Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.144
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL ILMIAH MAKSITEK JURNAL ILMIAH KOHESI Jurnal Darma Agung Jurnal Ilmiah METADATA JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas Journal Liaison Academia and Society PKM Maju UDA Journal of Progressive Law and Legal Studies JURNAL RETENTUM
Ria Sintha Devi
Universitas Darma Agung
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TANGGUNG JAWAB PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL I SUMATERA UTARA AKIBAT FORCE MAJEUR DALAM PENGANGKUTAN CRUDE PALM OIL (CPO) PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV Diana Lubis; Rini Novita; Ria Sintha Devi; Winta Hayati; Khomaini Khomaini
Jurnal PKM Hablum Minannas Vol. 2 No. 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : LPPM Yayasan Pendidikan Islam Tholabul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jhm.v2i2.440

Abstract

Perjanjian pengangkutan adalah salah satu bentuk perjanjian yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Dalam perjanjian pengangkutan apabila terjadi force majeur (keadaan memaksa) seperti kebakaran, bencana alam di luar kehendak manusia, tentu menimbulkan akibat hukum pada pihak-pihak. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa bentuk perjanjian antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara dengan pengguna jasa kereta api berkaitan dengan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) dilakukan dalam bentuk tertulis yang di dalamnya berisi hak dan kewajiban para pihak yang harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan Bersama. Tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara terhadap kerusakan Crude Palm Oil (CPO) yang diangkut akibat peristiwa force majeur adalah tidak boleh melebihi toleransi yang ditentukan dalam perjanjian dan jika melebihi toleransi susut atau kerusakan.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR: 25/1992 TENTANG PERKOPERASIAN DI SIMPAN PINJAM KARYA BARU KECAMATAN PANCURBATU Ramsi Meifati Barus; Nanci Simbolon; Ria Sintha Devi; Alusianto Hamonangan
Jurnal PKM Hablum Minannas Vol. 3 No. 2 (2024): Edisi Oktober 2024
Publisher : LPPM Yayasan Pendidikan Islam Tholabul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jhm.v3i2.519

Abstract

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan). Kata “gerakan ekonomi rakyat” mengindikasikan bahwa koperasi adalah wadah bagi ekonomi rakyat Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam Karya Baru Pancurbatu yang memberikan pencerahan dengan memberikan nasehat dan konsultasi hukum kepada masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan di bidang perekonomian. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah adanya perjanjian pinjam meminjam, dimana diharapkan setiap badan usaha koperasi harus mempunyai perjanjian, dalam hal ini perjanjian pinjam meminjam. Kesepakatan yang dicapai biasanya berupa hal-hal prinsip saja, untuk memenuhi syarat-syarat huku, dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Permasalahan lain akan dimasukkan dalam perjanjian yang lebih mudah diubah sesuai dengan perkembangan ekonomi. Pada akhirnya, program ini harus mampu memberikan pemahaman dan solusi kepada badan usaha koperasi khususnya Koperasi Simpan Pinjam Karya Baru Pancurbatu agar dapat tetap eksis sebagai badan usaha yang sedang berkembang. Ketika terjadi kasus nasabah tidak bayar kewajiban yang disebut wanprestasi, proses penyelesaian sengketa diupayakan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan.
Certainly of Divorce Laws in Different Countries Base on Indonesian International Civil Law Devi, Ria Sintha
Journal of Progressive Law and Legal Studies Том 2 № 01 (2024): Journal of Progressive Law and Legal Studies
Publisher : PT. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/jplls.v2i01.496

Abstract

Recognition and implementation of the divorce decision. Therefore, a thorough understanding of the principles of private international law is essential to navigate these complex legal challenges. Principles such as lex loci celebrationis, lex domicilii, and the principle of recognition and enforcement of foreign judgments serve as guidelines in handling inter-country divorce cases. Court jurisdiction, the choice of applicable law, and the process of recognizing and implementing divorce decisions between countries are important focal points in legal settlements. International divorce, especially involving spouses of different nationalities, raises a number of complex issues. From determining jurisdiction to choosing the applicable law, every step in the divorce process requires careful consideration. In this context, several international treaties, such as the Convention on the Civil Aspects of International Divorce, provide a uniform legal framework for dealing with such divorce cases. In addition, the importance of recognizing and enforcing foreign divorce judgments in other jurisdictions is an important factor in preventing multiple divorces and providing legal certainty. This process involves coordination between countries to respect and recognize foreign court decisions. Protecting children's rights in interstate divorce is an important focus, with jurisdictional determination and appropriate application of the law to ensure the child's best interests are safeguarded. An in-depth understanding of international private law, especially in the context of divorce from different countries, is the key to ensuring justice and legal certainty for all parties involved. In handling inter-country divorce cases in Indonesia, especially those involving couples with different nationalities, it is important to pay attention to national legal regulations, applicable laws and regulations, and guidelines from relevant international conventions. The divorce process in Indonesia, as explained in Article 66 of the Marriage Law, must follow the applicable national laws and regulations. This research, using normative juridical methods, provides in-depth insight into how international private law is applied in inter-state divorce cases in Indonesia. By exploring the principles of private international law and examining expert views, this research discusses the legal complexities involving marriage between countries and contributes to further understanding of legal certainty in this context. Overall, interstate divorce opens up a broad discussion of private international law issues, including jurisdiction, choice of law, recognition, and protection of children's rights. With increasing human mobility and globalization, a deep understanding of the principles of international private law is becoming increasingly important in dealing with marriages and divorces from different countries.
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 292/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 894 K/Pdt.Sus-PHI/2022 Devi, Ria Sintha; Hasibuan, Golan
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4099

Abstract

Terjadinya PHK terhadap 4 (empat) orang pekerja/buruh seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Medan perkara Nomor 292/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 894 K/Pdt.Sus-PHI/2022 atas nama Adi Muliyono, Agung Muliyono, Adrian Fajar Syahputra dan Aris Fauzi bila dilihat dari kronologis terjadinya kasus tersebut maka terlihat pengusaha CV. Mestika Jaya Abadi seperti tidak memahami aturan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan, karena hampir semua hak normatif pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan tersebut tidak dipenuhi seperti upah tidak sesuai aturan, tidak didaftarkannya para pekerja/buruh menjadi peserta bpjs kesehatan dan peserta bpjs jamsostek, tidak adanya cuti haid, tidak adanya cuti sebelum melahirkan dan tidak adanya hak cuti sesudah melahirkan serta hak cuti lainnya. Penerapan hukum ketenaga kerjaan pada Pengadilan Negeri dan penerapan hukum pada Mahkamah Agung RI haruslah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, dimana putusan perkara atas 4 (empat) pekerja/buruh yang menggugat CV. Mestika jaya Abadi baik tingkat Pengadilan Negeri Medan dan pada tingkat Mahkamah Agung RI ada perbedaan yang dirasa kurang mencerminkan keadilan.
PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Sihotang, Icha Juliana; Manalu, Sarih Naulina; Siregar, Gomgom TP; Devi, Ria Sintha
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 1 (2024): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i1.4243

Abstract

Tanda tangan yang di pergunakan dalam e-commerce tersebut bukanlah manuskrip tetapi merupakan digital signature (tanda tangan digital) bukanlah seperti bayangan orang yang atau mungkin berpikiran bahwa tanda tangan digital adalah tanda tangan asli seseorang yang di scan Ini bertujuan untuk menjelaskan keabsahan perjanjian jual beli melalui internet berdasarkan hukum positif di indonesia, pengaturan tentang digital signature sebagai alat bukti menurut UU ITE, dan tanggung jawab para pihak atas wanprestasi yang terjadi dalam transaksi elektronik. Peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah yang mengatur peraturan perjanjian bisnis perlu untuk tetap terus mengawasi para pelaku bisnis yang akan melakukan perjanjian elektronik, agar menghindari adanya kesalahpahaman, penipuan atau kerugian lain yang mungkin terjadi akibat ketidak jelasan atau ketidak patuhan terhadap undang-undang yang berlaku. Ini bertujuan untuk menjelaskan keabsahan perjanjian jual beli melalui internet berdasarkan hukum positif di indonesia, pengaturan tentang digital signature (tanda tangan digital) sebagai alat bukti menurut UU ITE, dan tanggung jawab para pihak atas wanprestasi yang terjadi dalam transaksi elektronik. Dalam penulisan ini data diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian hukum normatif untuk mendapatkan data sekunder. Peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah yang mengatur peraturan perjanjian bisnis perlu untuk tetap terus mengawasi para pelaku bisnis yang akan melakukan perjanjian elektronik, agar menghindari adanya kesalahpahaman, penipuan atau kerugian lain yang mungkin terjadi akibat ketidak jelasan atau ketidak patuhan terhadap undang-undang yang berlaku.
TANGGUNG JAWAB MASKAPAI TERHADAP PEMBATALAN KEBERANGKATAN PENUMPANG KARENA TIDAK MELENGKAPI PERSYARATAN KESEHATAN (RAPID TEST) (Studi Penelitian di Bandara Udara Kuala Namu) Muhasyibi, Fandi; Siregar, Gomgom T.P.; Devi, Ria Sintha
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.5180

Abstract

Faktor-faktor yang menyebabkan maskapai membatalkan penerbangan adalah faktor komersial, teknis, operasional, cuaca dan bandara. Maskapai penerbangan bertanggung jawab untuk membatalkan keberangkatan karena tidak melebihi persyaratan perawatan kesehatan (pengujian dipercepat): jika penumpang tes positif untuk antigen, ia harus menjalani tes PCR, jika negatif, mereka dapat melanjutkan, dan harga kembali dari tiket untuk terbang kembali minimal 3 hari ke depan dan jika penumpang mendapatkan PCR maka harus dikarantina selama 14 hari, menjadwal ulang tiket sesuai dengan status penumpang setelah karantina. Atau seluruh tiket akan dikembalikan. Tidak ada ketentuan khusus untuk perlindungan hukum konsumen untuk pembatalan keberangkatan karena kegagalan untuk menyelesaikan perawatan kesehatan (pengujian dipercepat), tetapi kepatuhan tidak terbatas pada UndangUndang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak tercapai. Namun, penumpang sebagai konsumen memiliki perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan hak-hak penumpang sebagai konsumen jasa angkutan udara, dan KUH Perdata yang berkaitan dengan status penumpang sebagai pihak dalam kontrak pengangkutan dengan seperti maskapai penerbangan.
KEDUDUKAN JUSTICE COLLABORATOR TERHADAP PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Pinem, Tomi Hagai; Siayung, Rotua Hotmauli; Simbolon, Nanci Yosepin; Devi, Ria Sintha
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1726

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan justice collaborator terhadap pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana. Justice collaborator dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi yaitu membantu aparat penegak hukum dalam menemukan alat-alat bukti dan tersangka lain yang signifikan, posisi justice collaborator sangat relevan bagi sistem peradilan pidana Indonesia untuk mengatasi kemacetan prosedural dalam pengungkapan suatu kejahatan terorganisir dan sulit pembuktiannya. Penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis yuridis normatif yaitu berdasarkan undang-undang. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap justice collaborator tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang justice collaborator. Meskipun secara eksplisit aturan tentang perlindungan hukum justice collaborator telah dimuat dalam Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 Tentang lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan SEMA No.4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) kedua aturan tersebut belum dapat melindungi keberadaan justice collaborator. Disarankan agar sebaiknya Indonesia membuat peraturan perundang-undangan khusus mengatur tentang perlindungan justice collaborator. Peraturan yang khusus mengatur secara tegas memberikan perlindungan terhadap justice collaborator harus terintegrasi mengikat para aparat penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim, KPK, LPSK, Lembaga Pemasyarakatan dan lembaga lainnya yang terkait seperti Kementrian Hukum dan HAM serta PPATK dan advokat.
PERINSIP LARANGAN BEKERJA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK Devi, Ria Sintha; Simamora, Fidelis Pangondian
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN MEI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i2.3296

Abstract

Pekerjaanak merupakan masalah yang cukup kompleks.Halini dapat dipengaruhioleh berbagai faktor sepertikemiskinan,kondisianak,keluarga dan budayamasyarakat. Mempekerjakan anak tidak juga selalu berdampak negatif,karena dengan anakbekerja dapat melatih kemampuanfisik,mental,sosial sertaintelektualitas anak. Meskipun dalam praktiknya tidakdapat dihindari banya kterjadinya diskriminasi ataupun eksploitasi yang dialami oleh pekerjaanak Pekerja anaktidak selalu bekerja dalam sektorformal,namun pekerjaanak justru lebih banyak yang berkecimpung diluar sektorformal(informal) sehingga tidakadanya hubungan kerja yangjelas.Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridisnormatif.Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis.Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitiankepustakaan (library research).Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer:KitabUndang-UndangHukumPerdata BW (Burgerlijk Wetbook),Udang-undang Republik Indonesia No.13Tahun2003Tentang Ketenagakerjaan,bahan hukumsekunder:yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh buku-bukubacaan dan laporan-laporan hasil penelitianhukum, dan bahan hukum tersier.Hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh pekerja anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-UndangNomor13Tahun2003Tentang Ketenagakerjaan yangmeliputi:1)Hak Mendapatkan Gaji yang Layak,2)Hak Mendapatkan Waktu Kerja yangSesuai,3)Hak Mendapatkan Waktu Istirahat dan CutiyangCukup,4)Hak MendapatkanPendidikan,5) Hak Mendapatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Mempekerjakan anak boleh dilakukan asalkan dipenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur didalam ketentuan yang diamanatkan oleh undag-undang yang berlaku tersebut dan juga hak-hak pekerjaanak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Undang-Undang ketenagakerjaan menetapkan sanksi bagipara pelanggarhukum,mereka yang melanggar ketentuan mengenai bentukpekerjaan terburuk untuk anak dikenaihukuman penjara selama2 hingga 5 tahun atau denda sedikitnya 200 juta rupiah atau maksimum500 jutarupiah. Sedangkan pelanggaran aturanmengenai pekerjaanringan akandikenai hukumanpenjara selama1 hingga 4 tahun dan/atau denda sedikitnya 100jutarupiah dan maksimum 400 juta rupiah.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PEDOFILIA (Studi Di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang) Lubis, Muhammad Reza Assouri; Immanuel, Immanuel; Devi, Ria Sintha
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1717

Abstract

Penelitian ini adalah Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia (Studi Di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang). Studi ini bertujuan untuk mencari bagaimana modus operandi pelaku tindak pidana pedofilia anak di wilayah hukum Polres Deli Serdang; bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pedofilia anak di wilayah hukum Polres Deli Serdang. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris yang menggunakan data primer dan sekunder dan analisis data secara deskriftif kualitatif. Hasil penelitian terlihat bahwa modus operandi tindak pidana pedofilia terhadap anak di wilayah hukum Polres Deli Serdang yang digunakan oleh pelaku secara umum yaitu melakukan pemaksaan disertai dengan ancaman kekerasan, mengiming-imingi korban akan sesuatu atau hadiah atau janji-janji, kemudian melalui bujuk rayu ataupun tipu muslihat; dan upaya penanggulangan tindak pidana pedofilia terhadap anak di wilayah hukum Polres Deli Serdang dilakukan dengan tindakan preventif dan tindakan represif oleh para aparat penegak hukum berupa penjatuhan atau penerapan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pedofilia anak yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan. Upaya penanggulangan dilakukan juga oleh pemerintah dalam memberikan penyuluhan hukum dan upaya yang dilakukan oleh masyarakat dengan meningkatkan silaturahmi untuk menutup ruang gerak Pelaku tindak pidana pedofilia.
EFEKTIFITAS PERAN PENYIDIK RESKRIMUM POLRES LANGKAT PADA GELAR PERKARA TERKAIT PENGADUAN MASYARAKAT PASCA PANDEMI COVID – 19 Simanjuntak, Mega Lasmawati; Siregar, Bangun; Devi, Ria Sintha
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1982

Abstract

Dalam kasus-kasus di Polres Langkat Sektor Lapian, Pelapor yang membuat Pengaduan kebagian SPKT di proses untuk dilakukan gelar perkara. Khususnya Satuan Reserse Kriminal dalam mengungkapnya sehingga pelakunya bias tertangkap sehigga memberikan rasa aman bagi masyarakat walaupun dalam pengungkapannya tidak mudah dilakukan oleh polisi, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni Pasal 1 ayat 2 KUHAP dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian. Adapun rumusan masalah adalah Bagaimana Proses Pemeriksaan Tersangka pada saat gelar perkara di Ditreskrimum Polres Langkat pasca pandemic covid 19 ini, Bagaimana efektivitas Peran Penyidik Ditreskrimum Polres Langkat pada Gelar Perkara terkait pengaduan masyarakat pasca pandemic covid 19 sekarang ini, Bagaimana Hambatan dan Penanggulangan Peran Penyidik ditreskrimum Polres Langkat pada gelar perkara terkait pengaduan masyarakat pasca pandemic covid 19.Hasil pembahasan adalah Proses peradilan pidana yang berkeadilan menjadi tantangan apparat penegak hukum. Salah satu upaya mencapai due process of law dalam proses penyidikan adalah melalui gelar perkara yang dilakukan dalam setiap tahapan proses beracara pidana. Pelaksanaan gelar perkara dalam proses penyidikan sangat membantu bagi penyidik dalam menentukan arah penyidikan, dapat mengurangi kesalahan dalam proses penyidikan sehingga proses penyidikan dapat berjalan sesuai ketentuan aturan yang berlaku. Pelaksanaan gelar perkara diatur dalam Pasal 9 PP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan apabila pelaksanaan gelar perkara tidak dilaksanakan ada beberapa sanksi yang diatur dalam Pasal 9 PP No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI.
Co-Authors Agustinus Laia Alusianto Hamonangan Ardiansyah Bangun Ayu Pradaning Ratri Bina Kasih Hutabalian Candra Kirana Denny Tongan Pandiangan Devry Iskandar Bonte Diana Lubis Dody Permana Rambe Emi Rafika Sitepu Ermawy, Ardi Feryanti Simarsoit Fidelis Pangondian Simamora Goklas Marulita Simatupang Gomgom TP Siregar Hamonangan, Alusianto Hasibuan, Golan Hinoramus Alfreenki Lase Immanuel, Immanuel Jariansen Barus Jon Putra Niaman Waruwu Josua Vicky Marulitua Naiborhu Kalorus Kristianto Bu’ulolo Karim, Ahmad Khomaini Khomaini Laia, Silfanus Lestari Victoria Sinaga Lubis, Mhd. Ansori Lubis, Muhammad Reza Assouri M. Iqbal Manalu, Sarih Naulina Marinus Laia Meiman Rezeki Zebua Melinda Marsaulina Hutapea Melky Saro Bulyan Zebua Monang Monang Muhasyibi, Fandi Nanci Simbolon Nanci Yosepin Simbolon Nata Perdamean Panjaitan Nathanael Sitorus Novi Juli Rosani Zulkarnaen Pantas Sianturi, Pantas Parhusip, Yonathan Hisarma Pinem, Tomi Hagai Puspita Tarigan Ramsi Meifati Barus Rani Ika Pratiwi Rini Novita Risma Wati Sitompul Rotua Hotmauli Siayung Samosir, Herixson Sugiarto Samueli Laia Sembiring, Lidia Olivia Caroline Shandy Setiawan Panjaitan Siayung, Rotua Hotmauli Sihotang, Icha Juliana Silaban, Rudolf Simamora, Fidelis Pangondian Simanjuntak, Mega Lasmawati Siregar, Bangun Siregar, Gomgom T.P. Siregar, Syawal Amry Sumitro Sitinjak Tomi Hagai Pinem Tulim, Anto Wahyudi, Dimas Winta Hayati Yasa Aro Telaumbanua Yasid, Muhammad Zebua, Yamoaro