Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.62
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humanus: Jurnal ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora PIN Pengelolaan Instalasi Nuklir Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL Dia: Jurnal Administrasi Publik Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN Journal of Governance JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area JWP (Jurnal Wacana Politik) JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Jurnal HAM Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurnal Agregasi Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Keperawatan Suaka Insan Jurnal Public Policy Jurnal Ilmu Kepolisian Moderat PERSPEKTIF Jurnal Politikom Indonesiana Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Journal of Research in Social Science and Humanities Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Jurnal Review Politik JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) JANE (Jurnal Administrasi Negara) Jurnal Keamanan Nasional Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora Society Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
Muradi -
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 61 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 61 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Praktik Pemerintahan Pada Kesultanan Buton Tahun 1540-1960 Masehi Apurines, Muh. Ide; Muradi, Muradi; Kartini, Dede Sri
JURNAL TAPIS Vol 14 No 2 (2018): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v14i2.3164

Abstract

Penelitian ini berfokus pada praktik pemerintahan Kesultanan Buton Tahun 1540-1960 Masehi. Penelitian dilakukan di Pulau Buton Kota BauBau Sulawesi Tenggara dengan menggunakan jenis penelitian sejarah-kualitatif. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui proses pemerintahan yang berjalan di Kesultanan Buton dari tahun 1540-1960 serta untuk mengetahui adanya praktik demokrasi yang terdapat di Kesultanan Buton. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori demokrasi yang digagas oleh Robert A. Dahl. Teori tersebut menawarkan kriteria untuk mencapai pemerintahan demokratis untuk menilai sejauh mana demokrasi berjalan di Kesultanan Buton. Selain teori tersebut, peneliti juga menggunakan metode pengumpulan data heuristik yang terdiri dari studi pustaka dan dokumen serta wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Kesultanan Buton mempunyai bentuk pemerintahan yang berubah-ubah dikarenakan proses transisi kerajaan menuju kesultanan; (2) adanya praktik demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kesultanan Buton; (3) struktur pemerintahan yang berbeda dengan kerajaan/kesultanan pada umumnya, yang telah mempraktekkan struktur pemerintahan modern; (4) konstitusi tertulis Murtabat Tujuh menjadi dasar bernegara di Kesultanan Buton  
Rekrutmen Politik Calon Kepala Daerah (Studi Tentang Seleksi Kandidat Pada Partai Amanat Nasional Pada Pemilukada di Kota Tasikmalaya Tahun 2017) Anggoro, Teguh; Yani, Yanyan M.; Setiabudi, Widya; Muradi, Muradi
JURNAL TAPIS Vol 16 No 1 (2020): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v16i1.6125

Abstract

Abstract: Recruitment of regional head candidates is part of the political process within the internal party facing the General Election. Candidate selection is a "secret garden" for each party, besides the easy selection process by other powers outside political parties. This study answers the research question "What is the method of selection in the political recruitment of regional head candidates by the National Mandate Party in the General Election in Tasikmalaya City 2017". This study attempts to review, analyze candidate selection. The theory used is the theory of candidate selection from Rahat (2001). The results of this study indicate that the election in PAN is determined by party elites. Selection is also superior by the strength of "local strongmen" and large financials. The process of selecting candidates in the PAN shows a degree of semi-democracy. The selection of PAN internal cadres is not a qualified cadre who is not qualified, but the selection process of candidates approved by local strongmen, and great financial strength.Keywords: Political Parties, Political Recruitment, Candidate Selection, Elections. Abstrak: Rekrutmen calon kepala daerah merupakan bagian dari proses politik di internal partai dalam menghadapai Pemilukada. Seleksi kandidat merupakan “secret garden” bagi setiap partai, selain itu proses seleksiterkadang mudah dipengaruhi oleh kekuatan lain di luar partai politik. Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan penelitian “Bagaimana metode seleksi dalam rekrutmen politik calon kepala daerah oleh Partai Amanat Nasional pada Pemilukada di Kota Tasikmalaya 2017”. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis seleksi kandidat. Teori yang digunakan adalah teori seleksi kandidat dari Rahat (2001). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seleksi pada PAN ditentukan oleh elit partai. Seleksi juga dipengaruhi oleh kekuatan “local stronge man” dan financial yang besar. Proses seleksi kandidat pada PAN menunjukan derajat semi demokratis. Tidak terpilihnya kader internal PAN bukan disebabkan kader yang maju tidak berkualitas, akan tetapi proses seleksi kandidat dipengaruhi oleh local stronge man, dan kekuatan financial yang besar.Kata Kunci: Partai Politik, Rekrutmen Politik, Seleksi Kandidat, Pemilu.
POLITICAL CLIQUES AND THE FORMATION OF POLITICAL PARTY COALITIONS: A Study Of The “Banten Maju” Coalition In The 2024 Banten Gubernatorial Election Immanuel, Glenn Kevin; Muradi, Muradi; Paskarina, Caroline
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 11, No 2 (2025)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v11i2.65162

Abstract

This study analyzes how the practice of political cliques influences the formation process of the Banten Maju Coalition in the context of the 2024 Banten gubernatorial election. The researcher employs the concept of political cliques and utilizes a qualitative research method, with primary data supported by secondary data through a literature review to analyze the role of political cliques in the coalition’s formation. The study finds that the formation of the Banten Maju Coalition in the 2024 gubernatorial election is not based on ideological similarity or shared political platforms among the participating political parties. Instead, the coalition is predominantly influenced by pragmatic interests rooted in the power of political cliques at the national level. Key figures within the coalition parties hold significant influence in determining the coalition’s direction, with most decisions made by the parties’ central executive boards (DPP).
Evaluasi Kebijakan KPU Tentang Rekrutmen Badan Ad-Hoc (Studi Di Kabupaten Banggai) Khan, Syamsul; Muradi, Muradi; Akbar, Idil
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v6i1.2022.1-10

Abstract

Pemilu merupakan salah satu prasyarat sistem politik yang demokratis. Dalam pelaksanaan pemilu dibentuklah lembaga penyelenggaraan pemilu atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KPU Kabupaten/ Kota sering mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan penyelenggara Badan Ad-hoc. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan keputusan teoritis. Artikel ini menyarankan perlunya evaluasi terhadap peraturan rekrutmen agen Ad-hoc. seperti pola rekrutmen; biaya pendaftaran yang tinggi untuk menjadi anggota Ad-hoc; pembatasan masa jabatan sebagai penyelenggara di tingkat Ad-hoc menjadi penyebab tidak efektifnya rekrutmen. Diperlukan kebijakan untuk memfasilitasi pendaftaran anggota Ad-hoc dan evaluasi anggaran untuk fasilitas pemeriksaan kesehatan yang tidak tepat sasaran; dan pembatasan jangka waktu bukanlah solusi dalam mencegah pelanggaran pemilu, karena akan mengurangi kesempatan orang yang berkompeten dan berintegritas untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu.Kata kunci: Badan Ad-hoc, Evaluasi, Pemilihan, Rekrutmen
REKRUTMEN POLITIK PADA TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF PEMILU 2019 (STUDI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT I) Aruan, Gemayel Paulus; Muradi, Muradi; Yuningsih, Neneng Yani
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v6i1.2022.47-59

Abstract

Partai politik dalam Pemilu merupakan salah satu atribut negara demokrasi modern, salah satunya adalah Partai Solidaritas Indonesia. Permasalahan yang diangkat, yaitu 1) bagaimana pola rekrutmen politik yang diterapkan oleh Partai Solidaritas Indonesia pada tahapan pencalonan anggota legislatif Pemilu 2019? dan  2) seberapa besar hasil pola rekrutmen politik yang diterapkan Partai Solidaritas Indonesia terhadap hasil pemungutan suara pada Dapil Jawa Barat I? Rancangan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe eksplanatori dengan data primer dan sekunder.  Penentuan informan melalui teknik purposive sampling, pengumpulan data melalui wawancara, pustaka, dan dokumentasi. Instrumen utama penelitian adalah penulis sendiri, unit analisis berupa proses rekrutmen politik pada tahapan pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2019 yang dilakukan oleh PSI dan teknik analisis data melalui reduksi data, sajian data, analisis verifikasi, dan penarikan kesimpulan, serta teknik validasi menggunakan teknik triangulasi. Temuan penelitian ini adalah pola rekrutmen politik yang diterapkan oleh PSI, meliputi, sifat pola rekrutmen dilaksanakan PSI mengunakan sifat pola rekrutmen terbuka, kecenderungan pola rekrutmen civil service reform, dan metode pola rekrutmen berupa metode ilmiah. Pola rekrutmen politik yang diterapkan PSI berakibat pada hasil pemungutan suara pada Dapil Jawa Barat I.
Workers on the Streets, Representatives in Parliament: The Indonesian Trade Union Confederation (KSPI) Rejects the 2020 Job Creation Law Pradipta, Zhafira Aura; Putri, Kalista Berliana; Muradi, Muradi
Journal of Research in Social Science and Humanities Vol 5, No 3 (2025)
Publisher : Utan Kayu Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/jrssh.v5i3.455

Abstract

This study examines the role of the Indonesian Trade Union Confederation (KSPI) in rejecting the 2020 Job Creation Law using Hannah Pitkin's political representation theory framework. The enactment of the Job Creation Law, which was drafted behind closed doors, with minimal public participation, and laden with capital interests, confirms the existence of a crisis of substantive representation in the legislature. It is in this context that KSPI emerged as a non-legislative actor attempting to fill the representation vacuum through litigation, mass actions, media campaigns, and international solidarity networks. This study uses a literature review method, examining academic documents, labor union reports, media coverage, and Constitutional Court decisions. The analysis reveals a paradox: while the KSPI has succeeded in pushing labor issues onto the public agenda and winning a conditional unconstitutional ruling, substantive achievements remain limited because core policies remain intact. These findings confirm that substantive representation does not always have to originate from legislative institutions, but can also be articulated by labor unions or other civil society actors. However, the effectiveness of such representation depends heavily on the extent to which they are able to penetrate formal political structures and build broader coalitions outside the arena of street protests.
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PERMASALAHAN HIV/AIDS DI KOTA BANDUNG TAHUN 2023 Iskandar, Kirana Safira Sholehah; Muradi, Muradi; Mulyawan, Rahman
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 11 No 3 (2025): Agustus 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v11i3.4888

Abstract

The issue of HIV/AIDS is a complex and multidimensional public health concern with serious implications for development and societal well-being. Bandung City has recorded the highest number of HIV/AIDS cases in West Java Province, despite the local government having enacted policies through Regional Regulation Number 12 of 2015. This study aims to assess the effectiveness of local government policies in addressing HIV/AIDS in Bandung City in 2023. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were obtained through documentation and interviews with parties involved in policy implementation. The findings indicate that the implemented policies have not been fully effective in meeting community needs, as several issues persist regarding the accuracy of the program, implementers, targets, environment, and implementation process. The study recommends strengthening intersectoral coordination, improving the capacity of policy implementers, and promoting community-based participatory approaches to enhance the success of local HIV/AIDS prevention and control programs.  
Collaborative Governance Pada Pemanfaatan Infrastruktur Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandung (di Kecamatan Antapani Tahun 2023) Natalia, Naomi Glori; Muradi, Muradi; Kartini, Dede Sri
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2129

Abstract

Bandung city has great potential in the field of youth and sports, which is marked by the first national level youth title given by the Indonesian Ministry of Youth and Sports as well as various achievements in national and international sports. To improve the quality of this sector, more attention from the government is needed, one of which is in terms of infrastructure. One of the sub-districts of Bandung City which has quite a large youth and sports infrastructure is Gasibu Mini, Antapani Sub-district. This research was motivated by collaboration carried out by the Antapani District government with various stakholders in utilizing the Gasibu Mini sports infrastructure and Antapani Youth Space. Researchers use collaborative governance assessment theory which consists of three dimensions. The method used is descriptive with a qualitative approach. The result is that in the stakeholders representation dimension, the Antapani District has made decisions that adequately represent the interests of stakeholders and regularly communicates. In the distribution of authority dimension, there is a formal and informal division of authority, but supervision carried out by the District is not optimal and there is no MoU for implementing collaboration. Dimensions of accountability mechanisms, accountability is carried out by actors but there are still limited resources. The conclusion shows that the implementation of collaborative governance in the use of youth and sports infrastructure in Antapani District has been implemented but is not optimal in several dimensions.
PERAN SUPORTER SEPAKBOLA SEBAGAI KELOMPOK PENEKAN Djuyandi, Yusa; Siregar, Muhammad Musthofa; Muradi, Muradi
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Volume 5 Nomor 1 (2021)
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.966 KB) | DOI: 10.22437/jisipunja.v5i1.17219

Abstract

Bicara tentang sepakbola Indonesia adalah bicara tentang harga diri, kebanggaan, dan identitas para suporternya yang diwakilkan oleh klub kesayangannya. Hal tersebut tentu membuat kompetisi sepakbola semakin ramai dan aroma pesaingannya semakin ketat karna tekanan dari kelompok suporter tersebut. Riset ini menggunakan analisis deskriptif dengan studi kasus kelompok suporter The Jakmania dalam menyikapi performa buruk klub Persija Jakarta. Riset ini menyimpulkan bahwa kelompok suporter The Jakmania cukup mampu memainkan perannya sebagai kelompok penekan dengan cara yang cukup elegant seperti kritik melalui sosial media, mengadakan briefing untuk menentukan sikap yang secara tidak langsung menghimpun opini publik dan pada akhirnya mampu memperngaruhi manajemen klub Persija Jakarta dalam mengambil keputusan
Enhancing Counterterrorism Cooperation Through Intelligence Collaborations in Indomalphi (2018-2023) Andalus, Mutia Kartika Andalus; Muradi, Muradi; Djuyandi, Yusa
Jurnal Keamanan Nasional Vol. 9 No. 2 (2023): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 9 NO 2 TAHUN 2023
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terrorism issues are rapidly evolving in the Southeast Asian region, particularly for Indonesia, Malaysia, and the Philippines as countries directly impacted by terrorism issues due to the presence and growth of terrorist groups that conducted criminal activities in Sulu Sea and the spreading of foreign terrorist fighter (FTF). Two cooperation have made as a response of the issues, such as Intelex Cooperation and Trilateral Cooperation Arrangement. Sharing intelligence information becomes one of the main cooperation. However, there are obstacles in the implementation of cooperation, including distrust, unsynergetic cooperation, and differences in the paradigms of handling terrorism issues within Indomalphi. Furthermore, this article aims to analyze how the collaborative efforts by Intelligences Agencies strengthen intelligence cooperation within Indomalphi on terrorism issues from 2018 to 2023, as the cooperation start in 2018 until the present. This paper employs a qualitative method. Primary data is obtained through interviewing expertise in this field, and secondary data is obtained through literature review. Data triangulation is used to validate the data. Four elements of Regional Security Complex Theory such as Boundary, Anarchic Structure, Polarity, Social Construction is used to understand and analyzed the dynamics of intelligence cooperation in the context of enhancing counterterrorism cooperation in Indomalphi. The research findings indicate that collaborative effort has made effectively by intelligences agency across Indomalphi’s Countries to strengthen the counter-terrorism cooperation through information sharing and coordination with all actors involved. However, the needs to formed national security and defense counsel, expanding responsibilities and field of work beside terrorism, and fostering Confidence Building Measure (CBM) would be useful for Indomalphi cooperation in the futures.
Co-Authors Agustinus Widanarto Al-Ayyub, Achmad Aqwa Al-Banjari, M. Husin Amalia, Fadila Nur Andalus, Mutia Kartika Andalus Ansar Ansar Apurines, Muh. Ide Arfin Sudirman Arry Bainus, Arry Aruan, Gemayel Paulus Bambang Aziz Pamungkas Wardhana Barta Oktarius Barus Barus, Barta Oktarius Caroline Paskarina Cecep Darmawan, Cecep Darmawan, Wawan Budi Dede Sri Kartini Dede Sri Kartini Dede Sri Kartini Dhinda Dwi Maharani Dyah Tantri Efrina Putri EKO ARI WIBOWO Fathony, M. Ridwan Ferry Kurnia Rizkiansyah Gameal Flamirion Gemayel Paulus Aruan Hadi, Muhammad Irham Harianto Harianto Harianto Harianto Ida Ayu Putu Sri Widnyani Idil Akbar Idil Akbar, Idil Immanuel, Glenn Kevin Iskandar, Kirana Safira Sholehah Kartini, Dede Sri Kartini, Dede Sri Khan, Syamsul Kurnia Kurnia Leo Agustino Leo Agustino Leo Agustino Lyndia Aziza Shafarosa Manan, Firman Mardiana, Silvi Syahrani Mochamad Fattahidayah Dinata Mudinillah, Adam Mudiyati Rahmatunnisa Muh. Ide Apurines Muhajir, Rahmad Muhammad Alfian Zuhri Muryanto Amin Natalia, Naomi Glori Nayaka, I Putu Neneng Yani Yuningsih Novi Indrawati Sagita Novie Indrawati Sagita Nur Yulianto Darojad Pasaribu, Tota Pradipta, Zhafira Aura Putra Brata, Maygaza Anhara Putri, Dyah Tantri Efrina Putri, Kalista Berliana R. Budi Santosa R. Widya Setiabudi Sumadinata Rahmad Saputra Rahman Mulyawan Rahman Mulyawan Randy Fauzia Ikhsandi Raymond Pangihut Hasoloan sinaga Ridwan Fathony Rita Myrna Ritonga, Alwi Dahlan Samugyo Ibnu Redjo Sayyid Muh Suparman Senoaji, Pranata Sukma Setiawan, Mursyid Shabina Sundus Addinari Shalshabilla, Shalma Silas, Jonah Siregar, Muhammad Musthofa Solikin Solikin Sumantri Sumantri Syaira Diasyifa Herlambang Syamsul Khan Teguh Anggoro Tota Pasaribu Utang Suwaryo Wawan Budi Darmawan Wawan Budi Darmawan Wibowo, Eko Ari Yanyan M. Yani Yanyan M. Yani, Yanyan M. Yilmaz Omar Sebastian Yusa Djuyandi