Garuda - Garba Rujukan Digital

Expansion of Legal Measures Beyond Article 77 of The Criminal Code Concerning Pretrial and Constitutional Court Decision No. 76/PUU-XII/2014: Case Study No. 16/PDT. G/2022/PN. CBD Yazdi, Ahmad; Ahmad, Sufmi Dasco; Satory, Agus
Rechtsvinding Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.v3i2.1025

This research discusses the expansion of legal remedies beyond Article 77 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) concerning pretrial mechanisms, focusing on the application of Constitutional Court Decision No. 76/PUU-XII/2014 in the context of civil tort claims (Perbuatan Melawan Hukum). The case study involves Case No. 16/Pdt.G/2022/PN.Cbd at the Cibadak District Court. Using a normative juridical and case study approach, the study analyzes primary legal documents, statutory regulations, and judicial decisions. Findings indicate that the investigator's summons without gubernatorial approval violated procedural legality and constitutional protection principles. Furthermore, premature media exposure of the plaintiff's identity contravened the presumption of innocence and caused immaterial harm not remediable through pretrial mechanisms. Thus, the tort lawsuit serves as a complementary alternative to pretrial review, reinforcing comprehensive legal protection for constitutional rights and personal reputation.

Praktik Pemasaran Asuransi Kesehatan yang Beretika sebagai Faktor Penentu Keberlanjutan Bisnis Wulandari, Nur Fitriani; Satory, Agus
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/syntaximperatif.v6i4.844

Praktik pemasaran asuransi kesehatan yang beretika menjadi isu krusial dalam konteks keberlanjutan bisnis di Indonesia, namun pemahaman mendalam mengenai hubungan keduanya masih terbatas. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi praktik pemasaran asuransi kesehatan yang beretika sebagai faktor penentu keberlanjutan bisnis melalui perspektif interpretatif. Penelitian kualitatif dengan desain studi kasus interpretatif ini melibatkan 28 partisipan yang terdiri dari eksekutif perusahaan asuransi, agen pemasaran, konsumen, dan regulator di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi non-partisipan, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik reflektif dengan bantuan NVivo 12. Hasil penelitian mengidentifikasi empat tema utama: konstruksi makna etika pemasaran yang bervariasi antar stakeholder, dinamika kepercayaan sebagai fondasi keberlanjutan bisnis, praktik transparansi dan disclosure sebagai manifestasi etika, serta strategi adaptasi organisasional dengan tiga pola berbeda. Kepercayaan muncul sebagai mediator kritis yang menghubungkan praktik etis dengan loyalitas konsumen jangka panjang. Temuan menunjukkan bahwa perusahaan dengan pendekatan transformative integration terhadap etika pemasaran menunjukkan keunggulan kompetitif yang lebih berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pemasaran asuransi kesehatan yang beretika bukan hanya imperatif moral tetapi juga strategic necessity untuk keberlanjutan bisnis jangka panjang melalui empat mekanisme: pembangunan kepercayaan, mitigasi risiko, efisiensi operasional, dan diferensiasi kompetitif

Transformasi Regulasi Pertambangan dan Dinamika Variabel Strategis Suryani, Anna; Darmawan, Iwan; Satory, Agus
Bina Hukum Lingkungan Vol. 10 No. 1 (2025): Bina Hukum Lingkungan, Volume 10, Nomor 1, Oktober 2025
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v10i1.469

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan variabel utama menurut Undang-Undang Minerba Nomor 3 tahun 2020 dan Undang-Undang Minerba Nomor 4 tahun 2009. Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Minerba Nomor 3 tahun 2020 yang mengatur tentang hilirisasi, terjadi transformasi dalam konstelasi tata Aturan yang membawa konsekwensi pada perubahan struktur variabel utama di dalamnya. Penelitian ini memakai metode prospective analysis dengan alat bantu MICMAC (Matrix Cross- Reference Multiplcation Applied to a Classification) yang diperkuat dengan metode yuridis normatif yang didukung oleh data empiris. Penelitian ini menggunakan Teori Hukum Positivisme sebagai pisau analisis. Hasil menunjukkan pergeseran dan perubahan. Pada Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 ditemukan hanya ada tiga variabel (Kondisi Sosial Politik, Dinamika Politik Kawasan, Perlindungan Lingkungan Hidup) dan pada Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 variabel utama ada tujuh variabel (Kondisi Sosial Politik , Kondisi Perekonomian Nasional, Perubahan Kebijakan Global, Hilirisasi dan Nilai Tambah, Stabilitas Pasar Komoditas Global, Komitmen terhadap Transparansi). Kata kunci: MICMAC; Prospective Analysis; Teori Hukum Positivisme; Transformasi; Variabel Strategi. ABSTRACTThe purpose of this paper is to find out how the main variables change according to Law Number 3 of 2020 and Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. Along with the issuance of Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining which regulates downstreaming, there has been a transformation in the constellation of rules that bring consequences to changes in the structure of the main variables in it. This study uses a prospective analysis method with the MICMAC (Matrix Cross- Reference Multiplcation Applied to a Classification) tool which is strengthened by normative juridical methods supported by empirical data. This study uses the Legal Theory of Positivism as an analysis knife. The results show shifts and changes. In Law No.4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, it is found that there are only three variables (Socio-Political Conditions, Regional Political Dynamics, Environmental Protection) and in Law No.3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, there are seven main variables (Socio-Political Conditions, National Economic Conditions, Global Policy Changes, Downstreaming and Added Value, Global Commodity Market Stability, Commitment to Transparency).Keywords: MICMAC; Positivisme Law Theory; Prospective Analysis; Strategic Variable; Transformation.

Transformasi Regulasi Pertambangan dan Dinamika Variabel Strategis Suryani, Anna; Darmawan, Iwan; Satory, Agus
Bina Hukum Lingkungan Vol. 10 No. 1 (2025): Bina Hukum Lingkungan, Volume 10, Nomor 1, Oktober 2025
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v10i1.469

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan variabel utama menurut Undang-Undang Minerba Nomor 3 tahun 2020 dan Undang-Undang Minerba Nomor 4 tahun 2009. Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Minerba Nomor 3 tahun 2020 yang mengatur tentang hilirisasi, terjadi transformasi dalam konstelasi tata Aturan yang membawa konsekwensi pada perubahan struktur variabel utama di dalamnya. Penelitian ini memakai metode prospective analysis dengan alat bantu MICMAC (Matrix Cross- Reference Multiplcation Applied to a Classification) yang diperkuat dengan metode yuridis normatif yang didukung oleh data empiris. Penelitian ini menggunakan Teori Hukum Positivisme sebagai pisau analisis. Hasil menunjukkan pergeseran dan perubahan. Pada Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 ditemukan hanya ada tiga variabel (Kondisi Sosial Politik, Dinamika Politik Kawasan, Perlindungan Lingkungan Hidup) dan pada Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 variabel utama ada tujuh variabel (Kondisi Sosial Politik , Kondisi Perekonomian Nasional, Perubahan Kebijakan Global, Hilirisasi dan Nilai Tambah, Stabilitas Pasar Komoditas Global, Komitmen terhadap Transparansi). Kata kunci: MICMAC; Prospective Analysis; Teori Hukum Positivisme; Transformasi; Variabel Strategi. ABSTRACTThe purpose of this paper is to find out how the main variables change according to Law Number 3 of 2020 and Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. Along with the issuance of Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining which regulates downstreaming, there has been a transformation in the constellation of rules that bring consequences to changes in the structure of the main variables in it. This study uses a prospective analysis method with the MICMAC (Matrix Cross- Reference Multiplcation Applied to a Classification) tool which is strengthened by normative juridical methods supported by empirical data. This study uses the Legal Theory of Positivism as an analysis knife. The results show shifts and changes. In Law No.4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, it is found that there are only three variables (Socio-Political Conditions, Regional Political Dynamics, Environmental Protection) and in Law No.3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, there are seven main variables (Socio-Political Conditions, National Economic Conditions, Global Policy Changes, Downstreaming and Added Value, Global Commodity Market Stability, Commitment to Transparency).Keywords: MICMAC; Positivisme Law Theory; Prospective Analysis; Strategic Variable; Transformation.

HAK SUBSTANTIF MASYARAKAT ATAS UDARA BERSIH DAN BEBAS POLUSI ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN Rostiyanti, Susy Fatena; Lucas, Vany; Rafaldini, Fanny; Satory, Agus
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 2, Februari 2023
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat kebakaran hutan di Sumatera seluas 235 ribu hektar rata-rata pertahunnya selama periode 2014-2019. Penyebab utama kebakaran adalah tindakan manusia baik sengaja maupun tidak yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat akibat terpajan polusi asap. Gangguan kesehatan tersebut menimbulkan risiko bagi sekitar 19 juta masyarakat provinsi Sumatera Selatan, Riau dan Jambi dengan kebakaran hutan terbesar. Masyarakat memiliki hak substantif atas lingkungan hidup yang sehat yang dijamin dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai hak konstitusional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menetapkan hal yang sama dalam kaitannya dengan kualitas lingkungan. Permasalahan kebakaran hutan yang telah melanggar hak substantif masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat diangkat dalam penelitian ini agar diperoleh kebijakan yang tepat dan berasaskan keadilan lingkungan. Metode penelitian yuridis normatif deskriptif digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perundang-undangan telah menetapkan hak substantif masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun, perkara yang timbul terkait kebakaran hutan sering kali tidak menyinggung persoalan yang paling mendasar yaitu hak substantif atas kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini menawarkan sebuah kerangka kebijakan yang diadopsi dari prinsip keadilan lingkungan. Elemen kerangka kebijakan yang ditawarkan mencakup: kesamaan hak untuk dilindungi; perlunya adopsi model pencegahan dan pentingnya pengalihan beban pembuktian kepada pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan. Ketiga elemen ini menjadi kunci tanggung jawab negara dalam menjaga keadilan bagi setiap masyarakat.

Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Yazdi, Ahmad; Erlinawati, Erlinawati; Supenawati, Erni; Roy, M. Tahsin; Pitriadi, Selamat; Monica, Tri; Satory, Agus
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.13269

Indonesia mempunyai peraturan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang baik mempunyai landasan atau landasan hukum. Jika masyarakat taat terhadap hukum, maka negara wajib menjamin rasa aman bagi warganya. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif mengkaji bahan dokumen hukum sebagai data “sekunder”. Kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi muatan, serta asas, dapat menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketaatan masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh kejelasan, keadilan, dan transparansi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum, bertujuan untuk memperbaiki kehidupan kita.

Legal Protection and Certainty for Children Born Out of Wedding Through Legal Remedies Recovering the Child's Origin in the Court (Analysis of Decision Number 196/Pdt.P/2023/Pn.Cbi) Salimah, Alvy Nur; Satory, Agus; Mahipal, Mahipal
Rechtsvinding Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Legal protection and guarantees for illegitimate children are crucial issues in the Indonesian family law system, as their legal status often faces discrimination and uncertainty regarding the recognition of civil relationships, inheritance, and access to basic rights. This study aims to examine legal steps that can be taken to provide legal protection and guarantees for illegitimate children, particularly through the process of applying for a determination of the child's parentage in court. Using a normative juridical approach and case analysis, this study analyzes relevant legal provisions, court decisions, and the principles of human rights and the best interests of the child as stipulated in the Convention on the Rights of the Child and national regulations. The research findings reveal that although illegitimate children have historically faced a number of legal obstacles, developments in jurisprudence following Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 have provided an opportunity for the recognition of civil relationships between children and their biological fathers through the process of applying for a determination of parentage in court. However, implementation in the field continues to face obstacles, both procedural and socio-cultural. Therefore, harmonization of legal norms, increased capacity of judicial officials, and extensive outreach are needed to ensure that every child, regardless of their origin, receives fair and non-discriminatory legal protection and certainty.

Business Ethics and Legal Protection Roles in Corporate Governance: A Case Study on Consumer Dispute Resolution in the Financial and E-Commerce Sectors Hidayat, Dafit; Satory, Agus
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 10 (2025): : JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v4i10.4918

Globalization and digital technology development have brought significant changes to Indonesia’s financial services and e-commerce sectors. While these sectors offer major economic opportunities, they also pose serious challenges related to consumer protection. This study aims to analyze the role of business ethics and legal protection in corporate governance, particularly through a case study of consumer dispute resolution in financial services and e-commerce. The analysis focuses on the effectiveness of legal instruments such as the Consumer Protection Law (UUPK) and the Financial Services Authority (OJK) regulations, as well as dispute resolution mechanisms, both litigation and non-litigation, including the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS), and Online Dispute Resolution (ODR). The findings show that although the regulatory framework is normatively adequate, its effectiveness remains hindered by weak digital literacy among consumers, limited socialization, and the capacity of supervisory institutions. Consumers tend to prefer non-litigation pathways due to their faster, cheaper, and more flexible processes; however, the success of these mechanisms strongly depends on institutional independence, process transparency, and coordination with companies’ internal complaint systems. This study highlights that the implementation of business ethics based on transparency and fairness, combined with effective legal protection, is crucial in building consumer trust, enhancing corporate accountability, and supporting sustainable economic growth in the digital era.

HAK SUBSTANTIF MASYARAKAT ATAS UDARA BERSIH DAN BEBAS POLUSI ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN Rostiyanti, Susy Fatena; Lucas, Vany; Rafaldini, Fanny; Satory, Agus
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 2, Februari 2023
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat kebakaran hutan di Sumatera seluas 235 ribu hektar rata-rata pertahunnya selama periode 2014-2019. Penyebab utama kebakaran adalah tindakan manusia baik sengaja maupun tidak yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat akibat terpajan polusi asap. Gangguan kesehatan tersebut menimbulkan risiko bagi sekitar 19 juta masyarakat provinsi Sumatera Selatan, Riau dan Jambi dengan kebakaran hutan terbesar. Masyarakat memiliki hak substantif atas lingkungan hidup yang sehat yang dijamin dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai hak konstitusional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menetapkan hal yang sama dalam kaitannya dengan kualitas lingkungan. Permasalahan kebakaran hutan yang telah melanggar hak substantif masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat diangkat dalam penelitian ini agar diperoleh kebijakan yang tepat dan berasaskan keadilan lingkungan. Metode penelitian yuridis normatif deskriptif digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perundang-undangan telah menetapkan hak substantif masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun, perkara yang timbul terkait kebakaran hutan sering kali tidak menyinggung persoalan yang paling mendasar yaitu hak substantif atas kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini menawarkan sebuah kerangka kebijakan yang diadopsi dari prinsip keadilan lingkungan. Elemen kerangka kebijakan yang ditawarkan mencakup: kesamaan hak untuk dilindungi; perlunya adopsi model pencegahan dan pentingnya pengalihan beban pembuktian kepada pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan. Ketiga elemen ini menjadi kunci tanggung jawab negara dalam menjaga keadilan bagi setiap masyarakat.

KEADILAN BAGI PETANI PEMULIA: ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ATAS VARIETAS TANAMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 29 TAHUN 2000 Rusdi, Awan A.; Satory, Agus; Sihombing, Alfies L.
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 6, No 1 (2025): Volume 6, Nomor 1 Januari-Juni 2025
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/pajoul.v6i1.11573

ABSTRAK Undang-Undang PVT dibentuk sebagai konsekuensi dari kewajiban internasional Indonesia yang meratifikasi WTO dan perjanjian TRIPS. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk mendorong pemuliaan tanaman agar menghasilkan varietas unggul baru dengan memberikan hak ekonomi dan moral kepada para pemulia atas karya mereka. Namun, Undang-Undang PVT belum mengatur hak petani pemulia dan hak petani lainnya dengan jelas dan seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak petani pemulia dalam kerangka Undang-Undang PVT menggunakan teori keadilan dari John Rawls, khususnya prinsip perbedaan yang menekankan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat diterima asalkan memberikan keuntungan bagi pihak yang paling tidak mampu. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang didukung oleh data empiris dan menempatkan hukum sebagai sistem norma. Pengaturan hak PVT dalam undang-undang ini cenderung hanya melindungi pemulia tanaman, mengabaikan kepentingan petani pemulia. Banyak pasal yang membatasi kemampuan petani pemulia untuk mengembangkan benih baru melalui metode pemuliaan tradisional, dengan persyaratan kriteria Baru, Unik, Seragam, dan Stabil (BUSS), serta pendaftaran yang melibatkan banyak dokumen elektronik dan biaya yang beragam. Sayangnya, Undang-Undang PVT lebih banyak menguntungkan pemulia tanaman dan perusahaan benih, sementara hak-hak petani pemulia masih terpinggirkan. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penguatan regulasi yang lebih adil dan seimbang bagi semua pihak terkait. Kata Kunci: PetaniPemulia, Hak PVT, Teori Keadilan John Rawls ABSTRACT Plant Variety Protection (PVP) Act was established as a consequence of Indonesia's international obligations stemming from its ratification of the WTO and the TRIPS Agreement. The primary objective of this law is to encourage plant breeding to produce new superior varieties by granting economic and moral rights to breeders for their creations. However, the PVP act has not clearly and equitably defined the rights of breeders and the rights of other farmers. This research aims to analyze the protection of farmers plant breeder rights within the framework of the PVP act, utilizing John Rawls' theory of justice, particularly the difference principle, which emphasizes that social and economic inequalities are permissible only if they benefit the least advantaged parties. The methodology used is a normative juridical research approach supported by empirical data, which views law as a system of norms. The regulation of PVP rights in this law tends to predominantly protect plant breeders, neglecting the interests of plant breeders among farmers. Numerous provisions restrict the ability of plant breeders to develop new seeds through traditional breeding methods, enforcing the criteria of New, Unique, Uniform, and Stable (DUS), as well as registration requirements involving substantial electronic documentation and varying fees. Unfortunately, the PVP act largely favors plant breeders and seed companies, while the rights of plant breeders remain marginalized. This study underscores the importance of strengthening regulations that are more equitable and balanced for all stakeholders involved. Keyword: BreederFamers, PVTRight, Theory of Justice John Rawls

Title

Found 51 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 51 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 51 Documents
Search