Claim Missing Document
Check
Articles

Implementasi Akad Istiṣnâ` dalam Industri Perbankan Syariah di Indonesia Utami, Miming; Shahrullah, Rina Shahriyani; Syarief, Elza
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 10 No 1 (2024): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v10i1.5415

Abstract

Industri perbankan memainkan peran kunci dalam ekonomi Indonesia dengan fokus pada stabilitas dan keamanan sistem keuangan nasional, untuk mewujudkan sektor perbankan yang sehat. Terbagi menjadi bank konvensional dan bank syariah,definisi bank syariah berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Saat ini, bank syariah juga menyediakan berbagai pilihan distribusi dana, termasuk melalui pembiayaan istiṣnâ`. Istiṣnâ` adalah kontrak pembiayaan objek dalam bentuk pemesanan dan pembuatan, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati antara pembeli (mustaṣni`) dan penjual (ṣâni`). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kontrak istiṣnâ` di Indonesia dan menganalisis risiko bank syariah dalam implementasi kontrak istiṣnâ` paralel dalam industri perbankan syariah Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan studi literatur untuk menganalisis doktrin dan nilai yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kontrak istiṣnâ` dalam industri Perbankan Syariah di Indonesia sesuai dengan prinsip Hukum Islam. Namun, implementasi kontrak istiṣnâ` paralel dalam industri perbankan syariah memiliki risiko pembiayaan yang signifikan. Oleh karena itu, Indonesia melalui otoritas keuangan dan lembaga yudisial perlu konsisten menerapkan dan mengawasi implementasi kontrak istiṣnâ` dalam industri perbankan syariah, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang sejahtera dan berkelanjutan.
REVIEWING THE CONSTITUTIONAL RIGHTS ON DEMOCRATIC ELECTION PRACTICES IN INDONESIA AND THE PHILIPPINES Dachi, Janvencius Valerius Nifowa'azaro; Shahrullah, Rina Shahriyani; Syarief, Elza
Justitia et Pax Vol. 39 No. 1 (2023): Justitia et Pax Volume 39 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v39i1.6229

Abstract

One form of democracy's embodiment is through general elections. The Philippines and Indonesia are two countries in the Southeast Asian region that are currently still developing their democratic practices through general elections. This study aims to compare how the general elections have been enforced in the two countries to obtain input on the implementation of democracy in Indonesia. The normative legal research design was used in this study, and data collection was carried out through a literature study. The functional comparative approach compares the implementation of general elections in the two countries. The data collected by literature searches were analyzed using a qualitative juridical analysis method. The analysis shows that although the two countries have declared themselves democracies and the general election is the form of their implementation in the constitution, general elections have been used to perpetuate power in both countries. The two countries have differences in implementing general elections due to historical differences and national problems. The most distinguishing matter that can be learned is how the Philippines implemented the general election through the existence of a plebiscite that makes the people more involved in the state process. In addition, information technology in the Philippines' general election has also made the process of conducting the general elections effective and efficient. This study is still limited to analyzing general elections at the national level, especially the presidential and vice-presidential elections. Further research on the general elections of legislature members and regional heads can add to our understanding of the comparative implementation of the two countries.
Efektivitas Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam Upaya Menekan Angka Kecelakaan Kerja di Kota Batam Romadona, Hanifah Ghafila; Sudirman, Lu; Syarief, Elza
Wajah Hukum Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v8i1.1402

Abstract

The Occupational Safety and Health Management System (SMK3) is imperative as a preventive measure to mitigate workplace accidents within a company's environment. Indonesia has enacted legal regulations regarding SMK3, specifically Government Regulation Number 50 of 2012 concerning the Implementation of the Occupational Safety and Health Management System. Nevertheless, the existence of these regulations does not consistently enhance workers' awareness of their safety while at work. This research employs an empirical research method, gathering data through literature studies as secondary data and interviews with the safety officer of PT. GPI as primary data. The research findings conclude that PT. GPI has implemented SMK3 in Indonesia. However, the implementation of SMK3 at PT. GPI in Batam cannot be deemed effective due to the presence of workers unwilling to comply with the applied regulations, ultimately leading to workplace accidents. In addressing this situation, the company needs to enhance strictness and supervision of each worker to ensure compliance with every applicable occupational safety and health regulation.
EFFECTIVENESS OF ANTI-DISCRIMINATION IMPLEMENTATION FOR LABOR IN MULTICULTURAL SOCIETY IN BATAM CITY FROM INTERNATIONAL AND NATIONAL LAW PERSPECTIVE Azlyn, Nurul; Shahriyani Syahrullah, Rina; Syarief, Elza
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i1.1670

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of anti-discrimination policies in the workforce in Batam City, a center of industry with a high diversity of backgrounds. Although international and national regulations have been implemented to reduce discrimination, the practice of discrimination in the workplace is still a significant issue, as evidenced by the high rate of discrimination that occurs, including in Batam City. This study aims to analyze the application of international and national laws in Batam City because the industries in Batam City are comprised of local/national and foreign industries. This research uses a statutory approach and an empirical approach. The research was conducted through in-depth interviews with companies and agencies related to labor policies. The findings show that most companies in Batam City have adopted anti-discrimination policies to realize the international and national legal approaches. However, implementing these policies is often hampered by a lack of understanding and awareness of workers' rights, as well as weak monitoring mechanisms and sanctions for violations. This study recommends increased training on diversity and equality in the workplace, strengthened reporting mechanisms, and stricter law enforcement against perpetrators of discrimination. Thus, it is expected that a more inclusive and fair work environment can be created in Batam City.
Menjelajahi Hubungan Antara Hukum - Teknologi & Perkembangan Teknologi Informasi Di Indonesia Syarief, Elza
Lex Aeterna Law Journal Vol 3 No 4 (2025): Lex Aeterna Law Journal
Publisher : Lex Aeterna Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69780/lexaeternalawjournal.v3i4.98

Abstract

Perkembangan teknologi modern telah menimbulkan perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum. Hubungan antara hukum dan teknologi tidak hanya bersifat instrumental, tetapi juga konseptual dan normatif, karena hukum dituntut untuk menyesuaikan diri dengan inovasi teknologi yang terus berkembang. Chandra Ray mengidentifikasi lima tren utama relasi hukum dan teknologi: (1) hukum dan eksploitasi sumber daya alam atau energi; (2) hukum dan pangan; (3) hukum dan biologi; (4) hukum dan kedokteran; serta (5) teknologi hukum dengan informasi. Relasi ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai mekanisme pengatur yang berusaha menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan. Namun demikian, perkembangan teknologi sering kali mendahului regulasi hukum dan perdebatan etis yang menyertainya, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan konflik normatif. Dennis R. Cooley menawarkan pendekatan etika praktis berbasis teori moral Kant dan Mill untuk mengevaluasi dampak teknologi sebelum diimplementasikan, guna mencegah disorientasi moral dan kebijakan publik yang keliru. Sementara itu, Martin Charles Golumbic menyoroti tantangan hukum dalam menghadapi ancaman keamanan siber dan perang melawan teror di era digital, yang menimbulkan dilema antara keamanan publik dan perlindungan hak asasi manusia. Di bidang kesehatan, Emily Jackson menjelaskan bagaimana teknologi reproduksi modern memunculkan persoalan hukum dan etika terkait otonomi tubuh dan hak reproduksi perempuan. Sedangkan Lois M. Davis meneliti penggunaan teknologi dalam penegakan hukum di Amerika Serikat, menegaskan pentingnya dukungan kebijakan federal untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas lembaga penegak hukum. Peter K. Manning melengkapi kajian ini dengan analisis mendalam mengenai pengaruh teknologi pemolisian terhadap strategi pengendalian kejahatan modern, yang menunjukkan bahwa teknologi dapat meningkatkan efisiensi kepolisian tetapi juga membawa risiko terhadap transparansi dan hak privasi warga. Dengan demikian, integrasi antara hukum dan teknologi memerlukan kerangka normatif yang adaptif dan etis agar inovasi tidak hanya mendorong efisiensi, tetapi juga tetap berpihak pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.
Implementation Of Integrative Legal Theory And Project Management Approach In Dispute Resolution Through Arbitration In International Commercial Contracts Rahmadini, Verny; Nurlaily, Nurlaily; Syarief, Elza
Journal of Law and Policy Transformation Vol 10 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v10i2.11084

Abstract

This study examines the integration of arbitration mechanisms and project management in resolving international trade disputes. Arbitration is chosen as the preferred dispute resolution method due to its confidential, flexible, final, and binding nature, as well as the international enforceability of its awards. In contrast, resolving international commercial contract disputes through Indonesian courts has proven to be time-consuming, involving multiple layers of appeal, and resulting in judgments that are difficult to enforce across jurisdictions. This normative juridical research employs primary and secondary legal materials to analyze legal issues and managerial approaches within arbitration. Romli Atmasasmita’s Integrative Legal Theory is used to bridge the values of legal certainty, utility, and justice, while project management concepts are applied to structure arbitration proceedings as a project consisting of planning, execution, and closing phases. The findings indicate that arbitration procedures align with the project life cycle, enabling dispute resolution to be carried out more effectively and systematically. The integration of these two approaches is evident in international commercial contracts, where arbitration clauses are commonly included as the designated dispute resolution mechanism.
The Scope of Legal Protection for Parties in Credit Agreements: A Judicial Review of Decision No. 46/Pdt.g/2022/PN Tpg Shenti Agustini; Yudhi Priyo Amboro; elza syarief
JURNAL AKTA Vol 13, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v13i1.50763

Abstract

Credit agreements between banks and debtors are generally made in the form of standard contracts that have accommodated the balance of rights and obligations as required by POJK on consumer protection. Ideally, both creditors and debtors receive equal legal protection. However, Judge’s Decision Number 46/Pdt.G/2022/PN TPG raises a dilemma because the court’s considerations focus only on protecting the debtor as a consumer, while neglecting the creditor’s legal certainty. This study aims to assess the extent to which the decision reflects legal ideals and to analyze the legal protection provided by the judge. Using a normative juridical method with statutory and literature approaches, this research refers to the Civil Code, the Consumer Protection Law, and relevant POJK regulations. The findings show that the decision does not fully embody justice, certainty, or utility, and fails to provide adequate internal or external protection for both parties. Therefore, the study recommends requiring the involvement of heirs in credit agreements and strengthening POJK provisions to ensure balanced legal protection.
Benefit Sharing as a Legal Protection Mechanism for Traditional Cultural Expressions: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia under International Law Susanti Susanti; Hari Sutra Disemadi; Elza Syarief
Journal of Judicial Review Vol. 28 No. 1 (2026): June 2026 (Articles in Press)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jjr.v28i1.12412

Abstract

This study examines the benefit-sharing mechanism as an instrument for the protection of Traditional Cultural Expressions (TCEs) from the perspective of international law through a comparative analysis between Indonesia and Malaysia. TCEs constitute part of intangible cultural heritage that embodies economic, social, spiritual, and collective identity values of indigenous communities, yet they remain vulnerable to exploitation and misappropriation without fair distribution of benefits to their rightful custodians. This research aims to analyze the regulation of benefit sharing concerning TCEs in Indonesia and Malaysia, assess its conformity with principles of international law, and formulate an ideal regulatory model for TCE protection. The study employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The legal materials consist of international instruments such as the Convention on Biological Diversity (CBD), the Nagoya Protocol, UNDRIP, and WIPO-IGC documents, as well as national regulations of Indonesia and Malaysia concerning cultural protection and communal intellectual property rights. The findings indicate that both Indonesia and Malaysia have provided normative recognition of TCEs; however, benefit-sharing arrangements remain partial and lack operational mechanisms. Indonesia emphasizes cultural preservation and recognition of indigenous communities, while Malaysia adopts a more pragmatic approach through specific regulatory initiatives and cultural commercialization. Nevertheless, both countries have not fully implemented the principles of Access and Benefit Sharing (ABS) and Free, Prior and Informed Consent (FPIC) as developed under international law. This study proposes a responsive law-based benefit-sharing model that positions indigenous communities as the primary legal subjects through meaningful participation, recognition of collective rights, transparency, and equitable and sustainable distribution of benefits.
ANALISIS YURIDIS PENGARUH ORMAS TERHADAP INVESTASI ASING DI BATAM : FUNGSI KEMASYARAKATAN ATAU AKSI PREMANISME? Dedy Febriyanto Tjhang; Elza Syarief; David Tan
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v14.i01.p05

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaruh organisasi kemasyarakatan (ORMAS) terhadap investasi asing di Kota Batam secara yuridis, untuk menilai apakah peran ORMAS masih sesuai fungsi kemasyarakatan atau telah bergeser menjadi praktik premanisme. Menggunakan pendekatan yuridis-empiris melalui wawancara dengan ORMAS, BP Batam, POLRI, serta empat perusahaan asing, dan dilengkapi kuesioner pada sembilan perusahaan asing. Hasil penelitian menunjukkan adanya dualisme peran ORMAS: sebagian berfungsi sebagai penghubung sosial, namun sebagian lainnya melakukan tekanan terhadap perusahaan, pemaksaan rekrutmen, hingga intimidasi yang melampaui batas hukum. Secara yuridis, tindakan tersebut berpotensi melanggar UU ORMAS dan ketentuan pidana. Analisis teori Hukum Pembangunan dan Kepastian Hukum mengungkap bahwa penyimpangan ini menghambat iklim investasi dan mengaburkan kejelasan bagi investor. Penelitian menyimpulkan bahwa pengendalian ORMAS belum optimal karena lemahnya koordinasi antar-instansi dan penegakan hukum. Diperlukan SOP, regulasi khusus dan ketegasan dari aparat untuk menjaga stabilitas dan kepastian hukum bagi investor asing di Batam. This study examines the legal influence of community organizations (CSOs) on foreign investment in Batam City. This study aims to assess whether CSOs' role remains consistent with their social function or has shifted to thuggery. A juridical-empirical approach was used through interviews with CSOs, the Batam Free Trade Zone Authority (BP Batam), the Indonesian National Police (POLRI), and four foreign companies, along with questionnaires from nine foreign companies. The results indicate a dual role for CSOs: some serve as social liaisons, while others exert pressure on companies, resort to forced recruitment, and engage in intimidation that exceeds legal limits. Legally, these actions have the potential to violate the CSO Law and criminal provisions. An analysis of the theories of Development Law and Legal Certainty reveals that these deviations hinder the investment climate and obscure clarity for investors. The study concludes that CSO control is suboptimal due to weak inter-agency coordination and law enforcement. SOPs, specific regulations, and firm enforcement from the authorities are needed to maintain stability and legal certainty for foreign investors in Batam.
REGULATORY GAPS AND LEGAL PROTECTION FOR INDONESIAN MIGRANT WORKERS PROFICIENT IN MANDARIN: A Review of Illegal Employment Practices Kho, Candra; Syarief, Elza; Tan, David
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol. 16 No. 1 (2026): JURNAL DUSTURIAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/z2srd730

Abstract

This study analyzes regulatory gaps and the effectiveness of legal protection for Indonesian Migrant Workers who possess Mandarin language skills and are vulnerable to illegal labor practices. Although Law Number 18 of 2017 establishes a protection framework for the pre-placement, placement, and post-placement stages, its implementation has not fully addressed vulnerabilities arising from informal recruitment, document forgery, and weak oversight of unregistered agencies. Using a normative legal method and a qualitative approach, this research evaluates regulations, employment contracts, BP2MI reports, and studies related to PMI placement in Mandarin-speaking countries. The findings indicate that while Mandarin proficiency can enhance employment opportunities, it also creates loopholes for exploitation, particularly through non-procedural channels that are difficult for consular services and diplomatic protection to reach. Limitations in inter-agency coordination further exacerbate these risks. This study recommends the need for bilateral regulatory harmonization, strengthened oversight based on language competence, enhanced transnational legal aid, and the application of John Rawls principles of justice to reinforce substantial protection for Indonesian Migrant Workers.
Co-Authors Abdul Rachman Agung Prayogo Agustianto Agustianto, Agustianto Agustina Fitrianingrum Agustini, Shenti Ahmad, Faradina Binti Alberta Adeline Marvel Alex Firdaus Simaremare Alvita Novanilia Andry Ochtora Butarbutar Anweidri Chai Aprillia Crystina Arifin, Inal Arika, Defi Asmin Patros Attika Balqist Azis Kasim Djou Azlyn, Nurul B. F. Sihombing Balqist, Attika Bicar Franki Leonardo Manurung Chuandra, Utha Crystina, Aprillia Dachi, Janvencius Valerius Nifowa'azaro Deddy Eka Saputra Dedy Febriyanto Tjhang Defi Arika Disemadi, Hari Sutra Djou, Azis Kasim Edward Banner Purba Elvin Valentino Fahmi Ari Yoga Febriyani, Emiliya Fitri, Winda FL. Yudhi Priyo Amboro, FL. Yudhi Priyo Guswandi, Cynthia Putri Haji Syukur Lehidonu Hariyanto, Jerry Ibnu Kholdun Indra Hengky Indra Hengky Iswara, Vizta Dana Jana Mila Jason, Ferdinand Jaya, Febri Jefri Kurniawan Jendris Sihombing Jesen Winardo Junaidi Junaidi Karo Karo, Rizky Pratama Kellie Leslie Kendry Tan Kho, Candra Kholdun, Ibnu Lehidonu, Haji Syukur Lu Sudirman Lu Sudirman Lu Sudirman Mila, Jana Mukhtirili Mukhtirili Naomi Hani Romauli Simanungkalit Nellsen Purwandi Nur Laily NURLAILY, NURLAILY Puspita, Viona Putra, Aldo Ernandi Rahmadini, Verny Raja Syaiful Anwar Raymond Raymond Rediston Sirait Rina S. Shahrullah Rina S. Shahrullah Rina Shahriyani Shahrullah Risky Hadi Putra Romadona, Hanifah Ghafila Rusdiana, Shelvi S Shahrullah, Rina Selviana, Devi Shahriyani Syahrullah, Rina Siburian, Hasoloan Silvia Yolanda Octavia Silviani, Ninne Zahara Situmeang, Ampuan Sudisno Sudisno Sugiyarto Sugiyarto Susanti Susanti Sylvana Agnetha Wulan Widyastuty Tan, David Tan, Winsherly Tedy Surya Triana Dewi Seroja Triana Dewi Seroja Uji Febianika Utami, Miming Utha Chuandra Vicky Septia Rezki Vizta Dana Iswara Wagiman Wagiman Widarto, Muhammad Willson Willson Wulan Purnamasari Yan Pin Ziko Riandi