Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.144
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL ILMIAH MAKSITEK JURNAL ILMIAH KOHESI Jurnal Darma Agung Jurnal Ilmiah METADATA JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas Journal Liaison Academia and Society PKM Maju UDA Journal of Progressive Law and Legal Studies JURNAL RETENTUM
Ria Sintha Devi
Universitas Darma Agung
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PELAKSANAAN PENANGANAN KREDIT MACET DENGAN MEMAKAI JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (Persero), Tbk, CABANG GATOT SUBROTO Yasa Aro Telaumbanua; Nata Perdamean Panjaitan; Ria Sintha Devi; Muhammad Yasid
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1713

Abstract

Bagi perbankan, setiap pemberian kredit yang disalurkan kepada pengusaha selalu mengandung resiko. Oleh karena itu, perlu unsur pengamanan (safety) sebagai salah satu prinsip dasar dalam peminjaman kredit selain unsur keserasian (suitability) dan keuntungan (profitability). Studi ini bertujuan untuk menganalisis proses kredit dengan memakai jaminan hak tanggungan oleh debitur di PT. BRI Cabang Gatot Subroto Medan; faktor penyebab kredit macet PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, Cabang Gatot Subroto Medan dan penyelesaian kredit macet dengan memakai jaminan hak tanggungan. Metode penelitian yang dipakai adalah Yuridis Normatif yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan dengan menggunakan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Didalam prakteknya calon debitur mengajukan permohonan pinjaman kepada bank dengan menyertakan segala bentuk surat-surat, yaitu identitas peminjam, jaminan pinjaman berupa Akta Kepemilikan atas Tanah dan Bangunan serta surat-surat perizinan usaha jika Debiturnya adalah badan hukum.Jika menurut Bank permohonan yang diajukan oleh Debitur memenuhi kriteria, maka terjadilah kesepakatan pemberian Fasilitas Kredit (Bank Konvensional) atau Pembiayaan (Bank Syariah) kepada Debitur. Tindak lanjut dari kesepakatan pinjam meminjam tersebut, bank memberikan sejumlah dana (uang) sebagai bentuk pinjaman kepada Debitur, kemudian Debitur memberikan surat-surat kepemilikan tanah/bangunan ataupun benda lainnya sebagai jaminan pelunasan pinjaman. Jaminan berupa tanah dan bangunan biasanya dibebani dengan pemasangan Sertifikat Hak tanggungan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dari kesepakatan Fasilitas Kredit tersebut, Bank memberikan syarat kewajiban agar Debitur membayar pinjaman/kredit dengan sistem angsuran/cicilan setiap bulan dengan tenggang waktu pelunasan antara 1 (satu) s/d 20 (dua puluh) tahun. Apabila Debitur melakukan pembayaran angsurannya secara tepat waktu sampai dengan adanya pelunasan, maka Bank tentu akan memberikan penilaian bahwa Debitur tersebut adalah debitur/nasabah dengan predikat baik, sehingga kemudian Bank akan lebih percaya untuk kembali memberikan pinjaman kepada Debitur dengan predikat baik tersebut.
ANALSIS YURIDIS POLITIK KRIMINAL HUKUM PIDANA ATAS PASAL 212 KUH-PIDANA PADA MASA PANDEMI COVID 19 Dody Permana Rambe; Sumitro Sitinjak; Ria Sintha Devi
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i1.1963

Abstract

Adapun judul dari skripsi ini adalah: “Analsis Yuridis Politik Kriminal Hukum Pidana Atas Pasal 212 KUH-Pidana Pada Masa Pandemi Covid 19”. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah: Pertama, untuk mengetahui factor masyarakat melakukan pelanggaran pembatasan social berskala besar di masa pandemic covid 19 saatini. Kedua, untuk mengertahui akibat Hukum bagi masyarakat pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar di masa pandemic covid 19 saatini.Ketiga, untuk mengetahui kebijakan criminal Pemerintah atasPasal 212 KUH-Pidana pada masa Pancemi Covid 19.Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1) Faktor penyebab terjadinya pelanggaran PSBB selama masa pandemi Covid 19 adalah: Pertama, dampakekonomi PSBB yang menyebabkan berkurang atau hilangnya pendapatan masyarakat; Kedua, dampaksosial PSBB yang menyebabkan berubahnya gaya hidup beribadah dan bermasyarakat, serta para pelajar dan mahasiswa yang tidak bias melaksanakan pendidikan tatap muka; Ketiga, dampakpsikologis PSBB yang menyebabkan masyarakat merasa terkekang sehingga masyarakat berusaha untuk melakukan perlawanan. 2) Berikut ini pasal KUHP yang menjadi akibat hokum bagimasyarakat yang melawan ketentuan karantina kesehatan dan PSBB antara lain: Pertama, Pasal 212 KUHP; Kedua, Pasal 216 ayat (1) KUHP; Ketiga, Pasal 218 KUHP. 3) Dari berbagai aturan terkait karantina kesehatan, protocol kesehatan, dan PSBB, dalam implementasinya terdapat kendala berupa perbuatan masyarakat yang tidak mengindahkan bahkan melanggar ketentuan-ketentuan mengenai karantina kesehatan, protocol kesehatan dan PSBB. Bahkan pada saat petugas dari satgas Covid 19 dan TNI/Polri melakukan tugas penertiban masyarakat yang berkerumum, ada masyarakat yang melawan perintah dan bahkan melakukan tindak kekerasan kepada petugas. Perlawanan dan tindak kekerasan yang dilakukan terhadap petugas yang sedang menjalankan perintah undang-undang tersebut kemudian ditindak melalui kebijakan criminal pemerintah yang yangtertuang di dalamPasal 212 KUH Pidana. Adapun saran dalampenelitianiniadalah: Pertama, agar masyarakat taat dan tidak melanggar kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang di tetapkan pemerintah, pemerintah haruslah dapat menjamin kebutuhan masyarakat selama periodesasi Pembatasan Sosial Berskala Besar yang telah di tetapkan; Kedua, penerapan sanksi pidana dalam Pasal 212 kitab undang undang hukum acara pidana hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang mendesak. Sesuai dengan prinsip hokum pidana sebagai ultinumremedium sanksi pidana hanya dilakukan apabila sanksi hokum lainnya sudah dijatuhkan dan tidak memberi efek jera; Ketiga, kebijakan criminal pemerintah terkait sanksi pidana Pasal 212 KUHP bagi masyarakat yang melawan petugas saat Pembatasan Sosial Berskala Besar, pada dasarnya hanya bersifat ancaman agar masyarakat mematuhi protocol kesehatan dan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pada implementasinya di lapangan Polri lebih mengutamakan pendekatan persuasif dan menyelesaian secara kekeluargaan bagi masyarakat yang melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING Jon Putra Niaman Waruwu; Samueli Laia; Ria Sintha Devi; Muhammad Yasid
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2591

Abstract

Ketika sistem hukum perdata Indonesia mengakui dan UU perbankan yang mengatur tentang bank maka timbullah uu yang mengatur tentang E-banking sehingga ditimbulkan uu yang mengatur Internet bankng dan sistem mengoperasikannya.Dalam pemilihan judul Skripsi “Tinjaun Yuridis Terhadap Transaksi Perbankan Melalui Internet Banking.” 1.Bagaimana Pertimbangan Hukum terhadap Nasabah Transaksi Perbankan Melalui Internet Banking? 2. Bagaimana pertanggungjawaban Bank dalam perbankan melalui internet banking? 3. Bagaimana kendala dalam transaksi perbankan melalui internet banking serta bagaimana solusinya? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif/doktrinal, menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan, semua data penelitian yang sudah terkumpul, dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian mengenai tanggung jawab layanan internet banking pada bank terhadap nasabah bahwa karakter hokum perjanjian pembuatan layanan internet banking pada bank termasuk pada perjanjian tertulis, perjanjian baku, perjanjian bersifat kepercayaan, perjanjian pemberian kuasa dan bersifat mengikat yang dibuat dan disepakati oleh pihak bank dan nasabah, bentuk tanggung jawab dan perlindungan hukumyang diberikan oleh bank kepada nasabanya telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku akan tetapi pada saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur secara langsung terkait dengan internet banking, namun hal tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Perbankan, Peraturan BankIndonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentangInformasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang tentang Telekomunikasi serta peraturan Perundang-undangan lainnya, upaya yang dilakukan bank untuk meminimalisir risiko yang terjadi dalam layanan internet bankingdengan cara melakukan beberapa kebijakan-kebijakan seperti kebijakan privasidan kebijakan keamanan dan memberitahu kepada nasabah agar selalu menjaga kerahasiaan data. Dalam perbankan ini di minta keseriusan pemerintah serta pihak Legislatif agar lebih teliti serta lebih akurat lagi, dalam melakukan penegakkan hukum sesuai denagan perundang-undangan tang telah ada sehingga para Nasabah tetap terlindungi dalam melakukan transaksi.
PERLINDUNGAN TERHADAP FAKIR MISKIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN (STUDI DI DESA BALOHAO KECAMATAN ARAMO KABUPATEN NIAS SELATAN ) Kalorus Kristianto Bu’ulolo; Marinus Laia; Muhammad Yasid Nasution; Ria Sintha Devi
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2607

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan umum tentang fakir miskin, untuk mengetahui bagaimana strategi penanganan fakir miskin di Desa Balohao Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan, untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Desa Balohao Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan dalam pemberdayaan penanganan fakir miskin. Penelitian ini tergolong pada tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Hasil dari penelitian ini adalah (1). Penanganan Kemiskinan tidaklah hanya dapat di selesaikan oleh satu bidang dan satu pihak antara bidang sosial, ekonomi, pendidikan, agama dan hukum sangatlah di perlukan dalam upaya penanganan kemiskinan. Hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah meskipun adalah kewajiban pemerintah untuk melindunggi warganya untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, tetap diperlukan dukungan dari masyarakat itu sendiribaik secara kelompok maupun secara perseorangan (2).Segala kebijakan pemerintah akan sangat tidak bermakna apabila tidak diwujudkan dalam masyarakat. Perwujudan ini tentunya membutuhkan para penengak hukum yang adil, dan jujur dalam melaksanakan tugasnya. Jika demikian sifat-sifat ini akan membawa dan kehormatan yang diberikan oleh warganya (3).Orang-orang yang termaksud dalam golongan miskin tidak boleh tergantung pada segala fasilitas yang disediakan dan diberikan pemerintah tetapi orangorang yang memiliki kemauan untuk terlepas dari belenggu kemiskinan dan berupaya untuk tidak kembali masuk dalamgolongan tersebut.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK YANG DILIKUIDASI Bina Kasih Hutabalian; M. Iqbal; Ria Sintha Devi; Rudolf Silaban
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2646

Abstract

Adapun yang menjadi penelitian yakni untuk mengetahui dalam sebuah peraturan atas bank yang dilikuidasi, dan sebagaimana perlindungan dalam suatu penanganan terhadap nasabah atas bank yang dilikuidasi, untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dimaksud, maka harus memahami apa yang dimaksud dengan bank. Bank adalah suatu lembaga yang bergerak pada bidang keuangan dengan kegiatan utamanya melakukan atau pemberian kredit dan jasa lainnya dalam pembayaran dan penarikan uang. Bank Indonesia dituntut untuk cermat dalam memperhatikan kondisi kesehatan bank yang ada di Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Jika kondisi bank yang mengalami sebuah kesulitan yang dapat membahayakan setiap kelangsungan sebuah usaha dari perbankan, makai dari itu pemerintah akan mengambil kebijaksanaan untuk melikuidasi setiap bank-bank yang sakit tersebut. Dari latar belakang tersebut maka penulis mengatakan bahwa masalah perlindungan hukum bagi setiap nasabah bank terhadap likuidasi bank.
TINJAUAN KRIMINOLOGI MENGENAI KETIMPANGAN RELASI KUASA DAN RELASI GENDER DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL Nanci Yosepin Simbolon; Ria Sintha Devi; Alusianto Hamonangan; Muhammad Yasid
PKM Maju UDA Vol 3 No 3 (2022): Edisi Bulan OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.863 KB) | DOI: 10.46930/pkmmajuuda.v3i3.1916

Abstract

Saat ini sedang banyak terjadi kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, dengan rata-rata korban adalah seorang perempuan dan rata-rata pelaku kekerasan seksual adalah orang yang dikenal oleh korbannya ataupun orang terdekat korban. Dimana dalam terjadinya kekerasan seksual ini selalu berkaitan dengan adanya ketimpangan relasi gender dan relasi kuasa yang selalu membuat pelakunya berada dalam posisi superior dan korbannya berada dalam posisi inferior. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Dalam terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan maka korban sebagai pihak yang dirugikan membutuhkan suatu perlindungan, dan pemerintah telah berusaha memberikan perlindungan melalui beberapa peraturan perundang-undangan seperti Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS) dan peraturan- peraturan lainnya serta beberapa teori sebab-sebab terjadinya kejahatan dari para tokoh kriminolog.
PENYULUHAN HUKUM PRINSIP LARANGAN BEKERJA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK Syawal Amry Siregar; Muhammad Ansori Lubis; Ria Sintha Devi; Novi Juli Rosani Zulkarnain; Fidelis Pangondian Simamora
Jurnal PKM Hablum Minannas Vol. 2 No. 1 (2023): Bulan Maret 2023
Publisher : LPPM Yayasan Pendidikan Islam Tholabul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jhm.v2i1.364

Abstract

Anak sebagai generasi muda, penerus cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa masa datang, perlu mendapat kesempatan untuk tembuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial Perlindungan anak merupakan kegiatan seluruh lapisan masyarakat, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari, bila tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Pekerja anak merupakan masalah yang cukup kompleks. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kondisi anak, keluarga dan budaya masyarakat. Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan metode Penyuluhan yang dilaksanakan dengan cara ceramah, tanya jawab dan konseling Ímplementasi Penyuluhan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Darma Agung. Meskipun idealnya anak di larang untuk bekerja, akan tetapi situasi ini terus berlangsung, namun demikian, ketentuan dalam Undanag-undang Ketenaga Kerjaan memberikan pengecualian, yaitu bahwa mempekerjakan anak boleh dilakukan asalkan dipenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal tersebut dan juga hak-hak pekerja anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang ketenagakerjaan menetapkan sanksi bagi para pelanggar hukum, dan Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan sanksi hukum bagi mereka yang tidak memberikan perlindungan bagi anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual serta bagi mereka yang melakukan eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak-anak Dalam Undang-Undang ini pun memuat Pasal-pasal yang terkait dengan sanksi hukum yang terkait dengan masalah eksploitasi ekonomi. Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of paramount importence (memperoleh prontas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip the best interest of the child digunakan karena dalam banyak hal anak "korban, disebabkan ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGARUH PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) (Studi Penelitian di Kelurahan Panji Dabutar Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi) Jariansen Barus; Hinoramus Alfreenki Lase; Ria Sintha Devi
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 1 (2020): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v2i1.2031

Abstract

Tanah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, memiliki arti penting dan peranan yang sangat pokok untuk mencapai kesejahteraan hidup manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa melakukan hubungan-hubungan dengan bumi termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya diantaranya adalah tanah sehingga diperlukan adanya campur tangan dari Pemerintah, terutama dalam Aspek pertanahan yang sangat erat kaitannya dengan ekonomi nasional. Banyak kegiatan perekonomian yang terkait dengan aspek pertanahan seperti jual beli dan juga perbankan. Tanah yang sangat penting bagi masyarakat dapat memicu konflik yang menimbulkan sengketa. Maka Pemerintah hadir dalam memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah melalui pendaftaran tanah secara sistematis agar terwujud perlindungan hukum masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi sengketa dan gugatan di bidang pertanahan. Adapun penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif, dengan tipe penelitian kualitatif, dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, serta penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data lapangan (field research). Adapun kesimpulan Penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Panji Dabutar berpengaruh positif terhadap tingginya minat masyarakat untuk ikut serta menjadi peserta, dan juga berpengaruh terhadap terciptanya tertib pertanahan khususnya tertib hukum dan tertib administrasi, serta berpengaruh terhadap meningkatnya perekonomian dan taraf hidup masyarakat dengan kemudahan akses modal perbankan.
MENINGKATKAN KEWASPADAAN TERHADAP KEJAHATAN CYBER CRIME DIMASA PANDEMI COVID 19 Ria Sintha Devi; Alusianto Hamonangan; Ayu Pradaning Ratri
Jurnal PKM Hablum Minannas Vol. 1 No. 1 (2022): Edisi bulan Maret 2022
Publisher : LPPM Yayasan Pendidikan Islam Tholabul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jhm.v1i1.119

Abstract

Teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai faktor kehidupan baik sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan baru (cyber crime). Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Metode yang digunkan dalam pengabdian ini adalah dengan metode pemaparan secara langsung dengan memberikan penyuluhan Hukum kepada murid bela diri Silat Elang Putih Indonesia mengenai Meningkatkan Kewaspadaan Terhadap Kejahatan Cyber Crime Dimasa Pandemi Covid 19. Hasil yang akan dicapai diharapkan para remaja dapat mengetahui kejahatan cybercrime menjadi salah satu bentuk tindak kriminal yang harus diwaspadai oleh masyarakat di masa Covid-19 Modus dari kejahatan cybercrime saat ini juga kian beragam di masa Covid-19.
PENYULUHAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA HOAX MELALUI MEDIA SOSIAL DI KALANGAN GENERASI MUDA PADA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DARMA AGUNG MEDAN Ria Sintha Devi; Rudolf silaban; Nanci Yosepin Simbolon
Jurnal PKM Hablum Minannas Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Bulan Oktober 2022
Publisher : LPPM Yayasan Pendidikan Islam Tholabul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jhm.v1i2.181

Abstract

The development of information and communication technology was then responded by the government by issuing a law. Media managers in Indonesia are still developing their abilities in an effort to face the new world and provide excellent programs that suit the needs of the community, especially young people. This activity will conducted through face-to-face meetings attended by students of the Faculty of Law, Darma Agung University, social media on the one hand is private. An account belonging to someone on social media, such as Facebook, is interpreted as a substitute for that person's appearance in cyberspace which contains information about the owner, such as name and photo and identity to other privacy, spreading false and misleading news that results in consumer losses in electronic transactions and disseminating information aimed at causing hatred or hostility to certain individuals and/or community groups based on ethnicity, religion, race, and inter-group (SARA). Finally, a person can be punished for sending electronic information and/or electronic documents that contain threats of violence or intimidation aimed at personally
Co-Authors Agustinus Laia Alusianto Hamonangan Ardiansyah Bangun Ayu Pradaning Ratri Bina Kasih Hutabalian Candra Kirana Denny Tongan Pandiangan Devry Iskandar Bonte Diana Lubis Dody Permana Rambe Emi Rafika Sitepu Ermawy, Ardi Feryanti Simarsoit Fidelis Pangondian Simamora Goklas Marulita Simatupang Gomgom TP Siregar Hamonangan, Alusianto Hasibuan, Golan Hinoramus Alfreenki Lase Immanuel, Immanuel Jariansen Barus Jon Putra Niaman Waruwu Josua Vicky Marulitua Naiborhu Kalorus Kristianto Bu’ulolo Karim, Ahmad Khomaini Khomaini Laia, Silfanus Lestari Victoria Sinaga Lubis, Mhd. Ansori Lubis, Muhammad Reza Assouri M. Iqbal Manalu, Sarih Naulina Marinus Laia Meiman Rezeki Zebua Melinda Marsaulina Hutapea Melky Saro Bulyan Zebua Monang Monang Muhasyibi, Fandi Nanci Simbolon Nanci Yosepin Simbolon Nata Perdamean Panjaitan Nathanael Sitorus Novi Juli Rosani Zulkarnaen Pantas Sianturi, Pantas Parhusip, Yonathan Hisarma Pinem, Tomi Hagai Puspita Tarigan Ramsi Meifati Barus Rani Ika Pratiwi Rini Novita Risma Wati Sitompul Rotua Hotmauli Siayung Samosir, Herixson Sugiarto Samueli Laia Sembiring, Lidia Olivia Caroline Shandy Setiawan Panjaitan Siayung, Rotua Hotmauli Sihotang, Icha Juliana Silaban, Rudolf Simamora, Fidelis Pangondian Simanjuntak, Mega Lasmawati Siregar, Bangun Siregar, Gomgom T.P. Siregar, Syawal Amry Sumitro Sitinjak Tomi Hagai Pinem Tulim, Anto Wahyudi, Dimas Winta Hayati Yasa Aro Telaumbanua Yasid, Muhammad Zebua, Yamoaro