p-Index From 2021 - 2026
13.056
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Administrasi Publik JPAP (Jurnal Penelitian Administrasi Publik) (e-Journal) Jurnal Komunikasi dan Kajian Media Jurnal Representamen Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Journal of Public Administration and Local Governance Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal EXCHALL (Economic Challenge) PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Widya Publika Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Literasi Nusantara Formosa Journal of Social Sciences (FJSS) PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan maktab: Jurnal Pendidikan dan Teknologi Jurnal Ilmu Administrasi Negara Public Sphere Review Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis (JaPaBis) Jurnal Media Administrasi Madani: Multidisciplinary Scientific Journal POLICY AND MARITIME REVIEW Masip: Jurnal Manajemen Administrasi Bisnis dan Publik Terapan Ezra Science Bulletin Sintesa Jurnal Relasi Publik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Public Service And Governance Journal Mimbar Administrasi Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Panggung Kebaikan : Jurnal Pengabdian Sosial An-nisa: Journal of Islamic Family Law Ulil Albab Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Claim Missing Document
Check
Articles

Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Program Padat Karya di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Yovita Rahma Nurzelanti; M. Kendry Widiyanto; Dida Rahmadanik
Jurnal Relasi Publik Vol. 2 No. 3 (2024): Agustus : Jurnal Relasi Publik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jrp-widyakarya.v2i3.3590

Abstract

Unemployment is a very serious problem in the economy because it affects a person's life physically and mentally. The government responded to this problem by creating a labor-intensive program. The labor-intensive program is an initiative that aims to empower the community, especially productive poor families. This program is designed to achieve several goals, namely reducing unemployment, alleviating poverty, and increasing people's sources of income through the use of natural resources, technology, and workers. This research aims to evaluate the implementation of community empowerment through labor-intensive programs in Gubeng District. This research was conducted with a qualitative descriptive approach and used George C. Edward III's policy implementation theory. The research results show that the implementation of the labor-intensive program in Gubeng District is in accordance with Surabaya Mayor Regulation Number 83 of 2023. However, there are several obstacles to implementation, namely the lack of public interest in the labor-intensive program. Therefore, it is hoped that the Gubeng District government will be more aggressive in providing information regarding labor-intensive programs via social media with the aim of increasing public interest. The government must also evaluate and carry out direct monitoring in the field in the implementation of labor-intensive programs in Gubeng District.
Analisis Kinerja Pelaksanaan Kepmenpan-RB 11 Tahun 2024 Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Aprilia Tri Wahyuni; Dida Rahmadanik
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 3 (2024): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i3.1199

Abstract

This research is intended to obtain a real picture of the implementation of non-optimal performance which is driven by an overflow of tasks carried out, thus making work that should be work done wholeheartedly, thereby giving rise to a feeling of workload on the Surabaya City Civil Service Police Unit in order to create an effective and effective organization. efficient. This research uses a qualitative approach with a descriptive research method which aims to describe the problem and focus on the research. The research results showed that: (1) Implementation in accordance with the name of the implementing position in KEPMENPAN No. 11 of 2024 in the civil service police unit through the ABK website platform is still not fully running optimally because its performance is still not optimal, (2) Factors inhibiting the implementation of the implementation according to the name of the implementing position in KEPMENPAN No. 11 of 2024 in the civil service police unit through the ABK website platform are indicators that are considered still low in the policy dimension according to Grindle's theory, including: Program implementation is still not optimal because policy implementation does not have a legal basis such as KEPMENPAN No. 11 of 2024. Apart from that, the civil service police unit does not yet have an SOP regarding managing the crew website in its assignment.
Implementasi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Nomor 188/456/438.5.1/2021 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak Jenjang Sekolah Dasar Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 (Studi Kasus SDN Ganting) Ratna Yunitasari; M. Kendry Widiyanto; Dida Rahmadanik
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 3 (2024): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i3.1328

Abstract

Child-Friendly Schools are essentially schools that provide all children with full rights, as well as classroom and school management that must be supported by positive physical, psychological, social, healthy and safe conditions. Child-Friendly Schools are also an ideal concept for school-aged children. This program is related to the Child Friendly Regency/City launched by the government. The aim of developing Child Friendly Schools is to prevent violence against children and other school residents, prevent children from getting sick due to food poisoning and an unhealthy environment, prevent accidents in schools caused by infrastructure or natural disasters, prevent children from becoming smokers, alcohol drinkers and users. NAPZA, creates good relationships between school members, makes it easier to monitor children's conditions while they are at school, and makes it easier to achieve educational goals.
EVALUASI PROGRAM STUNTING PADA PERATURAN BUPATI NO 6 TAHUN 2019 TENTANG PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN BANGKALAN Laila Muflihah; Dida Rahmadanik; M. Kendry Widiyanto
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 3 No. 12 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v3i12.4095

Abstract

Percepatan penurunan angka stunting menjadi fokus pemerintah pusat yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo yang kemudian menerbitkan Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Jawa Timur menjadi salah satu Provinsi dengan persentase stunting terbesar mencapai angka 30%. Hal inilah yang menjadikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong setiap daerah, khususnya 10 daerah utama dengan angka stunting tertinggi untuk mendorong percepatan penurunan angka stunting. Kabupaten Bangkalan melalui Perbup 6/2019 berupaya mewujudkan penurunan angka stunting melalui program 1000 HPK. Namun, hal ini masih memiliki hambatan dalam penyelenggaraannya. Oleh katena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji evaluasi penyelenggaraan penurunan angka stunting di Kabupaten Bangkalan ditinjau dari Perbup 6/2019. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data berupa teori kebijakan, wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan analisis untuk mendapatkan jawaban atas isu penelitian. Teori yang menjadi tolok ukur dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh William n Dunn mengenai Evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap beberapa hal yang menjadi evaluasi dari program penurunan angka stunting di Kabupaten Bangkalan adalah perlu adanya revisi dari Perbup 6/2019 yang disesuaikan dengan aturan terbaru, agar program ini dapat dilaksanakan secara komperhensif dan tepat sasaran. Hal ini dapat menambah efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program.
EVALUASI KEBIJAKAN PEMBEBASAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR SELATAN (RINGROAD) DI DESA KEMBANGBILO KECAMATAN TUBAN KABAUPATEN TUBAN Hilfa Putri Rahayu; Endang Indarturti; Dida Rahmadanik
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v4i1.4284

Abstract

Pemerintah Kabupaten Tuban telah memulai inisiatif pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ringroad) Tuban untuk meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi kemacetan lalu lintas. Namun, proses pembebasan lahan untuk pembangunan proyek ini mengalami sejumlah kendala, menyebabkan progres pembebasan lahan masih jauh dari target yang diharapkan. Berdasarkan informasi dari Pemerintah Kabupaten Tuban, hingga saat ini hanya sekitar 457 bidang dari total 665 bidang lahan yang berhasil dibebaskan. Kendala utama yang menyebabkan keterlambatan pembebasan lahan ini diduga karena proses tawar-menawar harga tanah yang belum mencapai kesepakatan. Setelah ada pemebasan lahan masyakarat kehilangan mata pencahariannya dan terdampak dalam segi ekonominya. Ada beberapa masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya. Setelah adanya pembebasan lahan ini mereka mencari tempat baru untuk memulai dari awal. Seperti ada salah satu masyarakat yang awalnya mempunyai toko setelah adanya pembebasan lahan beliau haru mencari tempat yang strategis untuk memulai awal usahanya Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data berupa teori kebijakan, wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan analisis untuk mendapatkan jawaban atas isu penelitian. Teori yang menjadi tolok ukur dalampenelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh William n Dunn mengenai Evaluasi. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa terhadap beberapa hal yang menjadi evaluasi dari program pembebasan lahanHal ini dapat menambah efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK PADA ANGKUTAN UMUM (LYN) KOTA SURABAYA Arya Ferdinan Maulana Putra Sigit; Endang Indartuti; Dida Rahmadanik
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v4i2.4340

Abstract

Tingginya angka persentase merokok tersebut, mendorong adanya penetapan kebijakan yang mengatur tetang kawasan bebas rokok di Kota Surabaya sebagai upaya pengendalian oleh pemkot Surabaya. Olehsebab itu, Pemerintah Kotamadya Surabaya mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Terhitung 4 tahun semenjak penetapan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019Tentang Kawasan Tanpa Rokok, dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut belum dinyatakan efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, analisis yang dilakukan menggunakan teori model implementasi Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang menyatakan bahwa suatu implementasi dapat berjalan secara optimal jika memenuhi 6 Variabel atau Indikator. Berdasarkan anaslisis dari penelitian tentang Implementasi Kebijakan Penetepan Kawasan Tanpa Rokok Pada Angkutan Umum (Lyn) Kota Surabaya bahwa implementasi tersebut masih berjalan belum optimal dari segi sosialisasi, pelaksanaan dan penindakan pelanggaran pada angkutan umum, dan peran serta kesadaran masyarakat yang masih kurang.
EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 89 TAHUN 2021 DALAM MENANGANI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO Prisma Mariya Ulfa; M. Kendry Widiyanto; Dida Rahmadanik
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 4 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v4i4.4419

Abstract

Permasalahan gizi pada indonesia masih belum terselesaikan karena faktor gizi sangat mempengaruhi perkembangan sumber daya manusia. Stunting adalah gangguan pertumbuhan atas anak kecil yang dikarenakan atas kekurangan gizi kronis juga infeksi pada ibu dan bayi sehingga mengakibatkan anak menjadi terlalu kecil untuk anak seusianya. Salah satu daerah di Jawa Timur yang kasusnya melambat adalah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantiatif deskriptif dengan pendek pendekatan cross sectional. Metode penelitian cross sectional merupakan penelitian yang pengumpulan datanya hanya dilakukan satu kali pengamatan atau pengukuran (Suprajitno, 2013). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penyebaran kuesioner atau angket. Teknik analisis data regresi linier sederhana dengan program software spss. Hasil dari penelitian ini adalah analisis karakteristik responden berdasarkan usia, pekerjaan dan pendidikan terakhir. Selain itu uji normalitas, uji simultan (Uji F), uji parsial ( uji t) dan uji koefisien Determinasi dan uji regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil olah data diperoleh bahwa Efektivitas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 berpengaruh terhadap Percepatan Penurunan Stunting Integritas, bahwa maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah individu dan pekerja yang relatif sedikit di Kecamatan Waru tidak banyak yang mengetahui dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2021.
Implementasi Peraturan Bupati Mojokerto No. 66 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegritas Di Kecamatan Gondang Cici Ariyanti; Dida Rahmadanik; M. Kendry Widiyanto
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 3 (2024): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v2i3.1299

Abstract

Stunting is a condition where toddlers fail to grow and develop due to malnutrition when they are in the womb until they are born into the world, but the condition of stunting is visible after the baby is 2 years old. Nutritional problems in toddlers, especially stunting experienced by toddlers, have the risk of hampering the growth and development of toddlers, especially if the stunting condition turns into stunting. The aim of this research is to determine and analyze the implementation of regulations to accelerate integrated stunting reduction as an effort to reduce stunting rates in Gondang sub-district. This type of research is qualitative research with descriptive methods. The research findings show that in implementing the Mojokerto Regent's regulatory policy No. 66 of 2021 concerning the acceleration of integrated stunting reduction, the district government has collaborated with the sub-district government, village government and the community effectively.
Collaborative Governance Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Dengan Lembaga Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Anak di Provinsi Jawa Timur Yulia Adinda Telussa; Dida Rahmadanik; M. Kendry Widiyanto
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 3 (2024): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v2i3.1306

Abstract

This study examines the implementation of Collaborative Governance between the Technical Implementation Unit for Women's and Children's Protection (UPT.PPA) and the Children's Protection Agency (LPA) in handling child abuse cases in East Java Province. With the high incidence of child abuse in this region, child protection has become an urgent priority. The aim of this research is to identify the forms of collaboration undertaken, the challenges faced, and the strategies to enhance the effectiveness of the collaboration. The findings indicate that the collaboration between UPT.PPA and LPA involves case referrals and joint handling that require mediation or special interventions by certified experts. Challenges include policy differences, limited resources and budgets, and uncertainties due to changes in government policies. This study recommends the drafting of a Memorandum of Understanding (MOU), strengthening resources and budgets, utilizing information technology to improve coordination, and public awareness campaigns on the importance of reporting child abuse cases. This research contributes to the understanding of the importance of structured collaboration and strategies to overcome obstacles in efforts to protect children from abuse.
Peran Direktur Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan Unit Usaha Pada BUMDes eMHa Desa Melirang Devlin Harnedicta Fajriyah; Endang Indartuti; Dida Rahmadanik
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 3 (2024): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v2i3.1334

Abstract

The village is the smallest unit in the government structure in Indonesia which plays an important role in managing local resources and development at the village level. Law Number 6 of 2014 concerning Villages states that village governments are responsible for managing government programs aimed at the interests of the community. Village-Owned Enterprises (BUMDes) have become an important part of the government's efforts to develop the rural economy and reduce the economic gap between urban and rural areas. This research explores the role of BUMDes directors in managing BUMDes using Alif's theory in Nurdin (2014) with four indicators: regulator, dynamist, facilitator and catalyst. This research uses a descriptive qualitative method, which aims to produce descriptive data in the form of written or spoken words from people and behavior observed from the phenomena that occur.
Co-Authors Achluddin Ibnu Rochim Acluddin Ibnu Rochim Adi Permana, Ronan Adi Soesiantoro Adi Soesiantoro Adzra Ajeng Lestari Adzra Ajeng Lestari Agustin, Hera Putri Aida Nur Amalia Aiga Putri Mawaddah R Ajeng Anindya Murtini Ajeng Rana Amelia Nugraha Aliatin, Nurjannahtin Alif Latippan Parmanto Amellia Putri, Nabilah Anak Agung Istri Suwandewi Andrea Caesarinda Daffa Ardhana Anggraeny Puspaningtyas Anggraeny Puspaningtyas Anggraeny Puspaningtyas Anisa Anisa Anisatul Septian Ika Candra Anita Tri Agustin Aprilia Tri Wahyuni Arya Ferdinan Maulana Putra Sigit Asri Setiyani Aulia, Natasya Nur Aulianda Pratiwi, Feby Avina, Rizky Azizah Fitri Azarah Bagoes Soenarjanto Bella, Vivtania Salsa Chrisdian Tama, Elvin Chyintiya Dhea Puspitasari Cici Ariyanti Clarissa Putri Gunawan Devlin Harnedicta Fajriyah Dina Amalia Dinda Amalia Arrahma Dwi Nilam Sari Dwi Oktaviani, Clarisa Eddy Wahyudi Emilda Roudah Salsabilla Endan Indartuti Endang Indarturti Endang Indartuti Endang Indartuti Endang Indartuti, Endang Erlanda, Yola Erny Kusumawati Farhan Anwar, Muhammad Fawaid Fawaid Firma Lisa Anggraini Ghulam Maulana Ilman Gita, Febriyanti Ina Hafidz Al Hikam, Mohammad Hartono, Supri Hilfa Putri Rahayu ibnu rochim, Achluddin Indah Murti, Indah Ismarda Abdianti Januariska, Arlista Dewi Ken Devardhini, Iffara Khoir, Syaifudin Krisna Syarif Hidayatullah Lady Rara Prastiwi Laila Muflihah Larasati, Nabilla Lintang Laxita Chandra Dewi Luthfi, Ilham M. Kendry Widiyanto M. Kendry Widiyanto Mariana, Fiona Maulana, Ilwan may yusita sari sita Megananda, Astrid Mohammad Insan Romadhan Muchamad Rizqi Mufidah, Makhrita Muhammad Alwan Yassin Muhammad Nasrullah Muhammad Thoriq Asrori Niko Kalvin Bahresi Nisa Dwi Arini Nita Giani, Mira Novaria, Rachmawati Novia Silam Sari Nur Aulia, Natasya Nur Imama, Faricha Nur Rosyida, Ima Nurma Nabila Nurul Ika Mardiyanti Prisma Mariya Ulfa Rachmawati Novaria Rachmawati Novaria Rafly Akbar, Muhammad Rahmawati, Alice Ratna Yunitasari Ratna Yunitasari Raya Maulana Sabilillah Ria, Catur Ajeng Kartika Rianissaputri Rianissaputri Richad Rendra Mulya Maulana Pratama Rini Kusumawati Rini Kusumawati Rizky Rahmatuloh Roisul Basyar, Muhammad Romadhan, Mohammad Insan Rosita Wulandari Sayogo Ryan Gymnastiar Alwin Salsa Bella, Vivtania Shafira Ayu Permatasari Sherly Novita Sary Siti Khotijah Siti Nur Hidayati Solehuddin Solehuddin Solehuddin Syaputra, Andhika Ramadhan Tazkiyyatus Solikhah, Elza Tita Dwi Agustin Tri Yuliyanti Vikri Aditya Suryansyah Viona Erlanda Vivtania Salsa Bella Wahyu Pamungkas, Syailendra Wahyudi, Eddy Widiyanto, Kendry Widiyanto, M. Kendry Wulan Apriliya, Amanda Yafie Amaratus Sania Yakub Fisabillillah Yovita Rahma Nurzelanti Yulia Adinda Telussa Yunira Nur Hidayati Yusuf Hariyoko