Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.621
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Bina Hukum Lingkungan DE'RECHTSSTAAT JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI MIZAN YUSTISI PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Pendidikan dan Konseling Borneo Law Review Journal Al-Adl : Jurnal Hukum RESLAJ: RELIGION EDUCATION SOCIAL LAA ROIBA JOURNAL Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Mizan: Journal of Islamic Law Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum Bina Hukum Lingkungan Jurnal Sosial dan Sains Eduvest - Journal of Universal Studies Lentera: Multidisciplinary Studies Community Service Journal Of Economic Education Jurnal Media Akademik (JMA) Advances In Social Humanities Research SASI Rechtsvinding IPSSJ
Agus Satory
Universitas Pakuan
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
KEGAGALAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) STUDY KASUS PT INVESTREE RADHIKA JAYA Suududdin; Agus Satory
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 1 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/0x9hh817

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada industri Peer-to-Peer (P2P) Lending dalam era Industri 4.0 dengan studi kasus pada Investree, salah satu platform P2P Lending di Indonesia. Transformasi teknologi di sektor keuangan telah mendorong pertumbuhan P2P Lending sebagai solusi alternatif pembiayaan, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, kegagalan tata kelola di Investree, yang ditandai oleh lonjakan tingkat wanprestasi (NPL) dan pencabutan izin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menunjukkan pentingnya implementasi GCG yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode narrative literature review untuk mengeksplorasi dinamika industri P2P Lending dan mengevaluasi kegagalan GCG pada PT Investree Radhika Jaya (Investree). Hasil analisis menunjukkan bahwa kegagalan Investree disebabkan oleh kurangnya transparansi informasi, lemahnya mitigasi risiko kredit, dan pengawasan internal yang tidak optimal. Selain itu, pengawasan regulator yang belum efektif turut berkontribusi pada permasalahan ini. Penelitian ini menekankan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi, akuntabilitas, dan manajemen risiko, merupakan faktor kunci untuk mendukung keberlanjutan industri P2P Lending. Saran diberikan untuk perusahaan, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya guna meningkatkan tata kelola dan menciptakan ekosistem P2P Lending yang lebih sehat dan berkelanjutan.
KEUNGGULAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH “AMANAH UMMAH” DALAM PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN Asrun, Andi Muhammad; Rosyadi, Abdu Rahmat; Satory, Agus; Milono, Yennie K.; Malik, Ridwan
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 8 No 1 (2020): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v8i1.20257

Abstract

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tren perkembangan BPRS sejak diberlakukan undang-undang perbankan syariah terus meningkat. Seluruh kegiatan BPRS wajib menerapkan prinsipprinsip syariah yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Setelah dibentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini telah terjadi perubahan regulasi bahwa pemberlakuan fatwa DSN-MUI harus masuk ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P-OJK). Permasalahan perbankan syariah yang timbul saat ini secara umum terjadi pada Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), maupun pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam hal penerapan prinsip-prinsip syariah yang belum konsisten, bahkan masih ada yang belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang sudah menjadi peraturan OJK. Penelitian terhadap BPRS Amanah Ummah ini dilakukan pada aset permodalan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif yangmenempatkan peraturan perundang-undangan sebagai objek penelitian yang bersumber dari hukum primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak BPRS Amanah Ummah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen lainnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari produk-produk pembiayaan BPRS Amanah Ummah telah menerapkan prinsip-prinsip perbankan syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI secara konsisten.
Pengaruh Regulasi Pemerintahan Terhadap Penjualan Kendaraan Listrik Di Indonesia: Analisis Insentif Pajak Dan Kebijakan Bebas Ganjil-Genap (Studi Kasus Jakarta) Sukmayanti, Andini Wulan; Satory, Agus
Jurnal sosial dan sains Vol. 5 No. 4 (2025): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v5i4.32156

Abstract

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendorong adopsi kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya menurunkan emisi karbon dan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Regulasi utama yang mendukung kendaraan listrik meliputi Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan No. 38 Tahun 2023, serta Peraturan Menteri Perindustrian No.6 Tahun 2022 menjadi dasar utama dalam mendukung perkembangan kendaraan listrik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak regulasi pemerintah terhadap tingkat penjualan kendaraan listrik, dengan fokus pada insentif pajak dan kebijakan bebas ganjil-genap di Jakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan industri, GAKINDO, kebijakan dan regulasi pemerintah serta publikasi akademik terkait. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda serta uji korelasi Pearson menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan penjualan kendaraan listrik, sementara kebijakan bebas ganjil-genap memiliki hubungan yang lebih lemah terhadap keputusan pembelian kendaraan listrik. Hambatan utama dalam adopsi kendaraan listrik mencakup harga yang masih tinggi, infrastruktur pengisian daya yang belum merata, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Studi ini memberikan rekomendasi mengenai peningkatan insentif fiskal, pengembangan infrastruktur pengisian daya, serta kampanye edukasi publik untuk mempercepat transisi ke penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.
Implementasi Tanggung Jawab Sosial PT Bank Mandiri Persero Tbk dalam Perkembangan Regulasi Pemerintah Kartika Sari, Rindy Purwa; Satory, Agus
Jurnal sosial dan sains Vol. 5 No. 5 (2025): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v5i5.32178

Abstract

Riset ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) oleh PT Bank Mandiri Persero Tbk dalam konteks kepatuhan terhadap regulasi hukum di Indonesia yang terus berkembang. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya peran sektor perbankan dalam menjalankan kewajiban sosial tidak hanya sebagai komitmen moral, tetapi sebagai kewajiban hukum sesuai amanat peraturan perundang-undangan, khususnya setelah diberlakukannya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta berbagai peraturan Menteri BUMN. Riset ini menerapkan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data sekunder diperoleh dari peraturan, buku, jurnal hukum, serta laporan tahunan Bank Mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi CSR di Bank Mandiri telah mengalami perkembangan signifikan, dari kegiatan charity dan philanthropy menuju pendekatan yang berbasis hukum dan strategis, termasuk dalam CSR BUMN tahun 2024 yang dijalankan melalui empat pilar utama: lingkungan, ekonomi, hukum dan tata kelola, serta sosial. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan regulasi terkait sanksi dan standar pelaksanaan CSR agar menciptakan kontribusi yang lebih terukur, efektif, dan adil dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
The Contribution of Environmental CSR to Sustainability in the Energy Sector: A Study on PT Pema Global Energi Pamadia, Era; Satory, Agus
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 7 (2025): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i7.51813

Abstract

This study aims to analyze the role of environmental Corporate Social Responsibility (CSR) implemented by PT Pema Global Energi in supporting environmental sustainability and community welfare in North Aceh. This study uses literature analysis methods, case studies, and evaluation of empirical data from the implementation of corporate CSR programs, such as land rehabilitation, waste management, and energy efficiency. The results of the study show that the company's CSR programs have a significant positive impact, including improving soil quality, biodiversity conservation, and reducing carbon emissions through environmentally friendly technology. In addition, community involvement through environmental training and programs has succeeded in increasing local awareness and capacity in environmental conservation. The conclusion of this study is that the implementation of CSR integrated with a sustainable business model not only contributes to environmental conservation, but also strengthens the company's relationship with the surrounding community. The main recommendations are to improve public education, establish strategic partnerships, and invest in innovative technologies to expand the impact of CSR programs.
Etika, Kepatuhan, dan Tata Kelola di Sektor Energi: Pelajaran Dari Kasus Korupsi Pertamina Mardiyanto, Joko; Satory, Agus
Jurnal sosial dan sains Vol. 5 No. 7 (2025): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v5i7.32337

Abstract

Penelitian ini menganalisis praktik korupsi di PT Pertamina (Persero) dengan fokus pada integrasi etika, kepatuhan, dan tata kelola perusahaan. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus, data diperoleh dari wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi disebabkan oleh kelemahan kontrol internal, minimnya transparansi, dan budaya organisasi yang permisif. Implementasi etika bisnis yang konsisten, sistem kepatuhan yang efektif, dan prinsip Good Corporate Governance (GCG) menjadi kunci dalam mencegah korupsi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan budaya etis dan kolaborasi antarbagian untuk mendorong perubahan berkelanjutan di sektor energi.
INTERPRETASI HUKUM PERKARA PENIPUAN ONLINE MODUS INVESTASI KAJIAN UNDANG-UNDANG NO.42 TAHUN 2009 DAN UNDANG-UNDANG NO.25 TAHUN 2007 Sanchez, Alba Liliana; Mustaqim, Mustaqim; Satory, Agus
CREPIDO Vol 2, No 2 (2020): Jurnal Crepido November 2020
Publisher : Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/crepido.2.2.70-84

Abstract

Maraknya praktek penipuan online dengan modus investasi di DKI Jakarta dipengaruhi 2 (dua) faktor yaitu faktor ketidaktahuan masyarakat perihal investasi melalui platform online. Faktor lainnya belum optimalnya penegak hukum untuk melakukan langkah pencegahan dengan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai bahayanya investasi online. Tujuan penelitian ingin lebih memahami penafsiran hukum perkara penipuan online dengan modus investasi. Tujuan lainnya agar masyarakat lebih berhati-hati dengan penawaran investasi online yang menjanjikan keuntungan berlipat ganda. Pendekatan penelitian yaitu pendekatan Sosiologi hukum. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh Polri terhadap tersangka penipuan investasi online, belum berlangsung optimal karena penyidik hanya menggunakan pasal-pasal KUHP dan Undang-Undang ITE. Namun tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 42/2009, dan Undang-Undang Nomor 25/2007, penyidik juga harus segera memutus mata rantai praktek penipuan online tersebut.   
PERAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM MENANGGULANGI KERUSAKAN EKOSISTEM DI INDONESIA Nazmuddin, Mohammad; Septo; Satory, Agus
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 01 Februari (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menghadapi tantangan serius dalam mengelola dan melindungi ekosistemnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum lingkungan dalam mengatasi kerusakan ekosistem di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum lingkungan yang komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti koordinasi antar lembaga yang lemah, kewenangan yang tumpang tindih, dan keterbatasan kapasitas penegakan hukum. Partisipasi masyarakat dalam pemantauan lingkungan belum optimal, dengan tingkat penyelesaian keluhan yang rendah. Instrumen ekonomi dalam penegakan hukum lingkungan perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitasnya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan optimalisasi penggunaan teknologi modern dalam penegakan hukum lingkungan.
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA MELALUI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BAGI MASYARAKAT DI PERBATASAN INDONESIA – MALAYSIA PROVINSI KALIMANTAN UTARA Gusti Krisdiana, Friskila Nesya; Satory, Agus
COMMUNITY SERVICE JOURNAL OF ECONOMICS EDUCATION Vol 4, No 1 (2025): Community Service Journal Of Economic Education
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/csjee.v4i1.37498

Abstract

Penelitian berikut memiliki tujuan untuk melakukan analisa peran tanggung jawab sosial pada Perusahaan Pertambangan Batubara dengan pendekatan pada konsep The Triple Bottom Line (TBL) yang meliputi tiga aspek yaitu keuntungan (profit) tanggung jawab sosial kepada Masyarakat (people) dan keberlanjutan lingkungan (planet). Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Perusahaan Tambang Batubara yang beroperasi di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia yaitu di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah mengintegrasikan konsep TBL dalam pelaksanaan program CSR dengan menerapkan empat program tanggung jawab sosial yaitu pembangunan dan pemberdayaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, bantuan layanan kesehatan, dan peningkatan fasilitas pendidikan. Namun, tantangan masih muncul terkait transparansi pelaporan dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan program. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan CSR berbasis TBL memberikan kontribusi positif terhadap reputasi perusahaan dan pembangunan berkelanjutan, meskipun diperlukan perbaikan dalam mekanisme evaluasi dan pelibatan stakeholder secara menyeluruh.Kata Kunci: Pertambangan Batubara, Corporate Social Responsibility, Triple Bottom Line, Stakeholder.
PENERAPAN METODE OMNIBUS LAW DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2O11 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Pebriansyah, Yudi; Asrun, Andi Muhammad; Satory, Agus
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.21558

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk memahami perbandingan penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah pasca pemberlakuan undang-undang cipta kerja yang dalam penyusunannya melakukan penerapan metode omnibus law. Sebagaimana ketentuan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat satu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa metode omnibus law ini merupakan teknik baru dalam penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya dalam penyusunan peraturan daerah. perubahan arah politik hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya penerapan metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan cukup efektif dan merupakan sebuah keharusan dalam menyikapi perkembangan zaman dan era kemudahan dalam berinvestasi maupun kemudahan dalam memahami dan mempelajari peraturan perundang-undangan. Kata Kunci : Omnibus Law, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah.
Co-Authors A. Rahmat Rosyadi Ahmad Yazdi Alba Liliana Sanchez Alex Maxer Pattipeilohy Andi Muhammad Asrun Asrun, Andi Muhammad Carwan, Carwan Erlinawati Erlinawati Erni Supenawati Fanny Rafaldini Fariz M. Sulthan Gusti Krisdiana, Friskila Nesya Hana Ratlian Okviany Hendro Yudha Siswako Hotma Sibuea Kartika Sari, Rindy Purwa Lestari, Sari Indah Lisdyanto llisdyanto M. Tahsin Roy Mardiyanto, Joko Moon Jeehoon Muhammad Munjin Sulaeman Mustaqim Mustaqim Mustaqim Mustaqim Mustaqim Mustaqim, Mustaqim Nazmuddin, Mohammad Nico Tri Saputra Oteu Herdiansyah Pamadia, Era Pebriansyah, Yudi Rahayu, Fitrie Aryani Ricky Yuniardi Ridwan Arifin Ridwan Malik Ridwan Malik Rostiyanti, Susy Fatena Sanchez, Alba Liliana Selamat Pitriadi Septo Sihombing, L. Alfies Sofwan Ansori Sufmi Dasco Ahmad Sukmayanti, Andini Wulan Susy Fatena Rostiyanti Suududdin Syamsul Arifin Tri Monica Ujang Ma’mun Vany Lucas Vivi Vivi Yazdi, Ahmad Yeni Nuraeni Yennie K. Milono Yoyok Suharyanto