Articles
<![CDATA[Eksistensi Hukum Adat dalam Harmonisasi Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ]]>
<![CDATA[Pribadi, Ega]]>;
<![CDATA[Fuad, Fokky]]>;
<![CDATA[Machmud, Aris]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.5060
<![CDATA[Keberadaan Hukum adat, yang bersifat komunal dan hierarkis, mencerminkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan nilai-nilai spiritual. Namun, kolonialisme Belanda memperkenalkan sistem hukum Barat yang individualistik, menciptakan dualisme hukum tanah: hukum adat yang bersifat lokal dan hukum positif yang bersifat nasional. Dualisme ini terus berlanjut pasca-kemerdekaan, meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 hadir sebagai upaya unifikasi hukum agraria dengan mengakui eksistensi hukum adat. Penelitian ini penting untuk mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip hukum adat diintegrasikan dalam sistem pendaftaran tanah modern, yang menjadi basis kepastian hukum di era kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan data penelitian sebelumnya, untuk memahami harmonisasi hukum adat dalam pendaftaran tanah berdasarkan UUPA. Hal ini seringkali menyebabkan ketegangan antara masyarakat adat yang berpegang pada tradisi dan hukum formal yang diatur oleh negara. Pengakuan hukum adat dalam pendaftaran tanah di Indonesia menghadapi tantangan kompleks antara kerangka normatif UUPA dan realitas praktik masyarakat adat. UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) secara teoretis mengakui hukum adat sebagai dasar sistem agraria nasional, termasuk hak ulayat sebagai hak kolektif masyarakat adat. Sehingga dapat disimpulka ketidakjelasan definisi "masyarakat adat" dalam peraturan turunan, serta dominasi kepemilikan individual melalui sertifikat Hak Milik, menciptakan dualisme yang menghambat harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara. Hal ini menyebabkan konflik antara masyarakat adat yang berpegang pada tradisi dan sistem hukum formal yang diatur oleh negara.]]>
<![CDATA[Posisi Terpidana Korupsi dalam Regulasi: Dampak dan Persepsi Keadilan Masyarakat ]]>
<![CDATA[Davai, Niki]]>;
<![CDATA[Fuad, Fokky]]>;
<![CDATA[Machmud, Aris]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v14i1.1004
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji dampak dari regulasi remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang terlibat dalam tindak pidana luar biasa, seperti korupsi, terorisme, dan narkotika, setelah diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Regulasi ini menghapus pembatasan bagi pelaku tindak pidana luar biasa dalam memperoleh hak remisi dan pembebasan bersyarat, sehingga mereka diperlakukan setara dengan narapidana lainnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur, untuk menganalisis implikasi hukum dan dampaknya terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini berpotensi menurunkan efektivitas hukuman bagi narapidana korupsi karena menghilangkan efek jera yang diperlukan untuk mencegah terulangnya kejahatan. Selain itu, kebijakan ini dapat memperburuk persepsi publik terhadap keadilan hukum, mengingat adanya pengurangan syarat bagi narapidana korupsi dalam mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat.]]>
<![CDATA[Implementasi Regulasi Penataan Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus di Kebayoran Baru ]]>
<![CDATA[Renald, Ferdinand]]>;
<![CDATA[Fuad, Fokky]]>;
<![CDATA[Sadino, Sadino]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v14i1.1005
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) No. 10 Tahun 2015 mengenai Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini penting untuk menilai efektivitas penataan PKL di wilayah tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penataan PKL berdasarkan Pergub No. 10 Tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan PKL di Kebayoran Baru belum efektif, karena belum tercapai penataan yang baik, yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi pedagang dan pengunjung. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan dan penataan yang lebih komprehensif, yang melibatkan para pemangku kepentingan, untuk menciptakan kawasan PKL yang tertata dengan rapi. PKL yang tidak memiliki izin (illegal) perlu ditertibkan melalui pembinaan, pengembangan usaha, dan penempatan di lokasi yang telah ditentukan. Pemerintah Daerah (PEMDA) harus melakukan tindakan preventif dan penertiban secara berkala terhadap PKL liar.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Terhadap Eksekusi Dwangsom (Uang Paksa) dalam Perkara Perdata sebagai Tagihan Sederhana ]]>
<![CDATA[L. Tobing, AS Leonardus]]>;
<![CDATA[Machmud, Aris]]>;
<![CDATA[Fuad, Fokky]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v14i1.1029
<![CDATA[Dwangsom (uang paksa) merupakan bentuk upaya paksa yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan eksekusi secara sukarela. Dalam konteks ini, putusan hakim dapat dijadikan dasar untuk tagihan sederhana dalam proses kepailitan, di mana hak eksekutorial tersebut didaftarkan sebagai bagian dari utang debitur yang tengah dalam status pailit. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hukum perdata, khususnya mengenai pelaksanaan dwangsom. Analisis bahan hukum dilakukan melalui penalaran dan inventarisasi bahan hukum yang diperoleh melalui studi pustaka, yang kemudian dikonstruksikan secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah, serta preskriptif untuk mengembangkan ide dan konsep baru terkait eksekusi dwangsom. Hasil analisis bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan konklusif mengenai topik ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan eksekutorial dwangsom sebagai tagihan sederhana dalam perkara perdata dan penegakan hukumnya. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa, sebagai putusan yang inkracht, dwangsom dapat menjadi dasar penagihan terhadap debitur pailit, sehingga dapat mengganti kerugian pokok dan tambahan akibat kegagalan pelaksanaan eksekusi riil secara sukarela.]]>
<![CDATA[Legal Protection for Trademark Applicatints in Good Faith in Retroactive issuance of Certificate Based On Supreme Court Decision ]]>
<![CDATA[Pramana, Muhammad Aditya]]>;
<![CDATA[Fuad, Fokky]]>;
<![CDATA[Suartini, Suartini]]>
<![CDATA[ DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 21 Nomor 2 Agustus 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/dih.v0i0.132312
<![CDATA[The process by which a trademark certificate issued by the Directorate General of Intellectual Property is retroactively valid from the date the trademark registration application is submitted, not from the date the certificate is officially issued . brand which was resolved through criminal channels in Court Nganjuk State with the Defendant Rudy Mulyanto who can analyzed more far is a dispute between Trademarks resolved through criminal channels which then in the Cassation Decision at the Supreme Court Number 3733 K / Pid.Sus / 2020 Rudy Mulyanto was declared not legally and convincingly proven guilty of committing a crime as in the First or Second indictment. The research method used is normative juridical library materials or secondary data as basic material for research by conducting a search for regulations and literature related to the problem being studied. The results of this study are that legal protection for trademark certificates issued by the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia is retroactive from the date of submission of the application, not from when the certificate was issued. In the Decision of this trademark dispute case, there was negligence in providing legal protection to the applicant or trademark registrant, the author does not agree with the decision of the panel of judges at the first level and the high court level and concludes that trademark disputes should be resolved first through civil channels, while criminal channels are used as a last resort in resolving trademark disputes.]]>
<![CDATA[Tantangan Regulasi dan Implementasi Artificial Intelligence (AI) dalam Pengembangan Alutsista Indonesia: Perspektif Kebijakan Pertahanan ]]>
<![CDATA[Primadana, Tubagus Akbar Satria]]>;
<![CDATA[Fuad, Fokky]]>;
<![CDATA[Sadino, Sadino]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5267
<![CDATA[Pemanfaatan AI dalam Alutsista harus diimbangi dengan kebijakan pertahanan yang responsif terhadap risiko dual-use technology (teknologi yang dapat digunakan untuk tujuan sipil dan militer) serta kerentanan keamanan siber. Tanpa regulasi yang jelas, implementasi AI berisiko menciptakan celah hukum, baik dalam aspek akuntabilitas penggunaan sistem otonom maupun perlindungan data strategis. Salah satu tantangan utama dalam integrasi AI ke sektor pertahanan Indonesia adalah fragmentasi regulasi dan ketertinggalan kerangka hukum nasional dalam mengakomodasi perkembangan teknologi disruptif. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang tantangan regulasi dan implementasi AI dalam konteks alutsista. Berdasarkan temuan penelitian, memberikan rekomendasi untuk pengembangan kerangka hukum yang lebih baik dalam pemanfaatan AI untuk keamanan siber dan pertahanan nasional di Indonesia. Pemanfaatan AI untuk deteksi ancaman, analisis big data, dan respons otomatis menjadi solusi strategis. Namun, efektivitasnya bergantung pada kerangka hukum yang komprehensif dan responsif. Saat ini, Indonesia memiliki sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Siber (UU No. 11/2008 yang direvisi menjadi UU No. 19/2016), tetapi belum secara spesifik mengatur pemanfaatan AI. Padahal, AI memerlukan pengaturan terkait akuntabilitas algoritmik, perlindungan data sensitif, dan mitigasi risiko bias yang dapat mengancam stabilitas keamanan. Tanpa payung hukum yang jelas, integrasi AI berpotensi menciptakan celah hukum (legal vacuum), terutama dalam konteks pertahanan nasional yang memerlukan presisi dan kepatuhan pada prinsip jus in bello (hukum perang).]]>
<![CDATA[Freies Ermessen dan Dinamika Kebijakan Publik: Tantangan dalam Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual ]]>
<![CDATA[Amanatullah Rahdar, A. Habib]]>;
<![CDATA[Fuad, Fokky]]>;
<![CDATA[Machmud, Aris]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.5928
<![CDATA[Peran Freies Ermessen dalam dinamika kebijakan publik terkait pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Sebagai kebebasan bertindak dalam batas-batas hukum, memegang peranan penting dalam administrasi negara, memungkinkan respons cepat terhadap perubahan dan tantangan yang muncul. Dalam konteks HKI, Freies Ermessen memengaruhi bagaimana kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan ditegakkan, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan globalisasi. Freies Ermessen dapat memengaruhi berbagai aspek, mulai dari pendaftaran dan penegakan hukum hingga pengembangan kebijakan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penggunaan Freies Ermessen dalam proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Melalui analisis ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam sistem pendaftaran HKI, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih baik untuk perbaikan di masa mendatang. Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI), inovasi kebijakan publik sangat penting untuk memastikan bahwa simplifikasi regulasi tidak mengurangi perlindungan terhadap inovasi dan kreativitas. Kebijakan yang baik harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menarik investasi dan perlindungan terhadap hak-hak individu serta lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap perubahan regulasi, agar dapat menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan.]]>
<![CDATA[Preserving Indonesian Traditional Music through Copyright Protection and Government Intervention ]]>
<![CDATA[Harliani, Eni]]>;
<![CDATA[Fuad, Fokky]]>;
<![CDATA[Machmud, Aris]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren ]]>
Publisher : <![CDATA[PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46924/jihk.v6i2.245
<![CDATA[Traditional Indonesian music faces significant challenges in the digital era, particularly regarding unauthorized use and copyright protection. This study examines the Indonesian government’s role in protecting traditional music copyright through a normative legal approach. The research reveals that the government has implemented several key strategies: establishing a comprehensive legal framework through Law No. 28/2014 on Copyright and related regulations; facilitating the creation of Collective Management Institutions (CMIs) for traditional music, including the successful establishment of three integrated CMIs in 2023; conducting public awareness campaigns and education programs across various regions; and strengthening law enforcement against copyright infringement. Despite these efforts, challenges persist, including limited public awareness of legal protections, unauthorized commercial use, and enforcement difficulties. The study concludes that continued government involvement, particularly in education and law enforcement, is crucial for preserving Indonesia’s traditional musical heritage.]]>
<![CDATA[Konsekuensi Hukum atas Transaksi Berdasarkan PPJB dalam Jual Beli Hunian Superblok ]]>
<![CDATA[Reza, Muhammad]]>;
<![CDATA[Fuad, Fokky]]>
<![CDATA[ Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 8 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian ]]>
Publisher : <![CDATA[Riviera Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58344/locus.v4i8.4656
<![CDATA[This study examines the legal consequences in the Binding Purchase and Sale Agreement of superblock housing by development companies. PPJB made by Buntario Tigris Notary in Central Jakarta does not clearly detail the time period for the issuance of the Deed of Sale and Purchase as per Article 5 (Development Completion) and Article 6 (Physical Delivery). PPJB has been ratified by PT Elite Prima Hutama as a standard agreement for investors who are interested in investing in superblock housing developed by the company. The Deed of Sale and Purchase (AJB) can change the rights and obligations of law No. 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations. What are the legal consequences for PPJB that does not explain the time period for the issuance of the Sale and Purchase Deed. This research is a normative legal research with secondary data in the form of PPJB documents on the Superblock residential project. This study analyzes what legal consequences can be experienced by investors from the legal events of the Sale and Purchase Agreement due to the absence of a clause that regulates the time period for the issuance of the sale and purchase deed. On the other hand, this study also reviews how the legal relationship of PPJB to legislation. By using the Civil Code as a legal framework and PPJB as a legal product, the results of this study confirm what legal consequences can be experienced by investors and what legal remedies can be taken to protect the rights to the obligations of the provisions of PPJB Article 3 (1) (Repayment) because there is no clause that explains in detail related to the issuance of a Sale and Purchase Deed.]]>
<![CDATA[Qualification of Copyright as Joint Property Obtained from the Copyrighted Works of Virgoun Songs (Study of Decision No. 1622/PDT.G/2023/PA.JB): Kualifikasi Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Yang Diperoleh Dari Karya Cipta Lagu Virgoun (Studi Putusan No. 1622/PDT.G/2023/PA.JB) ]]>
<![CDATA[Qurniawan, Nafirdo Ricky]]>;
<![CDATA[Fokky Fuad]]>;
<![CDATA[Sadino]]>
<![CDATA[ Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Vol 8 No 2 (2024): SANTHET: (JURNAL SEJARAH, PENDIDIKAN DAN HUMANIORA) ]]>
Publisher : <![CDATA[Proram studi pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36526/santhet.v8i2.4146
<![CDATA[Intellectual Property Rights as common property must be shared in principle When a divorce occurs, both in a cumulative lawsuit or a stand-alone lawsuit, but in practice it is not well understood or known in judicial practice in Indonesia, and even still seems foreign. In fact, referring to Article 35 of Law Number 1 of 1974 stipulates that every property acquired during the marriage period is common property, including Intellectual Property Rights, because it is a material right of a part of intangible objects. In the research, the author uses the normative law research method. The issues described were regarding the Judge's Consideration in the West Jakarta District Court Decision No. 1622/Pdt.G/2923/Pa.Jb and discussed the copyright qualification for Virgoun's song as joint property in marriage. From the results of the research, the judge's consideration in the West Jakarta District Court Decision No. 1622/Pdt.G/2923/Pa.Jb is appropriate because in its consideration the Panel of Judges uses reference to the relevant laws and regulations and the Copyright of the Virgoun Song can be legalized as Joint Property in Marriage based on Article 35 paragraph (1) of the Marriage Law.]]>
