Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.93
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dakwah Tabligh Al-Hikmah Jurnal Adabiyah Rihlah Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Diwan : Jurnal Bahasa dan Sastra Arab TAHKIM Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam Inkunabula: Journal of Library Science and Islamic Information Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner JUDGE: Jurnal Hukum Socius: Social Sciences Research Journal JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin An-Nahdloh: Journal of Education and Islamic Studies Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah dan Hukum Islam
ZAENAL ABIDIN
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Sinergi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Penguatan Hukum Kewarisan Beda Agama di Indonesia Ria Sukmawidari; Nur Halisah; Dian Adriani; Zaenal Abidin
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.1920

Abstract

Isu kewarisan beda agama di Indonesia menimbulkan persoalan normatif dan yuridis yang melibatkan dua otoritas hukum, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Mahkamah Agung (MA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk sinergi antara Fatwa MUI dan yurisprudensi MA dalam penguatan hukum kewarisan beda agama di Indonesia serta mengkaji kendala implementasinya dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan komparatif-normatif dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap fatwa, yurisprudensi, dan peraturan perundang-undangan, serta wawancara terhadap masyarakat untuk melihat penerapannya secara empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keduanya memiliki kesesuaian substansi dalam menegakkan keadilan tanpa menyalahi prinsip hukum Islam, namun sinergi tersebut belum terimplementasi optimal karena lemahnya dasar normatif dan rendahnya pemahaman masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi sinergi Fatwa MUI dan Yurisprudensi MA memerlukan penguatan dasar hukum yang lebih mengikat serta peningkatan pemahaman masyarakat, dengan menjadikan maqāṣid al-syarī’ah dan ijtihad sebagai landasan konseptual pengembangan hukum kewarisan beda agama.
Analisis Kekerasan Berbasis Gender Daring (KBGO) di Indonesia: Bentuk, Dampak, dan Perlindungan Hukum Kiljamilawati Akbar; Zaenal Abidin; Dzulkifli Al'Amin; Muh Miftahul Khaer
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 7 No 1 (2026): Education and Islamic Studies
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v7i1.627

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan sosial. Salah satu dampaknya adalah munculnya fenomena baru yang disebut Kekerasan Berbasis Gender Daring (KBGO). KBGO merupakan bentuk kekerasan digital yang melibatkan penggunaan media digital untuk melecehkan, mengancam, atau membagikan konten pribadi tanpa persetujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk, dampak, serta upaya perlindungan hukum bagi korban KBGO di Indonesia. Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka, dengan menelaah berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, laporan kelembagaan, serta undang-undang dan peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk KBGO meliputi pelecehan daring, penyebaran konten intim tanpa izin, peretasan akun, dan pelanggaran privasi individu. Dampaknya bersifat multidimensi, termasuk gangguan mental, tekanan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan korban diatur secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), namun masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, terutama dalam aspek penegakan hukum dan rendahnya literasi digital masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya memperkuat kebijakan, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta memperkuat kolaborasi antarlembaga untuk menciptakan ruang digital yang aman dan bebas dari kekerasan berbasis gender.
Sinergi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Penguatan Hukum Kewarisan Beda Agama di Indonesia Ria Sukmawidari; Nur Halisah; Dian Adriani; Zaenal Abidin
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.1920

Abstract

Isu kewarisan beda agama di Indonesia menimbulkan persoalan normatif dan yuridis yang melibatkan dua otoritas hukum, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Mahkamah Agung (MA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk sinergi antara Fatwa MUI dan yurisprudensi MA dalam penguatan hukum kewarisan beda agama di Indonesia serta mengkaji kendala implementasinya dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan komparatif-normatif dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap fatwa, yurisprudensi, dan peraturan perundang-undangan, serta wawancara terhadap masyarakat untuk melihat penerapannya secara empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keduanya memiliki kesesuaian substansi dalam menegakkan keadilan tanpa menyalahi prinsip hukum Islam, namun sinergi tersebut belum terimplementasi optimal karena lemahnya dasar normatif dan rendahnya pemahaman masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi sinergi Fatwa MUI dan Yurisprudensi MA memerlukan penguatan dasar hukum yang lebih mengikat serta peningkatan pemahaman masyarakat, dengan menjadikan maqāṣid al-syarī’ah dan ijtihad sebagai landasan konseptual pengembangan hukum kewarisan beda agama.
Harmonisasi Muṭlaq dan Muqayyad dalam Istinbat Hukum: Studi Aplikatif pada Regulasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia Nur Afifa Maharani; Tasliyah Erlina Ramli; Zaenal Abidin; Fatmawati
Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner Vol. 5 No. 3 Juli 2026: Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner
Publisher : Yayasan Azhar Amanaa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59944/amorti.v5i3.1208

Abstract

Penelitian ini mengkaji harmonisasi muṭlaq dan muqayyad dalam regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia melalui perspektif uṣūl al-fiqh dan maqāṣid al-syarīʻah. Penelitian bertujuan menganalisis konsep harmonisasi muṭlaq dan muqayyad, menjelaskan peran negara sebagai otoritas taqyīd, serta menilai legitimasi metodologis pembatasan hukum dalam regulasi hukum keluarga Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan historis. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis melalui teknik harmonisasi norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan terhadap poligami, batas usia perkawinan, pencatatan nikah, dan perceraian melalui pengadilan merupakan bentuk taqyīd munfaṣil, yaitu pembatasan yang lahir melalui ijtihad kelembagaan negara tanpa mengubah substansi nash. Pembatasan tersebut merupakan bentuk ijtihad kontekstual negara yang berorientasi pada perlindungan hak, ketertiban sosial, dan realisasi maqāṣid al-syarīʻah.
Analisis Ushul Fiqh terhadap Lafaz Ditinjau dari Dilalah Al-Mantuq Kiki Reski Amalia DT; Fatmawati Fatmawati; Zaenal Abidin
An-Nahdloh: Journal of Education and Islamic Studies Vol. 1 No. 1 (2025): September 2025
Publisher : An-Nahdloh: Journal of Education and Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58788/jeis.v1i1.7

Abstract

This study aims to analyze the concept of dilalah mantuq according to ushul fiqh and its role in establishing Islamic law. Mantuq is something that is designated by the pronunciation, and the pronunciation itself is an important part in legal istinbath because it can provide clarity and legal certainty regarding sharia provisions sourced from the Qur'an and Hadith. This study employs a descriptive qualitative method with a literature-based approach. Various works related to research are collected from multiple literary sources, including scientific journals, online articles, books, and other documents. The results of the study show that mantuq is divided into 3 parts, namely, sharih, ghairu sharih, zhahir, and mu'awwalah, each of which has its differences. This study explains that mantuq holds a central position in ushul fiqh, serving as the primary foundation for understanding lafaz nash and formulating Islamic law. Keywords: Dilalah, Mantuq, ushul fiqh
Co-Authors Abd Rahman R Assiddiq, Mahfuz Baso Pallawagau Dian Adriani Dzulkifli Al'Amin Faizal Fatmawati Fatmawati Fatmawati Fatmawati Nur Fatmawati, Fatmawati Fitriani Hasyim Haddade Husain, Muhammad Zakir Izyam B. Kartini Kartini Khaerun Nisa Nuur Khairuddin Khairuddin Kiki Reski Amalia DT Kiljamilawati Akbar Laely Yuliani Said Lutfiah Lukman Marwah Limpo Muh Miftahul Khaer Muhammad Sabri Muhammad Suhufi Nur Afifa Maharani Nur Aidah Fauziah Nur Arifin Nur Asia Hamzah Nur Halisah Nurul Fatimah Nuur, Khaerun Nisa Oktaviani, Ria Pamessangi, Andi Arif Rezky, Nurhani Ria Sukmawidari Sabri Samin Satrianingsih, Andi Syamsuddin Radjab Tasliyah Erlina Ramli