Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.56
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA LAW REFORM Hasanuddin Law Review Udayana Journal of Law and Culture JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) Indonesia Law Review (ILREV) Jurnal Media Akademik (JMA) Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Fakultas Hukum, Universitas Udayana
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
The Regulation of the Ownership of Flats by Foreigners after the Enactment of the Job Creation Law Salain, Made Suksma Prijandhini Devi; Palguna, I Dewa Gede; Widiatedja, I Gusti Ngurah Parikesit
Indonesia Law Review Vol. 12, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The presence of foreigners in Indonesia for a long period certainly requires a place to live or a residential house. According to Article 144 (1) b of Job Creation Law, foreigners have the right to own flat units in Indonesia. Is this regulation intended to attract foreign investors? If it is yes, does not it contradictory to the “kenasionalan” principle stipulated in the Basic Agrarian Law (BAL) and other Indonesian regulations? This study is aimed to deal with those legal issues, by using the normative legal method. The result shows that the ownership right of flat units given to foreigners by the Job Creation Law is in contradiction with the “kenasionalan” principle, Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, and the BAL which only allows land/building use and lease right for foreigners. In addition, the regulation which allows the establishment of flats on land with building-use rights for a maximum of 80 (eighty) years raises a legal problem since such regulation had been revoked by the Constitutional Court of the Republic of Indonesia with its Decision Number 21-22/PUU-V/2007. Thus, the study recommends that the Government conduct a review of the regulation which allows foreigners to have ownership right to flat units under the Job Creation Law.
MENILIK PERAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM PERLINDUNGAN JURNALIS PERANG (STUDI KASUS TEWASNYA JURNALIS AL JAZEERA) Pradana, Gede Armando Adhie; Salain, Made Suksma Prijandhini Devi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum humaniter internasional dalam memberikan perlindungan kepada jurnalis perang dan juga bagaimana peran yang dimiliki oleh International Criminal Court (ICC) dalam menangani kasus tewasnya jurnalis asal Al Jazeera yakni Shireen Abu Akleh dalam Konflik Bersenjata antara Palestina dengan Israel. Penelitian ini menerapkan sebuah metode hukum normatif melalui pendekatan produk hukum atau instrumen hukum (statute approach) yaitu melakukan penelitian terhadap regulasi di berbagai level dan peraturan di berbagai level sesuai dengan kasus hukum yang difokuskan. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa jurnalis merupakan objek sipil dari Hukum Humaniter Internasional. Selain itu, ICC mempunyai sebuah otoritas untuk mengadili sebuah kasus pada negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma 1998 selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional; Jurnalis; Pengadilan Pidana Internasional ABSTRACT The purpose of this research is to find out how the review of international humanitarian law in providing protection to war journalists and also how the role of the International Criminal Court (ICC) in handling the case of the death of Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh in the armed conflict between Palestine and Israel. This research applies a normative legal method through a legal product approach or legal instrument (statute approach), namely conducting research on regulations at different levels and regulations at different levels in accordance with the focused legal cases. Based on the results of the research, it is found that journalists are civilian objects of international humanitarian law. In addition, the ICC has the authority to try a case in a country that has not ratified the 1998 Rome Statute, as long as it meets the applicable provisions. Keywords: International Humanitarian Law; Journalists; International Criminal Court
Quo Vadis Traditional Cultural Expressions Protection: Threats from Personal Intellectual Property and Artificial Intelligence Dharmawan, Ni Ketut Supasti; Kasih, Desak Putu Dewi; Samsithawrati, Putu Aras; Dwijayanthi, Putri Triari; Salain, Made Suksma Prijandhini Devi; Mahaswari, Mirah; Ustriyana, Made Grazia; Moisa, Robert Vaisile
LAW REFORM Vol 19, No 2 (2023)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v19i2.58639

Abstract

Legal certainty for Communal Intellectual Property protection on the inventory and record-keeping arrangements in terms of ownership proof in Indonesia, has increasingly been regulated in various regulations. However, threats are also growing. Traditional Cultural expression works are easily turned into personal video works. Along with that, such works are also vulnerable as those are easily threatened by Artificial intelligence’s ability to express works made from previous works of art such as paintings. This article aims to analyze Traditional Cultural Expressions protection which are transformed or adapted into personal works or works made by Artificial Intelligence and the measures to overcome these threats. The results show that referring to Government Regulation 56/2022, the commercial use of Traditional Cultural Expressions works both in the form of adaptation and transformation by individual humans and Artificial Intelligence is required to obtain a permit and pay attention to the distribution of benefits which will further be determined by the Minister. However, regulations on this mechanism has not been explicitly regulated. Measures to overcome threats can be made through measures to turn threats into opportunities and strengths. It is also relevant to prioritize countervailing measures, namely by following the pattern of threats as a balancing act.
GENOSIDA TERSEMBUNYI DAN HAM: STUDI KASUS EKPLOITASI ANAK DI PERTAMBANGAN COBALT REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO Julio Agriva; Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 9 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi September
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/z3apzg02

Abstract

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui implementasi konvensi internasional dalam konteks eksploitasi anak di industri pertambangan kobalt Republik Demokratik Kongo, selain itu untuk mengetahui tentang sanksi internasional terhadap pelaku “genosida tersembunyi” dalam industri tambang Republik Demokratik Kongo tinjauan dari perspektif hukum internasional dan juga untuk memberikan informasi tentang tanggung jawab negara dalam menghormati, melindungi, dan juga untuk menjamin hak asasi manusia di tengah krisis “genosida tersembunyi” di Republik Demokratik Kongo. Dalam jurnal ini juga digunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui studi literatur yang menggunakan berbagai macam sumber bahan pustaka dan memakai metode berpikir deduktif. Eksploitasi Pekerja anak di dalam industri tambang kobalt di Republik Demokratik Kongo mencerminkan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang serius. Meskipun berbagai instrumen internasional telah diratifikasi, namun lemahnya penegakan hukum menimbulkan ketimpangan antara kepentingan ekonomi dan juga perlindungan hak asasi manusia. Maka oleh sebab itu diperlukan keterlibatan aktif dari komunitas internasional untuk mendorong akuntabilitas dan menjamin perlindungan hak anak secara efektif.
IMPLEMENTASI PENYULUHAN HUKUM OLEH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BADUNG KEPADA MASYARAKAT DAERAH BADUNG Ni Komang Tania Oktavianti; Gusti Ayu Komang Putri Triadnyani; Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 9 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i09.p02

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyuluhan hukum secara tatap muka oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Badung serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yakni hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dilaksanakan secara terencana melalui penyusunan RKA, DPA, serta koordinasi dengan instansi terkait. Penyuluhan dilakukan melalui ceramah dan diskusi interaktif dengan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan anggaran yang menyebabkan berkurangnya frekuensi kegiatan dan terbatasnya peserta penyuluhan. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat serta lemahnya penyebaran kembali informasi hukum menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi penyuluhan hukum melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan perluasan akses informasi hukum guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara merata di Kabupaten Badung.  ABSTRACT This study aims to determine the implementation of face-to-face legal counseling by the Badung Regency Regional Secretariat and the obstacles encountered in its implementation. In this study, the method used is empirical law with a sociological approach and a legislative approach. Data were obtained through interviews and literature studies. The results of the study indicate that legal counseling is implemented in a planned manner through the preparation of the RKA (Work Plan, Budget, and Budget Plan), and coordination with relevant agencies. Counseling is conducted through lectures and interactive discussions with materials tailored to community needs. However, its implementation has not been optimal due to budget constraints that have reduced the frequency of activities and limited counseling participants. In addition, low community participation and weak dissemination of legal information are major obstacles. Therefore, it is necessary to optimize legal counseling by increasing community participation and expanding access to legal information to increase public legal awareness evenly in Badung Regency.
Co-Authors Aisha Mahira Hakim Pambudi Alvyn Chaisar Perwira Nanggala Pratama Anak Agung Bayu Krisna Yudistira Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa ANAK AGUNG SRI UTARI Anggun Pratiwi Benjamin Halliwell Cok Gede Agung Wirahadi Prabhawa David Isles Desak Putu Dewi Kasih Dessy Gea Herrayani Dewanti, Koming Sharila Sukma Dwijayanthi, Putri Triari Edward Wijaya Esther Sabatini Assa Gusti Ayu Komang Putri Triadnyani Gusti Ayu Putu Rizky Putri Pratiwi Hallewell, Benjamin I Dewa Gede Palguna I Gde Putra Ariana I Gede Pasek Eka Wisanjaya I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Mas Prabandari I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja I Ketut Sedayatana I Putu Gede Suryanata Ida Bagus Aswin Pranawasidhi Ida Bagus Wyasa Putra Irma Prawita Saragih Julio Agriva Kadek Agus Sudiarawan Kadek Mas Sri Kusumadewi Komang Andy Karsenda Lila Sitha Rambisa Made Maharta Yasa Mahaswari, Mirah Mochammad Lukman Hakim Moisa, Robert Vaisile Ni Kadek Mirah Dita Ratnadi Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Tania Oktavianti Ni Luh Ristha Ariani Ni Pande Putu Desi Astriani Ni Putu Janitri Pradana, Gede Armando Adhie Purnami Singarsa, Ida Ayu Gede Artinia Cintia Putu Aras Samsithawrati Putu Ari Sara Deviyanti Putu Tuni Cakabawa Landra Sagung Putri Wulandari Sakdiyah Lestari, Nurfadhilah Khoirani Sawitri, Dewa Ayu Dian Ustriyana, Made Grazia Yuni Ratnasari Zhafran Raihan Zaky