<![CDATA[Abstract. The Aceh government implements an exclusive zone for the application of Islamic economics through Qanun No. 11/2018 concerning Islamic Financial Institutions (LKS) in Aceh which are considered to marginalize non-Sharia f inancial institutions. This paper aims to discuss sharia policies in Aceh on the issue of LKS in Aceh. Data was collected through interviews with the heads of the Islamic Sharia Service, academics, and NGO activists, then analyzed using a public policy approach. The results of the study found that economic policies in the field of LKS in Aceh are exclusive, which is different from the welfare goals of the Acehnese people, which are inclusive. After the issuance of the LKS Qanun, only LKS was allowed to operate in Aceh, while non-sharia financial institutions were prohibited from operating in Aceh. This policy has implications for people's difficulties in accessing inclusive finance, which can have an impact on the welfare of the people of Aceh.Abstrak. Pemerintah Aceh menerapkan zona eklusif penerapan ekonomi syariah melaui Qanun No. 11/2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh yang dinilai meminggirkan lembaga keuangan non-syariah. Tulisan ini bertujuan untuk membahas kebijakan syariah di Aceh dalam isu LKS di Aceh. Data dikumpulkan melalui wawancara kepada pimpinan Dinas Syariat Islam, akademisi, dan aktivis NGO, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kebijakan publik. Hasil penelitian menemukan bahwa kebijakan ekonomi dalam bidang LKS di Aceh bersifat eklusif yang berbeda dengan tujuan kesejahteraan masyarakat Aceh yang bersifat iklusif. Pasca terbitnya Qanun LKS, hanya LKS yang dibolehkan beroperasi di Aceh, sedangkan lembaga keuangan non syariah dilarang beroperasi di Aceh. Kebijakan ini berimplikasi pada kesulitan masyarakat dalam mengakses keuangan yang inklusif, yang dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat Aceh. ]]>
