Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.263
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Proceeding SENDI_U LAW REVIEW Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Jurnal Bina Mulia Hukum JURNAL CENDEKIA HUKUM Jurnal Sains Sosio Humaniora Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Jurnal Hukum Acara Perdata JUSTISI Vyavahara Duta JURNAL USM LAW REVIEW Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Syntax Transformation Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat International Journal of Economics, Management, Business, and Social Science Narra J Journal of Communication Studies COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Inovasi Fisika Indonesia (IFI) Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Jurnal Penelitian, Pendidikan, dan Pembelajaran PEDADIDAKTIKA: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Mabha Jurnal Asian Journal of Social and Humanities Journal of Law and Legal Reform Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora (JKBH) Binamulia Hukum Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Nusantara : Jurnal Ilmiah Pariwisata dan Perhotelan
Ema Rahmawati
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
Religion Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 55 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan Ema Rahmawati; Rai Mantili
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (609.599 KB)

Abstract

Jasa keuangan merupakan salah satu sektor yang banyak berperan dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Otoritas Jasa Keuangan Indonesia sebagai lembaga independen pengatur dan pengawas di sektor jasa keuangan memiliki salah satu tugas penting untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen di sektor jasa keuangan, salah satunya dengan mengatur prosedur penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Sebagai tindak lanjutnya, OJK menerbitkan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Artikel ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana konsep alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di dalam POJK No. 1/2014 dikaitkan dengan sistem penyelesaian sengketa perdata yang ada. Lebih lanjut lagi, akan diuraikan pula Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah ditetapkan OJK untuk melaksanakan tugas dan peranannya dalam penyelesaian sengketa dibidangnya masing-masing serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan perlindungan terhadap konsumen sektor jasa keuangan.Dispute Settlement Mechanism through Alternative Dispute Resolution Institution in the Sector of Financial Services AbstractFinancial service is one of the essential sectors in economic development of a country. Indonesian Financial Services Authority (OJK) is an independent institution which regulates and supervises the financial services sector and has its important role in providing consumer protection in financial services sector, i.e. by regulating the procedure of consumer complaint and dispute settlement in simple, prompt, and affordable manners. Following up such role, OJK issued Regulation 1/POJK.07/2014 regarding Alternative Dispute Resolution Institution in Financial Services Sector. This article is intended to describe the concept of alternative dispute resolution as stipulated in Regulation of OJK No. 1/2014 in connection with the existing private dispute settlement system. Furthermore, this article also describes the institutions of alternative dispute resolution assigned by OJK to conduct their duty and role in dispute settlement for each respective sectors and its challenge to provide consumer protection in financial services sector.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a2 
PENERAPAN REKONVENSI SEBAGAI HAK ISTIMEWA TERGUGAT DALAM PERKARA PERCERAIAN (TALAK) DI PENGADILAN AGAMA Linda Rachmainy, S.H., M.H., dan Ema Rahmawati, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 2
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.207 KB) | DOI: 10.35706/dejure.v2i2.1306

Abstract

ABSTRAKGugat balas (rekonvensi) merupakan hak istimewa tergugat untuk mengajukan gugatan balik terhadap penggugat, termasuk dalam perkara cerai (talak) di Pengadilan Agama. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan dalam perihal apa saja perkara rekonvensi dapat diajukan oleh tergugat (termohon) pada gugat cerai/permohonan talak di Pengadilan Agama dikaitkan dengan Hukum Acara Perdata dan mengenai sikap hakim Pengadilan Agama dalam memberikan pertimbangan dan putusan terkait dengan gugatan rekonvensi di dalam perkara gugat cerai/permohonan talak. Rekonvensi dapat diajukan untuk setiap perkara dengan pengecualian dalam Pasal 132a HIR. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif analitis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai Penerapan Gugat Balas (Rekonvensi) Sebagai Hak Istimewa Tergugat di dalam Praktik Pemeriksaan Perkara Perceraian (Talak) di Pengadilan Agama. Berdasarkan penelitian, pada umumnya perkara perceraian di Pengadilan Agama yang diputus secara contradictoir disertai gugatan rekonvensi yang diajukan bersamaan dengan jawaban. Rekonvensi berkaitan dengan gugatan nafkah akibat talak yaitu nafkah iddah, mut’ah, kiswah, maskan, hak asuh anak (hadhanah) serta biaya hadhanah, yang antara gugatan konvensi dengan rekonvensi memiliki koneksitas erat. Sikap hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara cerai (talak) dengan gugatan rekonvensi disertai pertimbangan hukum yang bervariasi.Kata kunci: Rekonvensi, Tergugat, Pengadilan AgamaABSTRACTDefendant (reconvention) is the privilege of the defendant to file a counter-claim against the plaintiff, including in the divorce (talaq) case in The Court of Islamic Religion. This article aims to describe in what subject matter the reconvention may be filed by the defendant (petitioner) on divorce/divorce petition in The Court of Islamic Religion associated with the Civil Procedure Code and regarding the attitude of Religious Court judges in giving consideration and decision related to the lawsuit of reconciliation in the case divorce lawsuit/petition of divorce. Reconvention may be filed for each case with the exception of Article 132a HIR. The research specification used in this research is an analytical descriptive that aims to obtain a comprehensive description of the Application of Defense (Reconvention) as the Privileges of the Defendant in the Practice of Divorce Case Examination (Talaq) in The Court of Islamic Religion. Based on the research, generally the divorce cases in The Court of Islamic Religion are disconnected contradictoir accompanied by reconvention lawsuit filed simultaneously with the answer. Reconvention relating to the livelihood sued for divorce is the livelihood of iddah, mut'ah, kiswah, maskan, custody of the children (hadhanah) as well as the cost of hadhanah, which between claims and reconciliation claims have close connexity. The attitude of Religious Court judges in deciding divorce cases (talaq) with the lawsuit of reconvention accompanied by various legal considerations.Keyword: Reconvention, Defendants, The Court of Islamic Religion
PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PASAR MODAL PADA PENGADILAN NEGERI Sherly Ayuna Putri, S.H., M.H., Ema Rahmawati, S.H., M.H., dan Nun Harrieti, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.207 KB) | DOI: 10.35706/dejure.v4i1.1867

Abstract

ABSTRAKSektor pasar modal merupakan salah satu sektor jasa keuangan yang memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Kondisi pada saat ini, terdapat banyak kritik terhadap penyelesaian sengketa di pasar modal yang disebabkan banyak faktor terkait penegakan hukum, sehingga upaya menciptakan pasar modal yang teratur wajar dan efisien belum tercapai optimal. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri masih jarang ditemukan, padahal salah satu lembaga peradilan yang berperan dalam penegakan hukum adalah pengadilan negeri. Penulisan ini berdasarkan suatu penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, peraturan hukum serta perbandingan hukum inventarisasi hukum positif, dengan metode pendekatan deskriptif analisis. Penarikan simpulan dari hasil penelitian yang telah terkumpul dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penulisan dalam artikel ini menguraikan mengenai peranan pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa pasar modal dalam praktik dan peranan penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri terhadap penegakan hukum pasar modal di Indonesia.Kata kunci: Pasar Modal, Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri.ABSTRACTThe capital market sector is one of the financial services sectors that play an important role in national development. At present, there are many criticisms of capital market dispute resolution caused by many factors related to law enforcement, so that efforts to create an orderly and efficient capital market have not been optimally achieved. Dispute resolution through a district court is still rarely found, even though one of the judicial institutions that play a role in law enforcement is a district court. This writing based on normative juridical research, namely legal research on legal principles, legal regulations and the comparison of positive law inventory law, with a descriptive analysis approach. Withdrawal of conclusions from the results of research that has been collected is done by the method of qualitative normative analysis. Writing in this article will outline the role of the district court in the settlement of capital market disputes in practice and how the role of dispute resolution through the district court over the enforcement of capital market law in Indonesia.Keyword: Capital Market, Dispute Resolution, District Court.
PEMBAHARUAN KONTRAK ANTARA LEMBAGA JASA KEUANGAN DENGAN KONSUMENNYA PASCA BERLAKUNYA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 01/POJK.07/2014 Ema Rahmawati; Aam Suryamah
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 2
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/dejure.v4i2.6455

Abstract

Based on the concept of regulation, dispute resolution in the financial services sector arising from consumer complaints must first be resolved internally at the relevant financial service institution which is more concerned with negotiation or deliberation settlement to reach consensus. Furthermore, if no complaint resolution agreement is reached, consumers and financial service institutions can resolve disputes, by way of resolution through LAPS in their respective financial services sectors or through the courts. The writing of this article is basically a research result that uses normative juridical research methods, namely legal research on the principles of law, the rule of law and the comparison of law with the method of analytical descriptive approach. The results of the study, the legal consequences of the implementation of the LAPS POJK include the need for an agreement (clause) for the selection of a dispute resolution mechanism, either an arbitration forum or other alternative dispute resolution in the event of a dispute or dispute in accordance with the LAPS POJK. Renewal of these contracts is ideal for supporting legal protection for consumers and financial service institutions and supporting renewal of contract law in Indonesia.
PERANAN PENYELESAIAN SENGKETA PASAR MODAL: SUATU TINJAUAN ATAS PERKARA PERDATA TERKAIT TRANSAKSI REPO Ema Rahmawati; Lastuti Abubakar
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 4 No. 1 (2019): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 1 September 2019
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pasar modal merupakan sektor keuangan yang memegang peranan dalam pembangunan. Stabilitas pasar modal yang teratur, wajar dan efisien dibutuhkan untuk mendukung pembangunan. Dalam hal terjadinya pelanggaran hukum perdata, perlu diselesaikan melalui penyelesaian sengketa, baik secara litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa. Perkara perdata di pasar modal dapat terbilang jarang, karenanya perkara perdata yang ada perlu dianalisis untuk mengetahui bagaimana praktiknya dan peranannya terhadap pasar modal. Artikel ini didasarkan pada metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum terhadap asas hukum, peraturan hukum, dengan metode pendekatan deskriptif analisis. Penarikan simpulan dari hasil penelitian dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan, disimpulkan bahwa peranan penyelesaian sengketa pada dasarnya merupakan upaya menegakkan hukum pasar modal dalam kondisi terjadinya pelanggaran hukum perdata, bertujuan memulihkan dan menyelaraskan hukum, menciptakan kepastian hukum bagi para pihak di pasar modal serta melindungi kepentingan pelaku pasar modal dari praktik merugikan, demi terciptanya pasar modal yang wajar, teratur dan efisien. Selanjutnya, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan pengadilan negeri perkara REPO PT Hanson International Tbk. dinilai kurang sesuai karena tidak memperhatikan peraturan, asas dan doktrin, khususnya mengenai struktur REPO, tanggung jawab para pihak dan kelengkapan suatu putusan. Walaupun demikian, sesuai dengan asas res judicata pro veritate habetur, setiap putusan hakim harus dianggap benar dan dihormati . Kata kunci: gugatan perdata; litigasi; pasar modal ; putusan pengadilan; REPO. ABSTRACT Capital market is financial service sector that holds important role in development. Stability of capital market in order, fair and eficient is required to support development. In the event of breach of civil law is occured, the settlement through litigation or alternative dispute resolution is necessary to be conducted. Litigation of capital market case is rarely found, accordingly, the practise of civil litigation case shall be analyzed to clearly conclude its role in capital market. This article is based on normative legal research method, using analitical descriptive method. The conclusion is made by using qualitative normative analitical method. Pursuan to teh analysis, it is concluded that, the role of settlement dispute of capital market is in an effort of law enforcement in the event of the breach of civil law is occured, to heal and accelerate its condition, and further, to create legal certainty for parties in capital market and to protect such parties from disadvantage practise to create the fair, orderly and eficient capital market. Further, the legal consideration brought by the Panel of Judges in the district court decision in REPO case of PT Hanson Internasional Tbk., is not appropriate since it has not consider the prevail regulation, legal principles and legal doctrine, especially in respect of structure of REPO, responsibilities of disputing parties and the requirement of a decision. Nevertheless, pursuant to the priciple of “res judicata pro veritate habetur”, any judge’s decision shall be considered approriate and shall be respected. Keywords: civil claim; litigation; capital market; court decision; REPO.
KAJIAN TERHADAP RENCANA PENGATURAN DISGORGEMENT DALAM PASAR MODAL INDONESIA Raysa Mayasonda; Lastuti Abubakar; Ema Rahmawati
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 6, No 1 (2020): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v6i1.279

Abstract

Various kind of capital market violations show the characteristics of capital market violations that the loss is rarely realized by the investor. Currently, the regulation provides a way to resolve investor loss of capital market and the practice of resolving violations of the law in the capital market through the investor protection regulation is sometimes not satisfactory for the harmed investors. As a step to strengthen the law enforcement instruments, the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan / OJK) issued a Draft Regulation (RPOJK) on OJK regarding Disgorgement and Disgorgement Fund to facilitate investor’s legal protection against losses internally by itself. The purpose is to analyze the disgorgement mechanism regulation plan through the study of RPOJK so that it can be applied as a new settlement in the capital market and suitable with existing ways. The research method uses a normative juridical approach that is through the existing study of the rule of law that apply primary, secondary and tertiary legal materials, also from existing electronic literature. Based on the result of the study, it is concluded the plan of the disgorgement mechanism regulation as a form of refund through administrative mechanism is different from civil compensation and it can be applied as one of the investor’s legal protections because the form of the order in disgorgement as a refund is considered effective, proportional and can be preventive.
EFEKTIVITAS PENERAPAN MEDIA ARTICULATE STORYLINE DALAM PEMBELAJARAN KETERAMPILAN MENULIS CERPEN SISWA KELAS XI SMA NEGERI 3 MALANG Ema Rahmawati
Jurnal Penelitian, Pendidikan, dan Pembelajaran Vol 17, No 8 (2022): Jurnal Penelitian, Pendidikan, dan Pembelajaran
Publisher : Jurnal Penelitian, Pendidikan, dan Pembelajaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (680.482 KB)

Abstract

Abstrak:  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  pre-eksperimental design.  Desain    penelitian    yang digunakan yaitu One-Group Pretest-Posttest Design  yaitu  eksperimen  yang dilaksanakan pada satu kelompok saja tanpa kelompok pembanding. Pada desain  ini menggunakan pretest  sebelum  diberi perlakuan. Dengan demikian,hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat, karena       dapat membandingkan   keadaan   sebelum   perlakuan. Populasi    dalam    penelitian   ini   adalah   jumlah keseluruhan siswa kelas XI IPS SMAN 3 Malang, yaitu 408 yang mencangkup 12 kelas. Pengambilan sampel  yang digunakan adalah purposive rondom sampling  atau acak  karena terdiri dari 12 kelas dan yang terpilih menjadi sampel dalam penelitian ini    adalah  kelas XI J3    yang    berjumlah 32 siswa. Berdasarkan hasil analisis data deskriptif menunjukkan   bahwa   rata-rata   hasil   belajar  keterampilan menulis cerpen sebelum  penerapan Media Articulate Storyline adalah 56.97 sedangkan rata-rata hasil belajar   keterampilan menulis cerpen setelah penerapan media Articulate Storyline adalah 90,16. peningkatan ketercapaian kompetensi pengetahuan dapat dilihat berdasarkan hasil perhitungan uji N- gain Score menunjukkan bahwa, nilai rata-rata hasil observasi N-gain Score (penggunaan media Articulate Storyline) adalah 78,1 termasuk dalam kategori tinggi, dengan nilai N-gain score minimal 32,14 dan score maksimal 94,26. Hal ini membuktikan bahwa pada pembelajaran menulis cerpen menggunakan media Articulate Storyline ini siswa terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga mampu mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah dimilikinya. Kata Kunci: Efektivitas, Media Articulate Storyline, Keterampilan Menulis Cerpen
Sosialisasi Mengenai Pekerja Pensiun Sebagai Investor Perusahaan Publik Melalui Program Management / Employee Stock Option Program (MESOP) Bagi Pengurus Serikat Pekerja di Kabupaten Karawang Holyness N. Singadimedja; Ema Rahmawati; Rai Mantili; Agus Pratiwi
Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Vol 2, No 3 (2022): PADMA
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpdm.v2i3.23711

Abstract

Pekerja pensiun yang telah mengikuti Program MESOP atau ESOP merupakan investor pada perusahaannya, sehingga pekerja masih terikat pada perusahaan walaupun hubungan kerjanya telah berakahir. Melalui program kepemilikan saham bagi pekerja dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan pekerja, program ini penting untuk disosialisasikan bahwa tambahan kesejahteraan tetap melekat kepada pekerja pensiun selama tabungan sahamnya tetap dimiliki / tidak dilepaskan / dijual kepada pihak ketiga , sehingga program MESOP ini membuat pekerja memiliki investasi yang dapat memberikan tambahan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya. Dalam pengabdian pada masyarakat ini akan memberikan sosialisasi mengenai Perlindungan Ekonomi dan Sosial bagi Pekerja Pensiun sebagai investor perusahaan public melalui Program MESOP yang dilaksankan oleh Tim Pengabdian Kepada Mayarakat (PPM) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah diskusi terbuka dan terarah dengan sasaran seluruh Pengurus Serikat Pekerja di kabupaten Karawang, yang terdiri dari 4 Serikat Pekerja yang ada di Kabupaten karawang, sehingga dapat memahami, membuat dan menjalankan program MESOP untuk peningkatan kesejahteraan Pekerja aktif dan pekerja pensiun.Hasil Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman bagi pengurus serikat pekerja bahwa tambahan kesejahteraan yang didapatkan pekerja melalui program MESOP dapat terus dinikmati pekerja walaupun pekerja telah pensiun dan tidak lagi bekerja di perusahaan, karena pekerja pensiun yang memiliki tabungan saham sebagai investor yang kedudukannya sama dengan pemegang saham lainnya pada perusahaan publik.Kata Kunci: Pekerja Pensiun, Kepemilikan Saham Pekerja, Kesejahteraan Pekerja Retired workers who have participated in the MESOP or ESOP Program are investors in their companies, so workers are still bound to the company even though their employment relationship has ended. Through the share ownership program for workers, it can create a harmonious relationship between companies and workers, this program is important to socialize that additional welfare remains attached to retired workers as long as their stock savings are still owned / not released / sold to third parties, so this MESOP program makes workers have investment that can provide additional welfare for workers and their families. In this community service, it will provide socialization regarding Economic and Social Protection for Retired Workers as investors in public companies through the MESOP Program which is carried out by the Community Service Team (PPM) of the Faculty of Law, Padjadjaran University.The method used in this activity is an open and targeted discussion with the target of all the Management of Trade Unions in Karawang district, which consists of 4 unions in Karawang Regency, so that they can understand, create and run the MESOP program to improve the welfare of active workers and retired workers. The results of this Community Service Activity can provide additional knowledge and understanding for trade union officials that the additional welfare obtained by workers through the MESOP program can continue to be enjoyed by workers even though workers have retired and are no longer working in the company, because retired workers who have stock savings are investors who have the same position as other shareholders in a public company.Keywords: Retired Workers, Employee Share Ownership, Employee Welfare
BATASAN ASAS HAKIM PASIF DAN AKTIF PADA PERADILAN PERDATA Anita Afriana; Ema Rahmawati; Rai Mantili; sherly Ayuna Putri
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7 Nomor 1 September 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v7i1.1078

Abstract

ABSTRAKHakim sebagai aktor penegak hukum dalam menjalankan tugasnya terikat pada asas-asas hukum, salah satunya adalah bersikap pasif. Asas merupakan abstraksi dari sebuah aturan, maka apabila asas hukum tidak dirumuskan dalam aturan hanyalah berupa pedoman saja yang tidak mengikat bagi hakim. Asas hukum itu mempunyai kekuatan sebagai undang-undang apabila secara tegas dituangkan dalam undang-undang dan barulah dapat diterapkan hakim pada peristiwa konkrit. Pengaturan dalam RV menunjukkan bahwa hakim bertindak pasif sementara HIR/RBg condong menempatkan hakim bersikap aktif. Sesungguhnya sebagai aturan yang berlaku untuk golongan penduduk Eropa, RV tidak berlaku lagi di Indonesia sepanjang telah diatur dalam HIR/RBg, namun berbagai doktrin yang ada memperkuat dan menempatkan peran hakim yang pasif sebagaimana diatur dalam RV. Artikel ini membahas batasan dari hakim pasif dan aktif pada peradilan perdata salah satunya dalam penyelesaian gugatan sederhana. Metode penelitian berupa yuridis normatif yang mengutamakan data sekunder dan dilengkapi data primer berupa wawancara dengan para hakim di beberapa pengadilan dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian bahwa telah terjadi pergeseran sikap hakim pada peradilan perdata. Berbagai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung menujukkan dan menuju pada prinsip bahwa hakim perdata bersikap aktif salah satunya dalam penyelesaian gugatan sederhana. Secara filosofis peran aktif hakim sangat relevan dengan pencarian kebenaran yang dapat mendorong tercapainya peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kata kunci: asas hukum; acara perdata; hakim aktif. ABSTRACTJudges as law enforcement actors in carrying out their duties are bound by legal principles, one of which is being passive. The principle is an abstraction of a rule, so if the legal principle is not formulated in the rules, it is only a guideline which is not binding on judges. The legal principle has the power as law if it is explicitly stated in the law and then the judge can apply it to concrete events. The arrangement in the RV shows that judges act passively while HIR/RBg tends to place judges in an active position. In fact, as a rule that applies to European population groups, RV is no longer valid in Indonesia as long as it has been regulated in HIR/RBg. However, various existing doctrines strengthen and place the passive role of judges as regulated in RV. This article discusses the limitations of passive and active judges in civil courts, one of which is in the settlement of simple lawsuits. The research method is in the form of normative juridical which prioritizes secondary data and is complemented by primary data in the form of interviews with judges in several courts and analyzed qualitatively and juridically. The results showed that there had been a shift in the attitude of judges in civil courts. Various provisions in the Supreme Court Regulations show and lead to the principle that civil judges are active, one of which is in the settlement of simple lawsuits. Philosophically, the active role of judges is very relevant to the search for the truth that can encourage the achievement of quick, simple, and low-cost justice.Keywords: active judge; civil proceedings; legal principles.
KONSEPTUALISASI PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI SMALL CLAIMS PROSEDURE DI INDONESIA Anita Afriana; Rai Mantili; Ema Rahmawati
Arena Hukum Vol. 11 No. 3 (2018)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.2

Abstract

AbstractThe development of buying and selling both conventional and online transactions has an impact on the need for effective dispute resolution when there is a loss to consumers. Fast, simple, and low-cost consumer dispute resolution is needed to speed up the way the dispute is resolved. This article is part of the results of fundamental research conducted in a normative juridical method. The results showed that consumer dispute resolution in the court with a small claim value was not balanced with the mechanism of proceedings in the court, while the power of the decision through BPSK resolution was not final and binding. Small Claims Procedures are solutions that integrate informal and formal mechanisms as one of the concrete steps to achieve legal certainty in resolving consumer disputes in Indonesia.             AbstrakPerkembangan jual beli baik transaksi secara konvensional maupun online berdampak pada kebutuhan penyelesaian sengketa yang efektif ketika terjadinya kerugian pada konsumen. Penyelesaian sengketa  konsumen secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan diperlukan dengan mempercepat cara penyelesaian sengketa. Artikel ini merupakan bagian dari hasil penelitian fundamental yang dilakukan secara yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan dengan nilai gugatan yang kecil tidak seimbang dengan mekanisme beracara di pengadilan, sementara itu penyelesaian melalui BPSK kekuatan putusannya tidak bersifat final and binding. Small Claims Procedures merupakan solusi yang memadukan mekanisme informal dan formal sebagai salah satu langkah konkret dalam rangka tercapainya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia.
Co-Authors Aam Suryamah Abubakar, Lastuti Adinda, Fadhel Arjuna Adzdzakiy, Muhammad M. Afriana, Anita Agus Pratiwi Agustinus Pandiangan, Lumiere Rejeki Agustiyani, Dian F. Alamanda, Cut NC. Andri Wardiana, Andri Anita Afriana Anita Afriana Are, Robert La Asep Syaiful Bahri, Asep Syaiful Asyifa, Isnaini Z. Bambang Suseno Bambang Sutiyoso Chandra, Muliyadi Damayanti, Elok Deviana Yuanitasari Dharmayanthi, Anik B. Dhian Anggraini, Fera Disyon, Huta Diva Davina, Nathania Elisatris Gultom Eman Suparman Fera Dhian Anggraini Fibriani, Azzania Fidel, Yohanes Fiona Chrisanta Gagih Pradini Haikal Yushendri, Muhammad Hamzah, Rosyidi Hendratono, Tonny Hetharie, Yosia Holyness Nurdin Singadimedja Holyness Singadimeja Husna, Anisatul Ihalau, John JOI Iryanto, Syam B. Isis Ikhwansyah Karsona , H. Agus Mulya Karsona, H. Agus Mulya Kartika Eka Pertiwi Kasmin Kris Cahyani Ermawati Kusumaningrum, Anisa Putri Lastuti Abubakar Lastuti Abubakar Lastuti Abubakar Lastuti Abubakar Linda Rachmainy Mantili, Rai Muhamad Amirulloh, Muhamad Nasrulloh, Mukh F. Ndaru Prasastono Ningrum, Ratih A. Noviastuti, Nina Nugrahani Primary Putri Nugroho, Herjuno A. Nyulistiowati Suryanti Pangihutan, Kaiji Natanael Pertiwi, Hana Febrianti Pradini, Gagih Prasetyoputri, Anggia Putri, Fraya Anggraini Putri, Rahmi Adriani Rachman, Rifky W. Rafika Annisa Sari Rahmawati, Diah Ayu Rai Mantili Rai Mantili Ratnawati, Indah Raysa Mayasonda Ristandi, Ryan B. Robiani, Rini Saputra, Sugiyono Sativa, Alvira R. Setiawan, Muhammad Vikri sherly Ayuna Putri Soerjati , Enni Soplantila, Valentino Dinatra Sudaryat Sudaryat Sudaryat Sugiarto S Suntari, Yustia Wisnuwardhani, Popi H. Woodward, John Wulandari, Ari S. Yanthi, Nova D. Yushendri , Muhammad Haikal