Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.293

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA LAW REFORM Hasanuddin Law Review Udayana Journal of Law and Culture JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) Indonesia Law Review (ILREV) Jurnal Media Akademik (JMA)

Made Suksma Prijandhini Devi Salain

Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Author-ID : 251880

Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

CYBER TRAFFICKING DALAM HUKUM INTERNASIONAL Esther Sabatini Assa; Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.034 KB)

Perbudakan bukanlah sesuatu yang telah ditiadakan; terdapat begitu banyak pria, wanita, dan anak-anak yang terjebak dalam perbudakan modern yang dikenal sebagai ‘perdagangan manusia’. Dengan kemajuan teknologi yang ada, perdagangan manusia berkembang menjadi cyber trafficking yang kini menjadi fenomena umum di kalangan tertentu yang cukup tersembunyi dari masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan keselamatan uman manusia, terutama generasi muda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta teknik studi dokumen. Dibutuhkan instrumen hukum internasional yang mengatur cyber trafficking secara khusus karena dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, pengaturan yang ada tidak akan mampu menangani masalah ini kedepannya. Kata Kunci: Cyber Trafficking, Kejahatan Siber, Hukum Internasional

KEDUDUKAN SBKRI (SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA) TERHADAP HAK WNI KETURUNAN TIONGHOA DITINJAU DARI HUKUM HAM INTERNASIONAL Anggun Pratiwi; Ni Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Juni 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (29.036 KB)

SBKRI or “Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia” is a document stating that theowner is a citizen of the Republic of Indonesia, especially for Indonesian citizens ofChinese descent. It is regulated under the Law of the Republic of Indonesia year 1985about Citizenship in Republic of Indonesia. However, SBKRI is now often used as anexcuse by some unscrupulous government officials to obstruct the rights of anIndonesian citizen of Chinese descent in particular on the management of thebureaucracy such as birth registration to apply passport. This paper will describe theSBKRI’s position against the rights of Indonesian citizens of Chinese descent in thefullfilment of rights and obligations as an Indonesian citizen of Chinese descent. Thispaper will also discuss how the protection of human rights associated with the presenceof SBKRI.

PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN HAK PATEN PADA KASUS APPLE,INC. DAN SAMSUNG LTD.CO. Sagung Putri Wulandari; Ida Bagus Wyasa Putra; Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Beberapa waktu lalu, pelaku bisnis internasional dikejutkan dengan sengketa antara perusahaan Apple dan Samsung mengenai pelanggaran hak paten yang digunakan di salah satu produk terbaru keluaran Samsung. Sengketa tersebut diselesaikan oleh Samsung melalui jalur litigasi dengan cara mengajukan gugatan terhadap Apple di negara-negara tempat anak perusahaan mereka berada. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis apakah Apple Inc. dan Samsung Electronics Ltd. Co. sebagai perusahaan transnasional dapat menyelesaikan sengketa di setiap peradilan dimana perusahaan mereka berada dan menganalisis apakah keputusan pengadilan di suatu negara dapat dieksekusi di negara lain. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan fakta, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa Apple dan Samsung memiliki kedudukan hukum untuk menyelesaikan sengketa hak paten di setiap negara dimana perusahaan mereka berada melalui anak perusahaan mereka dan putusan pengadilan di suatu negara pada umumnya tidak dapat dieksekusi di wilayah negara lain.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBUDAYAAN BALI SEBAGAI SUMBER DAYA EKONOMI PARIWISATA Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Patrika Vol 39 No 01 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2017.v39.i01.p01

Kebudayaan masyarakat hukum adat Bali merupakan sumber daya ekonomi bagi pariwisata. Sayangnya, masyarakat Bali relatif tidak dapat menikmati manfaat ekonomi tersebut. Pemerintah dan pengusaha jasa pariwisata merupakan pemangku kepentingan yang selama ini cenderung paling diuntungkan. Keadaan tersebut tentu membutuhkan penelusuran dan penelitian terhadap instrumen hukum yang mengatur kebudayaan, masyarakat, dan pariwisata. Selain itu, perlu juga dilakukan dianalisis terhadap isu mengenai apakah peraturan perundang-undangan nasional terkait sudah mengatur dan melindungi kebudayaan masyarakat hukum adat sebagai salah satu sumber daya ekonomi pariwisata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang utamanya menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan nasional terkait hanya sebatas mengakui kebudayaan masyarakat adat. Bahkan peraturan-peraturan tersebut juga terlihat belum secara spesifik memberikan perlindungan hukum terhadap kebudayaan masyarakat hukum adat sebagai sumber daya ekonomi pariwisata. Artikel ini merekomendasikan kepada Pemerintah untuk merevisi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini atau membentuk peraturan perundangan baru sebagai bentuk respon terhadap permasalahan ini.

KETENTUAN HUKUM TENTANG USIA CALON PESERTA DIDIK PENDIDIKAN DASAR BERDASARKAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI INDONESIA (STUDI KASUS DI DAERAH KOTA DENPASAR) Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 4 (2016)
Publisher : University of Udayana

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal yang diwajibkan di Indonesia berdasarkan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional mensyaratkan setiap warga Negara yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pernyataan inilah yang membuat kerancuan dalam menetapkan batasan usia calon peserta didik pendidikan dasar di Indonesia. Sebagai contoh, di Daerah Kota Denpasar antara Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta menetapkan persyaratan yang berbeda mengenai batasan usia penerimaan calon peserta didiknya. SD-SD Negeri mensyaratkan calon peserta didiknya minimum berusia 7 (tahun) sedangkan SD-SD Swasta lebih fleksibel menetapkan batasan usia calon peserta didiknya. Pernyataan rentang usia wajib belajar pendidikan dasar pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional berbeda dengan peraturan perundangan di bidang pendidikan lainnya. Berdasarkan keadaan tersebut, terdapat permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimanakah ketentuan hukum mengenai usia calon peserta didik pendidikan dasar di Indonesia dan Bagaimanakah implementasinya pada Sekolah Dasar di Daerah Kota Denpasar. Penelitian ini berjenis normatif dengan didukung beberapa data primer. Bahan-bahan hukum dan data primer yang di dapat di lapangan akan dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjawab 2 (dua) permasalahan dalam penelitian ini.Primary education is a first level education in Indonesia which has mandatory characteristic based on national education system. National education system is presupposing every citizens that 7 (seven) years old until 15 (fifteen) years old are obligatory to enroll the primary education. This statement is making confusion in determining the age limit for the students in Indonesia primary education. For example, public and private elementary schools in Denpasar determining different requirements of age limit for their students. Public elementary schools are presupposing their candidate students for minimum 7 (seven) years old whereas private elementary schools are more flexible in specifying requirements for their candidate students. The statement of age range of the compulsory education in the national education system act is different with the other education regulations. Based on those situations, there are problems in this research: How is the regulation of the age for the candidate students in Indonesia primary education and How about the implementation in the elementary schools that are situated in Denpasar. This research is normative which supported by some primary data. The legal materials and primary data that collected from the field are analyzed in systematically in order to answer 2 (two) problems in this research.

PENGATURAN CITY HOTEL BERKARAKTER CHAIN HOTEL SEBAGAI SALAH SATU BENTUK USAHA JASA PARIWISATA DI INDONESIA (STUDI KASUS DI BALI) Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 4 (2015)
Publisher : University of Udayana

Bali is one of the favorite tourism destinations in the world give benefits as well as loss for Indonesia and Bali particularly. As a tourism place, a lot of Hotels are established in Bali, especially the chain hotels, such as Aston, Ibis, Harris, Fave or Horrison Hotel. Existence of the chain hotels is causing unfair competition with the local hotels. They have different standards in competitive prices. Especially in Bali, there is no regulation that regulates the chain hotels. According to those conditions, it really need to conduct a normative research of the chain hotels regulations within international, national and local Balinese instruments.

Regulating Indigenous Culture as a Tourism Economic Resource Made Suksma Prijandhini Devi Salain; David Isles; I Gusti Ngurah Wairocana
Udayana Journal of Law and Culture Vol 1 No 2 (2017): Rights of the Vulnerable Groups
Publisher : Faculty of law Udayana University

There have been some cases indicating the dissatisfaction of traditional communities with regards to tourism that does not economically contribute to their cultural activities. The legal issue raised in this writing is the lack of, or maybe the abstention of, a regulation that specifically regulates indigenous culture as a tourism economic resource. This article is aimed at describing and analyzing relevant international and national instruments that regulate the issues of indigenous culture and economic activities of tourism. The cases of Indonesia, especially Bali, compared with Australia are the focus of this article. It has been found that Indonesian laws and regulations are insufficient to protect culture as a tourism economic resource. In contrast, Australia has adopted a trichotomous approach wherein economic, social and cultural factors are separate and can be managed separately, an approach that has had mixed results.

BERBAGI PENGALAMAN MENGAJAR SAAT PANDEMI COVID-19 DENGAN PARA GURU SEKOLAH DASAR DI DESA SINGAPADU KALER SUKAWATI GIANYAR Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa; Made Suksma Prijandhini Devi Salain; Anak Agung Sri Utari; I Gde Putra Ariana; Made Maharta Yasa
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha Vol 2 No 2 (2021): November, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS
Publisher : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.98 KB)

The purpose of this service is to share experiences regarding online learning strategies to increase motivation and activeness of elementary school students, and to share experiences about online learning media and how to use them in supporting teaching and learning activities for elementary school students. The online learning system tend to reduce the motivation and activity of elementary school students, and make students become lazy to study. To overcome this situation, it is necessary to modify the learning strategies by teachers. Online learning carried out by several elementary schools in Singapadu Kaler village encountered several technical and non-technical obstacles, namely facility resources which is learning media that were too complicated, making it difficult for teachers and parents of students, as well as human resources obstacle, namely teachers who were less proficient in the use of online learning media and busy parents which resulting in limited devices that can be used by their children. This service uses the methods such as delivering online teaching experiences by members of the International Law Department, Faculty of Law, Udayana University, as well as questions and answers to obtain results and solutions as a form of solving problems and obstacles faced by teachers in conducting online learning during the Covid-19 pandemic.

Kedudukan Negara sebagai Pembeli dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional Desak Putu Dewi Kasih; Ni Ketut Supasti Dharmawan; Made Suksma Prijandhini Devi Salain; Putri Triari Dwijayanthi
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 3, Tahun 2021
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v3i3.354-369

Negara diakui sebagai salah satu subjek hukum dalam Hukum Perdagangan Internasional. Negara memiliki kedaulatan untuk mengatur barang atau jasa yang keluar dan memasuki wilayahnya. Kewenangan mengatur tersebut termasuk dalam kedudukannya pada posisi Negara sebagai pedagang. Dalam perkembangannya kedudukan Negara juga menjadi pihak pembeli. Tulisan ini bertujuan untuk mengekplorasi kedudukan negara sebagai pembeli dalam konteks hukum perdagangan internasional dan penyelesaian sengketa yang dapat diambil oleh Negara berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan analitis dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa suatu Negara dapat menjadi pembeli melalui BUMN yang diwajibkan untuk memberitahukan perusahaan tersebut kepada Council for Trade in Good sebagai implementasi dari prinsip non-diskriminasi dan juga untuk menjamin transparansi kegiatan perdagangan. Dalam pengertian Negara sebagai pembeli, dapat dipahami bahwa hubungan perdagangan yang terjadi antara Negara sebagai pembeli dan pedagang adalah hubungan kontraktual. Oleh karena itu, prinsip kebebasan berkontrak, termasuk prinsip pemilihan cara penyelesaian sengketa dapat diterapkan, baik mengenai pilihan hukum maupun pilihan forum.

Classification of Industrial Relations Disputes Settlement in Indonesia: Is it Necessary? Desak Putu Dewi Kasih; Made Suksma Prijandhini Devi Salain; Kadek Agus Sudiarawan; Putri Triari Dwijayanthi; Dewa Ayu Dian Sawitri; Alvyn Chaisar Perwira Nanggala Pratama
Hasanuddin Law Review VOLUME 8 ISSUE 1, APRIL 2022
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/halrev.v8i1.3502

This study aimed to examine the effect of the disputes classification in the industrial settlement system, comparing arrangements according to the perspective of the International Labor Organization, China, Japan, and Kazakhstan, and trying to find the ideal concept of the type of industrial dispute to apply in Indonesia. This research is normative legal research. The approaches used in this study were the statutory approach, conceptual approach, fact approach, and comparative approach. The results revealed that the classification of disputes in the industrial relations settlement system in Indonesia has an impact on the difficulty of the parties in classifying their disputes. Comparative studies were conducted to determine the classification of disputes in international law as well as in China, Japan, and Kazakhstan. The ideal concept that can be offered to Indonesia is the simplification or elimination of the classification of industrial relations to provide dispute resolution by applying the principles of fast, precise, fair, and inexpensive methods.

Co-Authors Aisha Mahira Hakim Pambudi Alvyn Chaisar Perwira Nanggala Pratama Anak Agung Bayu Krisna Yudistira Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa ANAK AGUNG SRI UTARI Anggun Pratiwi Benjamin Halliwell Cok Gede Agung Wirahadi Prabhawa David Isles Desak Putu Dewi Kasih Dessy Gea Herrayani Dewanti, Koming Sharila Sukma Dwijayanthi, Putri Triari Edward Wijaya Esther Sabatini Assa Gusti Ayu Putu Rizky Putri Pratiwi Hallewell, Benjamin I Dewa Gede Palguna I Gde Putra Ariana I Gede Pasek Eka Wisanjaya I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Mas Prabandari I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja I Ketut Sedayatana I Putu Gede Suryanata Ida Bagus Aswin Pranawasidhi Ida Bagus Wyasa Putra Irma Prawita Saragih Julio Agriva Kadek Agus Sudiarawan Kadek Mas Sri Kusumadewi Komang Andy Karsenda Lila Sitha Rambisa Made Maharta Yasa Mahaswari, Mirah Mochammad Lukman Hakim Moisa, Robert Vaisile Ni Kadek Mirah Dita Ratnadi Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Luh Ristha Ariani Ni Pande Putu Desi Astriani Ni Putu Janitri Pradana, Gede Armando Adhie Purnami Singarsa, Ida Ayu Gede Artinia Cintia Putu Aras Samsithawrati Putu Ari Sara Deviyanti Putu Tuni Cakabawa Landra Sagung Putri Wulandari Sakdiyah Lestari, Nurfadhilah Khoirani Sawitri, Dewa Ayu Dian Ustriyana, Made Grazia Yuni Ratnasari Zhafran Raihan Zaky

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search