Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.557
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Media Hukum DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Magnum Opus Jurnal Kreativitas PKM Unes Law Review Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI JURNAL ILMIAH ADVOKASI Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN JHR (Jurnal Hukum Replik) Cakrawala Repositori Imwi Indonesian Journal of Law and Policy Studies Jurnal Tunas Agraria Jurnal Bedah Hukum Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Law Development Journal Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan Educatus Binamulia Hukum
Fokky Fuad
Universitas Al Azhar Indonesia
Aerospace Engineering Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 82 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 82 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Inovasi Kebijakan Publik dalam Bisnis Syariah: Peran Quadruple Helix dalam Mengintegrasikan Sertifikasi Halal dan Hak Merek Rohman, Saipul; Fuad, Fokky; Machmud, Aris
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.5058

Abstract

Model Quadruple Helix berperan krusial dalam integrasi dualitas perizinan antara pendaftaran merek dan sertifikasi halal dengan melibatkan empat aktor utama: pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil. Pemerintah menetapkan regulasi dan menyediakan dukungan bagi pelaku usaha, sementara industri berkolaborasi dengan lembaga sertifikasi untuk memastikan produk memenuhi standar. Metodologi penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi integrasi antara pendaftaran merek dan sertifikasi halal dengan menggunakan model Quadruple Helix. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini akan menyimpulkan peluang dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sinkronisasi antara sertifikasi halal dan pendaftaran merek dalam konteks bisnis syariah. Kolaborasi melalui sistem terintegrasi dapat mempercepat dan menyederhanakan proses pendaftaran merek dan sertifikasi halal. Sebelumnya, pendaftaran merek dan sertifikasi halal dilakukan secara terpisah sehingga prosesnya menjadi kompleks dan memakan waktu lebih lama. Dengan adanya sistem terintegrasi, proses pendaftaran merek dan sertifikasi halal digabungkan dalam satu sistem terpadu yang memungkinkan koordinasi lebih baik dan pengelolaan data yang efisien. Sistem ini membuat proses perizinan menjadi lebih sederhana dan cepat dengan persetujuan merek dan halal yang terpadu. Dengan demikian, sinkronisasi regulasi halal dan merek tidak hanya menjadi langkah administratif, tetapi juga refleksi responsivitas ekosistem bisnis terhadap dinamika global, sebagaimana tercermin dalam kesuksesan adaptasi pariwisata halal di negara-negara non-muslim.
Dampak Kontrak Kerja Sama Terintegrasi terhadap Efisiensi Operasional UMKM: Perspektif Hukum Bisnis dan Ekonomi Kelembagaan Rohmatilah, Roudoh; Machmud, Aris; Fuad, Fokky
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.5059

Abstract

Kontrak kerja sama terintegrasi muncul sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kolaborasi bisnis, mengurangi asimetri informasi, dan meningkatkan daya saing. Dari sudut pandang hukum bisnis, kontrak kerja sama terintegrasi harus memenuhi prinsip kepastian hukum dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang syarat sahnya perjanjian. Selain itu, Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan asas kebebasan berkontrak, yang menjadi dasar bagi UMKM untuk merancang klausul yang adaptif dengan kebutuhan operasional. Penelitian ini dengan analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Mengadopsi metode mixed-method interdisipliner yang menggabungkan pendekatan hukum normatif dan ekonomi kelembagaan. Tahap pertama meliputi analisis doktrinal terhadap regulasi terkait kontrak UMKM, seperti UU No. 20/2008, KUHPerdata, dan UU Cipta Kerja, menggunakan interpretasi hermeneutik hukum untuk mengidentifikasi prinsip keadilan ekonomi. Namun, integrasi kontrak juga harus mempertimbangkan teori ekonomi kelembagaan, khususnya konsep transaction cost economics (Oliver E. Williamson), yang menekankan pentingnya mengurangi biaya transaksi melalui mekanisme kontrak yang jelas dan berkelanjutan. Sinergi antara kepatuhan hukum dan efisiensi ekonomi ini menjadi kunci dalam membangun relasi bisnis yang simetris. Kerangka TCE memberikan lensa kritis untuk memahami bagaimana klausul kontrak (keadaan kahar, terminasi, pemerintahan) dapat menjadi alat kelembagaan untuk meningkatkan produktivitas UMKM. Dengan meminimalkan biaya transaksi dan mengelola risiko oportunistik, kontrak tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menciptakan ekosistem bisnis yang efisien, adaptif, dan berkelanjutan.
Eksistensi Hukum Adat dalam Harmonisasi Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pribadi, Ega; Fuad, Fokky; Machmud, Aris
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.5060

Abstract

Keberadaan Hukum adat, yang bersifat komunal dan hierarkis, mencerminkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan nilai-nilai spiritual. Namun, kolonialisme Belanda memperkenalkan sistem hukum Barat yang individualistik, menciptakan dualisme hukum tanah: hukum adat yang bersifat lokal dan hukum positif yang bersifat nasional. Dualisme ini terus berlanjut pasca-kemerdekaan, meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 hadir sebagai upaya unifikasi hukum agraria dengan mengakui eksistensi hukum adat. Penelitian ini penting untuk mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip hukum adat diintegrasikan dalam sistem pendaftaran tanah modern, yang menjadi basis kepastian hukum di era kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan data penelitian sebelumnya, untuk memahami harmonisasi hukum adat dalam pendaftaran tanah berdasarkan UUPA. Hal ini seringkali menyebabkan ketegangan antara masyarakat adat yang berpegang pada tradisi dan hukum formal yang diatur oleh negara. Pengakuan hukum adat dalam pendaftaran tanah di Indonesia menghadapi tantangan kompleks antara kerangka normatif UUPA dan realitas praktik masyarakat adat. UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) secara teoretis mengakui hukum adat sebagai dasar sistem agraria nasional, termasuk hak ulayat sebagai hak kolektif masyarakat adat. Sehingga dapat disimpulka ketidakjelasan definisi "masyarakat adat" dalam peraturan turunan, serta dominasi kepemilikan individual melalui sertifikat Hak Milik, menciptakan dualisme yang menghambat harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara. Hal ini menyebabkan konflik antara masyarakat adat yang berpegang pada tradisi dan sistem hukum formal yang diatur oleh negara.
Posisi Terpidana Korupsi dalam Regulasi: Dampak dan Persepsi Keadilan Masyarakat Davai, Niki; Fuad, Fokky; Machmud, Aris
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i1.1004

Abstract

Penelitian ini mengkaji dampak dari regulasi remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang terlibat dalam tindak pidana luar biasa, seperti korupsi, terorisme, dan narkotika, setelah diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Regulasi ini menghapus pembatasan bagi pelaku tindak pidana luar biasa dalam memperoleh hak remisi dan pembebasan bersyarat, sehingga mereka diperlakukan setara dengan narapidana lainnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur, untuk menganalisis implikasi hukum dan dampaknya terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini berpotensi menurunkan efektivitas hukuman bagi narapidana korupsi karena menghilangkan efek jera yang diperlukan untuk mencegah terulangnya kejahatan. Selain itu, kebijakan ini dapat memperburuk persepsi publik terhadap keadilan hukum, mengingat adanya pengurangan syarat bagi narapidana korupsi dalam mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat.
Implementasi Regulasi Penataan Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus di Kebayoran Baru Renald, Ferdinand; Fuad, Fokky; Sadino, Sadino
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i1.1005

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) No. 10 Tahun 2015 mengenai Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini penting untuk menilai efektivitas penataan PKL di wilayah tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penataan PKL berdasarkan Pergub No. 10 Tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan PKL di Kebayoran Baru belum efektif, karena belum tercapai penataan yang baik, yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi pedagang dan pengunjung. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan dan penataan yang lebih komprehensif, yang melibatkan para pemangku kepentingan, untuk menciptakan kawasan PKL yang tertata dengan rapi. PKL yang tidak memiliki izin (illegal) perlu ditertibkan melalui pembinaan, pengembangan usaha, dan penempatan di lokasi yang telah ditentukan. Pemerintah Daerah (PEMDA) harus melakukan tindakan preventif dan penertiban secara berkala terhadap PKL liar.
Analisis Hukum Terhadap Eksekusi Dwangsom (Uang Paksa) dalam Perkara Perdata sebagai Tagihan Sederhana L. Tobing, AS Leonardus; Machmud, Aris; Fuad, Fokky
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i1.1029

Abstract

Dwangsom (uang paksa) merupakan bentuk upaya paksa yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan eksekusi secara sukarela. Dalam konteks ini, putusan hakim dapat dijadikan dasar untuk tagihan sederhana dalam proses kepailitan, di mana hak eksekutorial tersebut didaftarkan sebagai bagian dari utang debitur yang tengah dalam status pailit. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hukum perdata, khususnya mengenai pelaksanaan dwangsom. Analisis bahan hukum dilakukan melalui penalaran dan inventarisasi bahan hukum yang diperoleh melalui studi pustaka, yang kemudian dikonstruksikan secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah, serta preskriptif untuk mengembangkan ide dan konsep baru terkait eksekusi dwangsom. Hasil analisis bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan konklusif mengenai topik ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan eksekutorial dwangsom sebagai tagihan sederhana dalam perkara perdata dan penegakan hukumnya. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa, sebagai putusan yang inkracht, dwangsom dapat menjadi dasar penagihan terhadap debitur pailit, sehingga dapat mengganti kerugian pokok dan tambahan akibat kegagalan pelaksanaan eksekusi riil secara sukarela.
Legal Protection for Trademark Applicatints in Good Faith in Retroactive issuance of Certificate Based On Supreme Court Decision Pramana, Muhammad Aditya; Fuad, Fokky; Suartini, Suartini
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 21 Nomor 2 Agustus 2025
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.132312

Abstract

The process by which a trademark certificate issued by the Directorate General of Intellectual Property is retroactively valid from the date the trademark registration application is submitted, not from the date the certificate is officially issued . brand which was resolved through criminal channels in Court Nganjuk State with the Defendant Rudy Mulyanto who can analyzed more far is a dispute between Trademarks resolved through criminal channels which then in the Cassation Decision at the Supreme Court Number 3733 K / Pid.Sus / 2020 Rudy Mulyanto was declared not legally and convincingly proven guilty of committing a crime as in the First or Second indictment. The research method used is normative juridical library materials or secondary data as basic material for research by conducting a search for regulations and literature related to the problem being studied. The results of this study are that legal protection for trademark certificates issued by the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia is retroactive from the date of submission of the application, not from when the certificate was issued. In the Decision of this trademark dispute case, there was negligence in providing legal protection to the applicant or trademark registrant, the author does not agree with the decision of the panel of judges at the first level and the high court level and concludes that trademark disputes should be resolved first through civil channels, while criminal channels are used as a last resort in resolving trademark disputes.
Tantangan Regulasi dan Implementasi Artificial Intelligence (AI) dalam Pengembangan Alutsista Indonesia: Perspektif Kebijakan Pertahanan Primadana, Tubagus Akbar Satria; Fuad, Fokky; Sadino, Sadino
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5267

Abstract

Pemanfaatan AI dalam Alutsista harus diimbangi dengan kebijakan pertahanan yang responsif terhadap risiko dual-use technology (teknologi yang dapat digunakan untuk tujuan sipil dan militer) serta kerentanan keamanan siber. Tanpa regulasi yang jelas, implementasi AI berisiko menciptakan celah hukum, baik dalam aspek akuntabilitas penggunaan sistem otonom maupun perlindungan data strategis. Salah satu tantangan utama dalam integrasi AI ke sektor pertahanan Indonesia adalah fragmentasi regulasi dan ketertinggalan kerangka hukum nasional dalam mengakomodasi perkembangan teknologi disruptif. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang tantangan regulasi dan implementasi AI dalam konteks alutsista. Berdasarkan temuan penelitian, memberikan rekomendasi untuk pengembangan kerangka hukum yang lebih baik dalam pemanfaatan AI untuk keamanan siber dan pertahanan nasional di Indonesia. Pemanfaatan AI untuk deteksi ancaman, analisis big data, dan respons otomatis menjadi solusi strategis. Namun, efektivitasnya bergantung pada kerangka hukum yang komprehensif dan responsif. Saat ini, Indonesia memiliki sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Siber (UU No. 11/2008 yang direvisi menjadi UU No. 19/2016), tetapi belum secara spesifik mengatur pemanfaatan AI. Padahal, AI memerlukan pengaturan terkait akuntabilitas algoritmik, perlindungan data sensitif, dan mitigasi risiko bias yang dapat mengancam stabilitas keamanan. Tanpa payung hukum yang jelas, integrasi AI berpotensi menciptakan celah hukum (legal vacuum), terutama dalam konteks pertahanan nasional yang memerlukan presisi dan kepatuhan pada prinsip jus in bello (hukum perang).
Freies Ermessen dan Dinamika Kebijakan Publik: Tantangan dalam Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Amanatullah Rahdar, A. Habib; Fuad, Fokky; Machmud, Aris
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.5928

Abstract

Peran Freies Ermessen dalam dinamika kebijakan publik terkait pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Sebagai kebebasan bertindak dalam batas-batas hukum, memegang peranan penting dalam administrasi negara, memungkinkan respons cepat terhadap perubahan dan tantangan yang muncul. Dalam konteks HKI, Freies Ermessen  memengaruhi bagaimana kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan ditegakkan, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan globalisasi. Freies Ermessen  dapat memengaruhi berbagai aspek, mulai dari pendaftaran dan penegakan hukum hingga pengembangan kebijakan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penggunaan Freies Ermessen dalam proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Melalui analisis ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam sistem pendaftaran HKI, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih baik untuk perbaikan di masa mendatang. Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI), inovasi kebijakan publik sangat penting untuk memastikan bahwa simplifikasi regulasi tidak mengurangi perlindungan terhadap inovasi dan kreativitas. Kebijakan yang baik harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menarik investasi dan perlindungan terhadap hak-hak individu serta lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap perubahan regulasi, agar dapat menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Preserving Indonesian Traditional Music through Copyright Protection and Government Intervention Harliani, Eni; Fuad, Fokky; Machmud, Aris
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v6i2.245

Abstract

Traditional Indonesian music faces significant challenges in the digital era, particularly regarding unauthorized use and copyright protection. This study examines the Indonesian government’s role in protecting traditional music copyright through a normative legal approach. The research reveals that the government has implemented several key strategies: establishing a comprehensive legal framework through Law No. 28/2014 on Copyright and related regulations; facilitating the creation of Collective Management Institutions (CMIs) for traditional music, including the successful establishment of three integrated CMIs in 2023; conducting public awareness campaigns and education programs across various regions; and strengthening law enforcement against copyright infringement. Despite these efforts, challenges persist, including limited public awareness of legal protections, unauthorized commercial use, and enforcement difficulties. The study concludes that continued government involvement, particularly in education and law enforcement, is crucial for preserving Indonesia’s traditional musical heritage.
Co-Authors Abdul Rosid Agil Aprilyanto Saputro Akhir, Muhammad Rhobiul Al Ajib, Hanny Alim Samad Amanatullah Rahdar, A. Habib Anas Lutfi Anis Rifai Anis, Welly Sandri Ari Muhamad Rahman Aries Machmud Azam Muhammad Jundi Bayu Bagus Mulyana Burhanuddin, Sitti Khairunisa Cahyo, Bima Gavian Davai, Niki Dede Syaefudin Denda Ginanjar Desy Kasparian Djamaludin, Samsul Dodi Suhenda Fauzan Rayendra, Fadhil Firdaus, Firman Fitriana, Raysa Fratiwi, Feby Handayani, Ika Apri Hani Nuraeni Harliani, Eni Henry Arianto Ida Ayu Putu Sri Widnyani Intan Zania Istiqomah Istiqomah Jamaluddin Mahasari L. Tobing, AS Leonardus Lutfi, Anas M. Abduh Abdullah M. Nazir Salim Machmud, Aris Maghucu, Prosper Maslihati Nur Hidayati Mohamad Abduh Muh Basri Muhammad Fitrah Yunus Muhammad Reza Muhammad Rhobiul Akhir Murniatun, Murniatun musmualim musmualim, musmualim Nia Sukmawati Nizla Rohaya Nur Suliantoro Octavia Sri Rezeki Parikesit, Bregas Pipyn Hidroga Sekti Pramana, Muhammad Aditya Priatmoko, Muhammad Pribadi, Ega Primadana, Tubagus Akbar Satria Purnomo, Cahyo Qurniawan, Nafirdo Ricky Rahmadhiratri, Nadya Rahmadina, Wilsa Renald, Ferdinand Rijal, Nur Rimun Wibowo, Rimun Rizqullah, Umar RobbyHidayat, Dennis Rohaya, Nizla Rohayah, Nizla Rohman, Saipul Rohmatilah, Roudoh Rusji Rumbia Sadino Sadino Sadino Sadino, Sadino Sanyoto, Edy Saputro, Agus Haryono Saraswati, Mardiana Sekar Wulandari Suartini Suartini, Suartini Subagja, Aba Subono, Febi Sudiro, Amoury Adi Sumarna, Reza Suparji Suparji Susianto Susianto Tantan Bustanul Arifin Tardjono, Heriyono Tegar Gallantry Tsaurah, Zahra Ats Ulwan, Muhamad Vishnu, Andhika Wahyu, Alifa Achmad Wasis Susetio Widhiawati, Premita Fifi Yusuf Hidayat Yusup Hidayat Yusup Hidayat Zaprullah, Heri