Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.524
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) KEADILAN PROGRESIF FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Tadulako Law Review Jurnal Bina Mulia Hukum Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam PACTUM LAW JOURNAL Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Res Nullius Law Journal Jurnal Hukum Sasana Indonesia Private Law Review PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Kewarganegaraan Journal Presumption of Law Case Law Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Journal of Law, Education and Business Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah JURNAL RETENTUM Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian UMKM SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Journal of Citizen Research and Development Journal of Constitutional, Law and Human Rights Dialogia Iuridica Rechtsnormen: Journal of Law
Lukmanul Hakim
Universitas Bandar Lampung
Religion Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Social Sciences Other

Published : 56 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 56 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/Pn LIW) Agus Muhammad Septiana; Bayu Anggoro; Lukmanul Hakim
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8032

Abstract

Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana berat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Dalam praktiknya, tindak pidana pembunuhan tidak selalu dilakukan oleh satu orang pelaku, melainkan dapat melibatkan beberapa orang yang turut serta, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai pihak yang membantu terlaksananya perbuatan tersebut. Keterlibatan beberapa pelaku menimbulkan persoalan mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana masing-masing pihak sesuai dengan peran dan kontribusinya dalam terjadinya tindak pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban para pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berdasarkan Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/Pn Liw. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan memanfaatkan data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh hasil yang objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun kepada dua terdakwa dan lima tahun kepada empat terdakwa lainnya, dengan mempertimbangkan peran masing-masing. Penulis menyarankan agar hakim lebih cermat menilai unsur kesalahan sebagai dasar penjatuhan pidana guna menghasilkan putusan yang adil dan berkualitas.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Rapid Test Antigen (Studi Putusan No: 1129/Pid.B/2021/PN.TJK) Dinda Salsabilla Januardhi; Lukmanul Hakim; Angga Alfiyan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3591

Abstract

AbstrakTindakan kejahatan mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana. kejaharan dalam kehidupan manusia merupakan indikasi sosial yang akan selalu dialami oleh setiap manusia, masyarajat terlebih lahi negara. maraknya perbuatan melanggar hukum dalam tindak kejahatan sudah menjadi bukti bahwa moralitas dan akhlak masyarakat sudah mulai berkuranh salah satunya dengan objek pemalsuan surat keterangan dokter. surat yang akhir akhir ini marak dipalsukan adalah surat pemalsuan surat rapid test covid 19. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetaui faktor dan petanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh oknum pemalsuan surat rapid test antigen (studi putusan 1129/Pid.B/2021/PN.Tjk).Kata Kunci: Kejahatan, Surat, Pertanggungjawaban AbstractA criminal act defines a crime as a violation of criminal law. Crime in human life is a social indication that will always be experienced by every human being, the community especially the state. The rise of unlawful acts in crime has become evidence that the morality and morals of the community have begun to decrease, one of which is the object of forging a doctor's certificate. The letter that has recently been widely falsified is the letter for falsification of the COVID-19 rapid test letter. The purpose of this study is to find out the factors and responsibility for the criminal response carried out by the person who falsified the rapid test antigen letter (study of decision 1129/Pid.B/2021/PN.Tjk ).Keywords: Criminal, Letter, Responsibility
PROGRAM PAGAR AYU: PEMANFAATAN REMPAH JAHE SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN EKONOMI KELOMPOK WANITA DI TULANG BAWANG BARAT, LAMPUNG Agustuti Handayani; Lukmanul Hakim; Trenggono Pujo Sakti; Irsandi Irsandi; M Ardiansyah; Niki Agus Santoso
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 5 No. 1 (2026): Januari
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v5i1.106

Abstract

Program PAGAR AYU (Pemberdayaan Agar Mandiri dan Berdaya Saing) merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi kelompok wanita melalui pemanfaatan rempah jahe sebagai produk unggulan lokal di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Jahe dipilih karena memiliki ketersediaan bahan baku yang melimpah, nilai ekonomis tinggi, serta peluang pasar yang luas baik sebagai produk pangan maupun kesehatan. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi identifikasi potensi dan kebutuhan kelompok, pelatihan pengolahan jahe menjadi produk bernilai tambah, pendampingan manajemen usaha sederhana, serta penguatan pemasaran produk. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan kelompok wanita dalam mengolah jahe menjadi produk olahan seperti jahe instan dan minuman herbal, serta meningkatnya motivasi berwirausaha dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan usaha secara mandiri. Program ini diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi perempuan, memperkuat UMKM berbasis rempah lokal, dan menjadi model pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan di wilayah pedesaan.
Development of Positive Law in Indonesia M. Hafiz Kurnia; Lukmanul Hakim
Rechtsnormen: Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Yayasan Adra Karima Hubbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55849/rjl.v2i1.537

Abstract

Background. In the development of positive law today, especially after the reform in Indonesia, there are several laws that the author considers to have developed, especially in terms of child protection law, in addition to those that have existed previously in the Criminal Code and Criminal Procedure Code both material and formal. Purpose. The blurring of the form of the rule of law caused by the lack of strengthening of the legal system implemented by the Indonesian state is one of the reasons for the many reasons for the need to establish an Indonesian Legal System. Method. The transition to democracy as one of the triggers for changes in the national legal system inevitably demands changes to the national legal system in a better direction in an effort to establish a national legal system that is in accordance with the ideals of the Indonesian state. Results. The development of national legal systems should remain long-term oriented in their application. Thoughts about the development of national law in the future have certainly been thought of from an early age in order to set the direction of national law development. Conclusion. The development of Indonesian national law which is currently strongly influenced by external elements as much as possible to maintain material legal sources from Indonesian laws. The development of national law that emphasizes the spirit of Indonesia and the taste of Indonesia can only be done by consensus from all elements of the nation.
The Problem Of The Authority To Determine The Financial Losses Of The State On State Owned Enterprises (BUMN) Lukmanul Hakim; Farida Kaplele
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.3911

Abstract

This paper discusses the problems in determiningwhich institutions have the authority to determine thefinancial losses of the state to state-owned enterprises.Even though in existing legislation such as Law No. 15of 2006 on the Supreme Audit Agency which regulatesthe authority of the Supreme Audit Agency (BPK) andthe decision of the Constitutional Court (MK) No. 25of 2016 basically states that related to the calculation ofstate financial losses carried out by the BPK or otherinstitutions as long as declared by the BPK, but inpractice it is still found the fact that law enforcers suchas investigators and public prosecutors ignore thisprovision for various reasons. Therefore, this paperaims to reaffirm the authority of institutions that havethe authority to determine state financial losses to stateowned enterprises based on existing legislation. Thisstudy uses the type of normative legal research. Theproblem approach used in this study includes statuteapproach, conceptual approach and case approach.
Kepemilikan dan Perlindungan Hukum pada Konflik Agraria (Studi Kasus Register 45, Kabupaten Mesuji) Haris Miftah Abdilla; Lukmanul Hakim
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i2.8976

Abstract

Konflik agraria di kawasan Register 45 Kabupaten Mesuji muncul akibat penetapan wilayah sebagai hutan produksi negara, sementara masyarakat telah bermukim sejak tahun 1999. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak pada pemenuhan hak dasar masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana status kepemilikan tanah di kawasan Register 45 serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat yang telah lama bermukim di wilayah tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana upaya penyelesaian konflik agraria yang terjadi antara masyarakat dan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan dengan konflik agraria dan pengelolaan hutan negara. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status Register 45 sebagai kawasan hutan negara menyebabkan masyarakat tidak memiliki kepastian hukum atas tanah yang mereka kuasai. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Program Perhutanan Sosial dinilai sebagai alternatif solusi dalam meredam konflik agraria, karena memberikan akses pengelolaan hutan kepada masyarakat tanpa mengubah status kawasan, serta membuka peluang pengakuan administratif melalui penerbitan identitas kependudukan. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah memperkuat implementasi kebijakan Perhutanan Sosial secara konsisten dan berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut. Selain itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menyelesaikan konflik agraria secara adil dan berkelanjutan.
Co-Authors Adjie Tama Pranata Husin Agus Muhammad Septiana Ahmad Solehan Ahmad Zainal Alma Zhuhri Febriansyah Amelia Putri Angga Alfian Aninda Resya Aulia Ansori Anwar, Amelia Aprinisa Arifin Arifin Bambang Hartono Bayu Anggoro Chiquita Apriliyandra Cindi Iklima Deva Tri Ananda Dewi, Neni Kusuma Dimas Pratama Putra Dinda Salsabilla Januardhi Djuhaendah Hasan Erlangga Erlangga Etty Mulyati Fani Renaldi Hartawan Farida Kaplele Farida Kaplele, Farida Gracemark Chrissaulita Panjaitan Handayani, Agustuti Hanindyalaila Pienrasmi Haninun Haris Miftah Abdilla Hartabela, Dadang Hazbullah Indra Rajasa I Ketut Seregig I Made Agus Deny Kusuma Ilham Jodi Renovsi Irsandi Iskandar Ali Alam Jitu Prayoga Jaya Mahendra Justicia Tessalonika Panjaitan M Ardiansyah M. Ardiansyah M. Hafiz Kurnia M. Yusuf S. Barusman M.Dzikri Arrizal Marudut Jon Ferry Simarmata Massriyati Massriyati Mindari, Salsabila Muhamat Ilza Amanda Muhammad Iqbal Rofif Muwardi, Haris Nanda Rahmadani Niki Agus Santoso Nurdiawansyah Okta Ainita Oktaria, Eka Travilta Raisha Stella Tania Ramadhan Fariz Nugraha Revira Pardesi Rifandy Ritonga Risti Dwi Ramasari Ryan Ramadhan Safitta Amanah Soewito Tarsisius Murwadji Travilta Oktaria Trenggono Pujo Sakti Yafi Mahardika Yunita Yunita* Zainudin Hasan Zulfi Diane Zaini