Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.87
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Cakrawala Pendidikan 'ADALAH SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal JOURNAL of LEGAL RESEARCH Jurnal Lokabmas Kreatif : Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif International Journal of Research in Community Services Jurnal Abdi Masyarakat Humanis Mizan: Journal of Islamic Law
Anggraeni, RR Dewi
Universitas Pamulang Banten
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : 'ADALAH

 1 
Value Added Tax Enforcement problem in Indonesia RR Dewi Anggraeni; Nur Rohim Yunus; Annissa Rezki
ADALAH Vol 4, No 2 (2020): Keadilan Sosial & Politik
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v4i2.18592

Abstract

Abstract:Tax proceeds are state income used for public expenditures, such as fostering the sustainability of state instruments, state administration, state institutions, state assets, state development, and so on, all of which must be financed with state income. Taxes are people's contributions to the state treasury based on the mandate of Article 23 of the Republic of Indonesia's 1945 Constitution, which can be enforced without obtaining lead services (counter-achievements), can be shown directly, and are used to pay general expenses. VAT is a tax levied by the Ministry of Finance's Directorate General of Taxes. The author employs a qualitative research methodology in this paper with the goal of educating readers about VAT, particularly taxpayers doing business in Indonesia.Keywords: Value Added Tax; Tax Collection; Taxes in Indonesia  Abstrak:Uang hasil pajak merupakan penghasilan negara yang dimanfaatkan untuk pengeluaran umum dalam rangka membina keberlangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara, aset negara, pembangunan negara, dan seterusnya yang harus dibiayai dari penghasilan negara. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan amanat Pasal 23 UUD NRI 1945 yang sifatnya dapat dipaksakan dengan tanpa mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. PPN merupakan pungutan di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan tujuan penelitian untuk mengedukasi pembaca mengenai PPN khususnya bagi wajib pajak yang melakukan praktik usaha di Indonesia.Kata Kunci: Reformasi 98; Demokrasi; Politik Islam 
Local Tax Collection System and Regional Retribution In the Era of Regional Autonomy in Indonesia RR Dewi Anggraeni; Nur Rohim Yunus; Annissa Rezki
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v4i3.18546

Abstract

Abstract:One of the important sources of regional income (APBD) to finance the implementation of regional government and development is local taxes. Regional Tax is a mandatory contribution owed by individual or corporate taxpayers to the region without direct compensation in balance. The research method used is a qualitative method with a statutory approach. The results of the study stated that the system of collecting regional taxes and regional retributions in the era of regional autonomy in terms of the Law on Regional Taxes and Levies was to adopt a self-assessment system; not adhere to the Government/Official assessment system. In addition, the system of collecting regional taxes and regional retributions in the era of regional autonomy has a smaller impact than the tax burden borne by the community. Therefore, the solution to this, the central government must continue to make major changes in the PDRD system.Keyword: Local Tax; APBD; PDRDAbstrak:Salah satu sumber pendapatan daerah (APBD) yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan iuran wajib terutang yang dilakukan oleh wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di era otonomi daerah ditinjau dari Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah menganut sistem self asessment; bukan menganut sistem Government/Official assesment. Selain itu, sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di era otonomi daerah memberikan dampak yang lebih kecil dari pada beban pajak yang diemban oleh masyarakat. Oleh karenanya, solusi terhadap hal tersebut, pemerintah pusat harus terus melakukan perubahan besar dalam sistem PDRD.Kata Kunci: Pajak Daerah; APBD; PDRD 
Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik RR Dewi Anggraeni
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1607.932 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v4i1.15264

Abstract

Abstract:The Covid-19 Pandemic outbreak in 2020 also influenced the trial system in Indonesian courts. Usually the hearing is carried out directly by presenting the parties to the litigation, but in conditions that require social distancing, then an alternative is sought in the form of electronic justice. This needs to be done, because if the trial continues with the direct pattern as usual, then the risk of contracting the Covid-19 virus, while if the trial is postponed, it will result in losses for the defendants, due to the fate and status of the judges.Keywords: Supreme Court Regulations, E-court, Covid-19 Abstrak:Wabah Pandemi Covid-19 di tahun 2020 turut mempengaruhi sistem bersidang di pengadilan-pengadilan negara Republik Indonesia. Biasanya sidang dilakukan secara langsung dengan menghadirkan para pihak yang berperkara, namun dalam kondisi yang mewajibkan social distancing ini, maka dicarikan alternatif lain berupa pelaksanaan sidang secara elektronik. Hal ini perlu dilakukan, karena bila persidangan tetap dilaksanakan dengan pola langsung sebagaimana biasa, maka beresiko terdampak virus Covid-19, sedang bila persidangan ditunda, maka mengakibatkan kerugian bagi para terdakwa, karena nasib dan status yang belum jelas dari para hakim.Kata Kunci: Peraturan Mahkamah Agung, E-court, Covid-19 
Indonesia's Income Tax Regulatory dilemma RR Dewi Anggraeni; Nur Rohim Yunus; Annissa Rezki
ADALAH Vol 4, No 4 (2020): Keadilan Masyarakat
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v4i4.18591

Abstract

Pajak memberikan peranan yang sangat besar dalam pembangunan dan perekonomian di Indonesia, karena tidak dipungkiri bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Pajak berasal dari kontribusi yang diberikan masyarakat dan hasil kontribusi tersebut kembali lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan umum.
The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State Nur Rohim Yunus; RR Dewi Anggraeni; Annissa Rezki
ADALAH Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i1.15623

Abstract

Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (world-view), sosio-kultural, dan political will dari masingmasing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal. Namun bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional.
The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State Yunus, Nur Rohim; Anggraeni, RR Dewi; Rezki, Annissa
ADALAH Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i1.15623

Abstract

Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (world-view), sosio-kultural, dan political will dari masingmasing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal. Namun bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional.
The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State Yunus, Nur Rohim; Anggraeni, RR Dewi; Rezki, Annissa
BULETIN ADALAH Vol. 3 No. 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i1.15623

Abstract

Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (world-view), sosio-kultural, dan political will dari masingmasing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal. Namun bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional.
Co-Authors Acep Heri Rizal Agus Salim Ahmad, Pendi Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Bachtiar Bachtiar Bachtiar Bachtiar Bambang Santoso Bambang Santoso Bastinaon Bastinaon Chrisputranto, Matheus Raditya Diah Yulinda Wulandari Dianna Primadianti Diki Diki Dwi YULIANI Endi Arofa Giyats Rif'at Afifi Gofar, Muhammad Affan Hadi Sutopo Hadi Sutopo Hamid, Nurjannah Hermawan, Rido Iman Imanuddin Imanuddin, Iman Irmanto, Irmanto Loisa Diana Raya Mardin Sipayung Mardiyah, Sayidatul Maryano, Maryano Matheus Raditya Chrisputranto Maulin Nasikah Muhammad Affan Gofar Muhammad Karim Amrullah Mulik Siti Nur Rohmah Natalius, Natalius Nenden Sri Wahyuni Oksidelfa Yanto Pendi Ahmad Putri Indraswari Susilo Raflen Aril Gerungan Rahman Kadir, Abdul Raya, Loisa Diana Rezki, Annissa Rizal S Gueci Roberto Rossi Rossi, Roberto Sabrina Kusumah Wardhani Saepulloh, Saepulloh Samuel Soewita Santi Mulyawati Saripudin Saripudin Sarwani Sarwani Sarwani Sarwani, Sarwani Sipayung, Mardin Soewita, Samuel Subroto Susanto Susanto Susanto Susanto Suwatik Suwatik Suyatno Suyatno Taryono Taryono Taryono Taryono Wahyono Wahyono Wahyono Wahyono Yhogi Singgih Gunawan Yoyon M Darusman Yoyon Mulyana Darusman Yunus Amar, Muh Yunus, Nur Rohim