Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.102
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humanus: Jurnal ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora PIN Pengelolaan Instalasi Nuklir Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN Journal of Governance JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) JWP (Jurnal Wacana Politik) JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurnal Agregasi Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Keperawatan Suaka Insan Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial Jurnal Public Policy Jurnal Ilmu Kepolisian Moderat PERSPEKTIF Jurnal Politikom Indonesiana Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Journal of Research in Social Science and Humanities Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Jurnal Review Politik JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) JANE (Jurnal Administrasi Negara) Jurnal Keamanan Nasional Society Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
Muradi -
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 61 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 61 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Governance fragmentation and accountability vacuum in palm oil transportation: Evidence from a rural village in Indonesia Efendi, Hartatik; Muradi, Muradi; Sagita, Novie Indrawati
Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial Vol. 10 No. 1 (2026): April (On Progress)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/satwika.v10i1.43975

Abstract

Palm oil transportation in rural Indonesia generates significant environmental and social impacts that extend beyond cultivation-phase concerns. In Telaga Arum Village, North Kayong Regency, West Kalimantan, intensive truck traffic has degraded village roads, disrupted drainage systems, and constrained community mobility. This study examines how governance arrangements shape the management of these impacts at the village level. Using a qualitative case study design, data were collected over a 14-day field period (January–February 2026) through semi-structured interviews with twelve key informants representing village government, district authorities, palm oil companies, and community members, complemented by field observation and document analysis. Thematic analysis identifies four recurring governance patterns: (1) absence of binding accountability mechanisms for infrastructure maintenance, evidenced by repeated but unanswered formal repair requests; (2) community participation limited to deliberation forums without documented action plans or follow-up authority; (3) restricted transparency regarding operational agreements between companies and government; and (4) unpredictable intervention patterns driven by social or political pressure rather than stable regulatory frameworks. These findings demonstrate that infrastructure degradation is not solely a technical issue but reflects an “accountability vacuum,” defined as a governance condition in which multiple actors are formally present but none hold enforceable responsibility due to fragmented authority and jurisdictional ambiguity. This concept advances environmental governance analysis by distinguishing situations of distributed but non-binding responsibility from more general forms of weak enforcement or coordination failure. The study concludes that improving governance requires institutional reforms that clarify intergovernmental responsibilities, establish binding corporate obligations for the use of public infrastructure, and strengthen participatory mechanisms by linking community input to decision-making authority. The findings contribute to broader debates on local environmental governance by showing how global commodity logistics produce localized governance gaps in rural contexts.   Aktivitas transportasi kelapa sawit di wilayah perdesaan Indonesia menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang signifikan yang melampaui isu pada tahap budidaya. Di Desa Telaga Arum, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, intensitas lalu lintas truk yang tinggi menyebabkan kerusakan jalan desa, gangguan sistem drainase, serta pembatasan mobilitas masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tata kelola memengaruhi penanganan dampak tersebut di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif. Data dikumpulkan selama periode lapangan 14 hari (Januari–Februari 2026) melalui wawancara semi-terstruktur dengan dua belas informan kunci yang mewakili pemerintah desa, pemerintah daerah, perusahaan kelapa sawit, dan masyarakat, serta dilengkapi dengan observasi lapangan dan analisis dokumen. Analisis tematik mengidentifikasi empat pola utama tata kelola: (1) ketiadaan mekanisme akuntabilitas yang mengikat dalam pemeliharaan infrastruktur, yang ditunjukkan oleh pengajuan permintaan perbaikan yang berulang namun tanpa respons formal; (2) partisipasi masyarakat yang terbatas pada forum musyawarah tanpa rencana aksi dan tindak lanjut yang mengikat; (3) keterbatasan transparansi terkait kesepakatan operasional antara pemerintah dan perusahaan; serta (4) pola intervensi yang tidak dapat diprediksi dan lebih dipengaruhi oleh tekanan sosial atau politik daripada kerangka regulasi yang stabil. Temuan ini menunjukkan bahwa degradasi infrastruktur tidak semata-mata disebabkan oleh faktor teknis, melainkan mencerminkan adanya “kekosongan akuntabilitas” (accountability vacuum), yaitu kondisi tata kelola di mana berbagai aktor secara formal terlibat, tetapi tidak ada pihak yang memiliki tanggung jawab yang mengikat akibat fragmentasi kewenangan dan ambiguitas yurisdiksi. Konsep ini memperluas analisis tata kelola lingkungan dengan membedakan kondisi tanggung jawab yang tersebar namun tidak mengikat dari bentuk kegagalan tata kelola lainnya seperti lemahnya penegakan atau kegagalan koordinasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbaikan tata kelola memerlukan reformasi kelembagaan yang menegaskan pembagian kewenangan antar level pemerintahan, menetapkan kewajiban perusahaan yang mengikat dalam penggunaan infrastruktur publik, serta memperkuat mekanisme partisipasi dengan menghubungkan aspirasi masyarakat dengan otoritas pengambilan keputusan. Studi ini berkontribusi pada pengembangan kajian tata kelola lingkungan lokal dengan menunjukkan bagaimana rantai pasok komoditas global menghasilkan kesenjangan tata kelola di tingkat perdesaan. 
STRATEGI SOSIALISASI POLITIK DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PEREMPUAN PADA PILKADA SERENTAK DI KOTA MAGELANG WIBOWO, EKO; MURADI, MURADI; SUDIRMAN, ARFIN
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (577.613 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v5i1.17776

Abstract

gb777
PENGELOLAAN PENGAMANAN PERBATASAN INDONESIA Muradi, Muradi
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11859

Abstract

Masalah yang terjadi di perbatasan negara adalah bukan hanya tentang missmanajemendan bagaimana harus melindungi tanah tersebut dari berbagai musuh,tetapi juga yang lebih fundamental adalah tentang delimitasi dan demarkasi yangada dalam proses negosiasi. Indonesia memiliki masalah perbatasan yang belumterselesaikan dengan 10 negara diantaranya Singapura, Malaysia, Philipina,Australia, Papua Nugini, Vietnam, India, Thailand, Timor Leste dan Republik Palau.Selain itu, banyak ketegangan yang terjadi terkait persoalan perbatasan dengansejumlah negara seperti kejadian di blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia,dan juga mengenai perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Artikel ini akanmenjelaskan bagaimana pengelolaan keamanan perbatasan di Indonesia. Dalamartikel ini akan didiskusikan pula perspektif tentang pengelolaan keamananperbatasan dan menjelaskan tentang pengelolaam keamanan perbatasan denganberbagai prasyarat pendukung, merujuk kepada lima poin pengelolaan perbatasangb777
Workers on the Streets, Representatives in Parliament: The Indonesian Trade Union Confederation (KSPI) Rejects the 2020 Job Creation Law Zhafira Aura Pradipta; Kalista Berliana Putri; Muradi Muradi
Journal of Research in Social Science and Humanities Vol 5, No 3 (2025)
Publisher : Utan Kayu Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/jrssh.v5i3.455

Abstract

This study examines the role of the Indonesian Trade Union Confederation (KSPI) in rejecting the 2020 Job Creation Law using Hannah Pitkin's political representation theory framework. The enactment of the Job Creation Law, which was drafted behind closed doors, with minimal public participation, and laden with capital interests, confirms the existence of a crisis of substantive representation in the legislature. It is in this context that KSPI emerged as a non-legislative actor attempting to fill the representation vacuum through litigation, mass actions, media campaigns, and international solidarity networks. This study uses a literature review method, examining academic documents, labor union reports, media coverage, and Constitutional Court decisions. The analysis reveals a paradox: while the KSPI has succeeded in pushing labor issues onto the public agenda and winning a conditional unconstitutional ruling, substantive achievements remain limited because core policies remain intact. These findings confirm that substantive representation does not always have to originate from legislative institutions, but can also be articulated by labor unions or other civil society actors. However, the effectiveness of such representation depends heavily on the extent to which they are able to penetrate formal political structures and build broader coalitions outside the arena of street protests.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MANAJEMEN TALENTA DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG M. Ridwan Fathony; Muradi Muradi; Novie Indrawati Sagita
Jurnal Academia Praja Vol 6 No 1 (2023): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v6i1.1425

Abstract

Manajemen Talenta dalam pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang diterapkan di Kota Bandung sampai saat ini belum seutuhnya berjalan sesuai dengan prosedur, indikator dan persyaratan serta kenyataan di lapangan. Banyak faktor dan kepentingan dan jumlah penghasilan yang didapatkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yakni kualitatif . Pengumpulan data dilakukan teknik wawancara akan digunakan sebagai alat dalam riset kualitatif. informasi yang tidak tercatat dalam dokumen, informasi dari kejadian dan kepribadan yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni analisis model interaktif. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus. Hasil penelitian menunjukan, implementasi kebijakan talenta belum seutuhnya berjalan sesuai dengan prosedur, indikator dan persyaratan serta kenyataan di lapangan. Banyak faktor dan kepentingan dan jumlah penghasilan yang didapatkan.
Posisi Turning Point USA sebagai Civil Society Sayap Kanan dalam Demokrasi Amerika Serikat Yilmaz Omar Sebastian; Lyndia Aziza Shafarosa; Muradi Muradi
SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2025): Desember 2025
Publisher : Yayasan Literasi Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55123/sosmaniora.v4i4.6620

Abstract

This study analyzes the position of Turning Point USA (TPUSA) as a right-wing civil society organization in the context of American democracy and examines how it influences contemporary political dynamics through ideological mobilization. Since its establishment in 2012 by Charlie Kirk, TPUSA has rapidly developed as a conservative movement targeting youth political engagement through educational institutions, social media activism, and political campaigning. This research employs a library research method with a discourse analysis approach to examine TPUSA’s narrative construction, communication strategies, and political agenda. Philippe Schmitter’s civil society theory is used to explain TPUSA’s role as a non-state actor, while Muthiah Alagappa’s theoretical perspective highlights the ambivalent nature of civil society, which can either strengthen or undermine democracy. The findings show that TPUSA promotes conservative ideology while operating as an extension of partisan political interests closely connected to the Republican Party and Donald Trump’s political network. Beyond advocacy and political education, TPUSA contributes to political polarization, delegitimization of democratic institutions, and the spread of disinformation, most evidently through its involvement in the “Stop the Steal” movement. This study concludes that civil society organizations may become instruments of democratic backsliding when driven by ideological exclusivity and partisan motives.
Bandungbergerak dan Perjuangan Masyarakat Dago Elos terhadap Hak Atas Tanah: Advokasi dan Pemberdayaan oleh Civil Society Dhinda Dwi Maharani; Shabina Sundus Addinari; Muradi Muradi
SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2025): Desember 2025
Publisher : Yayasan Literasi Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55123/sosmaniora.v4i4.7046

Abstract

The agrarian conflict in Dago Elos reflect the complexity of land ownership of land ownership issues in Indonesia, which are often shaped by colonial legal legacies and power imbalances. This study aims to analyze the role of BandungBergerak as part of civil society in supporting the struggle of Dago Elos residents to defend their land rights. The research employs a descriptive qualitative method, using interviews with key informants and literature studies from academic sources and media publications. The findings reveal that BandungBergerak functions not only as an alternative media outlet providing critical information but also actively engages in advocacy, community empowerment, and civil society networking. These roles are manifested in in-depth reporting, educational programs, trauma healing, and cultural initiatives that strengthen community solidarity. Applying Charles Tilly’s social movement theory, the struggle of Dago Elos residents can be understood as a consistent social movement characterized by campaigns, diverse repertoires of action, and the WUNC (worthiness, unity, numbers, commitment) display. This study underscores the significant contribution of alternative media such as BandungBergerak in reinforcing local democracy through community accompaniment and the expansion of public participation spaces.
POLRI DALAM PUSARAN PENILAIAN PUBLIK Muradi, Muradi
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i2.11836

Abstract

Setelah Polisi lepas dari militer, banyak masalah yang menghambat responsivitas polisi didalam mewujudkan polisi yang profesional dan demokratis, yang datangnya tidak hanya dari luar, namun  juga dari persiapan di dalam. Terdapat dugaan yang muncul bahwa reformasi di internal polisi akan dinilai sukses ketika tuntutan memisahkan diri dari militer terealisasi. Namun, tantangan sebenarnya yang dihadapi kepolisian di era transisi demokrasi justru lebih kompleks. Artikel ini menjelaskan apa saja masalah yang dihadapi kepolisian di era transisi demokrasi dan bagaimana konteksnya di Indonesia. Artikel ini juga memberikan pendapat dari masyarakat bagaimana mengelola integrasi dari kepolisian nasional sebagai sebuah institusi agar mendapatkan respon positif dari masyarakat, dan secara individu, para anggota polisi dapat secara aktif ikutserta dan bertanggung-jawab dalam mengelola pendapat yang baik dari masyarakatgb777
Peran WALHI Jawa Barat Sebagai Watchdog Dalam Pendekatan Civil Society Pada Tahun 2025 Achmad Aqwa Al-Ayyub; Maygaza Anhara Putra Brata; Muradi Muradi
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 4 (2025): November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i4.2025.2310-2315

Abstract

Artikel ini menganalisi peran wahana lingkup hidup indonesia (WALHI) Jawa Barat sebagai watchdog dalam kerangka civil society pada tahun 2025. Dengan menggunakan teori Larry Diamond yang menekankan fungsi masyarakat sipil dalam hal partisipasi, pluralisme, otonomi, dan kontrol sosial, penelitian ini mengkaji bagaimana WALHI menjalankan fungsi pengawasan terhadap negara dan korporasi secara independen. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi pustaka untuk menggali data dari laporan advokasi, hasil kajian lingkungan, dan dokumen organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WALHI Jawa Barat berperan aktif dalam menjalankan fungsi watchdog melalui advokasi kebijakan tata ruang, pemantauan lingkungan, dan litigasi strategis terhadap pelanggaran yang merusak ekosistem. Aktivitas tersebut berkontribusi terhadap peningkatan transparansi pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Sifatnya yang independen dan partisipatif menjadikan WALHI sebagai aktor penting dalam memperkuat demokrasi ekologis di Indonesia. Dengan demikian, WALHI tidak hanya bertindak sebagai pengkritik kebijakan, tetapi juga sebagai penjaga keadilan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat.
The Responsibility of the Indonesian State Toward Indonesian Citizens Involved in Acts of Terrorism Abroad Muradi Muradi; Mas Putra Zenno Januarsyah
Journal of Governance Volume 10 Issue 3: (2025)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/jog.v10i3.32471

Abstract

The phenomenon of Indonesian citizens (WNI) becoming involved in acts of terrorism abroad necessitates a legal assessment of the state’s responsibility under international law. This study employs a qualitative method with a normative juridical approach to analyze the obligations of the state in addressing its nationals who are part of global terrorist networks. Key principles of international law—such as due diligence, non-refoulement, and the duty to prevent and suppress transnational terrorism—form the core focus of this analysis. The study also evaluates Indonesia’s policy towards former ISIS-affiliated citizens, highlighting dilemmas surrounding citizenship revocation and the repatriation of returnees. Furthermore, multilateral cooperation mechanisms, including the ASEAN Convention on Counter-Terrorism (ACCT) and United Nations Security Council resolutions, are examined as part of Indonesia’s counter-terrorism strategy. The findings emphasize the importance of balancing national security interests with the protection of human rights and strengthening international legal diplomacy to ensure effective and globally aligned counter-terrorism efforts.
Co-Authors Achmad Aqwa Al-Ayyub Agustinus Widanarto Al-Banjari, M. Husin Amalia, Fadila Nur Andalus, Mutia Kartika Andalus Andhika Rendra Nugraha Ansar Ansar Apurines, Muh. Ide Arfin Sudirman Arry Bainus Aruan, Gemayel Paulus Bambang Aziz Pamungkas Wardhana Barta Oktarius Barus Barus, Barta Oktarius Caroline Paskarina Cecep Darmawan Dede Sri Kartini Dede Sri Kartini Dede Sri Kartini Dhinda Dwi Maharani Dinata, Mochamad Fattahidayah Dyah Tantri Efrina Putri Efendi, Hartatik Eko Wibowo Ferry Kurnia Rizkiansyah Gameal Flamirion Gemayel Paulus Aruan Harianto Harianto Ida Ayu Putu Sri Widnyani Idil Akbar Idil Akbar, Idil Immanuel, Glenn Kevin Iskandar, Kirana Safira Sholehah Kalista Berliana Putri Kartini, Dede Sri Khan, Syamsul Kurnia Kurnia Leo Agustino Leo Agustino Leo Agustino Lyndia Aziza Shafarosa M. Ridwan Fathony Manan, Firman Mas Putra Zenno Januarsyah Maygaza Anhara Putra Brata Millavathiy, Riri Mudinillah, Adam Mudiyati Rahmatunnisa Muh. Ide Apurines Muhajir, Rahmad Muhammad Alfian Zuhri Muryanto Amin Natalia, Naomi Glori Nayaka, I Putu Neneng Yani Yuningsih Novi Indrawati Sagita Novie Indrawati Sagita Nur Yulianto Darojad Pasaribu, Tota Putri, Dyah Tantri Efrina R. Budi Santosa R. Widya Setiabudi Sumadinata Rahmad Saputra Rahman Mulyawan Randy Fauzia Ikhsandi Raymond Pangihut Hasoloan sinaga Ridwan Fathony Rita Myrna Ritonga, Alwi Dahlan Samugyo Ibnu Redjo Sayyid Muh Suparman Senoaji, Pranata Sukma Setiawan, Mursyid Shabina Sundus Addinari Silas, Jonah Siregar, Muhammad Musthofa Solikin Solikin Sumantri Sumantri Syaira Diasyifa Herlambang Syamsul Khan Teguh Anggoro Tota Pasaribu Wawan Budi Darmawan Wibowo, Eko Ari Yanyan M. Yani Yanyan M. Yani, Yanyan M. Yilmaz Omar Sebastian Yusa Djuyandi Zhafira Aura Pradipta