Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search
Journal : Karimah Tauhid

Prosedur Pembuatan Akta Perkawinan Rahmawati, Rita; Farhati, Muthia Zahra; Seran, Gotfridus Goris
Karimah Tauhid Vol. 2 No. 6 (2023): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v2i6.11298

Abstract

Akta perkawinan adalah catatan yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang berfungsi sebagai pernyataan status perkawinan yang mengikat secara hukum. Ini berlaku bagi pasangan non-Muslim; pasangan Muslim mengikuti proses agama. Akta ini mencakup identitas pasangan, tanggal, dan tempat pernikahan, menjadi landasan hukum ikatan sah di mata hukum. Meskipun demikian, masih banyak jumlah penduduk yang telah menikah yang secara resmi belum tercatat dikarenakan belum melengkapi prosedur pendaftaran perkawinan mereka. Mengetahui cara pembuatan akta nikah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor menjadi tujuan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data meliputi penelitian kepustakaan, wawancara, dan observasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur proses penerbitan akta perkawinan.
Pelayanan Publik dalam Pemilihan Umum 2024 Seran, Gotfridus Goris; Pratidina, Ginung; Sahila, Alifa Nasywa
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 1 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i1.11340

Abstract

Pelayanan kepemiluan memiliki peran penting dalam pemilihan umum. Dengan adanya pelayanan kepemiluan, kita dapat mengetahui bagaimana proses pemilihan umum berjalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa pelayanan publik dalam pemilihan umum 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi yang dilakukan selama sebulan, studi kepustakaan dan sumber internet. Hasil dari penelitian ini adalah jenis pelayanan publik dalam pemilihan umum 2024 di KPU Kabupaten Bogor adalah verifikasi administrasi dokumen bakal calon, verifikasi factual bakal calon, dan pembuatan surat keterangan sudah terdaftar sebagai pemilih. Keterkaitan antara prinsip-prinsip pelayanan dan pelayanan administratif dalam konteks pemilu 2024 sangat penting untuk memastikan terlaksananya pemilu yang demokratis dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Serta dalam pelaksanaan tahapan menuju pemilihan umum 2024, KPU memiliki peran yang sangat penting. Walaupun, terdapat sedikit permasalahan ketika verifikasi administrasi, KPU Kabupaten Bogor tetap menjalankan tugasnya dengan baik.
Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Rahmawati, Rita; Fitriyana, Desi; Pratidina, Ginung; Seran, Gotfridus Goris
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 2 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i2.11607

Abstract

Efektivitas mengacu pada kemampuan tujuan yang direncanakan sebelumnya untuk dicapai, atau tercapainya tujuan sebagai hasil suatu proses kegiatan. Efektivitas pelayanan publik mengacu pada terwujudnya kegiatan pelayanan administrasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bogor. Kualitas Pelayanan : Tangibility, Reliability, Responsiveness, assurance, emphaty. Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Masyarakat masih menghadapi banyak permasalahan ketika ingin menghasilkan produk dari jasa pengelolaan kependudukan. Yang saya tidak tahu adalah apakah persyaratannya terpenuhi saat layanan diberikan. Metode penelitian deskriptif kualitatif: Melalui penelitian deskriptif kualitatif ini digambarkan keadaan yang ada tanpa mengubah unsur-unsur yang dipertimbangkan. Peneliti mendapatkan wawasan tentang efektivitas layanan kependudukanyang ada di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, khusus nya dibidang pelayanan. Penulis juga mendapatkan pengalaman berharga tentang bagaimana melayani masyarakat dengan baik dari perbedaan sifat dan watak masyarakat yang berbeda-beda.
Proses Pelaksanaan Kepengurusan Surat Pindah Datang Dan Pindah Keluar Munjin, R. Akhmad; Therasari, Anita; Seran, Gotfridus Goris
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 1 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i1.11614

Abstract

SKPWNI adalah berkas atau dokumen penting penduduk untuk melakukan perpindahan ke suatu daerah tempat tinggal baru yang ingin di tempati dalam jangka waktu lebih dari satu tahun atau kurang. Setiap penduduk yang ingin pindah wajib memiliki SKPWNI ini dan harus melaporkannya ke DISDUKCAPIL tempat asal, sesuai dengan yang ada di pasal 15 UU No 23 Tahun 2006 yang di dalamnya menjelaskan setiap penduduk WNI yang pindah tempat tinggal di wilayah NKRI wajib melaporkan ke instansi yaitu DISDUKCAPIL yang ada di Kab/Kota dan memiliki kewajiban dalam urusan pengadministrasian kependudukan daerah asal. Akan tetapi ada permasalahan pada penduduk yang melakukan pembuatan surat keterangan pindah ini, tentang bagaimana proses pembuatan SKPWNI tersebut. Maka dari itu peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan dalam pembuatan surat pindah datang dan keluar di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Bogor dengan menggunakan metode pendekatan Desktiptif Kualitatif teknik pengumpilan data observasi dan studi pustaka.
Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Masyarakat Sastrawan, Berry; Samsi, Adrianus; Seran, Gotfridus Goris
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 1 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i1.11642

Abstract

Arti kesejahteraan masyarakat merupakan gabungan dari kata “kesejahteraan” dan “masyarakat”. Kata “kesejahteraan” sendiri diambil dari kata dasar “sejahtera” yang menunjukkan suatu kondisi yang mencerminkan kondisi positif, yaitu keadaan dimana anggotanya hidup sejahtera, sehat dan damai. Sedangkan “masyarakat” mengacu pada sekelompok individu yang mempunyai ikatan kuat melalui sistem, tradisi, konvensi dan hukum yang sama, dan mengarah pada kehidupan bersama (Asmana, 2021). menurut Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, kebahagiaan manusia mengacu pada tingkat kepuasan terhadap kebutuhan dasar seperti perumahan yang layak, sandang yang layak, serta pangan, pendidikan dan kesehatan. Secara alternatif, kita dapat berpendapat bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi dimana individu dapat secara optimal menggunakan sumber daya yang tersedia dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan kondisi tertentu untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Kesejahteraan masyarakat merupakan komponen penting dalam pola pembangunan ekonomi, dan keberhasilan pembangunan ekonomi diukur dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Indikator kesejahteraan masyarakat merupakan alat yang memberikan arah atau data untuk mengukurnya. Indeks Kesejahteraan Masyarakat merupakan alat ukur yang menilai tingkat keberhasilan suatu masyarakat, digunakan untuk menilai apakah suatu masyarakat mencapai keberhasilan atau tidak. Secara umum, ada beberapa faktor yang dapat menjadi indikator dalam menilai kesejahteraan masyarakat, seperti pendapatan, tingkat pendidikan, pelayanan kesehatan, struktur demografi, tingkat lapangan kerja, tarif dan pola konsumsi, kondisi perumahan dan lingkungan, serta tingkat kemiskinan.
Sistem Pengarsipan Digitalisasi Dalam Bidang Kepegawaian Hernawan, Denny; Oktavinia, Kikin; Pratidina, Ginung; Seran, Gotfridus Goris
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 1 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i1.11673

Abstract

Penetapan kepegawaian merupakan salah satu tugas perencanaan, pengarahan dan pengawasan dalam bidang ini. Solusi lain untuk mengurangi kesalahan unsur pengawasan yang efektif di bidang administrasi adalah dengan membuat sistem terintegrasi yang dapat disimpan dan diambil dalam bentuk soft file. Seperti halnya kegiatan kearsipan, kearsipan Pemerintah Kabupaten Bogor sudah banyak yang beralih ke era digital yang dapat memberikan akses lebih cepat, efisiensi waktu dan efektifitas pekerjaan kearsipan. Namun sangat disayangkan bahwasannya perbedaan usia dan perbedaan gaya berpikir antar pegawai, membuat sebagian pegawai masih menggunakan sistem manual. Metode yang digunakan penulis merupakan Penlitian yang menggunakan deskriptif kualitatif. Sementara itu, Penulis dapat melihat Digitalisasi arsip memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas informasi dalam lingkungan bisnis atau organisasi. Namun, perlu dilakukan dengan berhati-hati, dengan sesuai kebutuhan dan tujuan yang telah ditentukan.
Efektivitas Kebijakan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Melalui Reses Husein, Muhammad; Suryaningsih; Pratidina, Ginung; Seran, Gotfridus Goris
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 1 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i1.11674

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat memiliki peran krusial dalam mengelola pemerintahan daerah. Tugas utama DPRD mencakup penyusunan peraturan daerah (Perda), penentuan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah. Untuk memperkuat kinerja DPRD, fokus harus diberikan pada fungsi pembentukan Perda. Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara, observasi, dokumen dan diskusi terfokus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan berperan sebagai alat utama pemerintah dalam mengelola sumber daya publik. Aspirasi masyarakat, yang mencerminkan cita-cita dan keinginan untuk mencapai kemajuan, dapat diungkapkan melalui kegiatan reses. Kegiatan reses, yang diadakan tiga kali setahun, menjadi wadah untuk menampung aspirasi masyarakat terkait pembangunan. Selain itu, konsultasi publik melalui reses memberikan legitimasi pada kebijakan dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam proses penyusunan Perda, DPRD, khususnya Komisi III yang fokus pada infrastruktur, melakukan sosialisasi, menggali kebutuhan masyarakat, menampung aspirasi, dan merumuskan usulan Rancangan Peraturan Daerah (RaPerda).
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor Munawaroh, Euis; Seran, Gotfridus Goris; Apriliani, Afmi
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 2 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i2.11722

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan guna untuk mengevaluasi kemajuan mutu SDM (sumber daya manusia) di Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia sebagai alat ukur. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deksriftif untuk menggambarkan secara rinci kondisi dalam meningkatkan kemajuan kualitas penduduk Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor. Populasi yang terlibat 3.646 Kartu Keluarga, dengan pemilihan sampel sebanyak 98 responden penerima bantuan PKH yang berada dalam wilayah Kecamatan Tenjo dari 9 Desa yaitu Ciomas, Tapos, Batok, Babakan, Bojong, Singabraja, Singabangsa, Tenjo, dan Cilaku. Pemilihan sampel penelitian secara acak dengan metode simple random sampling. Pengumpulan informasi bisa terkumpul melalui hasil observasi, wawancara, kuesioner, dan studi dokumentasi. Adapun hasil pengumpulan informasi yang terkumpul kemudian diolah dengan mempertimbangkan respon dari responden terhadap kuesioner. Proses ini melibatkan penggunaan rumus Weight Mean Score/WMS sebagai alat analisis yang memberikan bobot penilaian pada setiap respon dari responden dan adanya kriteria penilaian. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas sumber daya manusia di Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor telah berhasil mencapai kategori “Sangat Baik” dan skor akhir 4,25. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) telah menjalankan tugas dan fungsi mereka telah optimal. PKH (Program Keluarga Harapan) juga terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam tingkatkan potensi mutu SDM (sumber daya manusia) di Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor. Meskipun demikian, penelitian menyoroti beberapa aspek yang perlu ditingkatkan paling utama terkait harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Oleh karena itu, mengharapkan Pemerintah Kecamatan Tenjo mendorong partisipasi dalam meningkatkan akses pendidikan, serta mengitensifkan upaya untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga penerima manfaat program tersebut dapat melanjutkan pendidikan.
Analisis Kinerja Pegawai Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Seran, Gotfridus Goris; Syahrin, Fadlam Alfi; Mulki, Reksa Dzul Ikraami Maalikul
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 2 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i2.11899

Abstract

Dalam Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis salah satu permukiman desa  yang terletak di Desa Gadog,Kecamatan Megamendung,Kabupaten Bogor. Terdapat lima faktor yang perlu dianalisis yakni Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy dan Tangibles. Dalam melakukan penelitian ini,metodologi yang akan digunakan yaiut teknik pengumpulan data secara kualitatif .semua data yang didapatkan dari lapangan maupun mengambil dari berbagai sumber akan diklasifikasikan dan dipaparkan dengan komperehensif untuk memperoleh data yang relevan dengan kualitas pelayanan public saat ini untuk memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya jenis Pelayanan Publik yang ada di Desa Gadog,Kecamatan Megamendung,Kabupaten Bogor seperti Pelayanan Kepengurusan Permohonan Pindah, Pelayanan Kepengurusan AKTA Kematian, selain itu penulis mendapat kesempatan untuk mengetahui bagaimana Pelayanan Publik yang disediakan Oleh Pegawai Desa Gadog Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor seperti dengan menguasai tugas dan fungsinya masing-masing.
Implementasi Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilihan Umum Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Pada Tahapan Pemilihan Umum 2024 Nurfatimah; Seran, Gotfridus Goris; Apriliyani , Neng Virly
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 3 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i3.12127

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengawasan partisipatif yang diwadahi oleh Badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Bogor sebagai lembaga penyelenggara program-program pengawasan partisipatif menurut Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif pada tahapan pemilihan umum 2024 di Kabupaten Bogor. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini, yakni Teori Implementasi Kebijakan menurut George Edward III,dalam teorinya Edward menyebutkan Empat Dimensi. Yaitu, Dimensi Komunikasi,Dimensi Sumber Daya,Dimensi Disposisi dan Dimensi Struktur Birokrasi. Kemudian, penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif deskriptif. Dalam Penelitian Kualitatif deskriptif teknik pengumpulan data diperoleh berdasarkan pada hasil wawancara,observasi,dokumentasi. Adapun Teknik analisis data yang digunakan,yakni pengumpulan data,Reduksi data,penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan, dalam Implementasi pengawasan partisipatif ini dapat dikatakan baik. Badan Pengawas pemilihan umum Kabupaten Bogor sudah menerapkan program-program pengawasan partisipatif menurut Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif. Yang dimana, program-program yang sudah tercapai seperti Pojok Pengawas,Sosialisasi,Kerjasama dengan perguruan tinggi. Meski dalam penerapannya Badan pengawas pemilihan umum kabupaten Bogor belum bisa menjamak seluruh wilayah kabupaten Bogor yang sangat luas karena keterbatasan Sumber Daya Manusia. Namun, Badan pengawas pemilihan umum kabupaten Bogor selalu mengupayakannya agar dapat menjamak seluruh wilayah di Kabupaten Bogor,salah satunya dengan keberadaan pengawas partisipatif.