Claim Missing Document
Check
Articles

ANALISIS PENGARUH TINGKAT LIKUIDITAS TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT MEDIA NUSANTARA CITRA Tbk PERIODE 2009-2017 Ikhwanuddin Harahap; Ahmad Iqbal Tanjung; Ica Yan Sari Siregar
AL-MASHARIF: JURNAL ILMU EKONOMI DAN KEISLAMAN Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Padngsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/masharif.v5i1.1408

Abstract

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah naik turunnya antara tingkat likuiditas terhadap profitabilitas yang menunjukkan bahwa tidak setiap kejadian sesuai dengan teori yang ada. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah TerdapatPengaruh Tingkat LikuiditasTerhadapProfitabilitasPada PT Media Nusantara Citra Tbk periode 2009-2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat likuiditas terhadap profitabilitas pada PT Media Nusantara Citra Tbk periode 2009-2017.Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan bidang ilmu akuntansi dengan topik pembahasan adalah analisis pengaruh tingkat likuiditas terhadap profitabilitas pada laporan keuangan PT Media Nusantara Citra Tbk periode 2009-2017. Sehubungan dengan itu, pendekatan yang dilakukan adalah teori-teori yang berkaitan dengan rasio likuiditas dan rasio profitabilitas sebagai aspek-aspek atau bagian-bagian tertentu dari keilmuan tersebut.Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif analisis deskriptif, sumber data adalah data sekunder dengan bentuk laporan keuangan dari PT Media Nusantara Citra Tbk, sampel yang digunakan berjumlah 35 data sampel. Teknik pengumpulan data adalah laporan keuangan publikasi triwulan yang dipublikasikan PT Media Nusantara Citra Tbk periode 2009-2017. Data diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu www.idx.co.id. Kemudian diolah dengan bantuan SPSS Versi  23. Teknik analisis data dengan metode regresi sederhana, analisis statistik deskriptif, uji normalitas dan uji t.Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial (uji-t) tingkat likuiditas tidak terdapat pengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas yang dibuktikan dengan nilai thitung (0,735 2,034) ttabeldan nilai signifikansi 0,467(0,467 0,05) maka H0 diterimadan Ha ditolak. Nilai R2 sebesar 0,016 artinya persentase sumbangan pengaruh varibel X (tingkat likuiditas) terhadap variabel Y (profitabilitas) sebesar 1,6 persen, sedangkan 98,4 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
Implementasi Bimbingan Perkawinan terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan Shabri, Abdurrahman; Harahap, Ikhwanuddin; Nasution, Muhammad Arsad
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v7i3.11129

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Untuk mengetahu implementasi bimbingan perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan terhadap masyarakat di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan dimana peserta bimbingan perkawinan di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan adalah mereka yang sudah mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) tetapi belum melangsungkan perkawinan. Metode yang penyampaian materi dengan ceramah dan Tanya jawab, fasilitator bimbingan perkawinan yang bersertifikat ada empat orang terdiri dari tiga orang dari Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan dan satu orang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Pelaksanaan bimwin selama dua hari yaitu 16 JPL (Jam Pelajaran). 2) Implementasi bimbingan perkawinan terhadap nasyarakat di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Setelah mengikuti bimbingan perkawinan, kepercayaan diri masing-masing calon pengantin meningkat, tidak sering bertengkar, memperlakukan pasangan dengan baik, tercukupinya kebutuhan keluarga, bersikap santun terhadap sesama anggota keluarga,terlibat aktif dalam masyarakat, rumah tangga terjaga dari pengaruh buruk, rumah tangga yang Islami.
Distribusi Zakat Fitrah Setelah Shalat ‘Idul Fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Ditinjau dari Hukum Islam Akhyaruddin, Ilman MHD.; Siregar, Fatahuddin Aziz; Harahap, Ikhwanuddin
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v7i3.11854

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendistribusian zakat fitrah setelah shalat idul fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Untuk mengetahui faktor pendistribuan zakat fitrah setelah shalat idul fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah setelah Shalat Idul Fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mentode pendistribusian zakat fitrah dikecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas adalah a) Pendistribusian zakat fitrah dari amil/panitia zakat kepada mustahik dilaksanakan pada tanggal 26 Ramadhan setelah shalat asar dengan system talangan, b) Pendistribusian dari amil kepada mustahik pada malam 1 (satu) syawal, c) Pendistribusian dari amil/panitia zakat kepada mustahik setelah shalat idul fithri. Faktor-faktor yang menyebabkan pendistribusian zakat fitrah setelah shalat idul fitri adalah a) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami tujuan zakat fitrah, b) Kurangnya sumber daya manusia para panitia/amil zakat, c) Kurangnya manajemen amil zakat. Dilihat dari tinjauan hukum islam, pendistribusian zakat fitrah setelah shalat idul fitri adalah sah apabila dilaksanakan oleh amil zakat yang sah, yakni pendistribusian dari amil zakat yang sah kepada mustahik. Sekalipun hal tersebut kurang tepat dari sisi Maqasid Syari’ahnya. Sebab tujuan zakat fitrah itu adalah untuk menghindari adanya fakir miskin yang meminta-minta pada hari Raya idul Fitri.
Pengetahuan Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Simatupang, Indah Tria Sari; Siregar, Ibrahim; Harahap, Ikhwanuddin
Wahana Didaktika : Jurnal Ilmu Kependidikan Vol. 22 No. 1 (2024): Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan
Publisher : Faculty of teaching training and education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31851/wahanadidaktika.v22i1.12925

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetrahui (1) Pengetahuan peran mediator sebagai pembelajaran tentang perkara perceraian (2) Faktor penghambat dan pendukung mediator dalam melaksanakan mediasi. (3) Efektivitas mediator dalam menyelesaikan masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Subjek penelitian ini yaitu pembelajrar hakim, mediator, Panitera, Panitera Muda. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan pembelajaran proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi PERMA tersebut sebagai acuan dalam mengaplikasikan mediasi. (2) Faktor keberhasilan mediasi dari aspek para pihak dan mediator sebelum melakukan proses mediasi dia memiliki pengetahuan terlebih dahulu permasalahan penyebab perkara yang dihadapi oleh kedua belah pihak sebagai seorang mediator. Faktor penghambat pelaksanaan mediator ada pada berbagai aspek, yaitu: durasi waktu mediasi, jumlah perkara perceraian yang banyak membuat hakim merangkap menjadi hakim mediator, mediator non hakim yang dari luar pengadilan yang hanya berjumlah dua orang saja sehingga sangatlah terbatas. (3) Pengetahuan tentang PERMA No. 01 Tahun 2016 belum efektif karena presentase dari perkara yang dicabut (berhasil di mediasi) tidak sampai, hal itu di karenakan unsur dari penegak hukumnya yang kurang memadai. Jika dilihat dari teori efektivitas hukum baikdari faktor hukum PERMA No. 01 Tahun 2016, faktor penegak hukumnya (mediator), faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan belum efektif
Efektivitas Pembelajaran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Itsbat Nikah Terpadu Siregar, Tohiruddin; Harahap, Ikhwanuddin; Harahap, Zul Anwar Ajim
Wahana Didaktika : Jurnal Ilmu Kependidikan Vol. 22 No. 1 (2024): Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan
Publisher : Faculty of teaching training and education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31851/wahanadidaktika.v22i1.12926

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetrahui (1) Pembelajaran Itsbat Nikah Terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015. (2) Efektivitas pembelajaran Itsbat Nikah Terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 oleh UIN Syahda. (3) Faktor-faktor penghambat pembelajaran Itsbat Nikah Terpadu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Subjek penelitian ini yaitu masyarakat pembelajar itsbat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahap proses pembelajaran persidangan Itsbat nikah terpadu yang dilakukan  berjalan sangat tidak efektif dan tidak tercover. Sangat tidak efektifnya karena ada 100 berkas pelaksanaan itsbat nikah Terpadu akan tetapi hanya 33 pasangan suami istri yang mendaftar hadir dalam pelaksanaan Itsbat nikah terpadu keliling, artinya pembelajaran pada masyarakat masih kurang kesadaran terhadap pembelajaran sidang Itsbat nikah terpadu keliling dan tidak ingin dibantu dalam mencari keadilan untuk memperoleh status hukum karena dilihat dari tingkat capaiannya sangat tidak efektif yaitu dengan rasio efektivitasnya dibawah 40. Padahal dalam pembelaran Itsbat nikah terpadu keliling seluruh jenjang struktural dangat diperlukan dan disepakati bahwa pembelajaran sidang Itsbat nikah terpadu penting untuk dilaksanakan dan menjadi motivasi hukum bagi hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan karena rasa tanggung jawab hakim untuk memenuhi dan memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan.
Merantau in The Ethnic Tradition of Minangkabau: Local Custom Without Sharia Basis? Siregar, Fatahuddin Aziz; Yulika, Febri; Nofialdi, Nofialdi; Harahap, Ikhwanuddin; Ridwan, Benny; Syahputra, Iswandi
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 6, No 1 (2022): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v6i1.9954

Abstract

Customary practice in Minangkabau is based on sharia, and sharia is based on the Qur’an (as provisioned in the proverb Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah-ABS/SBK). As a customary practice, is merantau in the Minangkabau tradition based on sharia? This article explains the relationship between custom and sharia in Minangkabau’s merantautradition. This study is a qualitative research with in-depth interview data collection techniques and literature study. In-depth interviews were conducted with four distinct individuals representing customary figures and religious figures of West Sumatra. The study found that merantau in the Minangkabau tradition emerged out of the matrilineal customary system that has been in place long before Islam was introduced to the Minangkabau community. As a custom, several aspects of merantau in the Minang culture contradict Islamic sharia. This indicates that the relationship between custom and sharia is not hierarchical as stipulated in the ABS/SBK model. The study results may have implications on new relations between customary law, sharia, culture, and religion.
Understanding The Rise of Childfree Marriage: Avoiding Toxic Family, Being Happy and Well Without Children Despite Contradiction With Maqashid al-Sharia Harahap, Ikhwanuddin; Siregar, Fatahuddin Aziz; Hariyanto, Erie
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 10 No 1 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/jhi.v10i1.9984

Abstract

This research aims to understand the phenomenon of increasing childfree marriage as a contemporary social construction and analyze it from the perspective of maqashid al-sharia, especially related to the principle of progeny preservation in Islam. This study uses a descriptive qualitative approach with a field research method. Primary data was obtained through in-depth interviews with two married couples (four informants), each of whom committed to a child-free marriage. The data were analyzed thematically with an eminic and ethical approach, as well as interpretive-descriptive. Research has found that couples' decisions to marry without having children are based on a desire to achieve happiness and well-being throughout their life with their partner, as well as avoiding the creation of a toxic family. These internal factors are reinforced by external factors such as education, economy, and career. Research has also found that wives play a key role in these decisions regarding reproductive rights. From the perspective of Islamic law, although there is no explicit text prohibiting childfree marriage, maqashid al-sharia still emphasizes the importance of the sustainability of offspring. The childfree decision is a conscious choice of a married couple to pursue happiness and well-being without the presence of children, on the grounds of avoiding the potential for toxic families. In the Islamic view, childfree marriage falls within the territory of ijtihadiyyah which requires a legal approach based on maqashid al-sharia and 'illat analysis. Although this phenomenon is socially acceptable, normatively Islam still prioritizes the importance of offspring as part of the purpose of sharia.
Women's Position in Patriarchal Kinship System Harahap, Ikhwanuddin
Jurnal Ilmiah Peuradeun Vol. 8 No. 1 (2020): Jurnal Ilmiah Peuradeun
Publisher : SCAD Independent

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26811/peuradeun.v8i1.340

Abstract

Spirit of gender equalities is currently stretching amid the strong patriarchal system in North Padang Lawas District North Sumatera. In terms of education, women get the same rights as men, even in some villages, more women go to school/college than men. There is a growing slogan that is "anak do boru, boru do anak" (boys and girls are the same). Women have the freedom to choose their own spouse and are not bound to the custom of "manyunduti". However, in the economic field, wives work in the fields and tore rubber to support the family's economy besides they have to do all the household works. Based on the gender perspective, this is a form of gender injustice, the namely double burden. Another form of inequality is in terms of inheritance, in which they get little part even in the form of giving (pangalehenan/ olongate). This is a form of marginalization experienced by women in North Padang Lawas District North Sumatera.
Lafadz Ijab Qabul Perspektif Fiqih As-Syafi’i Siregar, Arnisa; Harahap, Ikhwanuddin; sirait, Adi syahputra
Jurnal El-Thawalib Vol 2, No 5 (2021)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v2i5.4403

Abstract

Marriage is not just a written contract or usually spoken between the bride and groom. Ijab qabul is one of the pillars of marriage, there is ijab, namely lafadz spoken by the guardian of the prospective bride or her representative while qabul is lafadz spoken by the prospective groom. Then without the pillars in a marriage contract, the marriage is invalid. As happened in the process of the marriage contract in the city of Padangsidimpuan, the lafadz consent and qabul were not in accordance with the provisions of the Shari'a.The purpose of this thesis is to find out how the marriage registrar's perception of lafadz ijab qabul in the marriage process in the city of Padangsidimpuan.The conclusions obtained in this study are that the implementation of the ijab qabul lafadz in the procession of the marriage contract in the city of Padangsidimpuan lafadz qabul ijab as follows: the consent pronounced by the guardian must be in harmony with the qabul answered by the prospective groom. If the guardian of the prospective bride is her biological father in her consent, there is no need to say using binti, because it is clear in her consent that it is my biological daughter.
Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Hukum Islam Harianto, Bambang; Siregar, Fatahuddin Aziz; Harahap, Ikhwanuddin
Jurnal El-Thawalib Vol 2, No 6 (2021)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v2i6.4785

Abstract

The purpose of this research is to know implementation of Law Number 6 of 2014 concerning the appointment of village officials in Gapuk Tua Village, Marancar District, South Tapanuli Regency in 2016, and a review of Islamic law on the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning the appointment of village officials in Gapuk Tua Village. Marancar District, South Tapanuli Regency. The method used is a descriptive qualitative research method. The technique of collecting data in this research is through interviews, and observations. The results of this study concluded that the appointment of the Gapuk Tua Village Apparatus, Marancar District, South Tapanuli Regency as the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning the appointment of village officials has not been fully implemented due to the lack of Village Apparatus requirements contained in the Act. The appointment of village officials through a process of direct appointment by the Village Head without an election process and deliberation with the residents and village officials. This is because there is an element of kinship between the village head and village officials. The review of Islamic law on the appointment of the Gapuk Tua village apparatus, Marancar District, South Tapanuli Regency has not fully implemented Islamic law, namely a leader must be fair and trustworthy.