Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

Legal Aspects of Abandoned Children: Legal Protection and Responsibilities of the Regional Government of Karawang Regency Muhammad Rizky Hamzah; Wahyu Donri Tinambunan
Law and Justice Vol. 8 No. 1 (2023): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v8i1.1732

Abstract

As time goes by, there are increased cases of child neglect due to parents who want to run away from the burden of their responsibility to care for their children. Legal protection policies for abandoned children that have been applied so far tend to only add to their shortcomings without paying attention to the wider impact. This is because laws that are supposed to protect the basic rights of abandoned children are struggling with their own problems. This research uses research methods with the approach technique used is Normative Juridical. The approach used is a conceptual approach and a statue approach using primary, secondary and tertiary legal materials. Legal material analysis uses the nature of prescriptive analysis, which is to provide arguments for the results of research that has been done by providing prescriptions or judgments about right or wrong or what should be according to law against legal facts or events resulting from research. The results showed that the Constitution mandates the state to realize welfare as stated in the Articles in the Constitution. The function of the State in caring for abandoned children can be realized if the government as a policy maker and / or legislation must take sides and pay attention to various problems of abandoned children in Indonesia. The responsibility of the local government of Karawang Regency from the juridical aspect towards abandoned children relates to Regional Regulation Number 8 of 2012 concerning the Implementation of Social Welfare, which is carried out in two ways or steps, Coaching, and Advanced Development. The Karawang Regency Social Office collaborated with other elements
Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Upaya Pemenuhan Perlindungan Hak Lingkungan Masyarakat Desa Kiara Kabupaten Karawang Wahyu Donri Tinambunan; Muhammad Rusli Arafat; Galih Raka Siwi; Reviansyah Erlianto
Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia Vol. 4 No. 2 (2023): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) STMIK Indonesia Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35870/jpni.v4i2.187

Abstract

Environmental issues in the target municipalities are issues that affect the sustainability of the municipalities' own future development processes, namely waste disposal (environmental management) issues. This activity aims to provide an understanding that a healthy environment is the fulfillment of the rights earned by communities, and the concept of the right to a good environment to develop useful and profitable waste management skills. It is intended to be offered to eligible partners for devotion. and be healthy yourself. The method used consists of a preparation phase, an implementation phase, and a reporting phase. During the implementation phase, Abdimas activities are carried out using socialization and demonstration techniques. Socialization occurs through the engagement of performance goal partners and actively and interactively between resource personnel and participants. The resource officer stressed that a healthy environment is the realization of the rights that communities have earned. In the demonstration, food waste composting technology (Takakura technology) was introduced to reduce waste in the community target area. This Abdimas action went according to plan.
TINJAUAN POLITIK HUKUM OTONOMI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN Wahyu Donri Tinambunan
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 8, No 1 (2022): Published 30 Juni 2022
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v8i1.2146

Abstract

Good governance in regional autonomy is a phenomenon whose principle speaks of governance or good governance in order to realize good governance in the context of public services. The purpose of regional autonomy is only to ensure the welfare and prosperity of the people in a local government. The purpose of this study is to find out and determine the development of the current regional autonomy in the context of implementing Good Governance. The research method used in the preparation of this research is the normative juridical method. That is, When answering the question of achieving good governance, the legal perspective is based on the provisions of the applicable law, further connected with the reality in what is being discussed. There are, of course, some that are key indicators in relation to the development of regional autonomy. Namely, improving regional equity and development, improving services to the community, optimizing natural resources and local human resources.Keywords: Good Governance, Regional Autonomy, State Civil Servants. 
Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kenakalan Remaja di Desa Kalijati, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang Arafat, Muhammad Rusli; Tinambunan, Wahyu Donri; Fadlian, Aryo; Taun, Taun
IHSAN : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 5, No 2 (2023): Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Oktober)
Publisher : University of Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/ihsan.v5i2.14665

Abstract

Masalah kenakalan remaja merupakan masalah yang setiap hari semakin bertambah dan beragam kasusnya seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Banyak kasus kenakalan remaja yang bisa dijumpai di kehidupan sekitar masyarakat. Sering kali diberitakan bahwa kasus-kasus tindakan kriminal saat ini umumnya dilakukan usia remaja. Akibat merebaknya kenakalan remaja, masyarakat menjadi dirugikan oleh tindakan mereka. tujuan yaitu penyebarluasan atau penanaman nilai-nilai serta norma yang terkandung dalam substansi materi sosialisasi itu sendiri, sosilaisasi ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa. Skema penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh tim pada kegiatan ini yaitu penelitian pemula yang diintegrasikan dengan Pengabdian Kepada Masyarakat. Kegiatan Sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Abdimas kepada mitra sasaran Pengabdian yaitu di Desa Kalijati Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang. Kegiatan ini bertujuan agar mitra sasaran Pengabdian memiliki pemahaman akan peran pemerintah desa dalam pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja serta melakukan sosialisasi desa sadar hukum.
Menelisik Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023 Terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Pengujian Mengenai UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ramadhan, Rizky; Donri, Wahyu
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v17i1.10060

Abstract

Citra Pokok Negara Hukum adalah dengan ditegakkanya hukum yang berkeadilan. Untuk mencapai hal itu dibutuhkan keselarasan antara aturan hukum yang tertulis dengan aparatur penegak hukum yang menegakan hukum tersebut. Setiap aparatur penegak hukum memiliki perannya masing-masing diantaranya adalah Profesi Hakim yang representasi wakil tuhan di muka bumi. hakim adalah puncak harapan akhir bagi masyarakat diluar sana yang sedang mencari keadilan. Maka untuk mencerminkan hakim yang berkeadilan untuk memutus sebuah perkara harus diikuti dengan proses persidangan yang benar dan baik sesuai aturan hukum positif yang berlaku atau yang sering disebut sebagai hukum acara dan diikuti dengan Pedoman Etika Profesi Hakim. Kode etik hakim Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan bersama Mahkamah agung dengan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012. Diantara bentuk pedoman tersebut adalah Hakim Harus bersifat arif dan bijaksana yang mana bentuk implementasinya adalah Tidak mengadili perkara yang memiliki unsur Konflik Kepentingan serta menjalankan asas Independensi dan immparsialitas yang menjadi pondasi untuk mewujudkan hakim yang berintergritas tinggi termasuk yaitu hakim mahkamah konstitusi. Asas Independensi dan immparsialitas Hakim Konstitusi Tentang Kode Etik dan perilaku hakim konstitusi telah diatur juga sebagaimana yang  termaktub di dalam PMK Nomor 09/PMK/2006. Hakim Konstitusi memiliki kebebasan atas dasar keilmuannya untuk mengadili sebuah perkara yang memposisikan dirinya berada di tengah tidak memihak kepada siapapun termasuk kepada pihak yang berpakara yang dimana hakim hanya berpihak kepada kepentingan hukum ini lah sebagai bentuk Menjalankan asas independensi dan immparsialitas sebagai Hakim konstitusi. Hakim konstitusi dalam memeriksa dan memutus sebuah persoalan atau sengketa hukum harus independen tidak boleh terintervensi dari pihak luar manapun dan immparsialitas hakim tidak dibenarkan dalam hukum untuk tendensius atau pilih kasih terhadap para  pihak  yang bersengketa karena hakim konstitusi menjalankan hukum untuk tegaknya nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Sebab hakim konstitusi dan hakim peradilan lainnya memiliki tiga beban yang sangat berat yaitu beban kepada hukum, beban kepada orang yang berperkara dan yang terakhir  beban kepada tuhan. Diantara Putusan badan peradilan yang sedang hangat dibahas di publik saat ini yaitu Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang dinilai hakim tidak menjalankan kode etiknya berupa Independen dan immparsial dalam proses persidangannya adalah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebab mengandung cacat formil di dalamnya ini dibuktikan dengan adanya Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023.Kata Kunci: Akibat Hukum, Putusan MKMK, Putusan Mahkamah Konstitusi
Tinjauan Yuridis Pelanggaran HAM Berat Terhadap Korban Sipil dalam Invasi Rusia ke Ukraina Azizi, Umar Mochtar; Alfiansyah; Chaidir, Mega Fadhillah; Donri, Wahyu
Jurnal Panorama Hukum Vol 7 No 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v7i1.6727

Abstract

Human Rights are rights that are inherent in human beings. However, when there is an armed conflict between countries, human rights are often ignored. This study aims to identify and examine cases of gross human rights violations committed by Russia against Ukraine. The research method used is a normative juridical research method, where the research focuses on the study of the rules or norms in positive law. So that based on international law in general the protection of the Ukrainian people is stated in international rules or instruments such as the Universal Declaration of Human Rights, International Humanitarian Law, Geneva Law, the Covenant on Civil and Political Rights, the Law of Armed Conflict (LOAC)
Jaminan Kehilangan Pekerjaan terhadap Pekerja/Buruh Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Eddy, Sagoro; Saputro, Bambang; Tinambunan, Wahyu Donri
Wajah Hukum Vol 9, No 1 (2025): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i1.1654

Abstract

Post the enactment of the Job Creation Law, the Government has established Government Regulation Number 37 of 2021 concerning the Implementation of the Unemployment Insurance Program, which is one of the government's policies related to additional employment social security guarantees that are a derivative of the National Social Security System as regulated in Law Number 40 of 2004. However, this unemployment program has instead become a point of contention for stakeholders, particularly from the worker/labor group, who feel that the program does not provide benefits in terms of legal protection and fairness. Therefore, the researcher conducted a normative legal study on the principles of legal protection and justice contained in the articles of the regulation. This study uses a normative legal research method that is descriptively analytical. This research uses several approaches, namely: the statutory approach, the conceptual approach, and the comparative approach. (comparative approach). The focus of this research is to examine the principles of legal protection and the concept of justice in Government Regulation Number 37 of 2021. As a normative legal provision, this regulation needs to be reviewed again, evaluated, and supplemented with several articles or provisions that govern the implementation of the job loss guarantee program, so that it can uphold the principles of legal protection and justice, preventing this regulation from merely becoming an aspirational legal norm (ius constituendum) or a dead legal regulation/norm.
Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dalam Meminimalisir Adanya Potensi Kecurangan Pada Pemilu 2024 di Kota Tangerang Tinambunan, Wahyu Donri; Putri, Ayunda Harya
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 1, Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6914

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dalam meminimalisir potensi kecurangan pada Pemilu 2024 di Kota Tangerang. Sebagai inovasi digital dalam sistem rekapitulasi suara, SIREKAP diharapkan mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi hasil penghitungan suara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, serta didukung oleh data lapangan melalui wawancara dengan penyelenggara pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIREKAP memberikan kontribusi positif dalam percepatan publikasi hasil suara dan penguatan transparansi, namun masih menghadapi kendala signifikan berupa keterbatasan teknis sistem, ketidaksiapan sumber daya manusia, serta lemahnya legitimasi hukum akibat ketiadaan dasar pengaturan pada tingkat undang-undang. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan regulasi, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan kapasitas teknis operator, serta sosialisasi publik untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan penerapan sistem rekapitulasi digital dalam pemilu Indonesia ke depan.
Конституционность Отмены Обязательных Расходов На Здравоохранение: Попытка Либерализации Отрасли Здравоохранения (The Constitutionality of the Abolition of Mandatory Healthcare Expenditures: An Attempt to Liberalize the Healthcare Sector) Triyunarti, Wiwin; Farhani, Athari; Tinambunan, Wahyu Donry; Azizah, Faiqah Nur; Rahmawati, Dheya
Jurnal Cita Hukum Vol. 13 No. 2 (2025): Summer Edition
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v13i2.44441

Abstract

Health expenditure is a fundamental obligation of the state, as healthcare is an essential public service that must be provided to its citizens, particularly to lower- and middle-income groups. The allocation of the health budget, both in terms of amount and percentage, cannot be altered without undergoing a legislative process and must comply with minimum constitutional requirements. With the enactment of Law No. 17 of 2023 on Health, the provision mandating compulsory health spending has been removed. This change represents a significant regression compared to the previous Law No. 36 of 2009 on Health, which guaranteed a fiscal allocation of at least 5% of the national budget (APBN) for the health sector. The research employs a normative legal method, drawing on conceptual and statutory approaches. The findings indicate that, according to the World Health Organization (WHO), mandatory health spending of only 4–5% of the Gross Domestic Product (GDP) is tough to sustain. Therefore, governments are encouraged to allocate at least 5% of their GDP to mandatory health spending. Indonesia’s decision to eliminate this mandatory spending poses a substantial risk of neglecting public health financing, especially for vulnerable groups. Ultimately, this may hinder adequate access to healthcare services and reduce both the quantity and quality of health programs for the general population.
Penerapan Pidana Penjara Minimal Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika: (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karawang) Diansyah, Yogi; Tinambunan, Wahyu Donri; Gemilang, Kharisma
Jurnal Bedah Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v7i2.1010

Abstract

Salah satu kasus yang diputus di bawah minimal khusus yang diatur dalam undang-undang adalah kasus narkotika yang diputus di Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 315/Pid.Sus/2017Pn.Kwg. terdakwa dituntut pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimal khusus yang ditentukan oleh undang-undang dan pandangan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah batas minimal khusus. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data primer dan sekunder, metoda pengumpulan datta menggunakan metoda studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan melakukan analisis terhadap bahan kepustakaan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dengan tetap memperhatikan rumusan pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, Hakim juga melihat fakta-fakta hukum lain bahwa jika memang baarang bukti narkotika tersebut relatif lebih sedikit hakim dapat memutus dibawah ancaman minimal khusus, yang mana ancaman dibawah minimal khusus itu berpedoman pada pasal 127 UU Narkotika.