Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.994
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Arena Hukum Jurnal Hukum Novelty Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Wawasan Yuridika Substantive Justice International Journal of Law Unes Law Review Pleno Jure Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Corruptio Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes Yuridika Jurnal Cakrawala Ilmiah Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Qawanin Jurnal Ilmu Hukum HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES
Rizki Ramadani
Faculty Of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Konstitusionalitas KUHP Baru: Analisis Putusan dan Prospeknya Andi Muh Al Fitrah; Muhammad Rinaldy Bima; Rizki Ramadani
UNES Law Review Vol. 8 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/sswye150

Abstract

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang diproyeksikan berlaku efektif pada 2 Januari 2026, menandai sebuah milestone monumental sekaligus kontroversial dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Legislasi ini mengklaim membawa misi agung dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, dan harmonisasi hukum pidana nasional, mengakhiri dominasi Wetboek van Strafrecht warisan kolonial Belanda yang telah bercokol hampir satu abad. Namun, di balik narasi pembaharuan tersebut, pengesahan ini memantik diskursus konstitusional yang tajam karena sejumlah pasal dinilai secara substansial bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis dan menghidupkan kembali ketentuan otoritarian yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui mekanisme judicial review. Penelitian ini menyajikan analisis mendalam dan ekstensif mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam mengawal konstitusionalitas KUHP baru, dengan fokus spesifik pada putusan-putusan terkait pengajuan uji materiil di masa transisi serta proyeksi prospek pengujian di masa mendatang. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), studi ini membedah bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945, naskah komprehensif KUHP Baru, putusan-putusan MK yang relevan (seperti Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dan Putusan Nomor 1/PUU-XXI/2023), serta literatur sekunder yang otoritatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK cenderung mengambil posisi judicial restraint dengan menolak permohonan judicial review pada masa vacatio legis dengan alasan prematuritas, sebuah sikap yang menyisakan ruang ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran hak konstitusional (constitutional injury) yang tertunda. Temuan juga mengungkapkan adanya fenomena inkonsistensi radikal antara ratio decidendi putusan MK terdahulu dengan substansi KUHP baru, khususnya terkait revitalisasi pasal penghinaan Presiden (lèse-majesté) dan penghinaan lembaga negara, yang mengindikasikan defisit moralitas konstitusi (constitutional morality) dari pembentuk undang-undang. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reorientasi paradigma pengujian undang-undang dari yang bersifat murni represif menjadi akomodatif terhadap preventive review dalam situasi luar biasa, serta pengawalan ketat masyarakat sipil pasca-berlakunya KUHP pada 2026.
Co-Authors Aan Aswari Ali Rahman Amiruddin Amiruddin Andi Muh Al Fitrah Anggreany Arief Anshari Nur, Muh. Nadzirin Arizqi Ihsan Pratama Azwad Rachmat Hambali Buana, Andika Prawira Farah Syah Rezah Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih Hijriani Imran Eka Saputra. B Ma’ruf Hafidz Mirnawanti Wahab Moch Andry W W Mamonto Muh Naufal Ramli Muhammad Kamal Muhammad Naufal Ramli Muhammad Rinaldy Bima Mursyid Mursyid Musthafa Zahir Pregnon Claude Nahi Sri Resky Rannu Jamal Syahiruddin Latif Zainuddin