Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.429
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Akta MLJ Jurnal Wawasan Yuridika Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat Widya Yuridika WAJAH HUKUM Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Ensiklopedia of Journal Kosmik Hukum Pagaruyuang Law Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum JUSTISI SIGn Jurnal Hukum Prosiding National Conference for Community Service Project Journal of Law and Policy Transformation Legalitas: Jurnal Hukum ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Jurnal Supremasi JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Supremasi Hukum Jurnal Komunitas Yustisia Mendapo: Journal of Administrative Law PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Batulis Civil Law Review Jurnal Bedah Hukum Law Development Journal BHIRAWA LAW JOURNAL Syiah Kuala Law Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Conference on Community Engagement Project (Concept) Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah SASI Syura: Journal of Law
Jaya, Febri
Universitas Internasional Batam
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 59 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 59 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Assistance in Bullying Prevention by Increasing Bullying Literacy and Optimizing the Role of Islamic Boarding School Administrators at An-Nuurus Syauqi Islamic Boarding School, Bekasi City: Pendampingan Pencegahan Bullying Dengan Peningkatan Literasi Bullying Dan Optimalisasi Peran Pengurus Pondok Pesantren Di Pondok Pesantren An-Nuurus Syauqi Kota Bekasi Wahyuni, Sri; Nurul Mufidah, Vika; Rezeky, Shinta Mutiara; Fitrianingsih, Dwi; Jaya, Febri
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 9 No. 5 (2025): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/

Abstract

Tujuan dari pengabdian ini yaitu 1) meningkatkan pengetahuan santri dan pengurus tentang bullying, 2) Mengurangi kasus bullying, 3) Mengoptimalkan peran pengurus pondok pesantren, 4) menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan nyaman, 5) Mengembangkan sistem pelaporan yang efektif, 6) meningkatkan kesadaran dan pentingnya pendidikan karakter. Metode dalam pengabdian ini terbagi menjadi dua yaitu metode sosialisasi, workshop dan pelatihan. Hasil kegiatan pengabdian ini yaitu meningkatnya pengetahuan para peserta tentang bullying, pencegahan keterampilan bullying.
Analysis of The “Coffee Cyanide” Case: Unveiling Judicial Decisions From A Constructivist Paradigm Perspective Febriyani, Emiliya; Tantimin, Tantimin; Alhakim, Abdurrakhman; Jaya, Febri
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v6i2.121

Abstract

The judicial verdict fundamentally embodies the effort of legal enforcement to actualize the ideals of justice, certainty, and utility. It stands as the culmination of the paradigm believed by the judiciary. This study scrutinizes the judicial considerations within the constructivist paradigm, focusing on the case of cyanide coffee. Conducted qualitatively, this research delves into conceptual ideas examining the guidelines for legal discovery by judges in cases of premeditated murder involving cyanide coffee, employing a paradigmatic analysis through the lens of legal philosophy. The findings reveal that judicial decisions in cyanide coffee cases within the constructivist paradigm have yet to fully reflect a sense of justice. Therefore, legal efforts are imperative to instill a sense of fairness within society.
Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan Yang Tumpang Tindih Dengan Kawasan Hutan Lindung: (Studi Kasus Di Kota Batam) Weydhani Putri, Aulia Andary; Agustini, Shenti; Jaya, Febri
Jurnal Bedah Hukum Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v8i1.1254

Abstract

Penelitian ini membahas kebijakan pemerintah terhadap kepastian hukum bagi pemegang sertifikat hak guna bangunan dalam konteks hutan lindung serta bagaimana prosedur yang dijalani dalam penerbitan sertifikat yang sesuai dengan undang-undang agraria. Kota Batam terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, Batam merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau. Status tanah di Kota Batam terbagi atas tiga yaitu: pertama, tanah yang berada di atas pengelolaan BP Batam dalam kawasan perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ) area, kedua, tanah yang berada di atas pengelolaan pemerintah Kota Batam, dan ketiga, tanah yang bukan berada di atas hak pengelolaan yang berada di atas tanah Negara selain dari Pulau Batam, status tanah kedua dan ketiga berada diluar kawasan perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ) area. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepastian hukum dalam kepemilikan hak guna bangunan di kawasan hutan lindung di kota Batam. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan yuridis normative dengan menggunakan data sekunder. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah, termasuk opsi relokasi dan perubahan batas kawasan hutan, untuk melindungi hak-hak pemilik tanah ini. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.44/Menhut II/2012 jo P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan mengatur penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang sah dalam penunjukan kawasan hutan telah menjadi salah satu solusi dalam penanganan permasalahan persengketaan kepemilikan hak tanah hutan lindung Dalam upaya menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak pemegang sertifikat hak guna bangunan di kawasan hutan lindung, kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat sangat penting. Proses penyelesaian konflik harus dilakukan dengan adil dan sesuai dengan hukum, dan ini memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak. Keberhasilan dalam menjaga keadilan hukum dalam konteks kawasan hutan lindung bergantung pada bagaimana semua pihak bekerja sama dalam menjalankan seluruh proses hukum yang berlaku. Dengan demikian, hak-hak pemegang sertipikat hak milik atas tanah di kawasan hutan lindung tetap terlindungi, sementara fungsi hutan lindung tetap terjaga”. Kata kunci: Perlindungan Hukum,Pemegang Sertifikat Hak Milik, Kawasan Hutan Lindung
Legal Dilemma between Law on Protection Child and Marriage Law in Addressing Early Marriage Tan, Winsherly; Agustianto, Agustianto; Febri Jaya
JUSTISI Vol. 10 No. 2 (2024): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v10i2.2814

Abstract

This study aims to analyze marriage regulations with child protection, namely Law Number 16 of 2019 on Marriage and Law Number 35 of 2014 on Child Protection. These two regulations will be analyzed to protect children who marry underage. The study method used is normative juridical. As a novelty, the study tries to compare marriage arrangements with child protection arrangements. The purpose and perspective of underage marriage between the two regulations are different. The research results show that marriage law has a different spirit than child protection law. This is shown in the marriage law, which states that children are still allowed to marry for urgent reasons by applying for a dispensation to the court. However, child protection law explicitly does not allow this. Therefore, there is a need for more detailed regulation regarding the category of "urgent reasons" regulated in the marriage law.
Pembatasan Kepemilikan dan Penguasaan Lahan Rumah Tinggal Ditengah Pembangunan Komoditas Investasi Ruska, Afdhal -; Jaya, Febri; Tan, Winsherly
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): Januari-April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i1.11180

Abstract

This study highlights the importance of restricting residential land ownership and control in Indonesia because land is a capital asset. This study examines the social and economic impacts of this phenomenon, focusing on the Basic Agrarian Law, and provides policy recommendations to address the conflicts and inequalities that arise. This study uses a normative legal method. The results of the study show that the authorities of the Republic of Indonesia have attempted to restrict ownership and management of land rights for residential purposes, but these efforts have not been fully effective and clearly regulated in one law. The solution to restrict this is to create legal regulations that consider legal provisions and consider philosophical, legal, and sociological bases. The limitations of this study's findings lie in the lack of elaboration of the actual implementation of efforts to restrict residential land ownership and control in Indonesia, as well as the lack of analysis of the specific obstacles faced by the authorities in implementing them. In addition, recommendations for creating new legal regulations are still general in nature and do not include concrete mechanisms or steps to integrate philosophical, legal, and sociological aspects into regulations. However, the originality of this study lies in emphasizing the importance of a holistic approach in formulating policies, which considers not only the formal legal dimension, but also social values and the philosophy of justice in dealing with land as an investment commodity. This finding provides a significant contribution to the discourse on policy reform related to land ownership, especially in the context of facing pressure from the investment market.
Realizing Legal Certainty in Electronic Land Certificates: A Critical Reflection on Ontario’s Legislative Model for Indonesia Andilsim, Weyni; Tan, Winsherly; Jaya, Febri
SIGn Jurnal Hukum Vol 7 No 2: Oktober 2025 - Maret 2026
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v7i2.520

Abstract

The digital transformation of land administration in Indonesia, under the framework of Government Regulation Number 18 of 2021, marks a crucial step toward modernizing public services. However, a fundamental problem of legal certainty for land rights arises from its delegative model of authority, under which essential technical regulations are issued through the Regulation of Minister of ATR/KBPN Number 3 of 2023. This reliance on a ministerial-level regulation creates potential long-term juridical and operational vulnerabilities. This research aims to critically analyze the weaknesses of this delegative model and project strategic solutions, employing a normative legal research method with a functional comparative approach. The Province of Ontario, Canada, a global pioneer, was selected as the comparative jurisdiction. The analysis reveals that Indonesia’s delegative model is exacerbated by practical challenges, including technological infrastructure gaps, a deficit in public trust, and uneven digital literacy. Conversely, Ontario’s integrative legislative model—supported by a comprehensive ecosystem of regulations at the Act of Parliament level, a mature public-private partnership, and strict access governance—has been functionally proven to achieve superior levels of legal certainty and efficiency. It is concluded that to achieve complete legal certainty, Indonesia must elevate and consolidate its legal framework into a comprehensive Bill on Electronic Land Registration, which would serve as a solid foundation for building a holistic digital ecosystem of trust.
Legal Certainty In Customs Law Enforcement Against Illegal Exports: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia Revo Garindra Herta Ananda; Febri Jaya; Triana Dewi Seroja
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 9 No. 2 (2026): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v9i2.518

Abstract

Illegal exports pose a serious challenge to developing countries, including Indonesia and Malaysia, which have high natural resource wealth but are vulnerable to smuggling and illicit trade practices. This study aims to analyze and compare the policies and practices to counter illegal exports implemented by the two countries. This research uses a qualitative approach with literature study methods and policy analysis. The results of the study show that Indonesia and Malaysia have differences in legal frameworks, institutions, and law enforcement strategies. Indonesia tends to adopt a repressive approach with a focus on border surveillance and increased legal sanctions, while Malaysia emphasizes more cross-sector collaboration and the use of technology in tracking export goods. Although both face similar challenges, such as weak interagency coordination and corruption, the best practices of each country can serve as a reference in formulating more effective regional policies. This study recommends that to reduce illegal exports, the need to equalize the standards of export documents between Indonesia and Malaysia accompanied by an active role of joint patrols that are more intensive than just MoUs on paper, and to improve the legality of border markets so that the local economy runs legally. [Ekspor ilegal merupakan tantangan serius bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dan Malaysia, yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah tetapi rentan terhadap praktik penyelundupan dan perdagangan ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kebijakan serta praktik penanggulangan ekspor ilegal yang diterapkan oleh kedua negara tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan dalam kerangka hukum, kelembagaan, serta strategi penegakan hukum. Indonesia cenderung menerapkan pendekatan represif dengan fokus pada pengawasan perbatasan dan peningkatan sanksi hukum, sedangkan Malaysia lebih menekankan kolaborasi lintas sektor serta pemanfaatan teknologi dalam pelacakan barang ekspor. Meskipun kedua negara menghadapi tantangan yang serupa, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi dan praktik korupsi, praktik-praktik terbaik (best practices) yang diterapkan masing-masing negara dapat dijadikan rujukan dalam perumusan kebijakan regional yang lebih efektif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi standar dokumen ekspor antara Indonesia dan Malaysia, yang disertai dengan peran aktif patroli bersama yang lebih intensif dan tidak hanya terbatas pada nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) semata. Selain itu, diperlukan upaya peningkatan legalitas pasar perbatasan agar aktivitas perekonomian masyarakat setempat dapat berjalan secara legal dan berkelanjutan.]
Legal Protection For Online Transportation Partners: a Comparison Between Indonesia and Malaysia in The Implementation of Social Protection Systems Ninne Zahara Silviani; Evy Evy; Febri Jaya; Nur Fatihah; Rufinus Hotmaulana Hutahuruk
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v10i1.12828

Abstract

This study seeks to examine and critically analyze the legal protection afforded to online transportation partners in Indonesia and Malaysia, with particular emphasis on identifying regulatory gaps within the existing social protection frameworks. The primary issue stems from the inadequacy of Law No. 13 of 2003 on Manpower in addressing the legal status of online transportation drivers, as the prevailing working arrangements do not conceptually satisfy the essential elements of an employment relationship as defined under the law. This condition gives rise to legal uncertainty concerning access to social security, occupational safety guarantees, and income protection for online transportation partners. This study adopts a normative juridical approach, employing both statutory and comparative legal analyses. The findings reveal that Malaysia has established a more structured and systematic framework for integrating platform-based workers into formal social protection schemes. In contrast, Indonesia continues to experience a regulatory gap, resulting in heightened vulnerability of workers to occupational risks and restricted access to comprehensive social protection mechanisms. This study concludes that Indonesia might to adapt aspects of Malaysia’s labor policies as a reference, through regulatory harmonization, strengthening the role of the government, and providing sustainable social protection programs.
Child Labor in the Digital Era: A Study of Children Working as Content Creators in Indonesia Marsya Asyikin; Febri Jaya; Nurlaily Nurlaily
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 4 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i4.3351

Abstract

Child Labor in the Digital Era: A Study of Children Working as Content Creators in Indonesia. This study aims to analyze the legal status and forms of legal protection for children working as content creators in the digital era in Indonesia. The increasing involvement of children in digital content production activities that generate economic value has created new legal issues, particularly regarding their classification as child workers and the potential for exploitation. This research uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches through the analysis of national regulations and relevant international legal instruments. The results show that children’s activities as content creators substantively fulfill the elements of employment because they are structured, repetitive, and generate economic benefits. However, Indonesian positive law has not specifically recognized or regulated this type of work, resulting in a legal vacuum. Legal protection for child content creators requires limitations on work activities, proper income management, privacy protection, and the strengthening of the roles of the state, parents, and digital platforms. The study concludes that adaptive legal reform is urgently needed to provide legal certainty and optimal protection for children in the digital era.
Mens Rea in Anti-Corruption Law: Challenges and Approaches in Regional Legal Frameworks Triana Dewi Seroja; Emiliya Febriyani; Vicko Taniady; Febri Jaya; Antony Antony
Syura: Journal of Law Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58223/syura.v4i1.864

Abstract

This study examines the implications of mens rea in anti-corruption laws across Indonesia, Thailand, and the Philippines, focusing on the philosophical basis behind corruption as a breach of the social contract. The objective is to assess how the mens rea concept in these countries' legal frameworks impacts the effectiveness of anti-corruption enforcement. Through normative legal research, the study analyzes key legal norms, particularly focusing on inconsistencies in mens rea provisions that may hinder the full potential of anti-corruption laws. The findings reveal that while Indonesia’s framework incorporates severe penalties and reverse burden of proof, its inconsistency in defining corrupt intent weakens its deterrence power. Thailand’s legal framework, although more consistent, lacks provisions for willful blindness, while the Philippines suffers from fragmented laws and ambiguous mens rea standards. The study highlights the need for a more coherent mens rea framework to strengthen anti-corruption enforcement and align legal systems with public expectations for government integrity and accountability.
Co-Authors Abdurrakhman Alhakim Agustianto Agustianto, Agustianto Agustini, Shenti Alhakim, Abdurrakhman Almira Sheila Wulandari Alvin Lauw Andilsim, Weyni Andy Sanjaya Anggresca, Risella Vini Antony Antony Bajury, Mimi Sintia Mohd Chintya Bella Delfi Aurelia Kuasa Denny Denny Denygianto Halim Edward Banner Purba Elsandra Lovenxia Eltary, Enola Elza Syarief, Elza Erni Erni Evita Intan Ceria Evy Evy Febriyani, Emiliya Fendi Fendi Fitri, Winda Fitrianingsih, Dwi Hengky Hengky Hutauruk, Rufinus Hotmaulana Imeylda khaela maharani Inal Arifin Indra Hengky Indra Wijaya Salim Jefri Kurniawan Jendris Sihombing Jeylinn Angelica Can Junimart Girsang Kriscillia Kriscillia Lu Sudirman Marsya Asyikin Muhamad Ilham Nur Muhammad zafran righwan Nabila Alia Natasya Ng Jing Wen Nur Fatihah Nurlaily Nurlaily NURLAILY, NURLAILY Nurul Mufidah, Vika Putri Juniarti Putri Saphira Audesti Binti Yussofi Ratna Kumala Sari Regent Regent Retno Setya Ningsih Revo Garindra Herta Ananda Rezeky, Shinta Mutiara Rina Shahriyani Shahrullah Ritonga, Moehammad Mahastar Rufinus Hotmaulana Hutahuruk Rusdiana, Shelvi Ruska, Afdhal - Ruthma Hella Rumahorbo Rumahorbo Shafa Azahra Silviani, Ninne Zahara Simatupang, Evlyn Grace Situmeang, Ampuan Sri Wahyuni Supardi Tan, David Tan, Winsherly Tantimin Tantimin Tantimin, Tantimin Triana Dewi Seroja Triana Dewi Seroja Ulya, Muna Vicko Taniady Viviani, Olinda Weydhani Putri, Aulia Andary Wilton Goh Windi Afdal, Windi Wulandari, Almira Sheila