Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.525
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dakwah Tabligh Al-Hikmah Jurnal Adabiyah Rihlah Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Diwan : Jurnal Bahasa dan Sastra Arab TAHKIM BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam Inkunabula: Journal of Library Science and Islamic Information Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner JUDGE: Jurnal Hukum Kartika: Jurnal Studi Keislaman Socius: Social Sciences Research Journal Al-Faruq JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin An-Nahdloh: Journal of Education and Islamic Studies Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah dan Hukum Islam Dirosah Islamiyah: Jurnal Studi Islam
ZAENAL ABIDIN
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Sinergi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Penguatan Hukum Kewarisan Beda Agama di Indonesia Ria Sukmawidari; Nur Halisah; Dian Adriani; Zaenal Abidin
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.1920

Abstract

Isu kewarisan beda agama di Indonesia menimbulkan persoalan normatif dan yuridis yang melibatkan dua otoritas hukum, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Mahkamah Agung (MA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk sinergi antara Fatwa MUI dan yurisprudensi MA dalam penguatan hukum kewarisan beda agama di Indonesia serta mengkaji kendala implementasinya dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan komparatif-normatif dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap fatwa, yurisprudensi, dan peraturan perundang-undangan, serta wawancara terhadap masyarakat untuk melihat penerapannya secara empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keduanya memiliki kesesuaian substansi dalam menegakkan keadilan tanpa menyalahi prinsip hukum Islam, namun sinergi tersebut belum terimplementasi optimal karena lemahnya dasar normatif dan rendahnya pemahaman masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi sinergi Fatwa MUI dan Yurisprudensi MA memerlukan penguatan dasar hukum yang lebih mengikat serta peningkatan pemahaman masyarakat, dengan menjadikan maqāṣid al-syarī’ah dan ijtihad sebagai landasan konseptual pengembangan hukum kewarisan beda agama.
Analisis Kekerasan Berbasis Gender Daring (KBGO) di Indonesia: Bentuk, Dampak, dan Perlindungan Hukum Kiljamilawati Akbar; Zaenal Abidin; Dzulkifli Al'Amin; Muh Miftahul Khaer
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 7 No 1 (2026): Education and Islamic Studies
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v7i1.627

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan sosial. Salah satu dampaknya adalah munculnya fenomena baru yang disebut Kekerasan Berbasis Gender Daring (KBGO). KBGO merupakan bentuk kekerasan digital yang melibatkan penggunaan media digital untuk melecehkan, mengancam, atau membagikan konten pribadi tanpa persetujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk, dampak, serta upaya perlindungan hukum bagi korban KBGO di Indonesia. Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka, dengan menelaah berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, laporan kelembagaan, serta undang-undang dan peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk KBGO meliputi pelecehan daring, penyebaran konten intim tanpa izin, peretasan akun, dan pelanggaran privasi individu. Dampaknya bersifat multidimensi, termasuk gangguan mental, tekanan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan korban diatur secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), namun masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, terutama dalam aspek penegakan hukum dan rendahnya literasi digital masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya memperkuat kebijakan, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta memperkuat kolaborasi antarlembaga untuk menciptakan ruang digital yang aman dan bebas dari kekerasan berbasis gender.
Analisis Ushuliyyah terhadap Lafaz Ṣarīḥ dan Kināyah dalam Penetapan Hukum Talak Digital Nur Afifa Maharani; Fatmawati; Zainal Abidin
Dirosah Islamiyah Vol 1 No 3 (2026): Juli
Publisher : Dirosah Islamiyah: Jurnal Studi Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of digital communication technology has transformed the practice of legal communication in Islamic family law, including the pronouncement of divorce (ṭalāq) through electronic media such as WhatsApp, Telegram, SMS, e-mail, and voice note. This phenomenon raises legal issues concerning the interpretation of divorce expressions, the intention of the speaker (qaṣd al-mutakallim), and the evidentiary value of digital communication. This study aims to analyze the application of the theory of dalālah al-alfāẓ to ṣarīḥ and kināyah expressions in digital divorce, examine the role of qaṣd al-mutakallim and digital qarīnah in determining legal consequences, and explore their implications for evidentiary practices in the Indonesian Religious Courts. This research employs normative legal research using a library research approach. Data were collected from classical works of uṣūl al-fiqh, statutory regulations, and recent scholarly publications, and were analyzed through qualitative content analysis. The findings demonstrate that digital media do not alter the legal classification of divorce expressions because legal validity depends primarily on the clarity of linguistic meaning rather than the communication platform. Explicit (ṣarīḥ) expressions directly produce legal consequences, whereas implicit (kināyah) expressions require proof of the speaker's intention supported by authentic digital qarīnah, including chat histories, metadata, voice recordings, screenshots, and digital forensic evidence. The study concludes that the theory of dalālah al-alfāẓ remains methodologically relevant for interpreting digital divorce while providing a systematic framework that integrates classical Islamic legal theory with contemporary digital evidence in Religious Court proceedings.
Metodologi Penunjukan Makna Ushul Fikih Dalam Menjawab Problematika Keumatan Hesti Rahma; Fatmawati; zainal abidin
Dirosah Islamiyah Vol 1 No 3 (2026): Juli
Publisher : Dirosah Islamiyah: Jurnal Studi Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalālah is an important concept in ushul fiqh that explains the relationship between wording and meaning as the basis for the process of istinbāṭ al-ahkām. This study aims to examine the concept of dalālah, the forms of indicating meaning according to the Hanafi school of thought, and its relevance in addressing contemporary community issues. This study uses a library research method with a descriptive-analytical approach through a study of ushul fiqh literature and related scientific sources. The results show that dalālah al-nash is divided into four forms, namely ibārat al-nash, isyārat al-nash, dilālat al-nash, and iqtidhā' al-nash, each of which has its own characteristics in understanding the legal content of the Qur'an and hadith. These four methods remain relevant in addressing various contemporary issues, such as sharia economics, digital transactions, health, and personal data protection. Thus, the concept of dalālah shows that Islamic law is dynamic, adaptive, and remains based on the Qur'an and Sunnah.
Sinergi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Penguatan Hukum Kewarisan Beda Agama di Indonesia Ria Sukmawidari; Nur Halisah; Dian Adriani; Zaenal Abidin
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.1920

Abstract

Isu kewarisan beda agama di Indonesia menimbulkan persoalan normatif dan yuridis yang melibatkan dua otoritas hukum, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Mahkamah Agung (MA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk sinergi antara Fatwa MUI dan yurisprudensi MA dalam penguatan hukum kewarisan beda agama di Indonesia serta mengkaji kendala implementasinya dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan komparatif-normatif dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap fatwa, yurisprudensi, dan peraturan perundang-undangan, serta wawancara terhadap masyarakat untuk melihat penerapannya secara empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keduanya memiliki kesesuaian substansi dalam menegakkan keadilan tanpa menyalahi prinsip hukum Islam, namun sinergi tersebut belum terimplementasi optimal karena lemahnya dasar normatif dan rendahnya pemahaman masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi sinergi Fatwa MUI dan Yurisprudensi MA memerlukan penguatan dasar hukum yang lebih mengikat serta peningkatan pemahaman masyarakat, dengan menjadikan maqāṣid al-syarī’ah dan ijtihad sebagai landasan konseptual pengembangan hukum kewarisan beda agama.
Harmonisasi Muṭlaq dan Muqayyad dalam Istinbat Hukum: Studi Aplikatif pada Regulasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia Nur Afifa Maharani; Tasliyah Erlina Ramli; Zaenal Abidin; Fatmawati
Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner Vol. 5 No. 3 Juli 2026: Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner
Publisher : Yayasan Azhar Amanaa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59944/amorti.v5i3.1208

Abstract

Penelitian ini mengkaji harmonisasi muṭlaq dan muqayyad dalam regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia melalui perspektif uṣūl al-fiqh dan maqāṣid al-syarīʻah. Penelitian bertujuan menganalisis konsep harmonisasi muṭlaq dan muqayyad, menjelaskan peran negara sebagai otoritas taqyīd, serta menilai legitimasi metodologis pembatasan hukum dalam regulasi hukum keluarga Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan historis. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis melalui teknik harmonisasi norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan terhadap poligami, batas usia perkawinan, pencatatan nikah, dan perceraian melalui pengadilan merupakan bentuk taqyīd munfaṣil, yaitu pembatasan yang lahir melalui ijtihad kelembagaan negara tanpa mengubah substansi nash. Pembatasan tersebut merupakan bentuk ijtihad kontekstual negara yang berorientasi pada perlindungan hak, ketertiban sosial, dan realisasi maqāṣid al-syarīʻah.
Analisis Ushul Fiqh terhadap Lafaz Ditinjau dari Dilalah Al-Mantuq Kiki Reski Amalia DT; Fatmawati Fatmawati; Zaenal Abidin
An-Nahdloh: Journal of Education and Islamic Studies Vol. 1 No. 1 (2025): September 2025
Publisher : An-Nahdloh: Journal of Education and Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58788/jeis.v1i1.7

Abstract

This study aims to analyze the concept of dilalah mantuq according to ushul fiqh and its role in establishing Islamic law. Mantuq is something that is designated by the pronunciation, and the pronunciation itself is an important part in legal istinbath because it can provide clarity and legal certainty regarding sharia provisions sourced from the Qur'an and Hadith. This study employs a descriptive qualitative method with a literature-based approach. Various works related to research are collected from multiple literary sources, including scientific journals, online articles, books, and other documents. The results of the study show that mantuq is divided into 3 parts, namely, sharih, ghairu sharih, zhahir, and mu'awwalah, each of which has its differences. This study explains that mantuq holds a central position in ushul fiqh, serving as the primary foundation for understanding lafaz nash and formulating Islamic law. Keywords: Dilalah, Mantuq, ushul fiqh
Hierarki Kejelasan Makna dalam Uṣūl al-Fiqh: Reinterpretasi Ẓāhir hingga Muḥkam dalam Penetapan Hukum Islam Muhammad Didit Dermawan Rola; Amrudin Amrudin; Fatmawati Fatmawati; Zainal Abidin
Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam Vol. 5 No. 2 (2026): Al-Faruq : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58518/al-faruq.v5i2.5340

Abstract

This article discusses the hierarchy of semantic clarity in Islamic legal theory (uṣūl al-fiqh), which consists of ẓāhir, naṣṣ, mufassar and muḥkam, and its implications for Islamic legal reasoning (istinbāṭ al-ḥukm). The aim of this study is to explain the concept of ẓāhir al-dalālah as the initial level of meaning that still allows for interpretation (ta’wīl), as well as the relationship between the levels of clarity in determining the strength of legal evidence. This research uses a library-based approach by examining classical and contemporary works in uṣūl al-fiqh. The findings show that each level has different characteristics and legal authority. Ẓāhir refers to a meaning that is directly understood but still open to interpretation (ta’wīl). Naṣṣ is stronger because it reflects the primary intent of the text, while mufassar provides more detailed and explicit clarification. Muḥkam represents the highest level of clarity, as it is definitive and does not allow interpretation (ta’wīl) or abrogation (naskh). In conclusion, the hierarchy of semantic clarity serves as an essential methodological framework in Islamic legal reasoning, particularly in resolving textual differences. It ensures consistency, precision, and objectivity in interpreting the Qur’an and Sunnah.
Batas Otonomi Maslahah Mursalah: Kritik Terhadap Ekspansi Qiyas Masalahi di Era Post-Truth Hendri; Haidar Ali; Zaenal Abidin; Abd. Rauf Muhammad Amin
Kartika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 6 No. 3 (2026): Kartika: Jurnal Studi Keislaman (August)
Publisher : Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPT NU) PCNU Kabupaten Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59240/kjsk.v6i3.1108

Abstract

This study examines the limits of autonomy of maslahah mursalah in Usuliyyah fiqh methodology and analyzes the critique against the expansion of qiyas problemsi (maslahah-based analogical reasoning) that blurs the distinction between naṣṣ (revealed text) and raʾy (human opinion). In the post-truth era, where facts and opinions overlap and objective truth is distorted by emotions, the validity of applying qiyas problemsi based on maslahah mursalah is reduced because the identified maslahah risks becoming zhann (speculation) rather than yaqīn (certainty). The research uses library research method with a descriptive-analytic qualitative approach. The results show that the expansion of qiyas problemsi causes epistemological weaknesses due to the inability to establish 'illat that is mundabitah (precise and stable), thereby blurring the boundaries between divine authority and human interpretation. To maintain the authority of Islamic law in the post-truth era, there is a need for reconstruction of fiqh principles that integrate the principle of al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak, maqāṣid al-sharī'ah with digital ethics, and epistemological verification standards through tabayyun to guard against cognitive biases
Lafaz Musytarak dalam Diskursus Ushul Fikih: Analisis Semantik dan Konsekuensinya terhadap Penentuan Hukum Miftahul Jannah; Nurul Islamiah; Abd Rauf Muhammad Amin; Zaenal Abidin
Kartika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 6 No. 3 (2026): Kartika: Jurnal Studi Keislaman (August)
Publisher : Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPT NU) PCNU Kabupaten Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59240/kjsk.v6i3.1117

Abstract

Musytarak (polysemous) expressions are terms that possess two or more distinct meanings, with each meaning having an equal possibility of being intended. This characteristic presents a unique challenge for Islamic scholars in interpreting the texts of Islamic law. The significance of studying lafaz musytarak has become increasingly important with the emergence of various new issues that are not explicitly addressed in the primary legal texts (nass). Through ijtihad that remains grounded in the principles of uṣūl al-fiqh, a comprehensive understanding of the concept, principles, consequences, and application of lafaz musytarak is therefore essential. This study employs a library research method. The findings reveal that lafaz musytarak refers to a term established to denote two or more meanings, with several indicators available for determining the preferred meaning (tarjīḥ), namely the context of the discourse (siyāq al-kalām), other relevant textual evidence (al-nuṣūṣ al-ukhrā), the prevailing linguistic convention (al-'urf al-lughawī al-ghālib), contextual circumstances (dalālah al-ḥāl), scholarly consensus (ijmāʿ) or the practices of the Companions, and the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharīʿah). The principles governing lafaz musytarak are established to prevent errors in the derivation of legal rulings (istinbāṭ al-aḥkām). Consequently, lafaz musytarak contributes to differences of opinion among scholars, serves as one of the methods of legal reasoning, and demonstrates the flexibility of Islamic law. In its practical application, lafaz musytarak plays a crucial role in addressing contemporary legal and social issues
Co-Authors Abd Rahman R Abd Rauf Muhammad Amin Abd. Rauf Muhammad Amin Amrudin Amrudin Assiddiq, Mahfuz Baso Pallawagau Dian Adriani Dzulkifli Al-Amin Faizal Fatmawati Fatmawati Fatmawati Fatmawati Nur Fatmawati, Fatmawati Fitriani Haidar Ali Hamzah Khaeriyah Hasyim Haddade Hendri Hesti Rahma Husain, Muhammad Zakir Izyam B. Kartini Kartini Khaerun Nisa Nuur Khairuddin Khairuddin Kiki Reski Amalia DT Kiljamilawati Akbar Laely Yuliani Said Lutfiah Lukman Marwah Limpo Miftahul Jannah Muh Miftahul Khaer Muhammad Didit Dermawan Rola Muhammad Sabri Muhammad Suhufi Nur Afifa Maharani Nur Aidah Fauziah Nur Arifin Nur Asia Hamzah Nur Halisah Nurul Fatimah Nurul Islamiah Oktaviani, Ria Pamessangi, Andi Arif Randy Randy Rezky, Nurhani Ria Sukmawidari Sabri Samin Satrianingsih, Andi Syamsuddin Radjab Tasliyah Erlina Ramli