of divorce on marriage that is not recorded in the Department of Population and Civil Registration is that the marriage does not have permanent legal force and is not recognized in applicable law.The judge's consideration in deciding divorce against marriage that is not recorded by the Population and Civil Registration Service is by looking at the legal facts submitted by the plaintiff and the defendant as in the Medan District Court Decision No. 431 / Pdt.G / 2010 / PN-MDN that is based on the Letter of Marriage Certificate and witness testimony and other evidences. Problem solving from divorce whose marriage was not recorded by the Population and Civil Registration Service arrived at the court stage. The Medan City Population and Civil Registration Service cannot issue a divorce certificate if there is no marriage certificate. Study of the decision of the Medan District Court No. 431 / Pdt.G / 2010 / PN-MDN, Medan City Population and Civil Registration Office cannot issue divorce certificates because there is no marriage certificate.
PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI JUAL BELI DILAKUKAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG 19 TAHUN 2016 Sembiring, Lidia Olivia Caroline; Parhusip, Yonathan Hisarma; Devi, Ria Sintha; Silaban, Rudolf
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v4i2.2778

Abstract

Penelitian ini adalah untuk menyelesaikan Sengketa dalam Transaksi Jual Beli secara Media Elektronik (Facebook) dan dapat ditinjau Dalam UU 19 Tahun 2016. Adapun menjadi tujuan penelitian yakni untuk mengetahui cara menyelesaikan sengketa transaksi jual beli yang dilakukan melalui media elektronik ( Facebook). Hasil Penelitian yaitu sengketa menjual barang dan Jasa melalui Media Elektronik yang diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU 11 Tahun 2008 sebagaimana telah berubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik sehingga penyelesaian Transaksi Jual Beli yang dilakukan melalui Media Elektronik dapat diselesaikan menurut Hukum yang berlaku. Adapun saran penelitian ini adalah konsumen agar berhati-hati, menghindari penipuan melalui media elektronik (Facebook), dan agar pembeli dapat memilih secara bijak berbelanja lewat akun facebook yang sudah terpecaya ataupun akun facebook yang memberikan alamat penjual atau yang mempunyai resmi, Penjual selaku pelaku usaha sebelum melakukan pengiriman agar dapat di cek pada mutasi rekening bank yang Penjual miliki agar tidak tertipu pada pembeli yang belum melakukan transaksi tetapi di bilang sudah melakukan transaksi pembayaran, bagi pemerintah yaitu perlu melakukan pemantauan dan evaluasi bagi pelaku usaha agar aman untuk melakukan Transaksi Jual Beli secara online yang bertujuan untuk memantau dalam bidang perdagangan online termasuk pada media elektronik Facebook.
Pelatihan Pengolahan Nilai Mahasiswa Menggunakan Aplikasi Excel Bagi Dosen Karim, Ahmad; Ermawy, Ardi; Sianturi, Pantas; Devi, Ria Sintha; Tulim, Anto
Journal Liaison Academia and Society Vol 1, No 3 (2021): Desember
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (588.468 KB) | DOI: 10.58939/j-las.v1i3.205

Abstract

Dosen terkadang mengelola dan mengolah nilai mahasiswa saat ini kebanyakan dilakukan secara manual dihitung satu per satu di jumlah maka nanti diperoleh nilai mahasiswa, hal ini dilakukan terutama oleh Dosen yang senior dan latar belakang keilmuan yang tidak ada teknologinya seperti pelajaran-pelajaran ilmu sosial, hal ini membuat pekerjaan mengolah nilai menjadi tidak efisien karena cukup memakan waktu yang lama, sehingga pelaksana Pengabdian memandang perlu untuk melakukan pelatihan Dosen membuat aplikasi pengolah data nilai dengan menggunakan MS. Excel. Pelatihan yang dilakukan menggunakan metode ceramah dilanjutkan dengan praktek mengolah data nilai, agar pelaksanaan pelatihan berjalan dengan baik maka sebelum pelatihan dilakukan terlebih dahulu tes untuk mengetahui pemahaman Dosen terhadap pengolahan data menggunakan excel dan hasilnya para Dosen tidak biasa menggunakan excel, sehingga pelatihan menjadi sangat penting. Adapun kesimpulan dari kegiatan pelatihan yaitu: 1) Peserta dapat memahami materi dan dapat melakukan pengolahan nilai dengan excel, 2) Materi mudah dipahami dan peserta antusias smengikuti pelatihan.Kata Kunci: Pelatihan. Pengelolaan nilai, Mahasiswa, Excel, Dosen
Juridical Study of the Role of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in Ensuring Legal Protection for Child Victims of Sexual Violence After the Birth of Law Number 12 of 2022 Simbolon, Nanci Yosepin; Devi, Ria Sintha; Hamonangan, Alusianto; Yasid, Muhammad
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.3056

Abstract

Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence exists as the main and first special rule in dealing with Crimes of Sexual Violence and as a complement to Indonesian criminal law instruments used in law enforcement against various Crimes of Sexual Violence. One of the efforts to implement the Crimes of Sexual Violence Law is the establishment of Integrated Service Delivery in the regions through the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children. This study uses a normative juridical research type with a conceptual approach, which aims to find out the role of the  Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in accommodating every aspect of handling criminal acts of sexual violence, starting from efforts to prevent, handle, to recovery efforts for Crimes of Sexual Violence victims. The results of this study are: First, the Crimes of Sexual Violence Law is the main special regulation and a complement to Indonesian criminal law instruments for tackling sexual violence crimes. Second, the Crimes of Sexual Violence Law provides legal protection for victims of sexual violence by involving the Regional Technical Implementation Units for the Protection of Women and Children in provinces and districts/cities who have duties and responsibilities in terms of reporting, victim protection, investigations, and in terms of handling, protecting and victim recovery.
THE ROLE OF THE PROSECUTOR IN EFFORTS TO COMBAT CORRUPTION AS A CONTRIBUTION TO CRIMINAL LAW REFORM Ria Sintha Devi; Alusianto
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 4 No. 6 (2024)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v4i6.2130

Abstract

The objectives of this research are: 1). To find out the criminal act of corruption as a special crime. 2). To find out the supporting and inhibiting factors in handling the criminal act of corruption as a special crime. 3). To find out the efforts made to maximize the performance of handling the criminal act of corruption as a special crime. The results of this study are that efforts to eradicate corruption through fair law enforcement currently still seem to require a tough struggle. Because the crime of corruption is an extraordinary crime (extra ordinary crime) which is different from ordinary criminal crimes, the efforts that must be made require an integrated and extraordinary system. As an extraordinary crime (extra ordinary crime), eradicating corruption requires extraordinary political will so that the President as head of state becomes an important figure in mobilizing and coordinating the role of the Police, Prosecutors, Courts, and the Corruption Eradication Committee (KPK) to become a powerful force, so that KKN practices, such as bribery, price inflation, gratuities, and other abuses of authority carried out by civil servants or state officials, both at the central and regional levels, can have their room to move narrowed through extraordinary and integrated enforcement methods.
Co-Authors Agustinus Laia Alusianto Alusianto Hamonangan Ardiansyah Bangun Ayu Pradaning Ratri Bina Kasih Hutabalian Candra Kirana Denny Tongan Pandiangan Devry Iskandar Bonte Diana Lubis Dody Permana Rambe Emi Rafika Sitepu Ermawy, Ardi Feryanti Simarsoit Fidelis Pangondian Simamora Goklas Marulita Simatupang Gomgom TP Siregar Hamonangan, Alusianto Hasibuan, Golan Hinoramus Alfreenki Lase Immanuel, Immanuel Jariansen Barus Jon Putra Niaman Waruwu Josua Vicky Marulitua Naiborhu Kalorus Kristianto Bu’ulolo Karim, Ahmad Khomaini Khomaini Laia, Silfanus Lestari Victoria Sinaga Lubis, Mhd. Ansori Lubis, Muhammad Reza Assouri M. Iqbal Manalu, Sarih Naulina Marinus Laia Meiman Rezeki Zebua Melinda Marsaulina Hutapea Melky Saro Bulyan Zebua Monang Monang Muhasyibi, Fandi Nanci Simbolon Nanci Yosepin Simbolon Nata Perdamean Panjaitan Nathanael Sitorus Novi Juli Rosani Zulkarnaen Pantas Sianturi, Pantas Parhusip, Yonathan Hisarma Pinem, Tomi Hagai Puspita Tarigan Ramsi Meifati Barus Rani Ika Pratiwi Rini Novita Risma Wati Sitompul Rotua Hotmauli Siayung Samosir, Herixson Sugiarto Samueli Laia Sembiring, Lidia Olivia Caroline Shandy Setiawan Panjaitan Siayung, Rotua Hotmauli Sihotang, Icha Juliana Silaban, Rudolf Simamora, Fidelis Pangondian Simanjuntak, Mega Lasmawati Siregar, Bangun Siregar, Gomgom T.P. Siregar, Syawal Amry Sumitro Sitinjak Tomi Hagai Pinem Tulim, Anto Wahyudi, Dimas Winta Hayati Yasa Aro Telaumbanua Yasid, Muhammad Zebua, Yamoaro