Articles
<![CDATA[Urgensi Peran Notaris Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Febri Jaya]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 5 Nomor 1, Juli 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v5i1.2934
<![CDATA[Internet membawa warna baru pada perekonomian dunia hal ini lebih populer dengan istilah digital economic atau ekonomi digital atau istilah lain yang lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia yaitu perdagangan online. Perdagangan Online menjadi fenomena yang sangat ramai diperbincangkan dan dilakukan di Indonesia saat ini. Hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia mulai mengetahui dan menikmati kemudahan-kemudahan dalam ber-transaksi secara digital, lainnya, namun disisi lainnya mengingat masi kurangnya pengaturan mengenai transaksi elektronik, hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen menjadi kurang pasti secara hukum. Notaris di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan tugas utamanya ialah membuat akta otentik yang dapat memberikan kekuatan pembuktian sempurna, oleh karena itu Penulis meneliti apakah peran Notaris dalam transaksi, khususnya jual beli melalui internet di Indonesia penting untuk diadakan guna mencapai kepastian dan perlindungan hukum kepada penjual dan pembeli.]]>
<![CDATA[Hubungan Antara Hukum Merek Dengan Cybersquatting Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 299/PDT.G/2013/PN.JKT.PST ]]>
<![CDATA[Elza Syarief]]>;
<![CDATA[Rina Shahriyani Shahrullah]]>;
<![CDATA[Febri Jaya]]>;
<![CDATA[Indra Hengky]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 4 Nomor 2, Januari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v4i2.2466
<![CDATA[Abstrak Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman mendasar mengenai cybersquatting dalam kaitannya dengan hukum merek. Adapun dalam pembahasan artikel ini, akan difokuskan pada mengenai implementasi hubungan antara hukum merek dengan cybersquatting dalam putusan pengadilan, yakni putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 299/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. Guna mendapatkan jawaban atas obyek penelitian tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan statute approach, conceptual approach, serta case approach. Cybersquatting sangat penting untuk dikaji lebih lanjut karena merupakan kegiatan penyerobotan domain yang sangat dilarang karena dapat menimbulkan kerugian bagi pihak korban. Hal ini banyak terjadi karena prinsip first-come first-serve yang mengakibatkan hanya orang pertama yang bisa mendapatkan domain yang diinginkan. Padahal hal ini dilindungi dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek.]]>
<![CDATA[KEKUATAN HUKUM ACTA VAN DADING SEBAGAI HASIL KESEPAKATAN MEDIASI DALAM GUGATAN PERDATA ]]>
<![CDATA[Triana Dewi Seroja]]>;
<![CDATA[Ampuan Situmeang]]>;
<![CDATA[Febri Jaya]]>;
<![CDATA[Supardi]]>
<![CDATA[ to-ra Vol. 6 No. 3 (2020): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102
<![CDATA[Mediation has been regulated in Paragraph 1 Article 1 PERMA no. 1 2016, which is related to the practice of judicial mediation. "Mediation is a way of resolving disputes through the negotiation process to reach an agreement between the parties with the involvement of an intermediary," said the article. The problem in this article is important because the parties can make a peace agreement before the judge who handles the case. In addition, it can be done outside the court which has become known as legal practice. Courts are a matter of peace. This study uses a normative legal approach. The results of the author's research show that the legality of the law that is decided by the judge in court and consensus causes the parties to try to resolve their disputes and must be forced to consider the peace case approved by the judge to be law and have legal force. Be irrefutable. If the settlement of a dispute outside the court is decided by a judge during the trial and arranged in a peaceful case, both parties are legally obliged to follow their decision. A peace dispute that has not been resolved by a judge's decision is poor law enforcement and one of the parties can continue to file lawsuits. Regarding the settlement mechanism between the parties or the mediator in the district court, the judge hears the peace agreement case and the judge strengthens the peace agreement with a peace agreement. Keywords: Legality, Lawsuit, Plea, Determination, Result of Mediation.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK ASUSILA BERBASIS TEKNOLOGI (CYBERSEX) ]]>
<![CDATA[Muhamad Ilham Nur]]>;
<![CDATA[Febri Jaya]]>
<![CDATA[ Ensiklopedia of Journal Vol 4, No 3 (2022): Vol 4 No. 3 Edisi 2 April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (167.172 KB)
|
DOI: 10.33559/eoj.v4i3.114
<![CDATA[Abstract: Cybersex is an intimate activity carried out through electronic media. The nature of this Cybersex act itself is a non-violence crime where this crime causes the victim to be invisible or invisible, thereby reducing the fear of this crime. even though the consequences of cybersex itself are very large. In order to protect the victims and deter the perpetrators of this cybersex act, good laws and regulations are needed. In this case, Law No. 11 of 2008 concerning information and electronic transactions is the main regulation in mediating cybersex problems that are happening in society. However, whether legislation no. 11 of 2008 concerning information and electronic transactions has been efficient in tackling cybersex problems that occur in the community or is the regulation made only as a mere formality and has not been able to become a government effort in tackling cybersex actions. The purpose of this study was to examine the efficiency of Law No. 11 of 2008 concerning information and electronic transactions in dealing with cybersex problems. In this study, the researchers used a descriptive analytical method, which relates the current rules and relates to the problems that the researcher has described. This research examines the government's efforts, inhibiting factors and the application of sanctions as social control which is linked to Law No. 11 of 2008 concerning information and electronic transactions.Keywords: Efficient, Law, Cybersex.]]>
<![CDATA[Ketentuan Hukum Mengenai Mangkir dalam Omnibus Law ]]>
<![CDATA[Febri Jaya]]>;
<![CDATA[Alvin Lauw]]>
<![CDATA[ Wajah Hukum Vol 5, No 2 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/wjh.v5i2.515
<![CDATA[The number of existing regulations in Indonesia often has the effect of reducing the effectiveness of implementing laws and regulations due to the overlap between regulations. With the enactment of Act Number 11 of 2020 on Job Creation, many labor regulation have been changed, one of which is related to a specific time work agreement. Therefore, this study aims to conduct a study on change to the provision in the employment agreement for a certain period of time, which certainly affects the rights and obligation between worker and employment, this change must be understood by both worker and employment. Through normative legal research, it can be seen that there are a number of things that need to be discussed in relation to the enactment of Act Number 11 of 2020 on Job Creation. As a result of discussion, this study describes absenteeism and the rights of employment if the worker terminates the employment agreement for a certain period of time before the end of the agreement.]]>
<![CDATA[Land Reform Melalui Pembatasan Penguasaan Tanah ]]>
<![CDATA[Febri Jaya]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 2 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pembatasan penguasaan tanah untuk rumah tinggal bagi individu secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Namun kedua regulasi tersebut belum memberikan ketentuan secara tegas mengenai pembatasan penguasaan tanah untuk rumah tinggal bagi individu. Kekosongan peraturan hukum mengenai pembatasan penguasaan tanah tersebut menyebabkan seseorang dapat secara bebas dan tanpa batas membeli rumah tinggal sehingga menyebabkan disparitas antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi, menengah dan kecil. Guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini, telah dilakukan penelitian dengan jenis penelitian normatif melalui pendekatan undang-undang untuk mengisi kekosongan peraturan hukum yang ada di Indonesia karena secara yuridis obyek penelitian belum didapatkan pengaturan secara konkrit. Adapun jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini adalah suatu tawaran pemikiran untuk mengisi kekosongan peraturan hukum melalui pendekatan kajian teori Negara Kesejahteraan (welfare state), teori keadilan yang dikemukan oleh John Rawls, dan teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja.]]>
<![CDATA[Urgensi Pembatasan Pemilikan dan Penguasaan Tanah Untuk Rumah Tinggal ]]>
<![CDATA[Febri Jaya]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 12, No 2 (2020): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v12i2.207
<![CDATA[This paper is written to provide a study on the urgency of limiting ownership and control of land for houses in Indonesia. Although in general these discussions have been regulated in various laws and regulations, in reality these regulations still require firmer regulations in order to provide a sense of justice to all Indonesian people. This type of research used in this research is a type of normative legal research. With a normative juridical approach, the researcher intends to describe the aspects of existing government policies regarding restrictions on ownership and control of land rights that do not yet have firmness to provide a solution to the legal vacuum that occurs. Therefore, at the end of this research it is intended to encourage the formation of the intended legislation by still paying attention to the form of a philosophical foundation, a juridical basis and a sociological basis for the formation of laws and regulations related to restrictions which become an urgency.]]>
<![CDATA[The Challenges of Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia in the Era of the ASEAN Economic Community ]]>
<![CDATA[Rina Shahriyani Shahrullah]]>;
<![CDATA[Febri Jaya]]>;
<![CDATA[Inal Arifin]]>
<![CDATA[ Syiah Kuala Law Journal Vol 5, No 1: April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (523.598 KB)
|
DOI: 10.24815/sklj.v5i1.19695
<![CDATA[This study analyzes the challenges of Indonesian MSMEs under Law No. 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises in the era of AEC 2015-2020 and the readiness of MSMEs under Law No.11 of 2020 concerning Job Creation (the Omnibus Law) in facing the era of AEC 2025. It adopted a normative legal research and found that MSMEs faced many challenges in the AEC era under the MSMEs Law. However, the amendment of this Law by the Omnibus Law constitutes a better strategy to improve and develop the Indonesian MSMEs to be ready in facing the AEC 2025.]]>
<![CDATA[Online Gambling Phenomenon: Law & Society ]]>
<![CDATA[Delfi Aurelia Kuasa]]>;
<![CDATA[Febri Jaya]]>
<![CDATA[ Widya Yuridika Vol 5, No 2 (2022): Widya Yuridika: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Widya Gama Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31328/wy.v5i2.3572
<![CDATA[The gambling phenomenon has been happening for a long time. Development of science and technology causes new ways to commit crimes. One of the crimes that occur is online gambling. This can happen due to facilities and media that make it easier for people to access sites and applications that have elements of gambling. To eradicate this action, a provision that strictly prohibits the act with consequences for the violators is needed. The online gambling act not only violates Indonesia's laws, but it also violates the values and norms embraced by the community. Although it has been prohibited by Indonesian law, online gambling cases are still widely found in the community. To find out why, the sociology of law is needed to find out the relationship between law and society. Viewed from the sociology of law’s point of view, especially the effectiveness of the law according to Soerjono Soekanto, the law on conventional and online gambling are still not fully effective. This is because there are still inconsistencies between applicable laws and social values, lack of legal certainty, lack of supporting facilities for law enforcement, lack of awareness and knowledge of the law, and lack of community participation in law enforcement actions. The research method is non-doctrinal or empirical legal research method which is carried out with statute approach and sociological approach. This research aims to determine the sociology of law’s perspective on online gambling that occurs in society. ]]>
<![CDATA[Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha ]]>
<![CDATA[Erni Erni]]>;
<![CDATA[Febri Jaya]]>
<![CDATA[ Wajah Hukum Vol 6, No 2 (2022): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/wjh.v6i2.927
<![CDATA[Every businessmen in Indonesia, both individuals and legal entities, is required to have legality in the form of a business license before starting or running a business activity. Based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, the current business license is risk-based business license, namely a business license based on the level of business scale and risk determination of business activities. The Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) system is a system that integrated with the OSS institution which functions to administer risk-based business licensing. The implementation of risk-based business licensing through OSS-RBA system is expected to provide speed, certainty, convenience and transparency for businessman. As a result, it creates ease of doing business that can increased investment in Indonesia. This study aims to determine how the implementation and effectiveness of risk-based business licensing in providing ease of doing business from perspective of businessmen. This research used non-doctrinal or empirical legal method. The result of this study is that risk-based business licensing through OSS-RBA system still has obstacles where the system and its application are still in the process of being improved so the effectiveness of the new business licensing arrangements and systems are still not optimal.]]>
