Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.293
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA LAW REFORM Hasanuddin Law Review Udayana Journal of Law and Culture JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) Indonesia Law Review (ILREV) Jurnal Media Akademik (JMA)
Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Fakultas Hukum, Universitas Udayana
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
TANGGUNG JAWAB NEGARA FEDERASI RUSIA ATAS TINDAKAN INTERVENSI DAN ANEKSASI TERHADAP YURISDIKSI WILAYAH CRIMEA Zhafran Raihan Zaky; I Gede Pasek Eka Wisanjaya; Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindakan intervensi dan aneksasi Federasi Rusia di Crimea telah melanggar kedaulatan dan kemerdekaan politik Ukraina atas Crimea, dengan dalih untuk melindungi etnis Rusia di Crimea dan menjawab permintaan intervensi dari Presiden Yanukovych. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelaraskan teori tanggung jawab negara dalam ILC 2001 tentang Tanggung Jawab Negara atas Tindakan Kesalahan Internasional dengan upaya pertanggungjawaban yang dapat ditempuh pasca intervensi Crimea dan untuk mengetahui bagaimana status hukum Crimea pasca dilakukannya aneksasi ke dalam yurisdiksi teritorial Federasi Rusia. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif. Dalam mempertanggungjawabkan tindakan kesalahan internasional oleh Federasi Rusia ini tentunya akan diselaraskan dengan langkah-langkah penyelesaian sengketa internasional baik menggunakan jalur politik antar negara maupun dengan jalur hukum internasional.
SISTEM PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Ni Pande Putu Desi Astriani; Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Februari 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.011 KB)

Abstract

The paper entitled Permission System of Living Environment through Act Number 32 of 2009 on the Protection and Management of Living Environment. This paper uses analytical normative method and normative legislation approach. The quality of living environment which keep decreasing has been threatening the survival of human beings and other living things so the protection and management of living environment is needed. The permission of living environment plays an important role to protect and manage the environment. Furthermore, this paper will discuss the permission system of the living environment and the factors causing the revocation of living environment permission.
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KONTRAK KERJASAMA INTERNASIONAL ANTARA HOTEL DENGAN AGEN PERJALANAN ONLINE Mochammad Lukman Hakim; Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.671 KB)

Abstract

Era globalisasi mempengaruhi aspek kehidupan dalam segala bidang termasuk hubungan antara hotel dengan agen perjalanan online, yang sebelumnya terjalin secara konvensional, sekarang mengalami pergeseran menjadi secara online yang menjangkau tingkat internasional. Interaksi antara hotel dengan agen perjalanan online umumnya dituangkan ke dalam bentuk kontrak kerjasama internasional. Namun dalam prakteknya, kontrak kerjasama internasional tersebut tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan undang-undang (The Statute Approach) dan pendekatan fakta (The Fact Approch). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab wanprestasi dan mengetahui upaya hukum pihak agen perjalanan online dalam hal hotel melakukan wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab wanprestasi pihak agen perjalanan online dalam kontrak kerjasama internasional yakni kekurang cermatan pihak agen perjalanan online dalam membuat promo harga sehingga pihak hotel mengalami kerugian. Sementara itu, wanprestasi pihak hotel disebabkan karena faktor sumber daya manusia khususnya dalam hal komunikasi yang kurang lancar. Upaya hukum yang dilakukan pihak agen perjalanan online terhadap pihak hotel dengan dua cara, litigasi dan non-litigasi secara kekeluargaan melalui negosiasi. Dalam prakteknya upaya hukum yang digunakan pihak agen perjalanan online adalah upaya hukum non-litigasi secara kekeluargaan melalui negosiasi. Kata Kunci: Wanprestasi, Kontrak Kerjasama Internasional, Hotel, Agen Perjalanan Online
PENGATURAN PERLINDUNGAN KESELAMATAN WISATAWAN ASING DALAM PENGGUNAAN PRODUK USAHA JASA PARIWISATA DI INDONESIA Ida Bagus Aswin Pranawasidhi; Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.885 KB)

Abstract

Penelitian ini terinspirasi oleh peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan seorang wisatawan asing asal Perancis, Patrick Jean Pierre Bouchard, meninggal saat menggunakan wahana wisata ayunan di daerah Tegalalang, Ubud, Gianyar. Kejadian tersebut menujukkan indikasi bahwa wahana tersebut belum memenuhi persyaratan standar minimum keamanan dan keselamatan produk wisata serta menunjukkan bahwa negara telah lalai mengatur standar tersebut. Kelalian demikian itu potensial menghadapkan negara pada klaim warga negara asing di bawah rezim hukum internasional, khususnya rezim hukum tanggungjawab negara. Penelitian ini menganalisis dua masalah, yaitu: (1) pengaturan tanggung jawab negara terhadap warga negara asing (WNA) sebagai wisatawan berdasarkan rezim hukum tanggung jawab negara dalam hukum internasional; dan (2) formulasi bentuk pengaturan tanggung jawab negara terhadap WNA sebagai wisatawan di Indonesia. metode penelitian yang penulis pergunakan dalam penulisan jurnal ini terdiri dari metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep, dan kasus. Adapun bahan hukum dipergunakan penulis terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Penulisan jurnal ini menghasilkan dua kesimpulan, yaitu: (1) Pengaturan tanggung jawab negara terhadap WNA sebagai wisatawan berdasarkan Hukum Internasional dapat ditemukan dalam beberapa kebiasaan internasional dan beberapa instrumen hukum internasional. Bentuk tanggung jawab negara terhadap WNA sebagai wisatawan berdasarkan Rezim Hukum Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional terbagi menjadi 2 (dua) bentuk yakni tanggung jawab negara dalam wujud pengaturan perbuatan atau standar tindakan yang berpotensi melahirkan tanggung jawab negara (responsibility) dan tanggung jawab negara dalam wujud tanggung jawab yang muncul dari akibat kegagalan memenuhi standar tindakan yang telah diatur sebelumnya (liability); dan (2) Pengaturan tanggung jawab negara terhadap WNA sebagai wisatawan di Indonesia sudah tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Hanya saja, masih terdapat kekosongan norma dalam Peraturan Menteri Pariwisata No. 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata yang tidak mengatur standar serta pendaftaran produk pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembentukan regulasi untuk mencegah timbulnya tanggung jawab negara secara internasional. Kata kunci: tanggung jawab negara, warga negara asing, wisatawan, pengaturan
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN TENAGA MEDIS DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS PENEMBAKAN TENAGA MEDIS PALESTINA OLEH PERSONEL MILITER ISRAEL) I Gusti Agung Mas Prabandari; Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 3 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.245 KB)

Abstract

Aksi Unjuk Rasa Perbatasan Gaza 2018, menyebabkan sejumlah penyerangan atau penembakan yang justru mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, seorang tenaga medis Palestina bernama Razan al-Najjar tewas akibat ditembak oleh personel militer Israel. Hukum Humaniter Internasional mengenal Prinsip Pembedaan yang mewajibkan pihak-pihak berkonflik untuk membedakan antara penduduk sipil dengan kombatan. Oleh karena itu perlu diketahui kedudukan tenaga medis dalam suatu konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional serta tanggung jawab Israel atas terjadinya kasus penembakan tenaga medis Palestina tersebut. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normative. Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, apabila melihat prinsip pembedaan, sesungguhnya tenaga medis diklasifikasikan sebagai non kombatan atau civilian (penduduk sipil). Tanggung jawab Israel atas tertembaknya Razan al-Najjar, dapat dikaitkan dengan tiga konsep tanggung jawab, yaitu tanggung jawab negara, tanggung jawab individu, dan tanggung jawab komando. Sampai dengan penelusuran terakhir yang dilakukan penulis, belum ada suatu bentuk tanggung jawab negara, tanggung jawab individu maupun tanggung jawab komando yang diberikan Israel terhadap kasus ini. Kata kunci: tenaga medis; hukum humaniter internasional; kombatan; penduduk sipil; prinsip pembedaan.
KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN MULTINASIONAL (MNC) DALAM HUKUM INTERNASIONAL Lila Sitha Rambisa; Ni Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, September 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (19.563 KB)

Abstract

Free Trade Agreements attract many Multi National Corporations (MNCs) to invest inother countries. The economic impact of MNCs, made some difficulties to developingcountries in enforcing national laws. This condition brings international law to try tofill the gap when the national law failed to make MNCs to responsible for damagecaused by activities of the company. But the fact that MNCs do not have legalpersonality under international law has become the main obstacle in theimplementation of international law This paper is intended to discuss the MNC statusunder international law, and analysis how efforts of International Law in the impositionof liability for Multi National Corporations.
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP INTERNATIONAL CONVENTION ON TRAVEL CONTRACTS DALAM TRANSAKSI JASA PERJALANAN WISATA Irma Prawita Saragih; Ida Bagus Wyasa Putra; Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (135.663 KB)

Abstract

The legal relationship between the travel agency with consumer services travel services (travel) between the members agent or travel services (travel) is subject to the provisions of contract law in Indonesia and in particular, it is also regulated under the International Convention Travel Contract. In fact, not all travel service agency contracts in Denpasar-Bali refer to the provisions of the convention in concern. It shows that the contract lacked thecapacity to prevent disputes, control of potential disputes, and resolve issues arising from a contract that has been made.
UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA TERKAIT PENJIPLAKAN KARYA SASTRA GEGURITAN SANG CANGAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Cok Gede Agung Wirahadi Prabhawa; Putu Tuni Cakabawa Landra; Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.044 KB)

Abstract

Pada tahun 2015 terjadi kontroversi akibat munculnya dugaan penjiplakan sebuah karya sastra yang berasal dari Bali, Indonesia, yang dijadikan sebuah film kartun yang diproduksi di Malaysia. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis upaya-upaya hukum yang dilakukan Indonesia terhadap Malaysia terkait kasus penjiplakan karya sastra geguritan Sang Cangak dan menganalisis prosedur penyelesaian sengketa Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) antara Indonesia dengan Malaysia terkait kasus penjiplakan karya sastra tersebut. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan kasus. Artikel ini menyimpulkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan Indonesia terhadap Malaysia untuk menyelesaikan kasus ini adalah dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan menggunakan forum penyelesaian sengketa pada lembaga internasional. Selanjutnya prosedur penyelesaian kasus HKI ini dapat dilakukan dengan cara negosiasi/mediasi atau dibawa ke forum penyelesaian sengketa pada lembaga internasional.
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP INTERNATIONAL CONVENTION ON TRAVEL CONTRACTS DALAM TRANSAKSI JASA PERJALANAN WISATA Irma Prawita Saragih; Ida Bagus Wyasa Putra; Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (135.663 KB)

Abstract

travel) between the members agent or travel services (travel) is subject to the provisions ofcontract law in Indonesia and in particular, it is also regulated under the InternationalConvention Travel Contract. In fact, not all travel service agency contracts in Denpasar-Balirefer to the provisions of the convention in concern. It shows that the contract lacked thecapacity to prevent disputes, control of potential disputes, and resolve issues arising from acontract that has been made
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA ALOKASI UMUM PADA KABUPATEN TABANAN I Putu Gede Suryanata; Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.301 KB)

Abstract

Jurnal ini berjudul mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban dana alokasi umum pada kabupaten tabanan. Dengan metode penulisan normatif dan pendekatan undang-undang, tulisan ini menjelaskan pengelolaan dana alokasi umum serta pertanggung jawaban dana alokasi umum pada kabupaten Tabanan. Adapun kesimpulan dari pembahasan terkait dimana dengan bertambah banyaknya kepentingan kepentingan yang harus di selenggarakan oleh pemerintah pusat (dalam arti luas) karna bertambah majunya masyarakat, pemerintah pusat tidak dapat mengurus semua kepentingan kepentingan itu sehingga dialokasikanlah dana alokasi umum ke pada dana alokasi daerah yang di sebut dekonsentrasi.
Co-Authors Aisha Mahira Hakim Pambudi Alvyn Chaisar Perwira Nanggala Pratama Anak Agung Bayu Krisna Yudistira Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa ANAK AGUNG SRI UTARI Anggun Pratiwi Benjamin Halliwell Cok Gede Agung Wirahadi Prabhawa David Isles Desak Putu Dewi Kasih Dessy Gea Herrayani Dewanti, Koming Sharila Sukma Dwijayanthi, Putri Triari Edward Wijaya Esther Sabatini Assa Gusti Ayu Putu Rizky Putri Pratiwi Hallewell, Benjamin I Dewa Gede Palguna I Gde Putra Ariana I Gede Pasek Eka Wisanjaya I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Mas Prabandari I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja I Ketut Sedayatana I Putu Gede Suryanata Ida Bagus Aswin Pranawasidhi Ida Bagus Wyasa Putra Irma Prawita Saragih Julio Agriva Kadek Agus Sudiarawan Kadek Mas Sri Kusumadewi Komang Andy Karsenda Lila Sitha Rambisa Made Maharta Yasa Mahaswari, Mirah Mochammad Lukman Hakim Moisa, Robert Vaisile Ni Kadek Mirah Dita Ratnadi Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Luh Ristha Ariani Ni Pande Putu Desi Astriani Ni Putu Janitri Pradana, Gede Armando Adhie Purnami Singarsa, Ida Ayu Gede Artinia Cintia Putu Aras Samsithawrati Putu Ari Sara Deviyanti Putu Tuni Cakabawa Landra Sagung Putri Wulandari Sakdiyah Lestari, Nurfadhilah Khoirani Sawitri, Dewa Ayu Dian Ustriyana, Made Grazia Yuni Ratnasari Zhafran Raihan Zaky