Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.481
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Media Hukum DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Magnum Opus Unes Law Review Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI Gema Wiralodra JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN JHR (Jurnal Hukum Replik) Cakrawala Repositori Imwi Indonesian Journal of Law and Policy Studies Jurnal Bedah Hukum Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Law Development Journal Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan Educatus Binamulia Hukum
Fokky Fuad
Universitas Al Azhar Indonesia
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 59 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 59 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Analisis Transformasi Pendidikan dan Kompetensi Guru Melalui Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar Parikesit, Bregas; Desy Kasparian; Tantan Bustanul Arifin; Octavia Sri Rezeki; Fokky Fuad
Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa Vol.4 No.2 September 2024
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kurikulum Merdeka menekankan pada pengembangan siswa melalui pembelajaran yang fleksibel dan berbasis pada kemampuan kognitif, sosial, serta keterampilan. Implementasi kurikulum ini memerlukan adaptasi yang signifikan dari para guru, termasuk dalam hal pemahaman, keterampilan pedagogis, dan akses ke sumber daya. Platform Merdeka Mengajar (PMM), yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), hadir untuk mendukung guru dalam menerapkan Kurikulum Merdeka dengan menyediakan berbagai fitur digital. Platform ini menawarkan alat bantu ajar, asesmen, video inspirasi, dan ide praktik yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi guru serta mempermudah sosialisasi dan pelatihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk mengevaluasi efektivitas PMM dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Temuan menunjukkan bahwa PMM sangat efektif dalam memberikan dukungan kepada guru, membantu mereka dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. PMM juga mendorong penggunaan teknologi dalam pendidikan, memperbaiki manajemen pembelajaran, dan meningkatkan kreativitas serta efisiensi guru. Pelatihan mandiri yang tersedia melalui platform ini memberikan guru akses yang lebih luas dan fleksibel untuk pengembangan profesional mereka. Kesimpulannya, PMM berperan penting dalam meningkatkan kompetensi guru dan keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka, sehingga berdampak positif pada kualitas pendidikan di Indonesia.
Analisis Hukum Terhadap Tingkat Efektivitas Perjanjian Sewa-Menyewa Kios UMKM (Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Usaha Menengah) Pada Rest Area Jalan Tol Yang Dikelola Oleh PT Hutama Karya (Persero) Agil Aprilyanto Saputro; Fokky Fuad Wasitaatmadja; Suartini Suartini
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 5 (2023): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v6i4.407

Abstract

Salah satu upaya untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional dengan percepatan pembangunan dan perluasan ekonomi, pemerintah mendorong pengembangan Kawasan di Pulau Sumatera. Pemerintah memberikan penugasan pengusahaan Jalan Tol di Trans Sumatera kepada PT Hutama Karya (Persero) melalui Perpres No.100/2014, Perpres No.117/2015 dan telah mengalami perubahan terakhir yaitu Perpres No.131/2022 sebagai upaya mempercepat pembangunan Jalan Tol di Pulau Sumatera. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pemenuhan aspek hukum pada perjanjian sewa-menyewa kios UMKM pada rest area jalan tol yang dikelola oleh PT Hutama Karya (Persero) yang telah diterapkan, apakah sudah memenuhi aspek hukum perjanjian sewa-menyewa? Bagaimana efektivitas perjanjian sewa-menyewa yang telah berlaku/telah digunakan selama ini, dan apakah bisa perjanjian sewa-menyewa dilakukan secara elektronik? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative dan metode sosiolegal research. Teori yang digunakan adalah teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Penerapan perjanjian secara elektronik sebenarnya cukup efektif untuk menghadapi masalah banyak dan jarak kantor pusat PT HK dengan lokasi kios UMKM yang akan disewakan, namun banyaknya investasi yang diperlukan dan pemahaman teknologi masyarakat menjadi problem sendiri yang harus diselesaikan sebelum menggunakan perjanjian elektronik tersebut. Sehingga perjanjian yang efektif dan dapat diterapkan pada sewa-menyewa kios UMKM rest area jalan tol yang dikelola PT. Hutama Karya (Persero) adalah perjanjian yang berbentuk konvensional dan kuasa PT HK diwakili oleh seorang Branch Manager.
Legal Protection for Foreign Trademark Holders in Indonesia (Supreme Court Decision No. 281 K/Pdt.Sus-HKI/2020) Fauzan Rayendra, Fadhil; Fokky Fuad
Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Vol. 4 No. 6 (2024)
Publisher : PT Mattawang Mediatama Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.daengku3101

Abstract

This article discusses the legal protection of foreign trademarks in Indonesia, with a focus on a case decided by the Supreme Court in Decision Number 281 K/Pdt.Sus-HKI/2020. In the era of global trade, trademarks have become one of the key elements in maintaining commercial competitiveness. Indonesia has implemented legal protection as stipulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. This article analyzes how the rights of foreign trademarks can be protected and the legal considerations used by judges in trademark dispute cases. One of the main highlights is the process of registering foreign trademarks and the challenges faced in protecting well-known trademarks in Indonesia. This study adopts a normative juridical approach and case study to evaluate the Supreme Court's decision related to famous foreign trademarks, particularly in the dispute between Diesel S.p.A and another party in Indonesia. The research findings indicate that although legal protection is available, the implementation and enforcement of foreign trademark protection still face various challenges.
Preserving Indonesian Traditional Music through Copyright Protection and Government Intervention Harliani, Eni; Fuad, Fokky; Machmud, Aris
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v6i2.245

Abstract

Traditional Indonesian music faces significant challenges in the digital era, particularly regarding unauthorized use and copyright protection. This study examines the Indonesian government’s role in protecting traditional music copyright through a normative legal approach. The research reveals that the government has implemented several key strategies: establishing a comprehensive legal framework through Law No. 28/2014 on Copyright and related regulations; facilitating the creation of Collective Management Institutions (CMIs) for traditional music, including the successful establishment of three integrated CMIs in 2023; conducting public awareness campaigns and education programs across various regions; and strengthening law enforcement against copyright infringement. Despite these efforts, challenges persist, including limited public awareness of legal protections, unauthorized commercial use, and enforcement difficulties. The study concludes that continued government involvement, particularly in education and law enforcement, is crucial for preserving Indonesia’s traditional musical heritage.
Analisis Penerapan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tertentu Dari Kalangan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) : (Suatu Kajian Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK) Subagja, Aba; Rifai, Anis; Fuad, Fokky
Jurnal Bedah Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus (UU ASN) there are provisions regarding the position of employees outside the Civil Servants (PNS) or non-PNS employees, namely Government Employees with Employment Agreements (PPPK). Regarding personnel management for PPPK, the government further regulates through Government Regulation Number 49 of 2018 concerning PPPK Management (PP 49/2018) in order to produce PPPK that is professional, has basic values, professional ethics, free from political intervention, clean from corrupt practices, collusion and nepotism. The issuance of Presidential Regulation Number 38 of 2020 concerning Types of Positions That Can Be Filled by Government Employees with Employment Agreements (Perpres 38/2020) limits the types of positions and criteria for positions that can be filled by non-PNS or PPPK employees, thereby minimizing the potential for discrimination and social jealousy between ASN employees. The problems that will be discussed in this study are related to what types of positions can be filled by ASN non-PNS or PPPK employees and how the practice of implementing procedures for filling positions from PPPK circles. In this study the authors used the normative-empirical method, examining the implementation of positive legal provisions and written documents in each particular legal event that occurred. The results of this study are that there are certain ASN positions that can be filled by PPPK, namely Functional Positions, High Leadership Positions and Other Positions whose criteria are regulated in Presidential Regulation 38/2020, besides that the implementation of filling high leadership positions that can be filled by PPPK in practice has not fully based on the criteria regulated by the provisions of laws and regulations.
The Use of Artificial Intelligence Chat GPT in Scientific Papers According to the Perspective of Intellectual Property Rights Alpian, Alpian; Fuad, Fokky; Rifai, Anis
Law Development Journal Vol 6, No 4 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.6.4.457-477

Abstract

. Students can use ChatGPT to create scientific work because ChatGPT can answer questions in seconds. However, the creation of scientific works cannot avoid the Copyright Law because it relates to the creation of works via ChatGPT. Unfortunately, there has not been much IPR research regarding chatGPT in scientific publications, even though it is important to continue creating original scientific work. On the basis of this explanation, a problem formulation was found about how the legal awareness of students towards the use of Chat-GPT in writing scientific papers related to the application of Copyright. This encourages researchers to conduct studies regarding the use of artificial intelligence chatGPT in scientific work from an IPR perspective. The aim of this research is to determine the legal liability for using AI ChatGPT in the creation of scientific work from an IPR perspective. The research method used is empirical juridical with data collection techniques through copyright law studies and distributing questionnaires to 100 respondents from 7 faculties of University X, Central Java. The research results revealed that 80% of students used ChatGPT to create scientific papers. Respondents may retain copyright if they use ChatGPT data without duplicating and processing it. However, the author will lose copyright if the use of ChatGPT in the creation of scientific work is not in accordance with research ethics as stated in Copyright Law Number 28 of 2014 Article 1 Chapter 1.
Land Redistribution After the Issuance of Presidential Regulation Number 62 of 2023 on Acceleration of Agrarian Reform Implementation Azam Muhammad Jundi; Fokky Fuad; Sadino; Jamaluddin Mahasari
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 2 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i2.1138

Abstract

Agrarian reform is one of the strategic programs of the Indonesian government to create social justice and improve people's welfare, especially in the agricultural sector. The issuance of Presidential Regulation Number 62 of 2023 concerning the Acceleration of the Implementation of Agrarian Reform is an important momentum in this effort. This study aims to analyze the impact of this regulation on the implementation of agrarian reform in Indonesia, as well as to identify the challenges and opportunities that arise after its implementation. The research method used is a qualitative approach with data collection through literature studies, interviews with relevant stakeholders, and analysis of official documents. The data obtained will be analyzed descriptively to provide a comprehensive picture of the implementation of agrarian reform after the issuance of this regulation. This study also involves statistical analysis of the area of land that has been successfully distributed and the number of people who have access to agricultural land. The results of the study show that Presidential Regulation No. 62 of 2023 has provided a significant boost to the acceleration of land distribution, with a 25% increase in the number of beneficiaries compared to the previous year.
UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Kasus Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021) Saraswati, Mardiana; Fuad, Fokky; Machmud, Aris
Lex Jurnalica Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i3.8686

Abstract

AbstractThe law protects individuals and legal entities in certain cases to challenge a judge's decision as a forum for parties who are dissatisfied with a judge's decision that is deemed not to fulfill a sense of justice. In civil cases, legal remedies include ordinary legal remedies and extraordinary legal remedies. Extraordinary legal remedies are made for decisions that have permanent legal force (incracht van gewijsde), including a judicial review (request civil). This study aims to answer the formulation of the problem by analyzing the Copyright Law as a positive law in providing intellectual property protection for songwriters in Indonesia, and how other legal remedies can be made against decisions in the first instance court that have permanent legal force in copyright infringement cases. This study analyzes the copyright infringement of the song "Lagi Syantik" where the creator took legal remedies (litigation) at the Commercial Court, Cassation at the Supreme Court, and the final legal remedy of Resubmission at the Supreme Court. The method used is the normative legal research method and statute approach based on Law No. 28/2014 concerning Copyright, where moral rights and economic rights can be maintained as the creator's rights through legal remedies.Keywords: Legal Remedies, Copyright Infringement, Copyright of Song AbstrakUndang-undang melindungi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai wadah bagi para pihak yang merasa tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Dalam perkara perdata, upaya hukum meliputi upaya hukum biasa, dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa dilakukan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde), termasuk Peninjauan Kembali (request civil). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dengan menganalisis UUHC sebagai hukum positif dalam memberikan perlindungan kekayaan intelektual bagi Pencipta lagu di Indonesia, dan bagaimanakah upaya hukum lain dapat dilakukan terhadap putusan di pengadilan tingkat pertama yang telah inkracht dalam perkara pelanggaran Hak Cipta. Penelitian ini menganalisis pelanggaran Hak Cipta karya lagu “Lagi Syantik” dimana Pencipta menempuh upaya hukum (litigasi) di Pengadilan Niaga, Kasasi di Mahkamah Agung, dan upaya hukum terakhir Pengajuan Kembali di Mahkamah Agung. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan statute approach berdasarkan UU No 28/2014 tentang Hak Cipta, dimana hak moral dan hak ekonomi dapat dipertahankankan sebagai hak Pencipta melalui upaya hukum.Kata kunci: Upaya Hukum, Pelanggaran Hak Cipta, Hak Cipta Lagu 
Manfaat Hukum Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Terhadap Legalitas Praktik Apoteker Subono, Febi; Fuad, Fokky; Lutfi, Anas
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 10 No. 4 (2024): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v10i4.6374

Abstract

Profesi apoteker di Indonesia memiliki peran penting dalam bidang kesehatan. Penyederhanaan regulasi dengan metode omnibus law dalam undang-undang nomor 17 tahun 2023 bertujuan untuk memperkuat dan memperjelas posisi hukum, wewenang, dan batasan praktik apoteker guna meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi dan dampak undang-undang kesehatan ini dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap praktik apoteker? Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 mengenai legalitas praktik apoteker menunjukkan dampak positif dalam menciptakan kejelasan hukum, meningkatkan perlindungan hukum, dan memberikan kepastian hukum bagi para praktisi apoteker. Selain itu, melalui penerapan sertifikat kompetensi, Surat tanda registrasi (STR), Surat Izin Praktik (SIP), dan Satuan Kredit Profesi (SKP) yang dikelola oleh pemerintah secara terstruktur akan mendorong praktik apoteker menjadi lebih profesional, kredibel, dan efektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di Indonesia. Sejalan dengan teori pembangunan kesehatan serta prinsip-prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, undang-undang ini memberikan dasar yang kuat bagi apoteker untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih berkualitas dan sesuai dengan standar regulasi yang berlaku.
The Role of the Prosecutor's Office in Enforcing Anti-Corruption Laws within Local Governments: A Socio-Legal Perspective Purnomo, Cahyo; Fuad, Fokky; Suartini, Suartini
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 8 No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v8i1.12079

Abstract

This study aims to analyze the role of the Prosecutor’s Office in enforcing anti-corruption laws within local governments from a socio-legal perspective. The research adopts a normative juridical method using a statutory and conceptual approach. Corruption is classified as an extraordinary crime that must be eradicated within society. In Indonesia, corruption cases are predominantly committed by local government officials. The enforcement of anti-corruption laws in Indonesia is primarily dominated by the Prosecutor’s Office. In this context, a socio-legal perspective is required to support the enforcement of anti-corruption laws. Law enforcement actions against corruption at the local government level constitute social actions that inherently involve socio-legal aspects, as they produce both positive and counterproductive social impacts. The role of the Prosecutor’s Office in enforcing anti-corruption laws within local governments must account for these social impacts. The findings of this study reveal that law enforcement against corruption generates diverse social outcomes. The positive impacts include increased support from the public, NGOs, and local governments for the law enforcement process. Such support typically arises when law enforcement actions are carried out transparently and in accordance with procedural norms. Conversely, counterproductive impacts include disruptions to local development programs, particularly when human resources in local governments become preoccupied or hindered by legal proceedings. Government officials often hesitate to assume strategic financial positions due to fear of legal repercussions, leading to stagnation in the execution of critical tasks, especially those involving state financial management.
Co-Authors Abdul Rosid Agil Aprilyanto Saputro Al Ajib, Hanny Alim Samad Anas Lutfi Anis Rifai Ari Muhamad Rahman Aries Machmud Azam Muhammad Jundi Bayu Bagus Mulyana Burhanuddin, Sitti Khairunisa Davai, Niki Dede Syaefudin Denda Ginanjar Desy Kasparian Djamaludin, Samsul Dodi Suhenda Fauzan Rayendra, Fadhil Firdaus, Firman Fitriana, Raysa Fratiwi, Feby Hani Nuraeni Harliani, Eni Ida Ayu Putu Sri Widnyani Istiqomah Istiqomah Jamaluddin Mahasari L. Tobing, AS Leonardus Lutfi, Anas M. Abduh Abdullah Machmud, Aris Maghucu, Prosper Maslihati Nur Hidayati Mohamad Abduh Muh Basri Muhammad Fitrah Yunus Muhammad Novrizal Firdaus Maskur Muhammad Rhobiul Akhir Murniatun, Murniatun Nia Sukmawati Nizla Rohaya Nur Suliantoro Octavia Sri Rezeki Parikesit, Bregas Pipyn Hidroga Sekti Pramana, Muhammad Aditya Pribadi, Ega Primadana, Tubagus Akbar Satria Purnomo, Cahyo Rahmadhiratri, Nadya Rahmadina, Wilsa Renald, Ferdinand Rimun Wibowo, Rimun Rizqullah, Umar Rohaya, Nizla Rohayah, Nizla Rohman, Saipul Rohmatilah, Roudoh Rusji Rumbia Sadino Sadino Sadino Sadino, Sadino Saraswati, Mardiana Sekar Wulandari Suartini Suartini, Suartini Subagja, Aba Subono, Febi Sumarna, Reza Suparji Suparji Susianto Susianto Tantan Bustanul Arifin Tardjono, Heriyono Tegar Gallantry Ulwan, Muhamad Wahyu, Alifa Achmad Wasis Susetio Widhiawati, Premita Fifi Yusuf Hidayat Yusup Hidayat Yusup Hidayat Zaprullah, Heri