Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.429
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Akta MLJ Jurnal Wawasan Yuridika Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat Widya Yuridika WAJAH HUKUM Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Ensiklopedia of Journal Kosmik Hukum Pagaruyuang Law Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum JUSTISI SIGn Jurnal Hukum Prosiding National Conference for Community Service Project Journal of Law and Policy Transformation Legalitas: Jurnal Hukum ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Jurnal Supremasi JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Supremasi Hukum Jurnal Komunitas Yustisia Mendapo: Journal of Administrative Law PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Batulis Civil Law Review Jurnal Bedah Hukum Law Development Journal BHIRAWA LAW JOURNAL Syiah Kuala Law Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Conference on Community Engagement Project (Concept) Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah SASI Syura: Journal of Law
Jaya, Febri
Universitas Internasional Batam
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 59 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 59 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
COPYRIGHT REGISTRATION ACCOMPANIMENT FOR THE SONG "KANWIL KEMENKUMHAM KEPRI MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI" CREATED BY MR. ERICK JUNATA Regent Regent; Febri Jaya
ConCEPt - Conference on Community Engagement Project Vol 2 No 1 (2022): Conference on Community Engagement Project
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Intellectual property is the result of human thought in which there are moral rights and economic rights that are specifically attached to the creator and are protected by the state as part of human rights. Intellectual property registration is a process carried out to obtain a creation registration letter as part of the legal protection effort for the rights of the creator. However, this intellectual property registration process is a separate problem for the creators because in its implementation it is considered to still cause various obstacles. This community service program aims to provide facilities and educational facilities for the community in the intellectual property registration process for their work. The method of implementing this community service activity is to use the partner data collection method, discuss the details of the copyright registration fee with partners, and register the copyright for the partner's song.
Pendampingan Prosedur Pendaftaran Pengurusan Perpanjangan Hak Atas Tanah Dengan Menggunakan Land Management System (Lms) Bp Batam Pada Kantor Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Anly Cenggana, S.H. Febri Jaya; Chintya Bella
ConCEPt - Conference on Community Engagement Project Vol 1 No 1 (2021): Conference on Community Engagement Project
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengurusan hak atas tanah di Kota Batam memiliki keunikan dalam proses pengurusannya, pengurusan hak atas tanah di Kota Batam dilaksanakan oleh dua instansi yang berwenang yaitu pihak Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang lebih dikenal dengan BP Batam dan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam. Dalam proses pengurusan hak atas tanah yang masa berlakunya telah habis diperlukannya pengajuan perpanjangan ke instansi BP Batam melalui sistem yang diluncurkan oleh BP Batam yaitu Land Management System (LMS) dengan syarat telah dilengkapinya persyaratan yang telah ditentukan oleh BP Batam. Tidak sedikit masyarakat yang mengetahui persyaratan tersebut dan dokumen-dokumen lahan yang harus dilengkapi dan hal ini menjadi kendala bagi Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ANLY CENGGANA, S.H. dalam mengajukan perpanjangan hak atas tanah ke sistem BP Batam memakan waktu yang lama. Sehingga penulis menyusun proyek ini untuk member solusi untuk memecahkan permasalahan dengan membentuk table list data yang dapat memudahkan pengurusan bagi Kantor dan calon klien. Dalam proses penulisan ini digunakan metode penelitian hokum empiris dengan dilalui proses wawancara dan juga observasi langsung di Kantor dengan melihat situasi dan kondisi lapangan. Dari hasil penulisan ini terdapat kemudahan bagi Kantor Notaris dan PPAT ANLY CENGGANA, S.H. dan calon klien dalam memudahkan pengurusan perpanjangan hak atas tanah di BP Batam dengan menggunakan sistem terpadu Land Management System (LMS).
REGISTRATION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS TO “KOPI TAMBAH WAKTU” BRAND BASED ON INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Evita Intan Ceria; Febri Jaya
ConCEPt - Conference on Community Engagement Project Vol 2 No 1 (2022): Conference on Community Engagement Project
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the Intellectual property rights is a trademark. Brands are needed as identification on an item with the aim of making it easier for someone to recognize an item on the brand. A person can easily recognize a product on a brand by name or image. If a mark wants to get legal protection, the trademark owner must submit an application for registration of rights to the mark. The advantage obtained in registering a trademark is that other parties cannot use the mark without permission and cannot imitate the mark. An item that has its own brand has a higher value, where someone can trust the product more. Products that do not have a brand make the value of a product not too high, a person's lack of trust in buying and can result in the product not selling well. The problem that is currently rife is the imitation of brands by other parties which is not allowed so that the owner of the mark registers the “Kopi Add Time” mark to DJKI. The method used is through observation, interviews and literature study through laws and regulations, legal journals, expert opinions. The result is success in assisting the "Kopi Add Time" brand in submitting an application for trademark registration
Pendampingan Mekanisme Peralihan Tanah Hak Guna Bangunan Melalui Jual Beli Antarperorangan Di Kantor Notaris & Ppat Rudi Purba, S.H., M.Kn. Di Kota Batam Febri Jaya; Hengky Hengky
ConCEPt - Conference on Community Engagement Project Vol 1 No 1 (2021): Conference on Community Engagement Project
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengatasi kendala yang terjadi pada Kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Rudi Purba, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, mengenai peralihan tanah Hak Guna Bangunan melalui jual beli antarperorangan di Kota Batam. Peralihan hak atas tanah tidak cukup hanya dengan penyerahan secara nyata (feitelijke levering) yang berupa fisik atas benda tersebut, namun harus dilakukan penyerahan secara yuridis (yuridische levering) dengan cara membuat akta peralihannya berupa Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan berdasarkan pada Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib menyampaikan Akta Jual Beli tersebut berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan lainnya kepada Kantor Pertanahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari semenjak ditandatanganinya akta guna pendaftaran balik-nama sertipikat tanah tersebut. Pihak penjual dan pembeli yang memahami mekanisme peralihan hak atas tanah dapat mendukung Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melaksanakan kewajibannya tersebut.Metode pelaksanaan dalam pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dengan tahapan awal yaitu melakukan survei ke Kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Rudi Purba, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Pada tahapan selanjutnya yaitu pengumpulan dan analisa data serta mengidentifikasi pokok permasalahan guna mencari penyelesaiannya. Kemudian dilanjutkan dengan perancangan serta implementasi luaran proyek.Penerapan flowchart dan tabel kelengkapan dokumen yang merupakan luaran proyek dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan masyarakat informasi dan pemahaman mengenai mekanisme peralihan tanah Hak Guna Bangunan melalui jual beli antarperorangan. Administrasi hukum terkait pendaftaran balik-nama sertipikat tanah tersebut memerlukan tahapan-tahapan yang harus dilewati dan dokumen-dokumen bersangkutan lainnya yang wajib dilengkapi terlebih dahulu.
COFFEE BREWERS' COLLECTING POINT BRAND REGISTRATION ASSISTANCE IN EFFORTS TO PROTECT INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Putri Saphira Audesti Binti Yussofi; Febri Jaya
ConCEPt - Conference on Community Engagement Project Vol 2 No 1 (2022): Conference on Community Engagement Project
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the world of trade, brands as a form of intellectual property rights have been used hundreds of years ago and have an important role because brands are used to distinguish the origin of goods and services. Brands are also used in the world of advertising and marketing because the public often associates an image, quality and reputation of goods and services with certain brands. A brand can be a very valuable asset commercially and often it is the brand that makes a product expensive or even more valuable than the company. The purpose of this study is to analyze the legal protection assistance for trademark registration on the product of the Point of Gathering Coffee Brewers in the city of Batam. The method used puts forward normative legal research with a prescriptive model. The collected legal materials will be studied comprehensively and analyzed deductively with a systematic presentation.
Precarious Struggle to Criminalize Radicalization and Terrorism Doctrine Actions Tantimin Tantimin; Shenti Agustini; Febri Jaya; David Tan
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 7, No 2 (2023): September 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25072/jwy.v7i2.4210

Abstract

Radicalism and terrorism are closely related as threats to peace and harmony, as bothare flawed manifestations of religious values and ideologies. The radicalization processcarried out by members of various terror organizations in Indonesia has not receivedmuch attention and hasn’t been responded with concrete efforts to stop its spread asthe precursor to terrorism. The normative legal research method is used in this studyto analyze the positive elements and purposes of regulations related to the educationalsystem, free speech, and radicalism prevention in Indonesia. Findings of this studyillustrate the legal urgency in Indonesia to carry out normative construction regardingthe criminalization process of radicalization, as well as its limitations and obstacles,as part of the effort to prevent criminal acts of terrorism. As a point of prevention andresistance to the spread of radicalism and terrorism in Indonesia, this criminalizationprocess is juxtaposed with the existing education system.
Implementasi Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Batam Jaya, Febri; Fitri, Winda; Ulya, Muna
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 1 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v12i1.942

Abstract

Seiring dengan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, batas usia minimal perkawinan diubah menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun, masih ada peluang untuk mendapatkan dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama, terutama dalam situasi yang dianggap sangat mendesak. Hakim perlu berpikir bijak dan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan dalam permohonan penetapan dispensasi perkawinan dan dampak sosial yang mungkin terjadi jika dispensasi tersebut dikabulkan. Penelitian ini menerapkan metode empiris dengan memperoleh data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi pustaka. Artikel ini mengulas bagaimana hakim di Pengadilan Agama Batam menerapkan dispensasi nikah, termasuk pertimbangan yang mereka buat dalam mengambil keputusan. Pertimbangan hukum adalah inti dari keputusan hakim, yang melibatkan analisis, argumen, dan menarik kesimpulan hukum. Artikel ini memberikan wawasan tentang bagaimana dispensasi perkawinan diatur dan dilaksanakan di Pengadilan Agama Batam, dengan penekanan pada peran dan pertimbangan hakim dalam membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan pernikahan di Indonesia.
Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa pada Tahapan Penuntutan Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Asesmen Terpadu Rusdiana, Shelvi; Jaya, Febri; Anggresca, Risella Vini
Bhirawa Law Journal Vol 5, No 1 (2024): May 2024
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/blj.v5i1.13307

Abstract

Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants that can cause a decrease or alteration in consciousness, loss of sensation, reduction or elimination of pain, and can lead to dependence. In fact, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics classifies between traffickers and users, each with different penalties, namely rehabilitation demands based on the stages of the case by the Prosecutor's Office following the principle of dominus litis, where the prosecutor controls the case. This study aims to examine the qualifications of criminal narcotics regulations with rehabilitation demands and to understand and analyze the implementation of the principle of dominus litis by prosecutors in handling criminal narcotics cases based on integrated assessments. This research employs a normative juridical research method that starts from statutory regulations, books, scientific journals with a legislative approach consisting of Law Number 35 of 2009, PERJA 029 of 2015 regarding Technical Instructions for Handling Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abuse into Rehabilitation Institutions, Guideline Number 18 of 2021 regarding the Settlement of Criminal Cases of Narcotics Abuse through Rehabilitation with a Restorative Justice Approach as the Implementation of the Dominus Litis Principle, using a conceptual approach. The demand for rehabilitation becomes the primary goal of case resolution in line with the principle of utility based on specific classifications according to prevailing provisions.
Sanctions For Non-Performing Corporate Social Responsibility Jaya, Febri; Hutauruk, Rufinus Hotmaulana; Rusdiana, Shelvi
Batulis Civil Law Review Vol. 4 No. 2 (2023): VOLUME 4 ISSUE 2, NOVEMBER 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/ballrev.v4i2.1751

Abstract

Introduction: Companies are legal materials that have a role in national development. Its role can be realized by carrying out corporate social and environmental responsibilities as stipulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. However, many companies neglect this responsibility.Purposes of the Research: The purpose of this study is to analyze the sanctions related to companies that do not carry out these responsibilities.Methods of the Research: The method in this research is normative juridical. In this study also used literature study. In terms of reviewing this research, a judical basis was used which consisted of Law Number 40 of 2007 and Government Regulation Number 47 of 2012.Results of the Research: Based on the results of the research, it was found that the laws and regulations governing corporate social and environmental responsibility have a legal vacuum, namely that there are no clear sanctions for companies that do not carry out these responsibilities. The urgency of regulation is sanctions because by not regulating sanctions, there is an ambiguity of norms that will lead to legislative law.
Legality and Proof of Unwritten Agreements from a Civil Law Perspective Agustini, Shenti; Jaya, Febri; Rusdiana, Shelvi
Batulis Civil Law Review Vol. 5 No. 2 (2024): VOLUME 5 ISSUE 2, JULY 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/ballrev.v5i2.2033

Abstract

Introduction: Making agreements in Indonesia can be done in written and unwritten form. This is in accordance with the principle of freedom of contract in the Civil Code. Unwritten agreements are also very often carried out in the business world because they are more efficient. However, unwritten agreements are problematic because they are very difficult to prove in civil court.Purposes of the Research: There are 2 (two) objectives in this research, namely first, to analyze the legal strength of unwritten agreements from the perspective of civil law books and second, to analyze evidence in civil courts for cases of breach of contract in unwritten agreements. Then to find the right legal solution in resolving default problems in civil court.Methods of the Research: The research method used in this research is normative juridical. This method uses literature study techniques. The type of data used comes from primary data, namely the Civil Code and legal principles, namely freedom of contract. then the secondary legal material used is in the form of previous research articles which examine the validity of unwritten agreements.Results of the Research: Based on the research results, it was found that unwritten agreements have binding legal force. However, in reality it is very difficult to prove it in court because evidence in civil law comes from written letters. Therefore, the solution that can be offered is the need for preventive and repressive legal efforts.
Co-Authors Abdurrakhman Alhakim Agustianto Agustianto, Agustianto Agustini, Shenti Alhakim, Abdurrakhman Almira Sheila Wulandari Alvin Lauw Andilsim, Weyni Andy Sanjaya Anggresca, Risella Vini Antony Antony Bajury, Mimi Sintia Mohd Chintya Bella Delfi Aurelia Kuasa Denny Denny Denygianto Halim Edward Banner Purba Elsandra Lovenxia Eltary, Enola Elza Syarief, Elza Erni Erni Evita Intan Ceria Evy Evy Febriyani, Emiliya Fendi Fendi Fitri, Winda Fitrianingsih, Dwi Hengky Hengky Hutauruk, Rufinus Hotmaulana Imeylda khaela maharani Inal Arifin Indra Hengky Indra Wijaya Salim Jefri Kurniawan Jendris Sihombing Jeylinn Angelica Can Junimart Girsang Kriscillia Kriscillia Lu Sudirman Marsya Asyikin Muhamad Ilham Nur Muhammad zafran righwan Nabila Alia Natasya Ng Jing Wen Nur Fatihah Nurlaily Nurlaily NURLAILY, NURLAILY Nurul Mufidah, Vika Putri Juniarti Putri Saphira Audesti Binti Yussofi Ratna Kumala Sari Regent Regent Retno Setya Ningsih Revo Garindra Herta Ananda Rezeky, Shinta Mutiara Rina Shahriyani Shahrullah Ritonga, Moehammad Mahastar Rufinus Hotmaulana Hutahuruk Rusdiana, Shelvi Ruska, Afdhal - Ruthma Hella Rumahorbo Rumahorbo Shafa Azahra Silviani, Ninne Zahara Simatupang, Evlyn Grace Situmeang, Ampuan Sri Wahyuni Supardi Tan, David Tan, Winsherly Tantimin Tantimin Tantimin, Tantimin Triana Dewi Seroja Triana Dewi Seroja Ulya, Muna Vicko Taniady Viviani, Olinda Weydhani Putri, Aulia Andary Wilton Goh Windi Afdal, Windi Wulandari, Almira Sheila