Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.39
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM LAW REFORM Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Jurnal Wawasan Yuridika Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Journal Justiciabelen (JJ) Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Riset Ilmu Hukum Jomantara International Journal of Art and Culture JAPI: Jurnal Akses Pengabdian Indonesia Bandung Conference Series: Law Studies Tasyri' Indonesian Journal of Law Research Ekasakti Legal Science Journal Legalis : Journal of Law Review
Dini Dewi Heniarti
Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA)
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Gelap Narkotika di Kota Binjai Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Rizki Fujiyama Anindia Putri; Dini Dewi Heniarti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5038

Abstract

Abstract. Drugs are dangerous substances that can have a negative impact. Drugs are actually psychotropic compounds that are usually used to anesthetize patients before surgery or to treat certain diseases, but many people abuse drugs in society. Of course this can cause new problems and losses and affect the number of crimes in Indonesia, because the content of narcotics can affect the mental and spiritual aspects of people who abuse them. Indonesia has made efforts to tackle the narcotics problem by establishing a non-ministerial government agency specifically formed to deal with narcotics problems in Indonesia, namely the BNN (National Narcotics Agency) and several regulations related to this problem. If viewed from a juridical perspective, the distribution of Narcotics in Indonesia is legal if it has permission and supervision in accordance with applicable regulations. However, in practice, many parties abuse narcotics without supervision and licensing. In Law Number 35 of 2009 in the consideration section it is stated that importing, exporting, producing, growing, storing, distributing, and/or using Narcotics without strict and thorough control and supervision and contrary to laws and regulations is a crime of Narcotics because it is very detrimental and is a very big danger to human life, society, nation and state as well as Indonesia's national security. The method used in this study uses normative juridical research methods, namely library law research which is carried out by examining library materials or mere secondary data. The purpose of this research is to find out about law enforcement on narcotics abuse in a city in Indonesia based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The results of this study are to find out how law enforcement is for the problem of illicit narcotics trade in Binjai City based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Abstrak. Narkoba adalah zat berbahaya yang dapat berdampak negatif. Narkoba sebenarnya adalah senyawa psikotropika yang biasanya digunakan untuk membius pasien sebelum dilakukan tindakan operasi atau untuk mengobati penyakit tertentu, tetapi banyak yang menyalahgunakan narkoba dalam kehidupan masyarakat. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan masalah dan kerugian baru serta mempengaruhi jumlah kejahatan di Indonesia, karena kandungan narkotika dapat mempengaruhi mental dan spiritual orang yang menyalahgunakannya. Indonesia telah melakukan upaya untuk menanggulangi permasalahan narkotika dengan membentuk suatu lembaga pemerintah non kementrian yang dibentuk khusus untuk menangani persoalan narkotika di Indonesia yaitu BNN (Badan Narkotika Nasional) dan beberapa peraturan terkait persoalan tersebut. Peredaran Narkotika di Indonesia apabila dilihat dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya apabila memiliki izin dan pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya banyak pihak yang menyalahgunakan pengedaran narkotika tanpa pengawasan dan perizinan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada bagian konsiderans menimbang disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan. Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk pengetahui penegakan hukum penyalahgunaan narkotika di salah satu kota di Indonesia berlandasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum untuk persoalan perdagangan gelap narkotika di Kota Binjai berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Rasionalitas Kebijakan Formulasi Penanganan Konflik Ideologi Pancasila Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal Eka Djoneri; Dey Ravena; Dini Dewi Heniarti
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 6, No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (593.314 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v6i1.540

Abstract

Penelitian ini bertujuan menemukan rasionalitas tujuan dan nilai kebijakan formulasi penanganan konflik ideologi Pancasila berdasarkan Perppu No. 2 Tahun 2017 dalam perspektif kebijakan kriminal. Penelitian bersifat deskriptif, jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer; sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Pendekatan dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Rasionalitasnya: bertujuan membedakan dan melindungi Ormas yang mematuhi dan konsisten dengan asas dan tujuan Ormas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; Melindungi nilai kedaulatan dan keutuhan NKRI, serta mempercepat penanganan konflik dengan menggunakan kaidah tindak pidana yang intensinya sedikit tanpa kualifikasi. Idealnya harus mendahulukan UU No. 7 Tahun 2012 sebelum Perppu No. 2 Tahun 2017 dan Pasal 107 huruf b KUHP.
Sosialisasi Mengenai Cyberbullying Guna Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Pada Pesantren Entrepreneur Ash-Shalahuddin Cililin, Kabupaten Bandung Barat Efik Yusdiansyah; Chepi Ali Firman; Arinto Nurcahyono; Neni Ruhaeni; Dini Dewi Heniarti; Sri Ratna Suminar; Ahmad Faizal Adha; Muhammad Ilman Abidin; Hasya Fazni Pratiwi; Suci Setiawati
JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia) Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/japi.v8i2.5030

Abstract

Cyberbullying atau intimidasi dalam dunia maya, telah menjadi fenomena yang semakin meresahkan dalam era digital saat ini. Dengan semakin meluasnya akses ke platform online, tindakan ini mengancam kesejahteraan emosional individu terutama anak muda. Penelitian ini mengulas dampak negatif cyberbullying terhadap kesehatan mental korban, seperti stres, kecemasan, depresi, dan bahkan potensi bunuh diri. Faktor-faktor seperti anonimitas dan jangkauan luasnya internet memperumit upaya pencegahan. Oleh karena itu, perlunya kerjasama antara orangtua, pendidik, dan platform online dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendidik bagi para pengguna, serta implementasi regulasi yang lebih ketat untuk melindungi individu dari dampak buruk cyberbullying. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi terkait cyberbullying. Metode yang digunakan yaitu survei lapangan, sosialisasi, dan evaluasi. Hasil kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum sosialisasi tentang cyberbullying di pesantren merupakan langkah penting untuk membekali santri dengan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi dunia maya dengan bijaksana dan bertanggung jawab.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Anggota TNI terhadap Anak Deisya Devita Mayshanda; Dini Dewi Heniarti
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 3, No. 2, Desember 2023, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v3i2.2769

Abstract

ABSTRACT- Error or criminal responsibility is a requirement for criminalization or imposition of criminal sanctions on perpetrators of criminal acts, in addition to criminal acts as the first requirement for criminalization. The judge’s consideration plays an important role in determining the value of the judge’s decision, especially in terms of justice and legal certainty. This study aims to determine the criminal responsibility of perpetrators of sexual harassment by members of the Indonesian National Army reviewed from Law No. 35 of 2014 and the judge’s consideration in the case of sexual harassment by members of the Indonesian National Army Decision Number 35-K/PM.I-07/AD/VI/2022 is in accordance with the purpose of criminalization. This research uses a descriptive qualitative approach. The type of research is normative juridical, the research specification is descriptive-analytical, and uses library research data collection techniques. The criminal responsibility of perpetrators of sexual harassment by members of the Indonesian National Army with Decision Number 35-K/PM.I-07/AD/VI/2022, is in accordance with the provisions of Article 81 paragraph (2). However, regarding the Judge’s Consideration in the case of sexual harassment by members of the Indonesian National Army Decision Number 35-K/PM.I-07/AD/VI/2022 has not yet been in accordance with the purpose of criminalization, where the Panel of Judges imposed sanctions below the minimum which will not give a deterrent effect that can prevent sexual harassment of children. ABSTRAK-Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana merupakan syarat pemidanaan atau pengenaan pidana kepada pelaku tindak pidana, di samping tindak pidana sebagai syarat pemidanaan yang pertama. Pertimbangan hakim sangat penting dalam menentukan nilai putusan hakim, terutama dalam hal keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 dan pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/VI/2022 sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif yang sifatnya deskriptif. Jenis penelitiannya Yuridis Normatif, spesifikasi penelitian bersifat Deskriptif-Analitis, dan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan (Library Research). Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia dengan Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/VI/2022, sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2). Akan tetapi terkait dengan Pertimbangan Hakim dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/VI/2022 belum sesuai dengan tujuan pemidanaan, di mana Majelis Hakim menjatuhkan sanksi dibawah minimal yang merupakan tidak akan memberi efek jera yang dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual pada anak.
Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Mahasiswa Di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Syireen Humaira; Dini Dewi Heniarti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9762

Abstract

Abstract. Narcotics are a group of substances that generally have a risk of addiction for users if used continuously. Currently, the use of narcotics is often abused by society, especially students. Abuse in the use of narcotics refers to the use of drugs or dangerous substances for purposes other than medicinal purposes, and is carried out without following the instructions or prescribed dosage. Every year narcotics abuse always increases among teenagers and students. Data from the National Narcotics Agency (BNN) states that there has been an increase in the prevalence of drugs among pupils and students. In 2019, it was recorded at 1.1 percent, then increased to 1.38 percent in 2021. This research aims to find out the limits of narcotics abuse in view of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics regarding narcotics abuse among students and to find out about how the law is enforced by the authorities. law and higher education in preventing and dealing with narcotics abuse. This research uses a normative juridical approach with research specifications that are descriptive analysis. This research data was collected through a literature study using secondary data and the data analysis used was qualitative juridical. The results of this research indicate that the criminal act of narcotics abuse is activities related to narcotics without permission, control and supervision from authorized institutions, thereby violating statutory regulations. Narcotics abusers, including addict victims, are considered perpetrators of narcotics crimes which are only punished with imprisonment without considering the negative impacts. To prevent and overcome narcotics abuse among students, various efforts are needed from higher education institutions, such as the requirement for a Drug Free Certificate, outreach, cooperation and supervision. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is expected to suppress the distribution and use of narcotics in Indonesia. Abstrak. Narkotika merupakan suatu kelompok zat yang umumnya mempunyai resiko untuk kecanduan bagi penggunanya bila digunakan secara terus menerus. Penggunaan narkotika pada saat ini sudah sering disalahgunakan oleh kalangan masyarakat terutama mahasiswa. Penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika merujuk kepada penggunaan obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan maksud yang bukan untuk tujuan pengobatan, dan dilakukan tanpa mengikuti petunjuk atau dosis yang telah ditentukan. Setiap tahun penyalahgunaan narkotika selalu meningkat dikalangan remaja dan mahasiswa. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan terjadi peningkatan prevalensi narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa. Pada 2019 tercatat 1,1 persen kemudian naik menjadi 1,38 persen di 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan penyalahgunaan narkotika dilihat dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap penyalahgunaan narkotika dikalangan mahasiswa serta untuk mengetahui tentang bagaimana penegakan hukum dari aparat hukum dan perguruan tinggi dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data penelitian ini dikumpulkan secara studi kepustakaan/literatur dengan menggunakan data sekunder dan analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa batasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini merupakan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika tanpa izin, pengendalian, dan pengawasan dari lembaga yang berwenang, sehingga melanggar peraturan perundang-undangan. Penyalahguna narkotika, termasuk korban pencandu, dianggap sebagai pelaku tindak pidana narkotika yang hanya dihukum dengan pidana penjara tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya. Untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kalangan mahasiswa, diperlukan berbagai upaya dari pergutuan tinggi, seperti syarat Surat Keterangan Bebas Narkoba, sosialisasi, kerjasama, dan pengawasan. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan dapat menekan peredaran dan penggunaan narkotika di Indonesia. ABSTRACT Narcotics are a group of substances that generally have a risk of addiction for users if used continuously. Currently, the use of narcotics is often abused by society, especially students. Abuse in the use of narcotics refers to the use of drugs or dangerous substances for purposes other than medicinal purposes, and is carried out without following the instructions or prescribed dosage. Every year narcotics abuse always increases among teenagers and students. Data from the National Narcotics Agency (BNN) states that there has been an increase in the prevalence of drugs among pupils and students. In 2019, it was recorded at 1.1 percent, then increased to 1.38 percent in 2021. This research aims to find out the limits of narcotics abuse in view of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics regarding narcotics abuse among students and to find out about how the law is enforced by the authorities. law and higher education in preventing and dealing with narcotics abuse. This research uses a normative juridical approach with research specifications that are descriptive analysis. This research data was collected through a literature study using secondary data and the data analysis used was qualitative juridical. The results of this research indicate that the criminal act of narcotics abuse is activities related to narcotics without permission, control and supervision from authorized institutions, thereby violating statutory regulations. Narcotics abusers, including addict victims, are considered perpetrators of narcotics crimes which are only punished with imprisonment without considering the negative impacts. To prevent and overcome narcotics abuse among students, various efforts are needed from higher education institutions, such as the requirement for a Drug Free Certificate, outreach, cooperation and supervision. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is expected to suppress the distribution and use of narcotics in Indonesia.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kebakaran Hutan dan Lahan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Sindi Mulia; Dini Dewi Heniarti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9769

Abstract

ABSTRAK. Hutan dan lahan sebagai sumber keyakaan alam milik Indonesia dianggap sebagai modal dasar pembangunan ekonomi nasional dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan hukum mengenai perlindungan hutan dan lahan salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun pada faktanya, tuntutan hutan sebagai paru-paru dunia semakin sulit diharapkan. Kebakaran hutan dan lahan telah menjadi peristiwa tahunan di Indonesia, yang mana sebagian besar disebabkan oleh orang dan korporasi baik disengaja atau karena kealpaanya. Banyaknya kasus kebakaran yang terjadi, menjadi bukti bahwa Indonesia belum serius mengatasi permasalahan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku kebakaran hutan dan lahan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan kebijakan kriminal sebagai penanggulangan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder, keseluruhan data diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penetian ini diketahui bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku kebakaran hutan dan lahan dibedakan menjadi orang dan korporasi baik karena kesengajaan atau kealpaan. Pertanggungjawaban pidana korporasi ialah sanksi pidana pokok ditambah 1/3 lebih berat dari pada pertanggungjawaban pidana orang perorangan. Kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan melalui upaya penal dan non penal. Dengan penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa. ABSTRACT. Forests and land as sources of natural wealth belonging to Indonesia are considered the basic capital for national economic development and are used as much as possible for the prosperity of the people. One of the legal provisions regarding forest and land protection is regulated in Law Number 41 of 1999 concerning Forestry. However, in fact, the demands of forests as the lungs of the world are increasingly difficult to hope for. Forest and land fires have become an annual event in Indonesia, most of which are caused by people and corporations, either intentionally or through negligence. The large number of fire cases that occur is proof that Indonesia is not yet serious about addressing this problem. This research aims to determine the form of criminal liability for perpetrators of forest and land fires in relation to Law Number 41 of 1999 concerning Forestry and criminal policies for dealing with criminal acts of forest and land fires. This research uses a normative juridical approach with research specifications that are descriptive analysis. This research data was collected through literature study using secondary data, all data was processed and analyzed qualitatively. The results of this research show that the form of criminal liability for forest and land fire perpetrators is differentiated into individuals and corporations, whether on purpose or negligence. Corporate criminal liability is the basic criminal sanction plus 1/3 more severe than the criminal liability of an individual. Criminal policy as an effort to overcome criminal acts of forest and land fires can be carried out through penal and non-penal measures. By implementing criminal law application, prevention without punishment, influencing views of society on crime and punishment.
Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Trasportasi Online di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Sitarini Satianti Soewarno; Dini Dewi Heniarti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9773

Abstract

Abstrak. Pesatnya pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu pengaruh revolusi industri 4.0, salah satu permasalahan yang terjadi akibat pertumbuhan teknologi dalam menjalankan aktivitas bisnis adalah penyalahgunaan data pribadi pengguna jasa transportasi online. Perhatian terhadap Perlindungan Data Pribadi belum sepenuhnya diakomodasi baik oleh penyedia layanan maupun pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kasus kebocoran data pribadi pengguna salah satu produk layanan transportasi online di Indonesia. Pada tanggal 17 Oktober 2022, pemerintah dan DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan mengetahui tanggung jawab Pengendali Data Pribadi terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online di Indonesia. Indonesia dalam hal Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan studi literatur. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna jasa transportasi online di Indonesia terbagi menjadi bentuk preventif dan represif. Perlindungan hukum ini mengatur bahwa kebocoran Data Pribadi milik Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana Pasal 22 Ayat (5), yang akibatnya batal demi hukum. Tanggung jawab Pengendali Data Pribadi adalah memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 x 24 jam kepada pengguna dan lembaga pemilik Data Pribadi. Apabila terjadi kasus kebocoran Data Pribadi yang mengganggu pelayanan publik dan/atau berdampak serius terhadap kepentingan Pengguna, Pengendali Data Pribadi wajib mengumumkan kebocoran Data Pribadi tersebut kepada Pengguna jasa transportasi online di Indonesia. Abstract. The rapid growth of information and communication technology is one of the influences of the industrial revolution 4.0, one of the problems that occurs due to the growth of technology in carrying out business activities is the misuse of personal data of users of online transportation services. Attention to Personal Data Protection has not been fully accommodated either by service providers or by the government. This is proven by several cases of leakage of personal data of users of one of the online transportation service products in Indonesia. On October 17 2022, the government and the House of Representatives of the Republic of Indonesia passed Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. This research aims to determine the legal protection of Personal Data for Users of online transportation services in Indonesia in terms of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and determine the responsibility of Personal Data Controllers for the Personal Data of Users of online transportation services in Indonesia in terms of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. This research uses a normative juridical approach with research specifications that are descriptive analysis. This research data was collected using a literature study. The data analysis used is qualitative juridical. The results of this research state that legal protection for users of online transportation services in Indonesia is divided into preventive and repressive forms. This legal protection regulates that leaks of Personal Data belonging to Personal Data Subjects as stated in Article 57 Paragraph (2) may be subject to administrative sanctions, as in Article 22 Paragraph (5), the consequences of which are null and void. The responsibility of the Personal Data Controller is to provide written notification no later than 3 x 24 hours to the user and the institution holding the Personal Data. If a case of leakage of Personal Data occurs that disrupts public services and/or has a serious impact on the interests of Users, the Personal Data Controller is required to announce the leakage of Personal Data to Users of online transportation services in Indonesia.
Implementasi Penegakan Hukum Pidana dalam Program E-Tilang untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Berlalu Lintas di Kota Bandung Yudha Wino Prihandoko; Dini Dewi Heniarti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9824

Abstract

ABSTRAK Kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas memiliki peranan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di jalan raya. Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah mengimplementasikan program E-Tilang. Program ini merupakan digitalisasi proses tilang yang memanfaatkan teknologi kamera CCTV untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas. Skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi penegakan hukum pidana dalam program E-Tilang di Kota Bandung dan dampaknya terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas. ABSTRACK Public legal awareness in traffic plays an important role in maintaining security and order on the road. In an effort to increase legal awareness, the Bandung City Government has implemented the E-Tilang program. This program is a digitization of the ticketing process that utilizes CCTV camera technology to detect traffic violations. This thesis aims to evaluate the implementation of criminal law enforcement in the E-Tilang program in Bandung City and its impact on public legal awareness in traffic.
Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Militer Desersi di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana Militer Heru Rustaman; Dini Dewi Heniarti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15606

Abstract

Abstract. Desertion is a criminal offense caused by the absence of a military person without the permission of his immediate superior, at a place and time determined by the service, by running away from the unit and leaving military service, or leaving by leaving, running away without permission. Desertion is a purely military crime regulated in article 87 of the Military Criminal Code. In the jurisdiction of Military Court II-09 Bandung in the period from 2021 to 2023 there were 167 (one hundred and sixty) dissent cases. When compared with other crimes, desertion is always the highest crime committed. The formulation of the problem in this research includes: How is law enforcement against the military crime of desertion in the jurisdiction of Military Court II-09 Bandung viewed from the Military Criminal Law Aspect and what are the causes of the military crime of desertion in the jurisdiction of Military Court II-09 Bandung. The goal is to find out what has been described in the formula. The research method used is a normative juridical method with non-doctrinal qualitative methods. The results of this research are that law enforcement regarding the military criminal act of desertion in the jurisdiction of Military Court II-09 Bandung is carried out based on the resolution of desertion cases in general, starting from investigation, prosecution, examination at trial, and execution. It's just that the criminal procedure legal process in a desertion case if the defendant does not appear at the trial is known as a trialIn Absence. However, if the defendant is present during the trial, the court can decide the trial by Niet Ontvankelijke (N.O). And the factors that cause the military criminal act of desertion in the jurisdiction of Military Court II-09 Bandung consist of various factors, including: Lifestyle, Mentality, Leadership Role and Work Environment Situation, Duties and Service Placements That Do Not Meet Expectations, Household Problems and Burden Life. Abstrak. Disersi merupakan suatu tindak pidana yang dikarenakan tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin. Desersi merupakan suatu tindak pidana militer murni yang diatur dalam pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam kurun waktu dari tahun 2021 hingga 2023 terdapat 167 (serratus enam puluh) perkara disersi. Jika dibandingkan dengan tindak pidana lain, desersi selalu menjadi tindak pidana yang paling tinggi dilakukan. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana militer desersi di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung ditinjau dari Aspek Hukum Pidana Militer serta Apa penyebab terjadinya tindak pidana militer disersi di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang telah diuraikan pada rumusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan non-doktrinal kualitaif. Hasil dari penelitian ini yaitu Penegakan hukum terhadap tindak pidana militer desersi di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung yaitu dilaksanakan berdasarkan penyelesaian perkara desersi secara umum, dimulai dari Penyidikan, Penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan eksekusi. Hanya saja proses hukum acara pidana dalam perkara desersi jika terdakwa nya tidak hadir di persidangan dikenal dengan persidangan In Absensia. Tetapi apabila pada proses persidangan Terdakwa hadir, maka pengadilan dapat memutus sidang secara Niet Ontvankelijke (N.O). Serta Faktor penyebab tindak pidana militer desersi di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung terdiri dari berbagai macam faktor antara lain: Gaya Hidup, Mental, Peran Kepemimpinan dan Situasi Lingkungan Kerja, Tugas dan Penempatan Dinas Yang Tidak Sesuai Harapan, Persaoalan Rumah Tangga dan Beban Hidup
Criminalisation of Service Users and Traditional Commercial Sex Workers in Indonesia Nining; Ravena, Dey; Heniarti, Dini Dewi
Legalis : Journal of Law Review Vol. 2 No. 2 (2024): April 2024
Publisher : Indonesian Scientific Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61978/legalis.v2i2.262

Abstract

Law enforcement against service users and traditional commercial sex workers in Indonesia in handling the increasingly rampant practice of prostitution. Despite government efforts to reduce involvement in prostitution, the lack of specific regulations in Indonesian law has allowed service users of prostitution to avoid appropriate legal consequences. The purpose of this research is to understand the urgency to criminalize traditional commercial sex workers and service users. The majority of the problem lies in economic factors influenced by someone's income or needs, especially the difficulty for women to meet their needs, especially women who lack skills, thus their competitiveness in the job market is very low, and also related to the legal framework which still lacks regulation. This research uses a normative juridical method by employing legislative approach, conceptual approach, and comparative approach. Researchers examined secondary legal materials, including local regulations such as the DKI Jakarta Regional Regulation, the Indramayu District Regulation, the Tangerang City Regulation, the Denpasar City Regulation, the Badung Regency in Bali, Batam City, and Bandung Regency, as well as the Dutch regulation on brothels, known as the "Wet Regulering Prostitutie en Bestrijding Misstanden Seksbranche" (Regulation on Prostitution and Combating Abuses in the Sex Industry). The research findings indicate the need to promptly incorporate these regulations into the NATIONAL CRIMINAL CODE to prosecute users of traditional sex services and also the workers themselves, or at least to follow the policy of the Dutch government by legalizing brothels, where brothel owners are required to prove consistent tax payments and not being involved in any crimes, aiming to prevent HIV/AIDS and human trafficking.
Co-Authors A. Harits Nu'man Ahmad Faizal Adha Anurag Hazarika Arinto Nurcahyono Ath Thaariq Syah Putra Chepi Ali Firman Chepi Ali Firman Zakaria Deisya Devita Mayshanda Dey Ravena Dey Ravena Dhody Ananta Rivandi W Dinda Sefiana Dito Permana Edi Setiadi Efik Yusdiansyah Efik Yusdiansyah Eka Djoneri Elfrida Ratnawati Erni Rohaini Faishal Rakhman Felly Faradina Fernando, Dennis Fernando, Zico Junius Firman Zakaria, Chepi Ali Hasya Fazni Pratiwi Heru Rustaman Hery Widijanto Husni Fahri Fani Ifeanyi M. NWOKEOCHA Indra Ramadhan Jihan Fariha Suryana Kusumah, Fardana Luthfia Qurrota Aina M. Fahreza Arifin Moh. Ari Abdul Salam Muhammad Arbi Alghiyats Muhammad Firmansyah Baharuddin Muhammad Ilman Abidin Muhammad Mahendra Maskhur Sinaga Najieh, Muhammad Fauzan Nandang Sambas Neni Ruhaeni Neni Sri Imaniyati Nining Nining Oksidelfa Yanto Putri Ilma Sofiyullah Rahmat Raihan Fadhlullah R Ramdania, Dini Rizki Fujiyama Anindia Putri Ronaa Nabila Azzahra Sindi Mulia Sitarini Satianti Soewarno Slamet Sarwo Edy, Slamet Sarwo Soge, Albertus D Sri Ratna Suminar Suci Setiawati Syahroni Syahroni Syireen Humaira Warisni, Rinrin Yudha Wino Prihandoko Zainur Arifin Syah Zakaria, Chepi Ali Firman Zulhendrawan