Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.022
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Media Hukum DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Magnum Opus Jurnal Kreativitas PKM Unes Law Review Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI JURNAL ILMIAH ADVOKASI Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN JHR (Jurnal Hukum Replik) Cakrawala Repositori Imwi Indonesian Journal of Law and Policy Studies Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Tunas Agraria Jurnal Bedah Hukum UNES Journal of Swara Justisia Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Law Development Journal Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan Educatus Binamulia Hukum
Fokky Fuad
Universitas Al Azhar Indonesia
Aerospace Engineering Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 86 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 86 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
DIALEKTIKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU DALAM MENDISIPLINKAN SISWA DI SEKOLAH Fokky Fuad; Istiqomah Istiqomah; Suparji Achmad
Indonesian Journal of Law and Policy Studies Vol 1, No 1 (2020): Indonesian Journal of Law and Policy Studies
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/ijlp.v1i1.2634

Abstract

Teachers as educators are often in a dilemmatic position, between the demands of the profession and community treatment. Teachers are required to be able to deliver students to achieve educational goals. However, when teachers try to punish students in order to enforce discipline. spontaneously parents and society categorize it as an act that violates human rights and child protection laws. The formulation of the problem in this study are: First, how to protect the rights of teachers in disciplining students? Second, Has the Court Decision related to the teacher's efforts to discipline students provided protection for teachers or vice versa? The research method used is to use the normative legal method. The theoretical framework used is to use the theory of legal protection developed by Satjipto Rahardjo. The conclusions generated in this study: First, in the context of the dialectics between norms that meet each other, a legal synthesis appears through the presence of the Supreme Court's Decision which is able to provide protection for teachers. Second, that the Supreme Court Decree No. 1554 K / PID / 2013 has been able to provide optimal protection for teachers to carry out their functions as educators.
Analisis Hukum Terhadap Tingkat Efektivitas Perjanjian Sewa-Menyewa Kios UMKM (Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Usaha Menengah) Pada Rest Area Jalan Tol Yang Dikelola Oleh PT Hutama Karya (Persero) Agil Aprilyanto Saputro; Fokky Fuad Wasitaatmadja; Suartini Suartini
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 5 (2023): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v6i4.407

Abstract

Salah satu upaya untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional dengan percepatan pembangunan dan perluasan ekonomi, pemerintah mendorong pengembangan Kawasan di Pulau Sumatera. Pemerintah memberikan penugasan pengusahaan Jalan Tol di Trans Sumatera kepada PT Hutama Karya (Persero) melalui Perpres No.100/2014, Perpres No.117/2015 dan telah mengalami perubahan terakhir yaitu Perpres No.131/2022 sebagai upaya mempercepat pembangunan Jalan Tol di Pulau Sumatera. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pemenuhan aspek hukum pada perjanjian sewa-menyewa kios UMKM pada rest area jalan tol yang dikelola oleh PT Hutama Karya (Persero) yang telah diterapkan, apakah sudah memenuhi aspek hukum perjanjian sewa-menyewa? Bagaimana efektivitas perjanjian sewa-menyewa yang telah berlaku/telah digunakan selama ini, dan apakah bisa perjanjian sewa-menyewa dilakukan secara elektronik? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative dan metode sosiolegal research. Teori yang digunakan adalah teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Penerapan perjanjian secara elektronik sebenarnya cukup efektif untuk menghadapi masalah banyak dan jarak kantor pusat PT HK dengan lokasi kios UMKM yang akan disewakan, namun banyaknya investasi yang diperlukan dan pemahaman teknologi masyarakat menjadi problem sendiri yang harus diselesaikan sebelum menggunakan perjanjian elektronik tersebut. Sehingga perjanjian yang efektif dan dapat diterapkan pada sewa-menyewa kios UMKM rest area jalan tol yang dikelola PT. Hutama Karya (Persero) adalah perjanjian yang berbentuk konvensional dan kuasa PT HK diwakili oleh seorang Branch Manager.
OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN DARI SURAT EDARAN MENTERI ATR BPN NO.5/SE-400.HK.02/II/2022 Muhammad Rhobiul Akhir; Fokky Fuad; Anis Rifai
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.705

Abstract

The transition process in the process of buying and selling land requires the active participation of land buyers in the JKN-KIS program, so the buying and selling process will take quite a long time and seem complicated. The purpose of this study is to find out the legal consequences and obstacles encountered in implementing Circular Letter Number 5/SE-400.HK.02/II/2022 Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency in transferring land rights. This study uses empirical research using two research approaches, namely Sociology of Law and Legislation. The results of this study indicate that the implementation of the implicit law of Circular Number 5/SE-400.HK.02/II/2022 Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency in the transfer of land rights is a delay in the completion and ownership of documents. Certificates, lack of legal certainty, emergence of disputes between PPAT and BPN, violation of legal standards regarding the implementation of BPJS requirements and the effect of ineffective service processes and no relevant rights between BPJS ownership and registration of land ownership. . The obstacles faced were complaints from PPAT that not all customers were registered as active BPJS participants and there was an exception for land certificates of 25% because the buyer did not meet the requirements as an active BPJS participant.
Penerapan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Konsolidasi Tanah terhadap Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Subak Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Provinsi Bali Nur Suliantoro; fokky Fuad; Anas Lutfi
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v7i2.1265

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan penulis terhadap proses pelaksanaan Konsolidasi Tanah di berbagai daerah provinsi Indonesia yang rumit dan lama sehingga menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil kepada masyarakat pemilik tanah. Penulis memilih lokasi riset di Subak Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Provinsi Bali karena dalam pengamatan penulis, di antara beberapa proses pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang terjadi di daerah-daerah, maka proses Konsolidasi Tanah di Subak Sanggulan adalah yang paling lama (mangkrak selama 33 tahun) dan paling kompleks permasalahan hukumnya hingga sampai pada proses peradilan sehingga menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat adat pemilik tanah. Dalam tesis ini penulis mengurai benang kusut permasalahan-permasalahan yang terjadi antara pemerintah daerah setempat beserta elemen-elemennya dengan masyarakat adat pemilik tanah. Telaah yuridis dan penerapannya penulis sajikan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan terbaru yaitu Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Konsolidasi Tanah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris atau atau penelitian lapangan, dimana penulis melakukan observasi dan berinteraksi langsung dengan masyarakat adat sekaligus pemilik tanah juga mewawancarai pemerintah daerah beserta elemen-elemennya. Berdasarkan hasil penelitian penulis ditemukan beberapa akar permasalahan yang menjadi penyebab utama mangkraknya proses Konsolidasi Tanah selama 33 tahun. Kata kunci: Subak Sanggulan, Konsolidasi Tanah, dan Masyarakat Adat.  Abstract This research is motivated by the author's concern about the process of implementing Land Consolidation in various provinces of Indonesia that is complicated and long so as to cause material and immaterial losses to the landowner community. The author chose the research location in Subak Sanggulan, Banjar Anyar Village, Kediri District, Tabanan District, Bali Province because in the observation of the author, among several processes of implementation of Land Consolidation that occurred in the regions, the process of Land Consolidation in Subak Sanggulan is the longest (mangkrak for 33 years) and the most complex legal problems to the judicial process so as to cause a lot of harm to indigenous landowners. In this thesis the author unravels the tangled thread of problems that occur between the local government and its elements with the indigenous landowners. Juridical study and application of the author presented using the latest legislation, namely the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Affairs / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 12 Year 2019 on Land Consolidation. The research method used in this study is empirical research method or field research, where the author observes and interacts directly with indigenous peoples as well as landowners as well as interviewing local governments and their elements. Based on the results of the study the authors found several root problems that became the main cause mangkraknya soil consolidation process for 33 years. Keywords: Subak Sanggulan, Consolidated Land, and Indigenous Peoples. 
POLIGAMI INDONESIA DAN MALAYSIA SEBUAH PERBANDINGAN ATAS KEBERLAKUAN HUKUM ISLAM Rusji Rumbia; Fokky Fuad Wasitaatmadja; Susianto Susianto
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v5i2.791

Abstract

Abstrak- Kajian tentang hukum perbandingan poligami khususnya antaraIndonesia dan Malaysia menjadi menarik disebabkan oleh 2 (dua) hal: Pertama,bahwa poligami acapkali diperdebatkan juga dipertentangkan, apalagi jikadikaitkan dengan pelaksanaan hukum poligami bagi aparatir sipil negara. Kedua,bahwa isu poligami ini sering dijadikan polemik dalam masyarakat sehinggamenimbulkan ketegangan di antara pihak-pihak tertentu. Bila saja isu poligamimengupas kesimpulan yang dapat dibuat adalah kaum pria menyenanginya dankaum wanita tidak menyukainya. Rumusan masalah yang terdapat dalampenelitian adalah: Bagaimanakah analisis perbandingan terhadap perkawinanpoligami di Indonesia dan Malaysia perspektif hukum Islam. Metode penelitianhukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif denganpendekatan komparatif atau yang dikenal pula dengan metode perbandinganhukum, mengingat penelitian ini dilakukan dengan mengkomparasikan ketentuanhukum di Indonesia dan di Malaysia dalam pandangan Hukum Islam. KerangkaTeori yang digunakan dalam memahami pemberlakuan hukum terhadapperkawinan poligami di Indonesia dan Malaysia perspektif hukum Islam adalahdengan menggunakan teori perbandingan hukum (Comparative Law Theory).Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: aturan hukum poligami di Malaysia yanglebih efektif memberikan kepastian hukum terhadap pelaku poligami, danmemberikan perlindungan hukum bagi wanita maupun anak-anak. Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Poligami, Hukum Islam.
ANALISIS KRIMINOLOGI ATAS PERBUATAN PEMBUNUHAN DI KABUPATEN BULUKUMBA Muh Basri; Fokky Fuad; Suartini Suartini
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v7i1.1189

Abstract

AbstrakKajian tentang peristiwa pidana menarik untuk dianalisis dari sisi kriminologi disebabkan oleh beberapa hal: pertama bahwa kajian kriminologi diharapkan dapat menjelaskan sejauhmana tingkat pertumbuhan angka kejahatan itu tinggi di tengah masyarakat. Kedua, bahwa perbubatan hukum tidak semata terjadi karena adanya faktor normatif hukum sendiri, melainkan juga dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor pencetus di luar hukum, seperti kemiskinan, masalah sosial, dan sebagainya. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, Apakah penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Bulukumba? Kedua, Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Bulukumba? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori gabungan tindak pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Bulukumba adalah salah satunya adanya kenakalan remaja yang tidak dapat dikontrol karena terputus pedidikannya.Kata Kunci: Kriminologi, Tindak Pidana, BulukumbaAbstrak The study of criminal events is interesting to analyze from a criminological perspective due to several things: first, that criminological studies are expected to be able to explain the extent to which the growth rate of crime rates is high in society. Second, that legal action does not only occur because of the normative factors of the law itself, but is also influenced by the existence of precipitating factors outside the law, such as poverty, social problems, and so on. The formulation of the problem in this study are: First, what is the cause of the crime of murder in Bulukumba Regency? Second, what are the efforts to prevent the crime of murder in Bulukumba Regency? The theory used in this research is to use the combined theory of criminal acts. The method used in this study is an empirical legal research method. The results of this study explain that the cause of the crime of murder in Bulukumba Regency is one of them is juvenile delinquency that cannot be controlled because of the disconnection of education.Keywords: Criminology, Crime, Bulukumba
SANKSI PIDANA PERJANJIAN YANG DILARANG MENURUT PENGGOLONGAN HUKUM PRIVAT DAN PUBLIK Alim Samad; fokky Fuad
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v1i2.735

Abstract

Abstrak-Kedudukan sanksi pidana terhadap perjanjian yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 menurut perspektif penggolongan hukum, menunjukkan bahwa dalam sistem civil law yang murni terdapat sekat yang tegas antara hukum privat dengan hukum publik. Sehingga dalam perspektif ini, sanksi pidana yang dianut oleh undang-undang itu tidak sesuai dengan penggolongan hukum. Abstract-notch criminal sanctions against the agreement which is prohibited under Law No. 5, 1999 according to the legal classification perspective, shows that in the civil law system which contained pure firm bulkhead between private law with public law. Thus, in this perspective, criminal sanctions adopted by the legislation was not in accordance with the legal classification.Kata Kunci: Pidana, Perjanjian dan Hukum
Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Hukum Tanah Nasional dan Hukum Islam Tegar Gallantry; Yusuf Hidayat; Fokky Fuad Wasitaatmadja
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v6i1.797

Abstract

Abstrak-Pranata hukum pengadaan tanah di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sertaPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan TanahBagi Kepentingan Umum. Hal yang menarik dalam regulasi pengadaan tanah diIndonesia adalah penerapan keadilan yaitu memberikan jaminan penggantian yang layakkepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah sehingga mendapatkankesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik, sehingga terdapatbeberapa ketentuan yang memberikan akses kepada masyarakat untuk memperolehkeadilan tersebut. Penerapan prinsip keadilan ini juga terdapat pada hukum Islam padazaman Rasulullah dalam rangka penyediaan tanah untuk kepentingan umum. Pengkajiandilakukan terhadap penerapan prinsip keadilan pada pengadaan tanah bagi pembangunanuntuk kepentingan umum di Indonesia ditinjau dari penerapan keadilan pada pengadaantanah menurut hukum Islam pada zaman Rasulullah. Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Prinsip Keadilan, Hukum Tanah
PERLINDUNGAN HUKUM DI BIDANG HAK MILIK INTELEKTUAL (Analisis Terhadap Sengketa Tarian Ronggeng Gunung antara Kabupaten Pangandaran vs. Kabupaten Ciamis) fokky fuad; M. Abduh Abdullah
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v3i1.914

Abstract

Abstrak-Salah satu perkara berkaitan dengan sengketa hak milik intelektual adalah sengketa tari Ronggeng Gunung antara Kabupaten Pangandaran vs. Kabupaten Ciamis. Seni tari Ronggeng Gunung yang sebelumnya terkenal sebagai ikon seni budaya Kabupaten Ciamis diklaim oleh Kabupaten Pangandaran. Bahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran berencana akan melegalisasi tari Ronggeng Gunung sebagai seni budaya asli daerah Pangandaran. Di lain pihak, Pemkab Ciamis yang sudah mendaftarkan Ronggeng Gunung sebagai budaya asli Kabupaten Ciamis ke Lembaga HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), tidak menerima apabila seni tari tersebut diklaim menjadi milik Kabupaten Pangandaran. Pemkab Ciamis mengklaim seni tari Ronggeng Gunung adalah bagian dari sejarah perjalanan Kerajaan Galuh yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Kabupaten Ciamis. Selain itu, Tarian Ronggeng Gunung pun dipopulerkan oleh Nyi Raspi, warga Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis.Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Intelektual
IMPLEMENTASI PROGRAM PENJAMINAN POLIS ASURANSI DI INDONESIA Widhiawati, Premita Fifi; Fuad, Fokky; Machmud, Aris
Lex Jurnalica Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i2.7971

Abstract

Insurance is an important instrument that functions as a savior when someone experiences a disaster, whether in illness, accident, or even death. General insurance is a critical task, especially if it is related to covering disasters that occur in a business. Banking customers have a guarantee of a return of their savings or deposits at the bank's institution and insurance. Customers do not have a guarantee of a return of the premium they have paid for the policy they own. This research aims to study, understand, and analyze the implementation of the Policy Guarantee Program as mandated by the Insurance Law. The research is normative juridical with a statutory regulatory approach involving primary and secondary legal sources and theoretical studies used to analyze problems related to insurance and premium guarantees. The results show that the Government has not seriously handled the issue of policy guarantees because it still imposes this task on the LPS. At the same time, the duties and authority of the PPP are very urgent, and the PPP is an independent institution, as is done by other countries.Keywords: Insurance, Policy, Policy Guarantee Program.
Co-Authors Abdul Rosid Agil Aprilyanto Saputro Akhir, Muhammad Rhobiul Al Ajib, Hanny Alim Samad Amanatullah Rahdar, A. Habib Anas Lutfi Anis Rifai Anis, Welly Sandri Ari Muhamad Rahman Aries Machmud Azam Muhammad Jundi Bayu Bagus Mulyana Burhanuddin, Sitti Khairunisa Cahyo, Bima Gavian Davai, Niki Dede Syaefudin Denda Ginanjar Desy Kasparian Djamaludin, Samsul Dodi Suhenda FAKHRI RIZKI ZAENUDIN Fauzan Rayendra, Fadhil Firdaus, Firman Fitriana, Raysa Fratiwi, Feby Handayani, Ika Apri Hani Nuraeni Harliani, Eni Henry Arianto Ida Ayu Putu Sri Widnyani Intan Zania Istiqomah Istiqomah Jamaluddin Mahasari L. Tobing, AS Leonardus Lutfi, Anas M. Abduh Abdullah M. Nazir Salim Machmud, Aris Maghucu, Prosper Maslihati Nur Hidayati Mohamad Abduh Muh Basri Muhammad Fitrah Yunus Muhammad Reza Muhammad Rhobiul Akhir Murniatun, Murniatun musmualim musmualim, musmualim Nia Sukmawati Nizla Rohaya nugroho, dimas restu Nur Suliantoro Octavia Sri Rezeki Parikesit, Bregas Pipyn Hidroga Sekti Pramana, Muhammad Aditya Priatmoko, Muhammad Pribadi, Ega Primadana, Tubagus Akbar Satria Purnomo, Cahyo Qurniawan, Nafirdo Ricky Rahmadhiratri, Nadya Rahmadina, Wilsa Renald, Ferdinand Rijal, Nur Rimun Wibowo, Rimun Rizqullah, Umar RobbyHidayat, Dennis Rohaya, Nizla Rohayah, Nizla Rohman, Saipul Rohmatilah, Roudoh Rusji Rumbia Sadino Sadino Sadino Sadino, Sadino Sanyoto, Edy Saputro, Agus Haryono Saraswati, Mardiana Sekar Wulandari Suartini Suartini, Suartini Subagja, Aba Subono, Febi Sudiro, Amoury Adi Sumarna, Reza Suparji Suparji Susianto Susianto Tantan Bustanul Arifin Tardjono, Heriyono Tegar Gallantry Triyanti Tsaurah, Zahra Ats Ulwan, Muhamad Vishnu, Andhika Wahyu, Alifa Achmad Wasis Susetio Widhiawati, Premita Fifi Yusuf Hidayat Yusup Hidayat Yusup Hidayat Zaprullah, Heri