Claim Missing Document
Check
Articles

Peran Pengendali Dalam Melindungi Kepentingan Investor Melalui Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Setiawan, Muhammad Vikri; Abubakar, Lastuti; Rahmawati, Ema
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i2.6829

Abstract

The aim of this study is to find out and analyze the role of controllers in protecting the interests of publicly-listed company investors by ensuring the implementation of good corporate governance principles. The delay of the implementation of the Annual General Meeting of Shareholders and the publication of annual financial statements are two examples of non-fulfillment of the principles of good corporate governance namely transparency and accountability, which resulting temporary suspending trading of its shares by Indonesia Stock Exchange. When the role of the controller as shareholder who has the ability to control the company is ineffective because the shareholding of the company is less than 50%, the undertake of investors protection become an issue. This research was conducted based on a juridical-normative approach with analytical descriptive specifications based on secondary data. The results of this study revealed that the controller has several mechanisms to control the company to reduce losses for shareholders. However, the determination of a controller with less than 50% shareholding of the company’s shares results in the controlling role towards the company become ineffective and potentially detrimental to the interests of investors. The difference between this research and the previous lies in the object of this study which discusses the role of controllers in ensuring the fulfillment of the principles of good corporate governance so that they can provide protection to investors.
Hybrid Model of Personal Data Protection for Consumers in Digital MSMEs: A Comparative Study of Indonesian and China Regulations Hetharie, Yosia; Ikhwansyah, Isis; Rahmawati, Ema; Soplantila, Valentino Dinatra
Journal of Law and Legal Reform Vol. 6 No. 4 (2025): October, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.v6i4.22388

Abstract

The protection of consumers’ personal data in digital MSME (Micro, Small, and Medium Enterprises) businesses poses a significant challenge in the era of digital transformation, particularly amid the rising cases of data breaches in Indonesia. Although Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) has come into effect, its implementation still faces numerous obstacles, especially for MSMEs that are limited in terms of resources and technological understanding. By comparison, China, through its Personal Information Protection Law (PIPL), enforces strict supervision combined with AI-driven compliance technologies. This study aims to analyze the effectiveness of personal data protection frameworks in Indonesia and China and to propose a hybrid model that integrates government regulations with technological solutions. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative law approaches, relying on secondary data such as regulations, academic journals, and policy documents. The findings indicate that adopting a hybrid model for the protection of consumers’ personal data in digital MSME businesses could serve as an effective solution. This model merges a compliance-based approach, as adopted under Indonesia’s PDP Law, with the strict oversight mechanisms implemented under China’s PIPL. By adapting mechanisms such as mandatory registration, periodic audits, and technology-based compliance incentives, Indonesia could enhance transparency, accountability, and data security within its digital MSME ecosystem.
Tanggung Jawab Wali Amanat Kepada Pemegang Obligasi Dalam Hal Wali Amanat Melakukan Kelalaian Terhadap Kontrak Perwaliamanatan Pangihutan, Kaiji Natanael; Abubakar, Lastuti; Rahmawati, Ema
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.4059

Abstract

The trustee is the party responsible for assisting the implementation of bond issuance and transactions in the capital market. In the implementation of bond issuance, the role of the trustee is crucial in creating legal protection for bondholders. The purpose of this study is to clearly understand the duties and responsibilities of the trustee towards bondholders as well as the legal protection rights possessed by bondholders if the trustee commits acts of negligence under capital market law. The results showed that the trustee must make compensation as a form of legal protection to bondholders in accordance with the regulations contained in the laws and regulations in the field of capital market and bondholders who feel aggrieved can ask the trustee for compensation by means of consensus deliberation or dispute resolution at an alternative dispute resolution institution established by the Service Authority Finance (OJK). Bondholders can also prove to court because the losses suffered are the result of the negligence of the trustee who represents them in a bond issuance process.
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang memperbolehkan upaya hukum kasasi terhadap PKPU Agustinus Pandiangan, Lumiere Rejeki; Suryanti, Nyulistiowati; Rahmawati, Ema
Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 12 (2024): Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/nautical.v2i12.647

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 hadir dengan memberikan konsekuensi yuridis untuk mengubah acara hukum pada perkara yang diawali dengan pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur. Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau putusan a quo berdasarkan asas keadilan dan diwujudkan dengan gagalnya kewajiban pembayaran utang yang berdimensi cepat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif pada penelitian hukum kepustakaan atau penelitan hukum doktrinal sebagai penelitian hukum dengan cara mengkaji bahan Pustaka atau data-data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan asas keadilan, debitur dan masing-masing kreditor dapat mempertahankan hak-haknya dalam rangka penyelesaian utang piutang dengan membukanya upaya hukum kasasi.
TRADISI MASYARAKAT TENGGER BROMO SEBAGAI SALAH SATU ASET WISATA BUDAYA INDONESIA Rahmawati, Ema; Suseno, Bambang
JURNAL NUSANTARA Vol 4 No 1 (2021): EDISI 7 FEB 2021
Publisher : AKPARDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63986/nsn.v4i1.44

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji realita kegiatan masyarakat Tengger Bromo dalam upaya mempertahankan dan melestarikan tradisi budaya yang dapat menjadi salah satu keragaman dan kekayaan khasanah wisata budaya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dari Miles dan Huberman yaitu laporan utama reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang diadakan serentak bersamaan dengan proses pengumpulan data, dalam bentuk siklus selama proses penelitian. Penelitian ini juga berhasil mengidentifikasi aktivitas masyarakat sebagai tradisi budaya yaitu berkaitan dengan siklus kehidupan seperti upacara kehamilan (sesayut), upacara kelahiran (brokohan), upacara perkawinan (praswalagara), dan upacara kematian (entas-entas); kehidupan masyarakat seperti pujan kasanga (pujan mubeng), mayu desa (unan-unan); siklus pertanian (liliwet); gejala alam; dan ritual-ritual tradisi lainnya seperti hari raya kasada dan hari raya karo. Bersama-sama dengan pihak terkait sepertipemerhati pariwisata, pelaku wisata, dinas kebudayaan dan pariwisata, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), serta pihak lain yang terkait, masyarakat Tengger berhasilmempertahankan dan melestarikan tradisi mereka menjadi salah satu kekayaan khasanah wisata budaya dan keberagaman wisata di Indonesia khususnya wisata budaya yang dapat dijual kepada wisatawan sebagai daya tarik wisata budaya.
Penanganan Pemesanan dan Pembatalan Kamar Melalui Telepon Terhadap Penjualan Kamar di Hotel Grand Tjokro Yogyakarta Fera Dhian Anggraini; Kris Cahyani Ermawati; Ema Rahmawati
JURNAL NUSANTARA Vol 8 No 1 (2025): Edisi 15 Mar 2025
Publisher : AKPARDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63986/nsn.v8i1.102

Abstract

Penanganan pemesanan dan pembatalan kamar melalui telepon merupakan salah satu fungsi penting dalam operasional hotel yang berperan langsung terhadap pencapaian target penjualan kamar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan pemesanan dan pembatalan kamar melalui telepon serta pengaruhnya terhadap penjualan kamar di Hotel Grand Tjokro Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan staf reservasi, observasi langsung pada proses pemesanan dan pembatalan, serta telaah dokumen terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa penanganan pemesanan dan pembatalan kamar melalui telepon memerlukan keterampilan komunikasi yang efektif dan ketepatan informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dengan tamu. Faktor seperti kecepatan respons, kejelasan konfirmasi, dan fleksibilitas kebijakan pembatalan berpengaruh terhadap optimalisasi penjualan kamar. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran staf reservasi dalam menjaga stabilitas penjualan kamar melalui pelayanan reservasi telepon yang profesional dan responsif. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak manajemen hotel dalam merumuskan strategi peningkatan kualitas layanan reservasi melalui telepon, meminimalkan dampak negatif pembatalan kamar, serta mengoptimalkan tingkat okupansi melalui prosedur kerja yang lebih efisien dan responsif.
Transportasi Wisata Mewah: Motivasi dan Pengalaman Pengguna Ema Rahmawati; Fera Dhian Anggraini; Gagih Pradini
JURNAL NUSANTARA Vol 8 No 1 (2025): Edisi 15 Mar 2025
Publisher : AKPARDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63986/nsn.v8i1.103

Abstract

Permintaan akan transportasi premium, didorong oleh meningkatnya daya beli dan preferensi akan kemewahan, perusahaan transportasi semakin menawarkan layanan kelas atas. Mereka bersedia membayar harga premium untuk menikmati fasilitas mewah dan, tentu saja, prestise. Penelitian ini berfokus pada bus pariwisata mewah Omah Sultan Juragan 99 Trans Malang, Jawa Timur dan mengeksplorasi motivasi dan pengalaman pengguna. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan, dengan menggunakan metode kualitatif, termasuk observasi, wawancara dengan manajer dan staf, serta mengumpulkan 46 formulir umpan balik dari 56 pengguna potensial. Studi ini mengkaji aspek-aspek kunci seperti motivasi, kualitas layanan, fasilitas, citra merek, dan pengalaman. Hasil menunjukkan bahwa pengguna termotivasi dengan rasa penasaran, prestise/ gengsi, kenyamanan dan keamanan, ingin perjalanan mewah ala sultan, dan perjalanan wisata privat dengan layanan berkualitas tinggi dan fasilitas yang lengkap dan canggih untuk mendapatkan pengalaman yang unik, berbeda, dan berkesan. Dengan 25 pengguna setia yang menyewa lebih dari satu kali memungkinkan mereka untuk terus menggunakan bus pariwisata mewah ini untuk tujuan perjalanan lainnya dan mendapatkan pengalaman yang berbeda di setiap perjalanannya.
SARS-CoV-2 lineages and naso-oropharyngeal bacterial communities in COVID-19 reinfection: A study in West Java, Indonesia Sativa, Alvira R.; Asyifa, Isnaini Z.; Adzdzakiy, Muhammad M.; Iryanto, Syam B.; Nugroho, Herjuno A.; Wulandari, Ari S.; Yanthi, Nova D.; Nasrulloh, Mukh F.; Rahmawati, Ema; Alamanda, Cut NC.; Ristandi, Ryan B.; Rachman, Rifky W.; Robiani, Rini; Agustiyani, Dian F.; Wisnuwardhani, Popi H.; Wardiana, Andri; Ningrum, Ratih A.; Dharmayanthi, Anik B.; Prasetyoputri, Anggia; Fibriani, Azzania; Saputra, Sugiyono
Narra J Vol. 5 No. 3 (2025): December 2025
Publisher : Narra Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52225/narra.v5i3.2901

Abstract

Continuous emergence of new severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) variants may influence viral transmission dynamics and alter interactions with the respiratory microbiota, potentially increasing the risks of reinfection. This study investigated cases of coronavirus disease 2019 (COVID-19) reinfection in West Java, Indonesia, with the aim of identifying the SARS-CoV-2 variants involved, characterizing their genomic mutations, and profiling the nasal and oropharyngeal microbiota associated with reinfection. Naso-oropharyngeal swab samples were collected from 42 COVID-19 reinfection cases and nine new infection cases. Whole genome sequencing was performed using Oxford Nanopore Technologies (ONT) MinION Mk1C and variant analysis was conducted using ARTIC workflow. Nexstrain and PANGOLIN were used to determine the lineages. Phylogenetic trees were constructed using IQ-tree and FigTree. Key mutations were identified by Cov-GLUE. Additionally, 16s rRNA amplicon sequencing was conducted on nine samples from each group to analyze bacterial communities using EPI2ME and MicrobiomeAnalyst. All identified SARS-CoV-2 strains in this study were Delta variant (B.1.617.2), predominantly lineage AY.23 (n=46, 90%), followed by AY.24 (n=3) and AY.109 (n=2). No differences in SARS-CoV-2 lineages were observed between reinfection and new infection cases. Unique hotspot mutations found only in COVID-19 reinfections included NSP3, V220A, S_T676I, ORF7a_V82A, and ORF7a_TI20I. Bacterial community analysis revealed no significant diversity differences (alpha and beta) between the two groups. While the most dominant phylum remained Terrabacteria in both groups, Streptococcus was dominant in COVID-19 reinfections, whereas Prevotella was dominant in new infection cases. Notably, Haemophilus parainfluenzae, Fusobacterium periodonticum, Fusobacterium nucleatum, and Leptotrichia buccalis had significant increases in reinfection cases. Despite the similarity in SARS-CoV-2 lineages causing both COVID-19 reinfection and new infection cases, the presence of distinct key mutations and bacterial species suggest their potential as biomarkers within this group.
The Establishment of State-Owned-Holding-Company: A State's Controlling Rights Perspective Based on Radbruch's Theory Disyon, Huta; Gultom, Elisatris; Rahmawati, Ema
Law Review Volume XXIII, No. 1 - July 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan | Lippo Village, Tangerang 15811 - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v23i1.6995

Abstract

The constitutional basis for the state's role in implementing the national economy is Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The mandate of Article 33 of the 1945 Constitution regarding the State's Controlling Rights, one of which is realized through the existence of state-owned enterprises (“SOEs”) as one of the business actors in the economy. The expansion of the global economy necessitates the improvement of SOEs, and the government's strategic policy choice is establishing a state-owned holding company (“SOHC”) to strengthen value and efficiency. This research aims to determine how the state's controlling rights in the SOHC scheme relate to three basic legal values identified by Gustav Radbruch, namely justice, certainty, and benefits. Through normative juridical research methods, the approach taken is a conceptual approach and a statutory approach, conducted by researching theory or doctrine and relevant laws and regulations, including Supreme Court and Constitutional Court decisions. The results of this study show that the establishment of a SOHC has, in theory, met Gustav Radbruch's legal objectives of justice, certainty, and benefits. State's controlling rights must be widely understood with authority to formulate policies and actions for regulation, control, management, and supervision. In the management function, state control in the SOHC structure can be protected through special share ownership by the state. However, state control based on a sense of social justice, legal certainty, and benefit-oriented must still respect the principles of GCG in SOEs and do not mean monopolizing all national economic activities.
Penerapan Prinsip Keterbukaan dan Akuntabilitas Menurut Good Corporate Governance Dalam Pertanggungjawaban Organ Pada Pengelolaan Yayasan Pertiwi, Hana Febrianti; Suryanti, Nyulistiowati; Rahmawati, Ema
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i2.612

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah menganalisis serta mengkaji terhadap penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas menurut Good Corporate Governance dalam pertanggungjawaban organ yang melakukan proses pengelolaan yayasan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan secara yuridis normatif, sehingga data sekunder yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan serta didukung oleh ketiga bahan hukum seperti: bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Kemudian untuk dapat menarik suatu kesimpulan digunakannya metode yuridis kualitatif, di mana penggunaan metode ini tanpa digunakannya rumus maupun angka, sehingga dapat disimpulkan dalam hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ketiga organ yayasan memiliki suatu kewenangan maupun tanggung jawab yang besar dalam dilakukannya pengelolaan yayasan, hal tersebut dilakukan supaya yayasan dalam mencapai tujuannya sesuai dengan maksud pendiriannya. Pada dasarnya hubungan antara organ maupun yayasan itu sendiri memiliki kaitan yang cukup erat, di mana keberadaan yayasan dengan organnya memiliki sisi yang saling bergantungan satu sama lain. Sangat diperlukannya prinsip keterbukaan dan akuntabilitas ketika dilakukannya pengelolaan yayasan menurut Good Corporate Governance, hal ini dilakukan untuk mencegah para organ yayasan melakukan penyalahgunaan wewenangnya pada pengelolaan yayasan.
Co-Authors Aam Suryamah Abubakar, Lastuti Adinda, Fadhel Arjuna Adzdzakiy, Muhammad M. Afriana, Anita Agus Pratiwi Agustinus Pandiangan, Lumiere Rejeki Agustiyani, Dian F. Alamanda, Cut NC. Andri Wardiana, Andri Anita Afriana Anita Afriana Are, Robert La Asep Syaiful Bahri, Asep Syaiful Asyifa, Isnaini Z. Bambang Suseno Bambang Sutiyoso Chandra, Muliyadi Damayanti, Elok Deviana Yuanitasari Dharmayanthi, Anik B. Dhian Anggraini, Fera Disyon, Huta Diva Davina, Nathania Elisatris Gultom Eman Suparman Fera Dhian Anggraini Fibriani, Azzania Fidel, Yohanes Fiona Chrisanta Gagih Pradini Haikal Yushendri, Muhammad Hamzah, Rosyidi Hendratono, Tonny Hetharie, Yosia Holyness Nurdin Singadimedja Holyness Singadimeja Husna, Anisatul Ihalau, John JOI Iryanto, Syam B. Isis Ikhwansyah Karsona , H. Agus Mulya Karsona, H. Agus Mulya Kartika Eka Pertiwi Kasmin Kris Cahyani Ermawati Kusumaningrum, Anisa Putri Lastuti Abubakar Lastuti Abubakar Lastuti Abubakar Lastuti Abubakar Linda Rachmainy Mantili, Rai Muhamad Amirulloh, Muhamad Nasrulloh, Mukh F. Ndaru Prasastono Ningrum, Ratih A. Noviastuti, Nina Nugrahani Primary Putri Nugroho, Herjuno A. Nyulistiowati Suryanti Pangihutan, Kaiji Natanael Pertiwi, Hana Febrianti Pradini, Gagih Prasetyoputri, Anggia Putri, Fraya Anggraini Putri, Rahmi Adriani Rachman, Rifky W. Rafika Annisa Sari Rahmawati, Diah Ayu Rai Mantili Rai Mantili Ratnawati, Indah Raysa Mayasonda Ristandi, Ryan B. Robiani, Rini Saputra, Sugiyono Sativa, Alvira R. Setiawan, Muhammad Vikri sherly Ayuna Putri Soerjati , Enni Soplantila, Valentino Dinatra Sudaryat Sudaryat Sudaryat Sugiarto S Suntari, Yustia Wisnuwardhani, Popi H. Woodward, John Wulandari, Ari S. Yanthi, Nova D. Yushendri , Muhammad Haikal